octopusindonesia

Cerita Aneh dari Azeroth

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Pengusaha Tuding Mafia Impor Bawang Putih Menjamur Jelang Pemilu 2024******

Himpunan PengusahaMuda Indonesia (HIPMI) menuding mafiaimpor bawang putih merajalela jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan M Hadi Nainggolan menuding ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih rawan dimanfaatkan mafia.

Bahkan, Hadi menuding para mafia tersebut memiliki beking atau pihak yang melindungi untuk melancarkan aksi tak terpuji tersebut.

"HIPMI mendesak pemerintah kiranya segera bisa menghentikan dan menindak praktik-praktik kartel mafia impor bawang putih dan hortikultura agar tidak merugikan negara, pelaku usaha lainnya, serta masyarakat yang menjadi konsumen," tegas Hadi.

Hadi menyebut pemerintah tak bisa membiarkan ekosistem yang tidak sehat. Ia menuding impor bawang putih yang sangat dikuasai para kartel mafia bakal makin menjamur dan punya beking kuat jelang Pemilu 2024.

Ia mengutip data Kementerian Pertanian (Kementan) yang merinci kebutuhan konsumsi bawang putih nasional sebesar 560 ribu ton per tahun ini, di mana data produksi dalam negeri pada 2020 lalu hanya sanggup menyediakan 81.800 ton. Dengan begitu, ada celah untuk mafia bermain dalam importasi ini.

"Kita berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tata niaga yang lebih sehat. Apalagi komoditas ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia," harap Hadi.

Ia mengatakan pemicu harga bawang putih yang mahal dan kerap langka adalah permainan kartel. Pada akhirnya, tak jarang kenaikan harga komoditas ini menjadi penyumbang inflasi.

Selanjutnya, HIPMI berharap pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk menyelesaikan masalah ini. Hadi berharap suara pengusaha bisa lebih didengar agar tata niaga komoditas hortikultura bisa lebih transparan.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Suhanto untuk mengonfirmasi tudingan mafia bawang putih tersebut. Namun, belum ada tanggapan dari pihak terkait.

[Gambas:Video CNN]

Hati Naga dan Ambisi

Viral Arisan Rp2,5 M 'Ibu******

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) menyatakan sedang memantau kegiatan arisanibu-ibu di Makassardengan nilai diduga mencapai lebih dari satu miliar.

Kegiatan arisan itu diketahui berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Makassar. Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu berkumpul dan salah satu wanita memegang nama-nama peserta yang akan dikocok di salah satu kafe di Makassar. Kemudian terlihat tumpukan uang yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.

Lihat Juga : KPK Cecar Adik Rafael Alun Soal Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta pun memantau pemilik arisan tersebut yang diduga seorang pengusaha kosmetik di Makassar.

"Kami memantau mereka. Apalagi ketika mereka online di salah satu media sehingga pemantauannya dari situ, mulai dari gaya hidupnya, gaya pamer hartanya semua. Termasuk jualan online dan itu transaksinya pasti kita pantau," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta, Alimuddin Lisaw, Minggu (21/5).

Menurut Alimuddin, sejumlah pengusaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertransaksi banyak yang tidak taat pajak.

Ia pun mengimbau pengusaha, selebgram dan youtuber agar melaporkan SPT dan pajak penghasilannya.

"Tapi, pajak terus memantau, tapi bukan hanya sekarang. Itu sudah menjadi kerjaan rutin kami dan sosial media adalah sumber informasi untuk lebih memantau mereka," ujarnya.

Lihat Juga : PPATK Duga Puluhan Miliaran Rupiah di Deposit Box Rafael Hasil Suap

Buku alamat Wanjie

Daftar 7 Anak Muda RI yang Masuk Forbes 30 Under 30 Asia******

Forbes memasukkan tujuh anak muda ke dalam daftar pengusaha dan pebisnis profesional  Asia kategori usia di bawah 30 tahun pada 2023 ini.

Anak muda tersebut berasal dari lima bidang usaha berbeda, mulai dari makanan, retail, hingga manufaktur.

Berikut daftar lengkapnya;

B. Felix Saputra

Ia merupakan Co-founder Satu Dental. Saat ini ia baru berusia 28 tahun

C. Tiffany Danielle

Ia merupakan dara berusia 27 tahun yang diketahui sebagai Co-Founder Rose All Day Cosmetics, sebuah brand kosmetik lokal yang juga banyak digandrungi kaum wanita milenial.

D. Clara Carina Lukito

Ia merupakan dara berusia 29 tahun tercatat sebagai Co-Founders Little Joy.

E. Claudia Sastra

Dara ini merupakan teman kolaborasi Clara Carina Lukito Little Joy. Ia kini berusia 28 tahun.

F. Clinton Augusto Kartawijaya (27 tahun) dan Sally Varsly (27 tahun)

Keduanya juga berduet dan terdaftar sebagai Co-Founders Muscle First.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia pada April 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang April 2023 mencapai US,29 miliar. Sebanyak 10 negara tujuan menjadi andalan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan ekspor negara tujuan utama Indonesia adalah China dengan porsi mencapai 25,62 persen terhadap total ekspor nonmigas.

"Ekspor kita ke China pada April ini capai US,62 miliar, masih jadi mitra dagang utama," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (15/5).

"Empat negara ini yang realisasi impor terbesar di April, di atas US miliar semua," jelasnya.

Adapun beberapa komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia adalah besi dan baja, minyak kelapa sawit dan batu bara. Meski tren harga menurun, tapi masih menjadi penyumbang kinerja ekspor.

Secara rinci, nilai ekspor pada April yang tercatat US,29 miliar ini turun 17,62 persen dibandingkan Maret 2023. Sedangkan, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,32 miliar turun lebih dalam, yakni 29,40 persen.

Menurut sektornya secara bulanan, semua komponen ekspor terkontraksi. Migas turun 5,95 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 22,56 persen; tambang dan lainnya turun 7,84 persen; dan industri pengolahan minus 21,5 persen.

Senada, secara tahunan (year on year/yoy) semua sektor ekspor pun kontraksi. Migas -12,18 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan -26,02 persen; tambang dan lainnya -25,85 persen; dan industri pengolahan -31,95 persen.

Berikut 10 negara tujuan ekspor utama Indonesia:

China US,62 miliar
AS US,57 miliar
India US,54 miliar
Jepang US,40 miliar
Malaysia US0 juta
Korea Selatan US0 juta
Taiwan US0 juta
Singapura US0 juta
Thailand US0 juta, dan
Belanda US0 juta.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

Karyawan Amazon Ancam Mogok Kerja Usai Diminta Masuk Kantor******

Sejumlah karyawan Amazonberencanamogok kerjamulai 31 Mei 2023 buntut kebijakan kembali bekerja dari kantor alias working from office(WFO).

Ancaman mogok kerja ini juga menjadi sinyal munculnya ketegangan di tengah para karyawan setelah perusahaan melakukan beberapa kali pemutusan hubungan kerja (PHK) massal beberapa waktu belakangan.

Pekerja yang berpartisipasi untuk mogok ini memiliki dua tuntutan. Pertama, meminta perusahaan untuk mempertimbangkan dampak iklim di garis depan pengambilan keputusan WFO. Kedua, memberikan fleksibilitas yang lebih besar terkait bagaimana dan di mana karyawan bisa bekerja.

Pekerja yang meminta untuk tidak disebutkan namanya itu juga mengatakan para karyawan memfokuskan upaya pemogokan di kantor pusat Amazon di Seattle. Namun, karyawan di luar kantor itu pun bisa ikut berpartisipasi secara virtual.

Salah satu kelompok internal yang memelopori pemogokan minggu depan adalah Karyawan Amazon untuk Keadilan Iklim (AECJ). AECJ merupakan koalisi yang juga memprotes perusahaan karena tidak bertindak terhadap perubahan iklim pada 2019.

Lihat Juga : ANALISISJK dan Tudingan Bayar Utang Jumbo Rezim Jokowi Rp1.000 T per Tahun

"Untuk menumbuhkan tempat kerja berkelas dunia yang beragam, kami memerlukan rencana nyata untuk mengatasi dampak iklim dan pilihan kerja yang fleksibel," kata AECJ.

Ikrar Iklim Amazon, yang ditandatangani pada 2019, mengikat perusahaan untuk mencapai nol emisi karbon pada 2040. Namun, AECJ mengecam janji tersebut sebagai 'hype' dan menuntut tindakan nyata.

Di sisi lain, Amazon mengklaim telah membuat kemajuan dalam memenuhi tujuannya, termasuk dengan menempatkan ribuan kendaraan pengiriman listrik. Selain itu, raksasa e-commerce itu juga terus berinvestasi untuk mengurangi emisi karbon.

Amazon pun mengklaim punya tujuan untuk memberdayakan 100 persen operasinya dengan energi terbarukan pada 2030, dan diharapkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada 2025.

"Kami menghormati hak karyawan kami untuk mengungkapkan pendapat mereka," kata juru bicara Amazon Rob Munoz.

Menanggapi kekhawatiran karyawan tentang kembali ke kantor, Munoz mengatakan perusahaan telah mengalami beberapa pekan yang luar biasa dengan lebih banyak karyawan di kantor. Menurutnya, WFO memberikan energi yang baik di antara karyawan di kantor pusat.

"Kami telah mendengar ini dari banyak karyawan dan bisnis di sekitar kantor kami," kata Munoz.

"Sehubungan dengan topik spesifik yang diangkat oleh kelompok karyawan ini, kami telah menjelaskan pemikiran kami di berbagai forum selama beberapa bulan terakhir dan akan terus melakukannya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]