togel prediksi togel

maxwin slot online 453Jutaan kata 199784Orang-orang telah membaca serialisasi

《togel prediksi togel》

Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar******

alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.

"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun, maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Kamaruddin mengatakan untuk yang tergugat yaitu lima pelaku utama pembunuhan berencana, Negara Republik Indonesia Cq Kapolri, turut tergugat satu Presiden, dan turut tergugat dua Menteri Keuangan.

Menurut dia alasan keluarga melakukan gugatan karena sudah dirugikan atas meninggalnya Yosua Hutabarat yang dibunuh oleh para terpidana.

Ia menjelaskan alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan.

"Mengenai isi gugatan itu di antaranya, uang Yosua sebesar Rp200 juta dicuri. Kita sudah minta juga tidak ada jawaban sampai hari ini, ada juga pencurian pemberian dari Kapolri yaitu pin emas itu berharga bagi keluarganya. Tapi ketika diminta mereka saling tuding, oleh karena itu supaya tegas jawabannya diminta untuk datang pada persidangan," katanya.

Komarudin menambahkan kerugian yang dialami oleh kliennya setelah dihitung mencapai Rp7,5 miliar dan itu merupakan kerugian materiil.

"Ada juga kerugian in materiil yang akan kami ajukan pada sidang perdata di PN Jaksel," katanya.

Pada sidang perdata perdana yang digelar di PN Jaksel semua tergugat tidak menghadiri persidangan, mereka telah diberikan surat oleh PN Jaksel dan sudah diterima oleh orang yang berada satu rumah maupun satu kantor.

Hanya satu surat dari PN Jaksel yang tidak diterima oleh tergugat Richard Eliezer, karena alamat yang dituju tidak ada yang mengenal yang bersangkutan.
Baca juga: Bareskrim periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka
Baca juga: Keluarga Brigadir Yosua kecewa terhadap putusan MA
Baca juga: Keluarga minta nama baik Brigadir J dipulihkan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

TNI gagalkan aksi teror separatis terhadap pekerja proyek di Maybrat******

Maybrat (ANTARA) - Pasukan TNI Satgas Yonif 133/YS menggagalkan aksi teror dan penyerangan kelompok separatis terhadap pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Dansatgas Yonif 133/YS Letkol Inf. Andhika Ganessakti di Maybrat, Sabtu, menjelaskan bahwa aksi teror kelompok separatis telah terjadi selama 3 hari berturut-turut hingga puncaknya beradu kontak tembak antara Tim Patroli Pos Ayata Satgas Yonif 133/YS dan kelompok separatis.

"Niat jahat tersebut berhasil digagalkan oleh Satgas Yonif 133/YS yang melaksanakan patroli perimeter sehingga membuat tiga orang dari kelompok separatis lari kocar-kacir ke dalam hutan," jelasnya.

Letkol Inf. Andhika menceritakan kronologi kejadian itu bermula saat pekerja proyek pembangunan puskesmas, Ansar (43) dan Faan Umpain (35), melihat beberapa orang yang tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan berada persis sekitar area proyek pembangunan.

Pekerja proyek itu merasa takut untuk melanjutkan kegiatan pembangunan puskesmas. Akhirnya, pekerja proyek pembangunan mendatangi Pos Ayata dan melaporkan kondisi itu.

"Menindaklanjuti laporan para pekerja itu, Tim Patroli Perimeter Pos Ayata Satgas Yonif 133/YS langsung melaksanakan patroli di sekitar belakang proyek pembangunan puskesmas," katanya.

Pada patroli itu, anggota tim melihat pergerakan tiga orang dari kelompok separatis dengan membawa dua pucuk senjata laras panjang jenis rakitan dan dua bilah parang sedang bergerak dan memantau aktivitas pekerja di sekitar proyek pembangunan puskesmas.

"Namun, gerakkan mereka digagalkan tim patroli saat itu," ujarnya.

Dari kejadian itu, menurut dia, menunjukkan bahwa kelompok separatis di Maybrat masih aktif untuk mengganggu keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

"Saya mengimbau agar masyarakat dan pekerja proyek pembangunan puskesmas lebih berhati-hati dan jangan ragu untuk melaporkan setiap hal mencurigakan kepada kami," kata Dansatgas Yonif 133/YS Letkol Inf. Andhika.

Dalam aksi itu, lanjut dia, tidak ada korban jiwa, baik dari pihak satgas ataupun dari pihak masyarakat dan pekerjaan proyek pembangunan puskesmas di Kampung Ayata.

Baca juga: PDIP rekomendasikan pemerintah mengecap KKB sebagai separatis
Baca juga: Pj Gubernur Papua Pegunungan yakin KKB tidak dapat senjata dari asing

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara mendapatkan voucher tix id、pola 123 slot、situs slot mudah gacor

Terkait：prediksi togel vegas、slotkencana、melodi88、slot game mudah menang、taipan3388、baca artikel dapat uang、herospin88、tunaiku terdaftar ojk、rtp slot live hari ini、situs slot spin

---

---

bab terbaru：pinguinslot（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02