erek erek joyoboyo bergambar

Selir Chunqiu

Urai Kepadatan Stasiun Manggarai, Kemenhub Akan Bangun Tangga Tambahan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun tangga tambahan di ujung utara peron untuk mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai. Tangga ini akan menambah alternatif akses penumpang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal mengatakan sebenarnya kepadatan di Stasiun Manggarai disebabkan pembangunan stasiun yang tengah berlangsung. Jika pengerjaan selesai, maka kepadatan pun bisa terurai.

"Izinkan kami memohon maaf atas kendala yang dihadapi penumpang di Stasiun Manggarai, insyaallahsegera kami sampaikan solusi untuk mengurai penumpukan yang sering terjadi," kata Risal melalui keterangan resmi, Rabu (22/2).

Ia pun menyampaikan DJKA akan secara aktif merangkul komunitas pecinta kereta api untuk menjaring masukan mengenai pembangunan di Stasiun Manggarai.

"Kami juga sudah melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas untuk bersama-sama mengevaluasi pembangunan Stasiun Manggarai sehingga dapat lebih inklusif dan nyaman digunakan oleh semua kalangan," ucap Harno.

Terkait dengan kepadatan penumpang di stasiun yang dikeluhkan oleh masyarakat, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Rode Paulus menyebut hal itu hanya terjadi pada jam-jam tertentu.

Ia menilai kalau dilihat secara langsung di lapangan, kepadatan tersebut tidak terjadi sebagaimana diberitakan di media sosial.

"Betul peron agak padat saat kereta datang namun akan segera terurai, tidak stuck," imbuh Rode.

Di sisi lain, ia mengimbau kepada masyarakat agar turut serta mendukung dan menjaga fasilitas di Stasiun Manggarai yang sedang dibangun.

"Kami juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk saling mengingatkan dan berhati-hati terutama saat melangkah keluar kereta agar tidak terjadi lagi penumpang terperosok ke dalam celah peron," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Mata Dharma Tertinggi

Erick Thohir: Kalau RI Chaos, Saya Yakin Regional Chaos******

MenteriBUMN Erick Thohir menyebut negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Chinaingin Indonesia selalu aman.

Mereka tak mau Indonesia sampai rusuh alias chaos. Pasalnya, mereka meyakini kalau Indonesia sampai rusuh, Singapura, Malaysia bisa terkena dampaknya.

Maklum katanya, banyak negara sahabat yang sangat bergantung pada Indonesia.

"Soal bauksit saja misalnya, Indonesia 98 persen ekspor ke China, nomor satu untuk produksi kaca buat menyerap panas. Itu di China nomor satu," tambahnya.

Ia menambahkan Indonesia sekarang ini seperti gadis cantik. Karena kecantikan itu, Indonesia saat ini banyak didekati.

Termasuk investor yang tentunya ingin Indonesia aman.

"Saya kemarin tahun baru dapat kesempatan libur 3 hari. Saya bertemu dengan tokoh di Jepang. Tapi tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya bilang hubungan Jepang Indonesia jangan sampai di tingkat rendah karena Indonesia ini perempuan cantik yang sedang didekati banyak orang," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Urai Kepadatan Stasiun Manggarai, Kemenhub Akan Bangun Tangga Tambahan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun tangga tambahan di ujung utara peron untuk mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai. Tangga ini akan menambah alternatif akses penumpang.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Risal Wasal mengatakan sebenarnya kepadatan di Stasiun Manggarai disebabkan pembangunan stasiun yang tengah berlangsung. Jika pengerjaan selesai, maka kepadatan pun bisa terurai.

"Izinkan kami memohon maaf atas kendala yang dihadapi penumpang di Stasiun Manggarai, insyaallahsegera kami sampaikan solusi untuk mengurai penumpukan yang sering terjadi," kata Risal melalui keterangan resmi, Rabu (22/2).

Ia pun menyampaikan DJKA akan secara aktif merangkul komunitas pecinta kereta api untuk menjaring masukan mengenai pembangunan di Stasiun Manggarai.

"Kami juga sudah melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas untuk bersama-sama mengevaluasi pembangunan Stasiun Manggarai sehingga dapat lebih inklusif dan nyaman digunakan oleh semua kalangan," ucap Harno.

Terkait dengan kepadatan penumpang di stasiun yang dikeluhkan oleh masyarakat, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta Rode Paulus menyebut hal itu hanya terjadi pada jam-jam tertentu.

Ia menilai kalau dilihat secara langsung di lapangan, kepadatan tersebut tidak terjadi sebagaimana diberitakan di media sosial.

"Betul peron agak padat saat kereta datang namun akan segera terurai, tidak stuck," imbuh Rode.

Di sisi lain, ia mengimbau kepada masyarakat agar turut serta mendukung dan menjaga fasilitas di Stasiun Manggarai yang sedang dibangun.

"Kami juga mengajak rekan-rekan sekalian untuk saling mengingatkan dan berhati-hati terutama saat melangkah keluar kereta agar tidak terjadi lagi penumpang terperosok ke dalam celah peron," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Desainer game serba bisa

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Sentuhan emas naga

Pontjo Sutowo Gugat Menteri ATR Soal Hak Kelola GOR Senayan******

Pontjo Sutowo menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait hak kelola gelanggang olah raga (GOR) Senayan.

Gugatan dari putra mantan direktur utama PT Pertamina (persero) Ibnu Sutowo itu terdaftar di PTUN Jakarta pada Selasa (28/2) dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN.JKT.

Pontjo menunjuk Erwin Ardianto Utomo sebagai kuasa hukum. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/hpl/bpn/89 tentang Pemberian Hak Kelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia CQ Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989.

Lalu, Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989), Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi untuk mencabut keputusan di atas. Selanjutnya, ia pun meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi menerbitkan keputusan perubahan data atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi CQ Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora atas nama PT. Indobuild.Co seluas 57.120 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuild.Co seluas 83.666 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pontjo juga meminta pengadilan menghukum Hadi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Menteri ATR soal Ganti Rugi Tol Semarang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berjanji masalah ganti rugi lahanyang digunakan untuk pembangunan Tol Semarang-Demakkelar dalam waktu seminggu ini. 

Janji ia sampaikan merespons keluhan warga Semarang-Demak yang menyebut ganti rugi lahan untuk pembangunan tol yang diresmikan Presiden Jokowi akhir pekan lalu itu hingga kini belum jelas.

"Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk mensupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/2).

Perwakilan masyarakat setempat, Fathoni Mustofa mengatakan meski keputusan Pengadilan Negeri Demak telah inkrah pada 22 Oktober 2022 lalu, proses ganti rugi lahan hingga kini belum jelas.

Selama tiga tahun terakhir, menurut Fathoni, warga setempat yang lahan dan rumahnya terkena gusuran tol belum mendapat ganti rugi. 

Merespons masalah tersebut, Hadi mengatakan Jokowi telah telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikannya.

"Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu," katanya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. 

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Presiden agar semua lahan yang dibebaskan akan diperlakukan seperti tanah biasa. Dengan demikian, pendekatan tanah musnah yang menurut aturan bernilai 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) sudah tidak berlaku.

"Untuk selanjutnya, tanah yang diganti akan tetap dibayarkan sesuai hasil appraisal(penaksiran harga tanah) dari Kementerian ATR/BPN," ujar Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut Basuki mengatakan proses appraisaltersebut akan diselesaikan kurang lebih dalam 2 minggu. Hal ini diharapkan bisa cepat terselesaikan agar pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Semarang-Sayung sepanjang 10,39 km bisa segera dilaksanakan.

"Appraisalakan diselesaikan dalam 2 minggu ke depan agar kita bisa segera mulai konstruksi Seksi 1 nya. Jadi ditargetkan semua ruas Tol Semarang-Demak ini selesai pada akhir 2024," tutur Basuki.

Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Adapun seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km baru saja diresmikan Jokowi pada Sabtu (25/2).

Dalam momentum peresmian Seksi 2 ruas Sayung-Demak, Jokowi sempat bertemu dengan sejumlah kelompok masyarakat yang berunjuk rasa untuk meminta kepastian ganti rugi pembebasan lahan dari Tol Semarang-Demak.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Jokowi meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

"Nanti undang tiga orang perwakilan," ucap Jokowi.

Usai peresmian, Jokowi pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.