bobet

bintang ajaib

Zulhas Sebut Pembangunan Pasar Rakyat Bukti Cinta Jokowi ke Kalimantan******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meresmikan beberapa pasar rakyat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Senin (18/12). Ia menyebutkan, peresmian pasar rakyat tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pembangunan di daerah perbatasan.

"Sambas ini mendapat perhatian lebih dari Bapak Presiden juga dari saya sebagai Menteri Perdagangan. Karena Sambas ini perbatasan jadi ada instruksi khusus dari Pak Presiden agar pembangunan dipercepat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (18/12).

Saat peresmian Pasar Rakyat Galing, Senin (18/12), Ketua Umum PAN ini menyampaikan bila cinta Jokowi kepada Kalimantan sangatlah luar biasa. Buktinya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang saat ini tengah dikerjakan.

Ia pun melanjutkan, peresmian Pasar Rakyat Galing di Sambas merupakan upaya konkret pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

Menurut Zulhas, Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan, sehingga jangan sampai tertinggal jauh dengan tetangga. Maka dari itu, segala daya yang ada di pusat fokus untuk membantu daerah ini.

"Oleh karena itu, di sini pasar saja sudah 5. Nanti tahun depan akan saya kasih bangun pasar di kecamatan mana lagi, agar ada percepatan pembangunan di Sambas karena ini perbatasan," tuturnya.

Sebagai informasi, selain Pasar Rakyat Galing, Zulhas juga meresmikan Pasar Rakyat Sejangkung, Pasar Rakyat Temajuk dan Pasar Rakyat Matang Suri dan Gudang Non Sistem Resi Gudang Kawasan Industri di Kabupaten Sambas. Selain itu diresmikan juga Pasar Rakyat Lawang Kuari di Kabupaten Sekadau.

Ayah anak itu menempel padaku

Luhut Mulai Kembali Ngantor di Kemenko Marves, Belum Full Time******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah kembali ke Jakarta dan bekerja di kantornya. Namun, Luhut dipastikan belum bekerja secara penuh atau full time.

Kabar kembalinya Luhut disampaikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, sekaligus salah satu orang terdekat Luhut. Ia menjabat deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves pada 2018-2020.

Lihat Juga : Erick Masih Menko Marves Ad Interim Meski Luhut Sudah Balik ke RI

Kendati, Purbaya mengaku belum sempat bertemu Menko Marves Luhut di Jakarta. Ia sebelumnya hanya menyambangi Luhut saat masih perawatan di Singapura.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, dua deputi Kemenko Marves membenarkan keberadaan Luhut yang sekarang sudah tak lagi dirawat di Singapura.

[Gambas:Video CNN]

"(Pak Luhut) sedang di Jakarta," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/12).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto juga memberikan informasi serupa dengan Rachmat.

Namun, keduanya belum menjelaskan lebih rinci Luhut masih perlu kembali ke Singapura atau tidak setelah itu.

Momen itu bukan kepulangan pertama Luhut ke Jakarta usai sekitar sebulan jalani perawatan di Singapura. Pada Rabu (29/11), Luhut hadir langsung dalam pelantikan menantu, Jenderal Maruli Simanjuntak, jadi KSAD di Istana Negara.

Namun, Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut kala itu langsung kembali ke Singapura untuk melanjutkan perawatan, tepat sehari setelah pelantikan tersebut.

"Beliau (Luhut) sudah membaik kondisinya, recovery-nya bagus, tapi masih harus kontrol ke dokter. Jadi, masih di sana (Singapura) sementara waktu. Ya, fisioterapi antara lain. Terus saja kontrol dengan dokter," kata Jodi saat dikonfirmasi di hari pelantikan Maruli.

"Belum ada info (kapan Luhut bisa menetap permanen di Indonesia), tergantung pemulihan kesehatannya beliau. Enggak, enggak ada (agenda mampir ke Kantor Kemenko Marves), hanya untuk agenda pelantikan Pak Maruli saja. Agenda internal keluarga saja nanti," sambungnya.

Memecahkan rekor

El Nino Sudah Mau Habis, Apa Kabar BLT?******

Rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino senilai Rp400 ribu belum juga terlaksana sepenuhnya. Padahal, pemerintah semula menargetkan bantuan itu bisa diedarkan mulai November 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini berjanji BLT El Nino akan cair Desember ini. Hal itu ia kemukakan saat menemui warga di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12).

"Ini yang ada di sini sudah terima BLT El Nino belum Rp400 ribu? Belum? Tunggu saja, bulan ini akan diterima," kata Jokowi di Nagekeo seperti dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Ia pun memerintahkan Bupati Nagekeo, NTT, Johanes Don Bosco Do untuk mengurus penyelesaian BLT El Nino Rp400 ribu di daerah tersebut. Jokowi ingin semua warga yang membutuhkan terdata.

"Ini yang baru ya? Ada yang baru, ada yang lama, nanti saya bicarakan dulu. Nanti biar Pak Bupati saja yang ngurus," ucapnya.

Jokowi meluncurkan bantuan langsung tunai dalam rangka menangani dampak El Nino. Bantuan ini diberikan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.

"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Total anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp7,52 triliun.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Robben Rico untuk bertanya lebih lanjut progres pencairan BLT El Nino. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Lantas siapa saja penerima BLT El Nino?

Adapun syarat penerima BLT El Nino adalah masyarakat kategori kelompok miskin dan terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah memberikan BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.

Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.

Pertama,dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua,melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.

Berikut caranya:

Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP

4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru

6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.

Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

2. Buat akun baru dan isi kolom data

3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos

4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password

5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data

6. Klik Cari Data

[Gambas:Video CNN]

Menara Kekacauan

Anies, Prabowo, Ganjar Ikuti Dialog Pengusaha di Jakarta Hari Ini******

Sehari jelang debat perdanaPilpres 2024, tiga calon presiden yang ada dijadwalkan mengikuti dialog bersama pengusaha di Jakarta pada hari ini, Senin (11/12).

Tiga capres yakni Anies Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3) akan menjadi pemateri secara terpisah dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada hari ke-14 masa kampanye ini.

Anies menjadi pembicara lebih dulu di Dialog Pengusaha dengan Calon Presiden RI yakni pada pukul 10.00 WIB.

Lihat Juga : Mahfud MD: Saya Ikut Mengusulkan Revisi UU KPK Dibatalkan

Apindo menggelar dialog itu guna mengawal transisi kepemimpinan di Indonesia, khususnya advokasi kebijakan serta memposisikan peran asosiasi itu dalam peta perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Ketiga pasangan tersebut akan menghadapi debat yang akan berlangsung lima kali selama masa kampanye hingga 10 Februari 2024.

Adapun debat pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 di Kantor KPU, Jakarta Pusat. Debat perdana Pilpres 2024 nanti adalah dengan topik terkait hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Lihat Juga : Survei Indikator: Anies-Imin Unggul di Pemilih Pendidikan Tinggi

Musuh di kamar kerja musim semi

Kementerian Investasi dan Kemhan Fasilitasi UMK Disabilitas Naik Kelas******

Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersinergi untuk memfasilitasi pelaku UMK disabilitas naik kelas.

Hal ini ditandai dengan pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 1.150 UMK disabilitas, termasuk 500 UMK disabilitas binaan Pusrehab Kementerian Pertahanan.

Penyerahan NIB tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2023 dengan tema 'Kesempatan Berusaha Melalui Kemitraan dan Keadilan Bagi Pelaku Usaha Disabilitas'. Kegiatan ini digelar di Pusat Rehabilitasi (Pusrehab) Rumah Sakit Dokter Suyoto, Jakarta Selatan, Selasa (12/12) lalu.

"Pemerintah telah memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk tumbuh berkarya dan berkontribusi bagi perekonomian. Saya juga berharap dengan adanya kolaborasi antara usaha besar dan UMK akan menciptakan pemerataan kesejahteraan," ujar Ikmal.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra mengungkapkan apresiasinya kepada penyandang disabilitas yang telah menghadapi tantangan berat dalam mendapatkan kesetaraan akses di berbagai sektor. Herindra juga menekankan untuk melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dan memberikan hak mereka dengan sepenuhnya.

"Kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk lebih menghormati hak individu dan meningkatkan kolaborasi dalam melibatkan penyandang disabilitas pada pembangunan agar menjadi lebih mandiri dan profesional untuk merintis masa depan," ujar Herindra.

Salah satu yang mendapat NIB, yakni Verad Sugianto, pelaku UMK disabilitas asal Komando Pasukan Khusus. Verad yang merupakan penyandang disabilitas penglihatan ini menjalankan usaha jasa pengiriman alat berat. Ia mengaku bahwa pemberian NIB sangat membantunya dalam mengembangkan usaha.

"Sekarang pembuatannya sudah mudah, kalau dulu harus mempersiapkan banyak sekali persyaratan tapi saat ini hanya melalui online. Dengan NIB, kita terbantu dalam hal permodalan dan kemitraannya. Saya berterima kasih sekali dengan adanya program ini," tutur Verad.

Pada kesempatan yang sama, Rohani Br Sembiring, pemilik usaha Risoles Mbak Ani juga sependapat dengan Verad terkait kemudahan perizinan berusaha. Andini menyampaikan bahwa tidak ada kendala dalam pembuatan NIB saat ini.

"Pembuatan NIB yang saya lakukan gampang sekali. Tidak ada kesulitan dan semua dapat dipahami. Harapannya setelah punya NIB, saya ingin membuka cabang baru di tempat lain sehingga usaha saya lebih berkembang," ucap Rohani.

Selain pemberian NIB, juga dilaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMK dan Pelaku Usaha Disabilitas serta Penandatanganan Kerja Sama Rehabilitasi Kecelakaan Kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pusrehab Kemhan.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai 12 Desember 2023, tercatat sebanyak 6.734.309 NIB telah berhasil diterbitkan melalui sistem OSS di seluruh wilayah Indonesia. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar.

Sedangkan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah terbit sebanyak 579.875 NIB yang menduduki peringkat keempat provinsi dengan NIB terbanyak di Indonesia.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Erick Thohir Ungkap Alasan WIKA Tunggak Bayar Sukuk******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengungkap alasan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA menunda pembayaran obligasi syariah (sukuk).

Menurut Erick, pembayaran sukuk yang menunggak ini terjadi lantaran proses pelepasan aset hingga negosiasi perbankan dalam restrukturisasi perusahaan.

"Restrukturisasi itu juga ada yang namanya pelepasan aset. Sebagian aset ke INA (Indonesia Investment Authority). Ada juga negosiasi perbankan, 90 persen sudah berhasil yang perbankan. Tapi yang sukuk, yang macam-macam belum," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (19/12).

"Garuda berhasil kan, yang ini belum. Kemarin makanya sempat suspense,tapi itu part of negotiation, bukannya kita (WIKA) enggak mau bayar," sambung dia.

Ia mengungkap bahwa pihaknya telah mencoba untuk bernegosiasi kapan tunggakan tersebut bakal dibayarkan.

"Jadi kemarin kita coba negosiasi, apakah kita bayar dulu yang tahun ini, tahun depan negosiasi lagi, itu perlu waktu. Tapi kalau ada kasus korupsinya kita gigit. Seperti di Garuda kan prosesnya beda, isunya satu tapi prosesnya beda. Jadi tetap WIKA kita coba dorong cari win-win solution untuk tahun ini," ucapnya.

Penghentian perdagangan saham WIKA dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada Senin (18/12).

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

WIKA berdalih menunda pembayaran pokok sukuk dengan dua pertimbangan.

Pertama, pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur, khususnya pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 (dua) tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya;

Kedua,proyeksi arus kas perseroan di akhir 2023 yang terbatas keterbatasan. Karena terbatas, perseroan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan.

[Gambas:Video CNN]