luxuri12

Ketik 8 orang

DPR Ungkap Impor KRL Bekas Siap Ketuk Palu: Tinggal Sekali Rapat Lagi******

Anggota DPRKomisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pemerintah melalui para pemangku kepentingan terkait, tinggal sekali rapat lagi untuk memutuskanimpor KRL bekas Jepang.

Andre membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilanginsyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

Pasalnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas tersebut. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pun tak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang.

Agus justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izin impor. Ia menekankan hasil audit BPKP sudah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Luhut.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," ungkap Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Twitter]

Di lain sisi, BPKP juga tidak menyinggung soal adanya revisi hasil audit. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menegaskan pihaknya profesional meski ada lobi-lobi dari Kementerian BUMN.

Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

Belanja Diskon Transmart Full Day Sale Pakai Allo Bank dan Bank Mega******

Transmart Full Day Sale yang digelar hari ini hingga jam 22.00 WIB nanti memberikan diskon gede bagi warga yang berbelanja dengan AlloBank, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah

Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid mengatakan Transmart Full Day Sale ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

"Tak hanya konsumen yang mendapatkan harga baik dan kualitas sempurna, tapi juga Transmart dengan ekosistem yang ada memberikan sumbangsih," kata Satria.

Kemudian, apply Paylater dan tunggu sampai permohonan kreditmu disetujui. Nah, limit Allo Paylater ini bisa digunakan untuk belanja apa pun di Transmart, lho.

Belanja jadi mudah, sat-set dan pastinya jadi nggak ketinggalan promo Transmart Full Day Sale.

Berbagai produk Transmart didiskon selama gelaran ini berlangsung. Mulai dari daging, perlengkapan rumah tangga, furnitur, sampai elektronik.

Salah seorang konsumen, Rina mengatakan pihaknya senang banget ada diskon sekitar Rp2 juta dalam Transmart Full Day Sale kali ini. Dia mengatakan dirinya baru melihat sofa dan kasur.

"Harus sering-sering (diskon) biar saya belanja lebih ekonomis," kata dia ketika diwawancarai.

Biarkan orang itu pergi

Karyawan Amazon Ancam Mogok Kerja Usai Diminta Masuk Kantor******

Sejumlah karyawan Amazonberencanamogok kerjamulai 31 Mei 2023 buntut kebijakan kembali bekerja dari kantor alias working from office(WFO).

Ancaman mogok kerja ini juga menjadi sinyal munculnya ketegangan di tengah para karyawan setelah perusahaan melakukan beberapa kali pemutusan hubungan kerja (PHK) massal beberapa waktu belakangan.

Pekerja yang berpartisipasi untuk mogok ini memiliki dua tuntutan. Pertama, meminta perusahaan untuk mempertimbangkan dampak iklim di garis depan pengambilan keputusan WFO. Kedua, memberikan fleksibilitas yang lebih besar terkait bagaimana dan di mana karyawan bisa bekerja.

Pekerja yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu juga mengatakan para karyawan memfokuskan upaya pemogokan di kantor pusat Amazon di Seattle. Namun, karyawan di luar kantor itu pun bisa ikut berpartisipasi secara virtual.

Salah satu kelompok internal yang memelopori pemogokan minggu depan adalah Karyawan Amazon untuk Keadilan Iklim (AECJ). AECJ merupakan koalisi yang juga memprotes perusahaan karena tidak bertindak terhadap perubahan iklim pada 2019.

Lihat Juga : ANALISISJK dan Tudingan Bayar Utang Jumbo Rezim Jokowi Rp1.000 T per Tahun

"Untuk menumbuhkan tempat kerja berkelas dunia yang beragam, kami memerlukan rencana nyata untuk mengatasi dampak iklim dan pilihan kerja yang fleksibel," kata AECJ.

Ikrar Iklim Amazon, yang ditandatangani pada 2019, mengikat perusahaan untuk mencapai nol emisi karbon pada 2040. Namun, AECJ mengecam janji tersebut sebagai 'hype' dan menuntut tindakan nyata.

Di sisi lain, Amazon mengklaim telah membuat kemajuan dalam memenuhi tujuannya, termasuk dengan menempatkan ribuan kendaraan pengiriman listrik. Selain itu, raksasa e-commerce itu juga terus berinvestasi untuk mengurangi emisi karbon.

Amazon pun mengklaim punya tujuan untuk memberdayakan 100 persen operasinya dengan energi terbarukan pada 2030, dan diharapkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada 2025.

"Kami menghormati hak karyawan kami untuk mengungkapkan pendapat mereka," kata juru bicara Amazon Rob Munoz.

Menanggapi kekhawatiran karyawan tentang kembali ke kantor, Munoz mengatakan perusahaan telah mengalami beberapa pekan yang luar biasa dengan lebih banyak karyawan di kantor. Menurutnya, WFO memberikan energi yang baik di antara karyawan di kantor pusat.

"Kami telah mendengar ini dari banyak karyawan dan bisnis di sekitar kantor kami," kata Munoz.

"Sehubungan dengan topik spesifik yang diangkat oleh kelompok karyawan ini, kami telah menjelaskan pemikiran kami di berbagai forum selama beberapa bulan terakhir dan akan terus melakukannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

Paripurna DPR, PKS******

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Setidaknya ada dua fraksi yang meminta hal tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. 

Terlebih, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/5) lalu.

Kemudian, laju inflasi pun disusun dengan target kisaran rendah mulai dari 1,5 persen sampai 3,5 persen. Hal ini berkaca pada tingkat inflasi Indonesia yang memang menjadi salah satu terbaik di antara negara G20.

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Moeldoko soal Uni Eropa Jegal Sawit RI: Bukan Karena Deforestasi******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskansawitIndonesia tidak akan bermasalah dengan aturan deforestasi Uni Eropa(UE).

"Enggak, persoalan sawit di Eropa itu bukan di situ. Saya sudah banyak berbicara dengan ambasador dari Uni Eropa. Saya sering berbicara tentang sawit dan batu bara sama mereka, isunya bukan itu deforestasi, bukan," tuturnya usai Green Economic Forum CNBC di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (22/5).

Moeldoko menyebut UE menyoroti soal penggunaan sawit dalam bahan bakar campuran dengan solar, alias program B20. Terlebih, penggunaan sawit dalam biodiesel tersebut terus meningkat persentasenya dari 20 persen di B20 hingga target B40.

Terlepas dari jegalan UE terhadap sawit RI, Moeldoko menekankan pemerintah sudah menyiapkan langkah melawan deforestasi. Ia menyebut sudah ada jutaan bibit pohon yang disiapkan.

Ia mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terhadap deforestasi. Upaya yang dikebut pemerintah saat ini termasuk perbaikan lahan.

"Pemerintah sekarang sudah menyiapkan 57 juta pohon untuk ditanam, telah berjalan pembibitan 57 juta pohon, dalam pembibitan. Berikutnya ada 17 juta yang siap ditanam. Itu adalah upaya kita bagaimana memperbaiki lahan-lahan yang kosong atau rusak," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Fenghuang

DPR Ungkap Impor KRL Bekas Siap Ketuk Palu: Tinggal Sekali Rapat Lagi******

Anggota DPRKomisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan pemerintah melalui para pemangku kepentingan terkait, tinggal sekali rapat lagi untuk memutuskanimpor KRL bekas Jepang.

Andre membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilanginsyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

Pasalnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas tersebut. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pun tak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang.

Agus justru melempar polemik itu ke Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan soal pemberian izin impor. Ia menekankan hasil audit BPKP sudah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Luhut.

"Saya nggak tahu istilah impor darurat itu apa dan kami belum terinfo mengenai hal itu. Saya nggak tahu, tanya saja ke Mendag, berani nggak mengeluarkan izin impornya karena yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP," ungkap Agus, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Twitter]

Di lain sisi, BPKP juga tidak menyinggung soal adanya revisi hasil audit. Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menegaskan pihaknya profesional meski ada lobi-lobi dari Kementerian BUMN.

Meski begitu, ia mengatakan BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. Azwad menegaskan BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan dari pemerintah.

"BPKP selalu bersikap profesional. Ada standar yang dijalankan dalam pelaksanaan audit," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

"Pastilah, kan BPKP auditor presiden, siap membantu presiden dalam pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Jadi kalau ditugaskan, pasti BPKP akan turun," tandasnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]