warungslot

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Harga Emas Anjlok ke Posisi Rp1,020 Juta per Gram Pagi Ini******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,020 juta per gram pada Rabu (8/3). Harga emas tercatat turun Rp12 ribu dari Rp1,032 juta pada perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp15 ribu dari Rp912 ribu menjadi Rp897 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp560 ribu, 2 gram Rp1,98 juta, 3 gram Rp2,94 juta, 5 gram Rp4,87 juta, 10 gram Rp9,96 juta, 25 gram Rp24,11 juta, dan 50 gram Rp48,14 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,21 persen menjadi US.816 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot melemah 0,02 persen ke US.813 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas melemah hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas akan tertekan oleh penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi AS.

Hal itu terjadi setelah pernyataan hawkish dari Ketua Dewan Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Jerome Powell yang disinyalir akan menaikkan suku bunga yang lebih besar ke depannya.

"Imbal hasil obligasi AS 2-tahun mencapai level tertingggi baru sejak Juni 2007, sedangkan indek dolar AS tertinggi dalam 3 bulan," imbuh Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.800 per troy ons dan resistance US.830 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Disnakertrans Jabar Respons PHK Sepihak MR DIY: Memang Bandel******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) menyebut PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY, memang bandel dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan konflik perusahaan dengan buruh lepasnya.

Hasil pengawasan Disnakertrans Jabar melaporkan seharusnya pekerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) jika telah bekerja tiga bulan berturut-turut.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta mengatakan pihaknya pernah meminta data PKWT ke perusahaan, tetapi MR DIY awalnya sempat enggan memberikan.

MR DIY dilaporkan buruh lepas lantaran melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Joao mengatakan pekerja lepas itu seharusnya diangkat PKWTT sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihaknya sudah memperingatkan agar aturan tersebut dipatuhi.

"Memang mestinya menjadi PKWTT, tetapi memang tidak berubah juga statusnya, PKWT harusnya menjadi PKWTT," imbuhnya.

Lihat Juga : Waskita Ogah Lunasi Utang Mandor Masjid Zayed ke Warung Rp145 Juta

Namun, Joao mengatakan tidak ada sanksi tegas bila perusahaan mengabaikan peringatan-peringatan itu. Yang bisa dilakukan pemda adalah mengupayakan pengesahaan status pekerja lepas menjadi PKWTT ke pengadilan negeri jika perusahaan kekeh memecat.

Ia sudah memberikan nota PKWT kepada serikat pekerja untuk diajukan ke pengadilan negeri. Hanya saja, ada kendala sehingga nota tersebut dikembalikan lagi ke Disnakertrans Jabar dan kita tengah diproses perbaikannya.

"Melalui pengadilan negeri untuk mengubah (status) itu ketika nanti mereka di-PHK dan sebagainya, bisa menjadi dasar pertimbangan hakim terkait perhitungan pesangon," ungkapnya.

Ahmad Taufik, salah satu korban PHK MRDIY, mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta SentosaYasa (SBDSY) pada Juni 2022.  Ia adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

"April 2022 cuma saya (di-PHK), kemudian ada lagi lanjut 4 orang di akhir 2022, saya gak ingat bulannya. Di 2023 ini ada sekitar 10 orang di awal Maret, sekarang nambah lagi 10 orang," kata Taufik.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily workeritu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily worker,terjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas impor senilai Rp10 miliar di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau pada Jumat (17/3).

Pemusnahan ini adalah upaya pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen.

"Sebagai respons dan salah satu tanggung jawab kami atas semakin maraknya perdagangan pakaian bekas, alas kakim dan tas asal impor yang tidak sesuai ketentuan, kami melakukan pemusnahan sebanyak 730 bal pakaian, alas kaki, dan tas bekas dengan nilai mencapai Rp10 miliar," kata Zulkifli dalam keterangan resmi, Jumat (17/3).

Zulkifli pun menegaskan, pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebab itu, ia berharap agar konsumen lebih mengutamakan pakaian baru hasil industri dalam negeri dan UMKM. Menurutnya, produk dalam negeri tidak kalah baiknya dengan produk impor baik dari sisi mutu maupun tren.

"Dengan menghindari penggunaan pakaian bekas asal impor, konsumen dapat terhindar dari dampak buruk pakaian bekas dalam jangka panjang dan sekaligus turut serta memperkuat industri dalam negeri dan UMKM," kata Zulkifli.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan dari hasil sementara, pakaian, sepatu dan tas bekas tersebut diperoleh dari penyuplai yang berlokasi di Batam.

Saat ini, Moga mengatakan Kemendag dan pihak terkait lainnya masih melakukan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut terkait proses dan jalur masuk pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

"Saya minta hentikan praktik jual beli barang-barang bekas asal impor di wilayah NKRI, karena komitmen PKTN dan seluruh instansi terkait hal ini adalah akan menindak dengan tegas dan memusnahkannya," pungkas Moga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

Menaker Wajibkan Buruh Migran jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mewajibkan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Pekerja Migran Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 4, calon pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja ke luar negeri wajib terdaftar dalam kepersertaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Sementara untuk jaminan hari tua (JHT) tidak diwajibkan.

Adapun PMI yang telah bekerja di negara tujuan dan belum terdaftar sebagai Peserta harus bergabung dengan program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu, kepesertaan jaminan sosial bagi PMI yang ditempatkan untuk kepentingan perusahaan, mereka sendiri harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penyelenggaraan JKK, JKM, dan JHT untuk pekerja yang menerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Karier hiburan Nona Hou Fu

INKA Buka Suara soal Pesanan Kereta KCI******

PT Industri Kereta Api (INKA) buka suara soal 16 train set alias rangkaianKRL pesanan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Senior Manager TJSL & Stakeholder Relationship PT INKA (Persero) Bambang Ramadhiarto mengatakan setiap rangkaian terdiri dari 12 kereta. Sehingga, pesanan KCI tersebut mencapai 192 kereta.

"Kontrak akan ditandatangani. Delivery rangkaian pertama bulan ke-22 setelah effective date of contract (EDC). Sedangkan delivery rangkaian ke-16 adalah bulan ke-31 setelah EDC," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/3).

Namun, ia membantah ada hambatan dalam produksi kereta INKA. Bambang menegaskan INKA bakal memberikan yang terbaik, meliputi quality cost, delivery, dan services.

"Kapasitas INKA sangat memadai, InsyaAllah tidak ada hambatan. Dari berbagai aspek, jadwal tersebut sangat normal," tandasnya.

Di lain sisi, Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba menjelaskan pihaknya telah memesan 16 train set KRL dengan nilai kurang lebih Rp4 triliun. KCI bahkan mengklaim MoU sudah ditandatangani sejak 2022.

Anne menyebut kereta pesanan tersebut bakal dioperasikan mulai 2025. Ia menegaskan pemesanan produk KRL buatan INKA itu diperlukan untuk menambah armada dan meningkatkan kapasitas angkut.

Namun, KCI tetap berniat mengimpor KRL bekas dari Jepang untuk mengganti rangkaian yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 2024. Setidaknya ada 10 rangkaian yang harus pensiun pada tahun ini dan 19 rangkaian lain pada tahun depan.

"Impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi (pensiun). Terdapat pilihan lain dengan melakukan upgrade teknologi pada kereta yang akan dikonservasi, hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya," jelas Anne dalam keterangannya.

Berdasarkan surat permohonan izin impor dari KCI, rencananya mereka ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh INKA.

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

[Gambas:Video CNN]

Guizhi Tongjian

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]