petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

daftar bri ceria tanpa npwp

petetoto 206Jutaan kata 416717Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar bri ceria tanpa npwp》

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo. (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Badan Geologi: Sesar Meratus pemicu gempa Banjar tergolong sesar aktif******

Badan Geologi: Sesar Meratus pemicu gempa Banjar tergolong sesar aktif
Peta tapak lokal pusat gempa bumi merusak yang mengguncangkan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/HO-Badan Geologi)
Sesar itu berarah relatif utara timur laut hingga selatan barat daya
Jakarta (ANTARA) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan Sesar Meratus yang mengguncang Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, terbentuk pada zaman pra-tersier dan mengalami reaktivasi sehingga tergolong sesar aktif.
"Sesar itu berarah relatif utara timur laut hingga selatan barat daya," kata Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam laporan di Jakarta, Selasa. Pada 13 Februari 2024, pukul 08:22 WIB, gempa berkekuatan 4,7 magnitudo dengan kedalaman 10 kilometer mengguncang Kabupaten Banjar.

Baca juga: BMKG: Aktivitas sesar lokal timbulkan gempa dangkal di Alor Kejadian gempa bumi itu telah mengakibatkan kerusakan bangunan di Desa Sungkai Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Guncangan gempa bumi diperkirakan terasa di sekitar lokasi pusat gempa bumi pada skala intensitas III-IV modified mercally intensity (MMI). Berdasarkan data Badan Geologi, morfologi daerah terlanda guncangan gempa bumi tersebut umumnya berupa dataran, dataran bergelombang, dan perbukitan bergelombang hingga terjal pada bagian timur-timur laut. Daerah itu tersusun oleh dominan tanah lunak (kelas E) dan tanah sedang (kelas D), sedangkan pada morfologi perbukitan tersusun oleh tanah keras (kelas C). Daerah tersebut pada umumnya tersusun oleh batuan berumur pra-tersier (berupa batuan metamorf, batuan meta sedimen), batuan berumur tersier (berupa batuan sedimen, batu gamping), dan endapan kuarter berupa endapan aluvial sungai, aluvial pantai serta rombakan.

Baca juga: BRIN gandeng BGS manfaatkan teknologi penginderaan jauh mitigasi gempa Endapan kuarter dan batuan berumur pra tersier dan tersier yang telah mengalami pelapukan pada umumnya bersifat urai, lunak, lepas, belum kompak, dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan gempa bumi. Menurut data Badan Geologi, sebaran permukiman penduduk yang terlanda guncangan gempa bumi terletak pada kawasan rawan bencana gempa bumi rendah. "Kejadian gempa bumi itu tidak menyebabkan terjadinya tsunami karena lokasi pusat gempa bumi terletak di darat," kata Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid. Lebih lanjut dia mengimbau masyarakat untuk menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi guna menghindari dari risiko kerusakan dan juga harus dilengkapi dengan jalur serta tempat evakuasi. Mitigasi gempa bumi melalui mitigasi struktural dan non struktural harus ditingkatkan mengingat wilayah Kabupaten Banjar tergolong rawan gempa bumi.
Baca juga: BMKG: Gempa M5,6 di Laut Flores, NTT dipicu sesar naik Flores

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot 123

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
slot gacor terpercaya mudah menang
mafiaslot
tidak membayar pinjol ilegal
slot baru 88
prediksi oregon 9 paito
bolagacorslot
cuan slot gacor
cara menghasilkan uang dana gratis
cipit88
Daftar isi semua bab
Bab 1 agen95
Bab 2 ferari88
Bab 3 simulasi bunga kredivo
Bab 4 arwana89
Bab 5 slot deposit 5000 akun dana
Bab 6 slot hoki asia no 1 indonesia
Bab 7 maxwin 5000 slot
Bab 8 angka jitu ekor hk malam ini
Bab 9 bo bonus new member 100
Bab 10 cantikqq
Bab 11 yuki77
Bab 12 diorslot88
Bab 13 rtp premium303
Bab 14 angka jitu senin wage
Bab 15 dewa gacor 88 slot
Bab 16 arti mimpi togel
Bab 17 akun slot freechip
Bab 18 bonus new member 100 terbaru
Bab 19 erek erek ikan lele 3d
Bab 20 erek erek mancing 3d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5815bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

slot gacor jepang
KPPS di Natuna dekor TPS seperti kerajaan melayu
KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat saat foto bersama. ANTARA/Muhamad Nurman
Natuna (ANTARA) - KPPS di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mendekorasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Ranai Darat seperti ruangan pertemuan kerajaan kerajaan melayu. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Natuna, Raja Devi, di Natuna, Rabu mengatakan setiap TPS yang unik akan diberikan penghargaan oleh pihaknya. "TPS unik dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih akan kita berikan penghargaan," ucap dia. Sementara, Ketua KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat Idrus mengatakan di bagian depan ruangan TPS mereka menyediakan tepak sirih lengkap dengan isinya. Kata dia, sirih yang disediakan boleh dimakan oleh pemilih yang datang memilih. "Konsep ini merupakan ide bersama dari teman-teman KPPS," ucap dia.
Tepak siri. ANTARA/Muhamad Nurman
Kemudian untuk di dalam ruangan mereka menghiasinya dengan kain-kain khas, yang biasanya digunakan untuk mendekorasi pelaminan pengantin adat melayu.
Kain yang yang ditempelkan didinding ruangan didominasi oleh warna merah yang dikombinasikan dengan warna kuning, hijau dan ungu.Selain itu, pihaknya juga menyajikan cemilan berupa kue-kue khas melayu didalam talam yang ditutupi dengan tudung saji yang terbuat dari daun.

Para petugas KPPS laki-laki menggunakannya baju kurung melayu lengkap dengan tanjak dan kain songket.

Sedangkan petugas KPPS wanita menggunakan baju kurung lengkap dengan aksesoris seperti mahkota di bagian kepala. "Ini salah satu bentuk dukungan masyarakat melayu dalam menyukseskan Pemilu 2024," ujar dia.
Ketua KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat Idrus saat menunjukkan kue yang disajikan untuk pemilih. ANTARA/Muhamad Nurman

Tujuannya lain mereka menghiasi TPS tersebut sambung dia, untuk melestarikan budaya warisan para leluhur mereka.

Ia mengaku niat utama mereka menghiasi TPS adalah untuk memeriahkan Pemilu 2024. "Sebenarnya di ruang tunggunya kami tidak mau pake kursi, maunya kami pemilih duduk di lantai seperti zaman dulu, tapi tidak jadi," imbuh dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Ji Youjiang Yuchu

energi slot88
Ketua Bawaslu tinjau kegiatan di TPS Kebon Sirih yang sempat tergenang
Lokasi tempat pemungutan suara (TPS) 014 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, berpindah ke dalam kafe karena jalan sempat tergenang air hujan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Abdu Faisal/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja meninjau kegiatan warga di tempat pemungutan suara (TPS) Jalan Kebon Sirih Barat, Menteng, Jakarta Pusat yang sempat tergenang air hujan, Rabu pagi.

Pihaknya memperoleh informasi dari panitia pemungutan suara setempat bahwa kegiatan di TPS 011, 012, dan 013, 014 Kebon Sirih yang sempat tergenang, tetap bisa dilanjutkan setelah genangan surut.

"Maka saya langsung cek ke sini, cari tahu kendala yang mungkin dihadapi setelah TPS kebanjiran," kata Bagja di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Menkominfo pastikan jaringan dan ruang digital aman di Pemilu 2024

Menurut Bagja, kondisi di Kebon Sirih saat ini memang memungkinkan bagi warga menggelar pemungutan suara.

"Yang penting tidak ada kotak suara yang basah, surat suara yang rusak. Sehingga pemungutan suara tetap bisa dilanjutkan, meskipun ada keterlambatan," kata dia.

Lurah Kebon Sirih Heru Tri Prasetyo mengatakan kegiatan di empat TPS yang sempat tergenang air hujan itu baru dapat dilaksanakan pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Penyebab timbulnya genangan karena kontur jalan yang miring, sedangkan posisi TPS berada di tempat yang lebih rendah.

Satu TPS di Kebon Sirih yakni TPS 014 bahkan harus berpindah lokasi ke sebuah kafe berlantai dua, bernama Hostel 35, agar pemungutan suara bisa segera dimulai.

Terlebih, menurut Heru, antusiasme warga setempat untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024 ini sangat tinggi.

Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menghormati

menang besar slot
Tim Dokkes Polri disiagakan 24 jam pada Pemilu 2024
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono (Azmi Samsul Maarif)
Tangerang (ANTARA) - Tim Satuan Tugas Kedokteran Kesehatan (Dokkes) Polresta Tangerang, Polda Banten akan disiagakan selama 24 jam untuk membantu mengawasi kesehatan para petugas keamanan dan KPPS pada hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Jadi, di setiap puskesmas tenaga kesehatan disiagakan selama 24 jam, baik dari tenaga kesehatan Kepolisian dan Dinas Kesehatan sebagai pemantau kondisi kesehatan para petugas di TPS," ucap Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono di Tangerang, Senin.

Pengerahan tenaga medis dari tim kepolisian ini, dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses pemungutan suara dengan memantau kondisi kesehatan setiap para petugas penyelenggara serta keamanan yang bertugas.

Dalam hal ini, pihaknya juga bersama unsur terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membentuk tim kesiapsiagaan bidang kesehatan yang akan bertugas di seluruh puskesmas sebagai memantau kesehatan petugas dengan menyangkut data hasil skriningriwayat kesehatannya.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemda melakukan layanan kesehatan untuk siap sedia layanan masyarakat. Kami juga sudah menyiapkan layanan Hotlinejika nanti dibutuhkan masyarakat," ujarnya.

Sejauh ini, untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap personel keamanan Polri telah pihaknya lakukan. Dimana, jajaran anggotanya yang bertugas dalam pengamanan pemilu tersebut dipastikan kondisinya baik.

Tim kesehatan perlu memastikan hal itu agar tidak ada personel kepolisian yang tidak sehat karena harus bekerja keras untuk melakukan pengawasan selama masa pencoblosan pemilu.

"Untuk jumlah total Dokkes nanti kami akan kalkulasi lagi, namun dipastikan kita mengerahkan petugas kesehatan untuk membantu petugas di lapangan," ujar dia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, mengerahkan bantuan sebanyak 292 tenaga kesehatan (nakes) untuk mendampingi petugas penyelenggara pemilihan umum 2024 di tempat pemungutan suara.

Adapun dari ratusan tenaga kesehatan yang telah disiagakan itu, terdiri dari 90 dokter, 110 perawat dan 92, driverambulance. Mereka nantinya akan ditugaskan di setiap posko yang ada di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

"Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menerjunkan 292 orang petugas kesehatan," ujar Pj Bupati Tangerang Andi Ony.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiagakan seluruh rumah sakit daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Tangerang sebagai membantu penanganan medis.

"Termasuk seluruh puskesmas kita siagakan, karena ini penting sebagai melihat dari pengalaman sebelumnya yaitu pemilu 2019. Maka, kami akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan daftar pemilih tetap berkelanjutan yang diperbarui sebanyak 2.353.825 jiwa, dengan rincian 1.188.969 orang pemilih laki-laki dan 1.164.856 orang pemilih perempuan.

Data itu diambil dari hasil Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional.

Pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 9.016 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 274 desa/kelurahan.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Potong menembus langit

trik slot gacor starlight princess
Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun
Arsip Foto - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memberikan keterangan di ASEEC Unair, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Ananto Pradana/am.
Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid...
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.

"Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat," ucapnya. 

Baca juga: 18 petugas KPPS di Kabupaten Gorontalo sakit, kelelahan hitung suara

Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.

Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

"Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun," kata Nadia. 

Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.

Baca juga: Kelelahan, dua anggota KPPS di Situbondo sakit

Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana," kata Siti Nadia Tarmizi. 

Baca juga: Seorang petugas KPPS di Magetan meninggal dunia diduga kelelahan

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Berbahagialah para gadis petani

trik pola slot olympus maxwin
Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas
Seorang tunanetra sedang melakukan pencoblosan di TPS 37, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri
Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kamp pelatihan iblis

jago168
Polisi: Pembukaan Jalur Pantura Demak tunggu banjir benar-benar surut
Sebuah kendaraan roda dua terlihat melintas di Jalan Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, menuju Jembatan Tanggulangin Kudus. Meskipun masih ada genangan banjir, Kamis (15/2/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Demak (ANTARA) - Pembukaan Jalur Pantura Demak-Kudus, Jawa Tengah, secara total menunggu banjir di jalur tersebut benar-benar surut serta kendaraan yang terjebak banjir juga bisa dievakuasi semua, kata Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani.

"Hingga hari ini (15/2) Jalur Pantura Demak-Kudus belum dibuka karena masih ada genangan di Kilometer 43 dari depan Pasar Karanganyar hingga Jembatan Tanggulangin," ujarnya di Demak, Kamis.

Ketinggian genangan banjir, kata dia, hingga 70-an sentimeter (Cm), sehingga belum bisa dilalui kendaraan.

Ia mengakui ada kendaraan yang nekat melintas di jalur tersebut, sehingga mengganggu proses evakuasi kendaraan yang terjebak di banjiran serta mengganggu proses pengiriman logistik untuk warga terdampak banjir.

Selain itu, kendaraan yang masih terjebak dan belum terevakuasi sekitar 12 kendaraan.

"Jika nantinya jalur tersebut benar-benar aman untuk dilalui dan tidak licin bagi pengendara, maka jalur akan dibuka total," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Demak AKP Lingga Ramadhani menambahkan bahwa untuk akses menuju Semarang melalui Jembatan Tanggulangin memang masih ditutup karena masih menunggu banjirnya surut.

"Kami sifatnya membantu, sehingga ketika dari Satlantas Polres Demak membuka total Jalur Pantura Demak-Kudus, maka dari Kudus juga akan dibuka," ujarnya.

Banjir di Desa Ketanjung dan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Demak, memang mulai surut, tetapi genangan banjir masih terlihat di Jalan Pantura Demak-Kudus.

Beberapa truk yang terjebak banjir juga masih terlihat pada posisi sebelumnya dan belum dievakuasi. Sedangkan yang sudah dievakuasi truk yang sebelumnya melintas di ruas kiri, menyusul genangan mulai surut.
Baca juga: Pemprov Jateng siapkan jalur alternatif, hindari banjir Demak
Baca juga: Truk bersumbu dari Surabaya ke Semarang diimbau masuk kantong parkir
Baca juga: Dampak banjir rob, arus lalu lintas di Jalur Pantura Demak dialihkan

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024