lexus365

Sebuah peternakan di dunia lain

UMP Sumut 2024 Naik 3,67 Persen Jadi Rp2,7 juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP)Sumatera Utara (Sumut) 2024 ditetapkan menjadi Rp2.809.915. Angka tersebut naik 3,67 persen dari UMP tahun lalu sebesar Rp2.710.493.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dan saran Dewan Pengupahan Pemprov Sumut.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif karena geopolitik global, inflasi dan kesejahteraan pekerja di Sumut, juga merupakan indikator penetapan UMP yang menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2023.

Hassanudin mengaku pihaknya akan membentuk tim monitoring untuk memastikan struktur upah ini diterapkan di semua perusahaan. Dia juga meminta agar pemkab/pemko segera menentukan UMK sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.

"Kita akan bentuk tim monitoring untuk memastikan ini diterapkan dan untuk kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, tetapi tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang ada," jelasnya.

Dia juga memastikan Pemprov Sumut bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Sumut kuartal III sebesar 4,94 persen dan inflasi sebesar 2,15 persen (yoy) pada September 2023.

"Kita akan terus berupaya mengendalikan inflasi bersama dengan stakeholder lainnya sehingga bahan-bahan pokok bisa dijangkau pekerja kita. Saya juga sarankan kepada pekerja agar bergabung dengan koperasi, sehingga mudah dijangkau program-program pemerintah seperti operasi bahan pangan, pelatihan dan lainnya," bebernya.

[Gambas:Video CNN]

Ada hantu di hatiku

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

Kenapa Bisa Tak Dapat SHM Meski Cicilan KPR Sudah Lunas?******

Sertifikat hak milik (SHM) ternyata belum tentu dimiliki meski cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) sudah lunas.

Kasus tersebut belakangan viral di media sosial. Seorang pejuang KPR mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas rumahnya, bukan mengantongi SHM.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto pun turun tangan. Menurutnya, pemberian HGB atas rumah KPR sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," sambungnya.

Ia menegaskan pemberian status HGB bukan kemauan pengembang. Menurutnya, developerhanya menjalankan ketentuan dalam UU Pokok Agraria.

Akan tetapi, ia memberikan solusi jika pembeli ingin mendapatkan SHM atas rumah KPR. Joko menyarankan pemegang KPR mengajukan peningkatan status hak milik ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkapnya.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," tandas Joko.

Meski begitu, Joko menyebut pejuang KPR tak diharuskan meningkatkan status kepemilikannya dari HGB ke SHM. Ia menekankan HGB juga sudah menunjukkan kekuatan di mata hukum.

[Gambas:Video CNN]

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

RI dan Australia Teken MoU Soal Kendaraan Listrik******

Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Australiaterkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik(EV).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan kesepahaman ini menjadi tanda kolaborasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia akan terjadi di hulu maupun hilir.

"Kita tanda tangan MOU ini salah satu adalah memperkuat bagaimana terjadinya kerja sama, kolaborasi yang kuat dalam melihat kesempatan untuk peningkatan daripada EV," kata Erik dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Kamis (23/11).

"Karena itu kita coba dorong kolaborasi critical mineralskedua negara untuk dijadikan hilirisasi industri," katanya.

Erick mengatakan bahwa nikel dan litium adalah dua mineral utama yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Indonesia sendiri telah mengembangkan industri hilirisasi nikelnya menuju ekosistem kendaraan listrik dalam lima tahun terakhir.

Kemudian telah ada tiga pabrik di Indonesia yang beroperasi untuk memproduksi mixed hydroxide precipitate, bahan dasar prekursor baterai. Selain itu, beberapa proyek manufaktur baterai juga telah direncanakan akan dimulai pada beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, Australia memiliki 24 persen cadangan litium dunia. Australia bahkan menyumbang 43 persen dari ekstraksi litium global pada 2022.

"Australia dapat mengambil manfaat dari sumber daya litium yang melimpah ini dengan berkolaborasi dengan Indonesia yang telah mengembangkan industri nikelnya dalam membangun poros baru ekosistem baterai kendaraan listrik, serta menjalin aliansi," kata Erick.

Erick mengatakan kelanjutan MoU ini akan dibuat road mapyang bisa diimplementasi di kedua negara.

"Sehingga, MOU ini bukan hanya seremonial, tetapi sesuatu yang real untuk kemajuan persahabatan kedua negara," katanya.

Erick menambahkan Indonesia merupakan market besar kendaraan listrik. Alasannya Indonesia memiliki populasi besar yang diperkirakan mencapai 315 juta orang.

"Dan tentu dengan situasi polusi udara yang kita bisa lihat sekarang ini, pemerintah sudah mengambil posisi bagaimana kita harus terus mendorong pengembangan EV," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Pengurus Istiqlal Bersuara soal Terowongan Toleransi Belum Beroperasi******

Pengelola Masjid Istiqlalmembantah Terowongan Silaturahmi yang terhubung denganGereja Katedralbelum dioperasikan karena perdebatan siapa yang harus membayar listrik.

Kabag Umum Dan Humas Istiqlal Ismail Chawidu mengatakan proyek yang menelan dana Rp37,8 miliar itu belum dioperasikan karena masih ada pembangunan yang belum rampung.

"Jadi gini. Sekarang lagi dikerjakan ornamennya. Kami lagi mengerjakan ornamen hasil lelang anak-anak ITB (Istitut Teknologi Bandung)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/11).

Ia juga mengatakan pihaknya juga masih mempersiapkan sistem pendingin ruangan di dalam terowongan. Ismail pun menuturkan kelak pengelolaan terowongan termasuk kelistrikan akan melibatkan pihak Katedral, Istiqlal, dan Pemda DKI Jakarta.

"Tak ada urusan listrik itu. Ada yang mengelola. Itu kan aset Pemda DKI tanahnya. Nanti dikasih visual, suara, pasang AC. Masih panjang ceritanya itu," kata Ismail.

Oleh karena itu, ia mengatakan Terowongan Silaturahmi baru bisa dibuka untuk umum pada tahun depan.

"Masih beberapa bulan lagi lah. Iya tahun depan. Sekarang kan masih Desember," ucapnya.

Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sampai saat ini belum juga dioperasikan meski pembangunan sudah kelar sejak 2021 lalu.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja yang dikonfirmasi CNNNIndonesia.com membenarkan masalah itu. Termasuk soal isu perdebatan mengenai siapa yang harus membayar listrik untuk operasional terowongan.

Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Istiqlal dan Katedral belum ada yang mau menyepakati soal pembayaran listrik.

"Listriknya," kata Endra singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, sore ini.

Ia mengatakan masalah terowongan silaturahmi saat ini adalah tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Oleh karena itu, Endra menyerahkan penyelesaian pembiayaan listrik kepada pemda.

"Pemda DKI yang mengatur dan saya kira tidak besar toh (biaya listrik) untuk layanan publik setingkat Katedral-Istiqlal, saya kira bisa dialokasikan," tutur Endra.

Selain perdebatan siapa yang bayar listrik, Endra juga mengatakan operasional terowongan itu tertunda karena masih ada pembangunan.

[Gambas:Video CNN]

"Dan ada sedikit perbaikan lagi karena ada perbaikan di situ," katanya.

Terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang merampungkan proyek ini. Seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor, PT Virama Karya (Persero) sebagai manajemen konstruksi, dan PT Yodya Karya (Persero) ditunjuk sebagai perencana pembangunan.

Adapun, terowongan silaturahmi dibangun dengan panjang 32 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 8 meter.

Pembangunan terowongan ini diharapkan dapat menjadi contoh kerukunan antar umat beragama. Sehingga, antar agama dapat terus saling menjaga silaturahmi dan toleransi karena Indonesia kaya akan kepercayaan.

Dewa pejuang pertanian

Menaker Ingatkan Batas Pengumuman UMP 2024 Hari Ini******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).

PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.

Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.

Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.

Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.

[Gambas:Video CNN]