petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bandar slot online terpercaya

aplikasi kredit barang 61Jutaan kata 229915Orang-orang telah membaca serialisasi

《bandar slot online terpercaya》

Windi Purnama dituntut 4 tahun penjara dalam kasus BTS 4G******

Windi Purnama dituntut 4 tahun penjara dalam kasus BTS 4G
Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya
Jakarta (ANTARA) - Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dituntut pidana penjara selama 4 tahun terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020–2022.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Windi Purnama dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan," ucap jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin.

Selain itu, Windi Purnama juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 6 bulan kurungan penjara.

Menurut jaksa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Sebagaimana dakwaan kedua subsider,” kata jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan, yakni yang bersangkutan diyakini terbukti menikmati hasil tindak pidana sebesar 3.000 dolar AS dan Rp700 juta.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah Windi Purnama belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, serta bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit.

"Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya," sambung jaksa.

Baca juga: Windi Purnama didakwa lakukan TPPU dalam kasus korupsi BTS 4G
Baca juga: Kejagung tetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka korupsi BTS 4G

Pada perkara ini, Windi didakwa melakukan TPPU bersama dengan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif, dan mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak.

Jaksa menjelaskan bahwa Windi atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Anang Achmad Latif mengumpulkan uang sejumlah Rp243 miliar dari biaya komitmen (commitment fee) pengerjaan proyek BTS 4G.

"Bahwa terhadap uang-uang yang diterima oleh terdakwa Windi Purnama tersebut, selanjutnya terdakwa Windi Purnama mentransfer atau mengalihkan uang-uang tersebut atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Anang Ahmad Latif," imbuh jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16 November 2023).

Selain mengalirkan uang, Windi Purnama juga disebut menerima uang. Rinciannya adalah Rp200 juta dan 3.000 dolar AS dari Irwan Hermawan serta Rp500 juta dari Irwan Hermawan melalui Direktur PT Waradhana Yusa Abadi Steven Setiawan Sutrisna.

"Selanjutnya uang yang diterima tersebut untuk membayar cicilan rumah setiap bulan yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan, untuk keperluan sehari-hari dan biaya hidup selama terdakwa tinggal di Manila, Filipina selama Februari 2023 sampai dengan Mei 2023," ucap jaksa.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemprov DKI tanam 30 ribu bibit cabai untuk jaga ketahanan pangan******

Pemprov DKI tanam 30 ribu bibit cabai untuk jaga ketahanan pangan
Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DKI Jakarta menanam puluhan ribu bibit cabai di lahan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK, Sudirman Park, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024). (ANTARA/Ho/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke-52
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)  menanam sekitar 30 ribu bibit cabai untuk menjaga ketahanan pangan menjelang bulan suci Ramadhan. "Kami berharap dapat menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah," kata Wakil Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Komariah Marullah di Jakarta, Senin. Komariah menyebut pengembangan budidaya cabai tersebut memanfaatkan lahan PKK di Sudirman Park, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Menurut dia terdapat 900 bibit cabai yang ditanam. Gerakan tanam cabai juga dilakukan di 503 lokasi lain oleh 7.430 kader PKK, dengan jumlah total 31.800 bibit cabai yang ditanam. Selain itu, kegiatan menanam cabai ini juga dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) ke-52. Selain menanam bibit cabai, Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya penebaran benih ikan konsumsi sebanyak 1.000 ekor serta penanaman rosela yang merupakan unggulan dari wilayah Jakarta Pusat. "Aksi lainnya, kami juga membagikan makanan sehat beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Ada pula pembagian buku bacaan untuk siswa SMA," ujar Komariah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan sebagai apresiasi kepada kader PKK yang senantiasa menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta, bersamaan dengan kegiatan tanam cabai juga diselenggarakan kegiatan sembako murah khusus bagi kader PKK dengan kuota 700 paket. "Kader PKK dapat membeli sembako murah seharga Rp100 ribu, terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, tepung terigu 1 kg, dan minyak goreng 2 liter. Pada lokasi yang sama juga tersedia komoditas protein hewani yang bisa dipastikan harganya lebih murah dari harga pasar," jelas Suharini. HKG-PKK yang diperingati setiap tanggal 4 Maret ini harus dimaknai sebagai momentum gerakan bersama segenap jajaran Tim Penggerak PKK. Hal ini sesuai dengan tema peringatan HKG-PKK ke-52 Tahun 2024 yaitu "Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju". Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Komariah Marullah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Widyastuti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati, dan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhany Sukma.Baca juga: PKK Jakbar gandeng swasta beri kudapan bagi 320 balita
Baca juga: Perpustakaan DKI distribusikan buku bacaan ke keluarga lewat PKK
Baca juga: Pemkot Jaksel kenalkan program pemberdayaan perempuan SERASI

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

MA dan Universitas Stanford jalin kerja sama strategis******

MA dan Universitas Stanford jalin kerja sama strategis
Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Bambang Hery Mulyono dan Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice Profesor David Cohen menandatangani Letter of Intent di Universitas Stanford, California, Amerika Serikat, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-Mahkamah Agung
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Universitas Stanford di California, Amerika Serikat, sepakat untuk menjalin kerja sama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan.

Dikutip dari laman resmi MA di Jakarta, Senin, kerja sama dengan Stanford Center for Human Rights and International Justice ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam aspek hukum lingkungan, keberlanjutan, hak aasi manusia (HAM), hukum pidana, proses peradilan, dan pembaruan peradilan.

Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam Letter of Intent(LoI) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Bambang Hery Mulyono dan Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice Profesor David Cohen pada Kamis (29/2).

Dalam sambutannya, Ketua MA Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya pengembangan lebih lanjut kerja sama tersebut melalui rencana untuk meningkatkan kerja sama ke tingkat lebih tinggi, yakni memorandum of understanding(MoU) yang akan ditandatangani dalam waktu satu tahun ke depan.

"Ke depan, kerja sama ini diharapkan bisa ditingkatkan menjadi kerja sama yang lebih berkelanjutan dengan penandatanganan memorandum of understanding," kata Syarifuddin.

Ia juga berharap agar para hakim di Indonesia bisa menempuh pendidikan di Stanford untuk mempelajari dan mendalami berbagai area prioritas tersebut.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di San Fransisco, AS, Prasetyo Hadi menyambut baik kesepakatan ini sebagai pencapaian monumental.

"Selamat atas kerja sama hukum dan penelitian yang dicapai oleh Mahkamah Agung dengan Stanford. Diharapkan dapat mendukung berbagai upaya Mahkamah Agung untuk semakin meningkatkan kapasitas para penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung se-Indonesia," ujarnya.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan dalam kunjungan kerja Mahkamah Agung ke California. Dalam kesempatan itu, delegasi MA mengunjungi beberapa instansi peradilan, penegak hukum, dan pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan kebijakan dan kerja sama internasional di kawasan California Utara dan Selatan.

Di Universitas Stanford, delegasi MA mengadakan dialog terkait berbagai isu di beberapa pusat studi, salah satunya mengenai keadilan restoratif, yaitu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lewat proses dialog dan mediasi.

Dalam dialognya, Syarifuddin menekankan isu tersebut mengingat saat ini MA tengah mempersiapkan kerangka kebijakan keadilan restoratif di peradilan sehingga ragam ide dan pemikiran mengenai isu itu akan membantu pimpinan MA dalam mempercepat pembahasan kerangka hukum.

Delegasi MA juga melaksanakan dialog dengan US Marshall Service serta mengunjungi dua pengadilan, yaitu Northern California Federal District Court di San Fransisco dan Southern California Federal District Court di Los Angeles.

Isu-isu yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi keadilan restoratif, pelaksanaan kepailitan, dan benturan kepentingan, serta melakukan observasi tentang pengamanan pengadilan dan persidangan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:koi138 slot

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
trik bermain rolet
situs slot skywind terbaru
slot gacor jam 9 malam
agen303
slot 2022 tergacor
texas 88 slot
situs slot 4d deposit pulsa tanpa potongan
nexonbet
serba88
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot88 pulsa tanpa potongan
Bab 2 hokibet77
Bab 3 epicwin88
Bab 4 topanbet
Bab 5 toge4d
Bab 6 situs togel terpercaya versi wap
Bab 7 daftar slot game
Bab 8 agen gacor
Bab 9 menangbet88 login
Bab 10 gacor 368
Bab 11 info slot tergacor
Bab 12 maco4d
Bab 13 slot yang hoki hari ini
Bab 14 robot 4d slot
Bab 15 sultantot
Bab 16 foto slot gacor
Bab 17 situs slot 97
Bab 18 arta88
Bab 19 buku mimpi olah jiwa raga
Bab 20 liga bet138
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3378bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Jiuxiaojue

cara mendapatkan promo gojek
Satpol PP Bali sabet penghargaan Karya Bhakti dari Mendagri
Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Mendagri, Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Pemprov Bali
Denpasar (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali meraih penghargaan Karya Bhakti Satpol PP dari Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP juga didapat Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin, mengatakan bahwa penghargaan ini karena Satpol PP Bali berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

"Ini merupakan momen bersejarah karena baru kali pertama ada daerah yang memperoleh dua penghargaan sekaligus, Karya Bhakti Satpol PP dan Karya Bhakti Peduli Satpol PP," kata dia.

Menurut Rai, keberhasilan ini berkat berbagai terobosan dan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi selama ini. Misalnya, pembuatan peraturan daerah Bali mengenai 23 gangguan trantibumlinmas.

Selain itu, Bali satu-satunya daerah yang memiliki Satpol PP Pariwisata yang hadir untuk upaya memberikan informasi dan edukasi bagi wisatawan selama di Pulau Dewata.

Di samping itu, juga memberikan pelayanan dan pertolongan kepada wisatawan serta membantu kepolisian melakukan pencegahan persoalan sosial terkait dengan pariwisata Bali agar tidak berkembang menjadi ancaman berupa pelanggaran, bahkan tindak pidana.

Baca juga: Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Baca juga: Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta agar seluruh anggota satpol PP dan satlinmas senantiasa menjaga integritas dalam setiap pekerjaan karena profesi adalah profesi mulia dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat.

Mendagri menyatakan rasa bangga kepada seluruh anggota di Indonesia atas dedikasi dalam pelaksanaan tugas selama ini, terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan relatif baik dengan segala kompleksitasnya.

"Satpol PP dan satlinmas bersama TNI/Polri dan lembaga terkait lainnya telah membuktikan peran yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sehingga, rangkaian pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif," ujar Tito.

Dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas, Mendagri Tito Karnavian secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP diberikan atas kepedulian orang nomor satu di Pemprov Bali itu terhadap satuan pamong praja, mulai dari dukungan anggaran hingga sarana dan prasarana guna mendukung tugasnya.

Penghargaan tersebut juga menunjukkan upaya melakukan dorongan moril terhadap jajaran satpol PP dan linmas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

pola trik slot olympus
Kemenperin fasilitasi kebutuhan produk lokal di IKN
Kementerian Perindustrian mendirikan pameran belanja produk dalam negeri salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Pameran Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, (4/3/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN
Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memfasilitasi kebutuhan produk lokal/ buatan anak bangsa di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4-7 Maret 2024.

“Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Menurut dia, fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor menjadi produk dalam negeri.

Ada pun pembangunan di IKN yang saat ini sedang masif dilaksanakan membutuhkan logistik termasuk sejumlah kebutuhan kementerian/lembaga pusat dan daerah termasuk BUMN di IKN.

Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu di antaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan.

Pameran kebutuhan produk dalam negeri untuk IKN khusus didirikan selama ajang business matching antara pemilik anggaran dengan produsen tersebut di gedung konvensi The Meru, Sanur.

Stan IKN itu merupakan salah satu dari 182 stan dari 18 klaster industri yang mengikuti pameran dan produknya sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ukuran stan IKN tersebut paling besar di antaranya stan lainnya yakni mencapai sekitar 9x9 meter yang berdiri di dekat ruang tunggu VIP gedung the Meru.

“Oleh karena itu kami lakukan sejak awal seperti ini agar kita tahu dari mulai perencanaan sudah bisa diketahui berapa besar barang yang diperlukan,” katanya.

Untuk itu, Kemenperin menekankan peserta pameran memastikan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi pembuatan produk hingga informasi terkait produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran (pemerintah/BUMN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur pada Jumat (1/3) yang kemajuan pembangunannya sudah mencapai 74 persen.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Kantor Presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Selain itu, sejumlah instansi termasuk BUMN juga mulai membangun gedung di kawasan IKN.


Baca juga: Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri
Baca juga: Asmindo dukung penggunaan mebel dalam negeri untuk IKN
Baca juga: Menperin targetkan 95 persen proyek BUMN gunakan produk domestik

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

obs188
Kemenperin identifikasi Rp1.200 triliun potensi belanja produk negeri
Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti (kedua kanan) mengamati produk dalam negeri pada pameran bertajuk “Business Matching” 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya
Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengidentifikasi sekitar Rp1.200 triliun potensi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah pusat, daerah termasuk BUMN pada pameran Business Matching2024 di Sanur, Denpasar, Bali.“Kami coba memilah antara kebutuhan terhadap produk dan jasa. Khusus produk, kami targetkan (belanja) sebesar-besarnya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin.

Potensi tersebut lebih tinggi dibandingkan komitmen oleh pemerintah pusat, daerah dan BUMN pada pelaksanaan serupa pada 2023 mencapai Rp1.157,47 triliun dengan kontrak yang dibukukan pada triwulan pertama 2023 mencapai sekitar Rp200 triliun.

Eko mengaku optimistis untuk pelaksanaan pameran Business Matching pada 4-7 Maret 2024 ini, angkanya dapat mencapai lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

“Tahun lalu persentase antara yang dikomitmen dan realisasi itu cukup tinggi. Oleh karena itu, tahun ini kami optimistis angkanya lebih tinggi lagi. Nanti akan kami sampaikan lengkap,” imbuhnya.

Sementara itu, pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 182 stan produk dalam negeri sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mewakili sektor industri manufaktur termasuk yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementerian Pertahanan.

Produk dalam negeri yang dipamerkan tersebut beraneka ragam mulai dari sektor industri agro, kimia hulu dan farmasi, logam mesin, alat transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah serta industri aneka yang tergabung dalam 18 klaster industri.

Kemenperin juga menekankan peserta pameran menyediakan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi produksi produk hingga informasi terkait produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran atau pembeli.

Informasi tersebut diharapkan memberikan referensi kepada pemilik anggaran untuk membeli produk buatan anak bangsa sehingga menekan belanja impor.

“Ini terus kami perbaiki dari tahun ke tahun sehingga ada peningkatan komitmen pemilik anggaran untuk menggunakan produk dalam negeri. Kemudian produsen dalam negeri bisa masuk dan mendapatkan akses kepada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat, daerah termasuk BUMN,” katanya.


Baca juga: Penawaran produk IKM pada pameran di Jerman capai 775 ribu dolar AS
Baca juga: Kemenperin boyong industri alat kesehatan tampil di Arab Health 2024
Baca juga: Kemenperin membidik partisipasi industri di pameran internasional 2024

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem memasak Shaolin

trik main koi gate
Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam satu kesempatan wawancara. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

zeus gacor
KemenPPPA dan Save the Children bantu suarakan keresahan anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi bersama Yayasan Save the Children Indonesia melalui program Genpeace menggelar pagelaran Panca Sora di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (3/3/2024) untuk membantu anak-anak Kota Bandung menyuarakan keresahannya pada Musrenbang Kota Bandung 2024. (ANTARA/HO-Humas Save the Children Indonesia)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi bersama Yayasan Save the Children Indonesia melalui Program Genpeace menggelar pagelaran Panca Sora untuk membantu anak-anak Kota Bandung menyuarakan keresahan masing-masing pada Musrenbang Kota Bandung 2024. Dalam rilis yang disiarkan oleh Yayasan Save the Children Indonesia di Jakarta pada Senin, pagelaran itu merupakan kegiatan rintisan sekaligus model alternatif dalam menyampaikan pendapat anak mengenai perencanaan pembangunan kota agar ramah anak dengan menggunakan pendekatan seni budaya. Suara anak yang disampaikan dalam pagelaran Panca Sora ditampilkan melalui penciptaan lagu orisinal, festival, tari tradisional, wayang golek, angklung masal, hingga kabaret di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (3/3). Seluruh penampilan tersebut memuat keresahan sekaligus harapan anak-anak terhadap pembangunan Kota Bandung berkenaan dengan lima klaster dalam Konvensi Hak Anak, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan dan klaster perlindungan khusus. “Kami berharap, pemerintah wilayah lain dapat mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Save the Children Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan seni budaya yang lebih ramah anak,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu. Pasalnya, ia mengingatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu peran Forum Anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak yang telah diubah dengan Permen PPPA No. 1 Tahun 2022. Selama tujuh bulan, Yayasan Save the Children Indonesia dengan dibantu oleh Saung Angklung Udjo melatih sebanyak 30 anak yang berasal dari Forum Anak Kota Bandung serta 8 kelompok anak lainnya di Kota Bandung. Bukan hanya itu, ketiga puluh anak yang menjadi peserta pagelaran Panca Sora itu juga mendapatkan pendampingan untuk menggali permasalahan yang mereka hadapi di Kota Bandung sekaligus gagasan yang ingin disuarakan melalui Musrenbang Kota Bandung 2024. “Partisipasi anak yang bermakna menjadi kunci keberhasilan Pembangunan kota/ kabupaten yang layak anak. Suara anak harus menjadi tumpuan dan dasar bagaimana sebuah Kota dapat berupaya memenuhi hak-hak anak. Melalui program Genpeace, kami menciptakan model alternatif penyampaian suara anak melalui seni budaya,” kata Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media Save the Children Indonesia Tata Sudrajat. Setiap tahun, sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak, Pemerintah Kota Bandung telah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan suara anak pada kegiatan musrenbang.

Baca juga: KPPPA upayakan anak korban dan pelaku perundungan tetap bisa sekolah

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam

Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan pastoral di Amerika

olb365
BKSDA tangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Babel
Arsip foto - Buaya ditangkarkan di Kampung Reklamasi PT Timah Tbk di Air Jangkang Bangka. (ANTARA/HO-Finlan A. Aldan)
Dalam lima tahun terakhir ini, konflik manusia dan buaya meningka
Pangkalpinang (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan telah menangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir sebagai dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan bijih timah secara ilegal.

"Dalam lima tahun terakhir ini, konflik manusia dan buaya meningkat," kata Polhut Ahli Madya BKSDA Sumsel M Andriansyah di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan konflik buaya dan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 127 kasus tersebar di Belitung Timur sebanyak 23 kasus, Belitung 6 kasus, Bangka Barat 10 kasus, Bangka Tengah 17 kasus, Bangka Selatan 15 kasus, Bangka 36 kasus, dan Pangkalpinang 20 kasus.

"Konflik antara buaya dan manusia ini telah menimbulkan masalah serius di banyak belahan dunia, termasuk Kepulauan Bangka Belitung," katanya.

Baca juga: BRIN: Buaya Australia masuki perairan NTT & berkonflik dengan manusia
Baca juga: 40 warga Babel tewas diserang buaya dalam lima tahun terakhir

Menurut dia, bahaya konflik satwa dan masyarakat sudah sangat signifikan, manusia bisa kehilangan properti hingga nyawa. Sementara itu, di sisi satwa, banyak yang terbunuh, ditangkap, dilukai sebagai bentuk balas dendam manusia.

"Pada awal tahun ini, sudah ada beberapa kasus buaya yang menyerang warga sedang mencari ikan dan menambang timah di kolong dan sungai yang mengakibatkan kematian, kehilangan anggota tubuhnya," katanya.

Menurut dia alasan buaya menyerang manusia, karena berburu makanan, mempertahankan wilayah, mempertahankan sarang atau anaknya dan kesalahan identitas.

"Beberapa serangan yang dilakukan buaya ini, karena merasa terpojok sehingga buaya ini melakukan serangan pada apa yang berada dalam wilayah serangannya," katanya.

Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya
Baca juga: BPBD: Konflik masyarakat dengan buaya di Babel meningkat
 

Pewarta: Aprionis
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024