igplay 558Jutaan kata 138090Orang-orang telah membaca serialisasi
《fairqq》
Luhut Kejar Potensi Dana Rp172 T dari Inefisiensi Tata Kelola Sawit******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.
"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).
"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.
"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.
"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.
Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.
Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Luhut Ingatkan Pemerintahan Baru Tak Ganggu Aturan Pakai Produk Lokal******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Menurutnya, RUU P3DN dapat melindungi Indonesia dari kasus korupsi.
"Rancangan Undang-Undang P3DN ini, maksud kita sebenarnya juga untuk melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana yang pingin tidak terjadi ini," kata Luhut dalam acara Business Matching di Bali, Kamis (7/3).
"Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya Gov Tech itu, digitalisasi itu kunci," sambungnya.
Sebelumnya, Luhut mengklaim penggalangan P3DN melalui belanja pemerintah dalam e-katalog telah berhasil mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dalam negeri.
"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut.
Dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, menurut Luhut, kasus OTT korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bermain.
"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Label:kredivo tanpa dp、pinjaman online tanpa kartu kredit、warna paito
Terkait:anti rungkad、wangi4d、slot legal indonesia、slot55、aplikasi yg bisa kredit hp、negaraqq、fafaslot88、daftar slot gacor terbaru、cara meminjam uang ke bank、qqslot228
bab terbaru:play slot88(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
DirekturEksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti ikut menyoroti targetPrabowo Subianto yang bakal menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen jika terpilih jadi presiden.
Menurut Esther, target tersebut tidak realistis dan ambisius. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja memiliki target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tidak pernah tercapai.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di level 5 persen.
Ia menuturkan sejumlah PR itu seperti hilirisasi industri yang kini keuntungannya lebih banyak dinikmati asing. Padahal, kalau nilai tambah hilirisasi sepenuhnya dinikmati Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun akan terdongkrak.
"Nah, pertumbuhan ekonomi kan bisa di-drive sampai 8 persen kalau Indonesia bisa menikmati seluruh nilai tambah yang dibuat dari hilirisasi tadi," ucapnya.
Esther juga mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi mayoritas masih ditopang oleh konsumsi. Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan investasi yang dapat membuka lapangan kerja lah yang harus diprioritaskan.
Selain itu, kata Esther, impor juga sebaiknya tidak terlalu masif. Kalau bisa, dikurangi.
Dalam keadaan seperti saat ini, Esther menilai target pertumbuhan ekonomi Ri selama 5 tahun pemerintahan baru yang realistis adalah 6 persen saja.
"Boleh lah naik 6 persen walaupun untuk 5 tahun ke depan ya masih make sense," kata Esther.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024
Ketiban durian runtuh, itulah yang yang dirasakan Charles Stallard. Tanpa mengeluarkan keringat, ia mendadak dapat uang ratusan ribu dolar AS, bahkanbebas utangdari uang tersebut.
Berawal dari iseng-iseng, Charles mendapat uang US0 ribu atau atau Rp1,6 miliar (kurs Rp15.710 per dolar AS).
Rezeki nomplok itu didapat Charles usai menang lotre. Mulanya, ia iseng membeli satu kupon lotre seharga US saat belanja. Harganya setara Rp78 ribu per kupon.
"Pikirku itu akan jadi US," katanya dikutipCNN Business, Rabu (6/3).
Yang tak ia bayangkan, ternyata kupon Rp78 ribu yang dibelinya berhadiah US.000 atau setara Rp47 juta.
"Saat saya dapat lotre itu, saya menangis dan tidak percaya!" ucap Charles dengan haru.
Rasa gembira menyelimuti hatinya, sampai-sampai ia tak bisa tidak selama akhir pekan.
Charles pun pergi menukar kupon miliknya dengan hadiah uang tiga hari kemudian. Lagi-lagi, Dewi Fortuna berpihak padanya. Kuponnya ternyata tembus hadiah utama sebesar US0 ribu atau Rp2,3 miliar.
Namun, jumlah bersih yang diterima Charles menyusut menjadi US8 ribu atau sekitar Rp1,6 miliar usai dipotong pajak.
Meski kena 'sunat' banyak, Charles tetap bersyukur. Rezeki nomplok itu ia pakai untuk melunasi utang-utangnya, termasuk kredit rumah.
"Ini pertama kalinya saya tidak berhutang," ucapnya.
Kini, ia masuk bagian dari 23 persen orang Amerika yang hidup tanpa memiliki utang. Hingga saat ini, sebanyak 77 persen warga AS masih terlilit hutang dalam berbagai bentuk, dari kartu kredit hingga perumahan. Usai ketiban durian runtuh, nama Charles sudah tak ada di daftar 77 persen tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer beberapa produk UMKMyang berhasil diekspor. Salah satunya kerupukrajungan dengan merek 'Mama Muda'.
Itu adalah salah satu UMKM binaan BRI yang berhasil di kancah internasional. Hal ini karena pengemasannya yang sudah sangat baik.
"Nama kerupuknya juga bagus Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus, saya senang, betul. Bukan saya senang Mama Muda, nggak, saya senang cara memberi namanya bagus sekali kerupuk Rajungan Mama Muda," ujar Jokowi dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).
"Kerupuk Rajungan, seperti ini kemasannya, dulu hanya diberikan plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini bisa dijual di ritel-ritel modern Hypermart, di manapun bisa," jelasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap ke depannya UMKM lainnya perlahan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah naik kelas dan diekspor. Selain pengemasan tentu produknya juga harus menarik.
"Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini atau kemasan seperti ini, tapi mungkin sudah 40an persen yang kemasan seperti ini," imbuhnya.
Selain kerupuk Rajunagan mama muda, Jokowi juga pamer hasil UMKM kecil yakni sambal bawang yang berhasil ekspor. Semua berkat kemudahan permodalan yang diberikan oleh BRI dan Pemerintah.
"Coba kita lihat ini sudah bisa ekspor, dia ngambil kredit Rp5 juta tapi bisa ekspor sambal bawang, dengan kemasan seperti ini. Ini usaha kecil, usaha rumah tangga, kreditnya Rp5 juta tapi bisa mengemas seperti ini, ini luar biasa. Inilah hal-hal yang harus terus kita dorong," kata Jokowi.
"Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan Malaysia (sambal) dan kreditnya baru Rp5 juta di PNM Mekaar," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
《fairqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cepat slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《fairqq》bab terbaru。