main slot paling gacor

Toko Senjata Wanjie

Investasi Properti di China Anjlok untuk Pertama Kalinya Sejak 1999******

Investasi properti Chinaturun 10 persen secara tahunan pada 2022.

Berdasarkan data BPS China (NBS) yang dikutip dari Reuters, Selasa (17/1), penurunan itu merupakan yang pertama sejak pencatatan investasi properti di Negeri Tirai Bambu dimulai pada 1999 lalu.

Data itu merinci, penjualan properti berdasarkan luas lantai turun 24,3 persen pada tahun kemarin, terbesar sejak data tersedia pada 1992.

Tak hanya itu, NBS juga mencatat dana yang dihimpun oleh pengembang properti China merosot 25,9 persen dalam setahun, setelah anjlok 25,7 persen pada Januari-November.

Otoritas China telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk menggenjot investasi di sektor properti.

Kebijakan menargetkan pembeli rumah dan pengembang properti. Kebijakan diberikan dalam rangka meringankan tekanan likuiditas jangka panjang yang melanda pengembang dan menunda penyelesaian banyak proyek perumahan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

Petani Dukung RI******

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana Indonesia-Malaysiamenghentikan ekspor kelapa sawit sebagai manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit. Ia menegaskan antara supply dan demand harus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Gulat juga menunjukkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) soal impor sawit Uni Eropa. Pada 2020, UE mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,923 juta ton.

Kemudian pada 2021 Eropa mengimpor sebanyak 4,703 juta ton atau 18 persen dari total ekspor Indonesia di tahun itu. Namun, 4,703 juta ton tersebut dibagi kepada 27 negara di UE, sehingga sejatinya sangat kecil jika dihitung per negara.

Data tersebut sekaligus membantah efek kencangnya kampanye negatif dan ketatnya aturan UE soal impor sawit dalam 5 tahun terakhir. Faktanya, Eropa tetap stabil dalam mengimpor sawit dari Indonesia dan Malaysia.

"Menurut saya justru masyarakat di UE lah yang sangat rugi dengan kebijakan tersebut karena praktis harga berbahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Karena dengan aturan mereka, tentu negara-negara penghasil minyak sawit akan berpikir untuk mengirim ke negara mereka," tuturnya.

Gulat mengungkapkan dalam pertemuan bersama beberapa negara UE di Jakarta, sebenarnya mereka tidak bermasalah dengan sawit Indonesia. Hanya saja Eropa memprotes penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan.

Ia menekankan sebenarnya Indonesia jauh lebih siap merespons aturan UE. Hal itu terlihat dari pengetatan ekspor CPO dan turunannya, diberlakukan B30 pada 2020, dan selanjutnya B35 pada awal Februari 2023 nanti.

Gulat menghitung serapan B35 akan mencapai 15 juta ton CPO alias 31 persen dari total produksi CPO Indonesia. Hal ini menurutnya sangat dibenci Eropa yang mengklaim bahwa biodiesel tidak sustain untuk bahan bakar, tapi sustain untuk pangan.

"Membenci minyak sawit sebagai sumber energi karena serapan bioenergi akan mengurangi ketersediaan minyak sawit di pasaran dunia dan hal ini akan menaikkan harga minyak sawit. Jika harga minyak sawit naik tentu akan memberatkan negara-negara UE," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku, si penjelajah bayangan

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Yiwu Chunqiu

Menperin Minta PT GNI Berdialog dengan Pekerja Buntut Bentrokan Maut******

Menteri PerindustrianAgus Gumiwang meminta perusahaansmelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) berdialog dengan pekerja terkait bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1) malam.

Agus menyayangkan kejadian tersebut dan mengimbau agar perusahaan dan karyawan mengambil kesepakatan bersama demi penyelesaian masalah yang adil bagi semua pihak. Selain itu, ia juga meminta kasus tersebut diusut tuntas dan dilakukan proses hukum.

"Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian para korban. Hal ini semestinya tidak terjadi dan harus diusut tuntas serta dilakukan proses hukum yang berlaku," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (16/1).

"Kami juga meminta agar para karyawan dapat menjaga situasi kondusif serta mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya yang berkaitan dengan K3L, agar persoalan dapat segera diselesaikan sehingga hak-haknya terpenuhi dan kembali beraktivitas," jelasnya.

Agus mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PT GNI terkait penanganan kasus tersebut. Perusahaan menyatakan tengah melakukan investigasi yang mendalam bersama dengan pihak berwajib dan mengusut tuntas seluruh kejadian yang menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga meminta dukungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk segera memfasilitasi mediasi bagi semua pihak terkait dengan sebaik-baiknya.

"Pemerintah meminta kepada semua pihak agar bersama-sama menjaga situasi yang kondusif. Hal ini juga untuk menjaga iklim investasi yang memberi manfaat bagi banyak pihak," ujarnya.

Agus menuturkan pemerintah terus berupaya menarik investasi ke Indonesia untuk penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, pemerintah memastikan Indonesia aman untuk investasi, sehingga perlu kerja sama dari semua pihak untuk bersinergi mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan menaati aturan-aturan yang berlaku.

"Smelter nikel berperan penting bagi hilirisasi industri dan penguatan struktur industri di tanah air. Kemenperin juga sedang menyusun tata kelola industri berbasis mineral (smelter) yang mengatur antara lain insentif-insentif, kewajiban dan hak," jelasnya.

Bentrokan di PT GNI menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA).

Namun Didik mengklaim belum tahu asal negara TKA yang tewas usai bentrokan.

"Saya belum dapat identitasnya. Namun, korban hanya dua orang saja dari TKA dan pekerja lokal saja," jelasnya.

Lihat Juga : Profil PT GNI yang Bentrokannya Tewaskan 2 Pekerja

Berdasarkan keterangannya, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.

Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan.

Karena dihalangi masuk sehingga ratusan pekerja itu melempari dan merusak kantor security. Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mes karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkapnya.

Personel kepolisian bersama TNI yang tiba di lokasi, kata Didik, berusaha untuk menenangkan para pekerja. Namun, menurut Didik upaya aparat itu tidak diterima sehingga terjadi adu mulut yang berujung pada pelemparan ke arah petugas.

"Kemudian ada karyawan dari divisi dump truck yang melintas di lokasi aksi mogok bekerja. Para pekerja langsung menyerang pekerja yang tidak ikut aksi mogok sehingga terjadi bentrok mengakibatkan ada 3 orang pekerja dari divisi dump truck yang mengalami luka di bagian badan dan 3 unit kendaraan roda dua dirusak," jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, kata Didik terjadi aksi saling kejar dan lempar yang mengakibatkan korban meninggal dunia dari pihak pekerja.

Didik menuturkan bentrok tersebut akhirnya bisa dikendalikan setelah petugas kepolisian melerai dua kelompok pekerja yang terlibat bentrok. Petugas juga mengimbau untuk membubarkan diri.

"Sementara untuk TKA diamankan dan dievakuasi di lokasi smelter 2 PT GNI," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Buddha

Kinerja Manufaktur Indonesia Melambat ke 50,06 Persen******

Indeks manufakturIndonesia (purchasing managers index/PMI manufaktur) Indonesia melambat pada kuartal keempat 2022 dari 53,71 persen menjadi 50,06 persen.

Mengutip situs resmi Bank Indonesia (BI), meski melambat, PMI-BI untuk sektor manufaktur ini masih berada di zona ekspansi karena masih di atas 50 persen. Volume total pesanan, persediaan barang jadi, dan produksi menjadi penyumbang PMI RI.

"Berdasarkan subsektornya, ekspansi terjadi pada subsektor semen dan barang galian nonlogam, tekstil, barang kulit dan alas kaki, alat angkut, mesin dan peralatannya, kertas dan barang cetakan, serta makanan, minuman, dan tembakau," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Jumat (13/1).

Ke depan, mereka memperkirakan kinerja sektor industri pengolahan meningkat menjadi 53,30 persen pada kuartal pertama 2023.

Sementara itu, berdasarkan komponen pembentuknya, seluruh komponen tercatat meningkat atau membaik. Erwin merinci peningkatan tertinggi terjadi pada volume produksi, total pesanan, dan persediaan barang jadi.

"Seluruh subsektor industri pengolahan diperkirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Subsektor lain yang tercatat meningkat adalah barang kayu dan hasil hutan lainnya, pupuk, kimia dan barang dari karet, serta logam dasar besi dan baja," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Airport China Dibuka, Sandi Harap Turis WNA Melimpah ke RI******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan mekanisme Electronic Visa on Arrival(e-VOA) akan berdampak signifikan terhadap kemajuan bidang pariwisata.

"Bandara Soekarno-Hatta masuk top 5 di ASEAN dari segi kedatangan," ujar Sandi, dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (14/1).

Dengan ini, e-VOA diharapkan bisa mempermudah proses kedatangan wisatawan mancanegara dan meningkatkan angka kunjungan.

"Dengan dibuka kembalinya lalu lintas internasional di China, maka diproyeksikan akan terjadi peningkatan angka kedatangan WNA," tambah Sandi.

Sebelum pandemi Covid-19, China sendiri menjadi salah satu negara penyumbang kedatangan internasional terbanyak ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kedatangan wisatawan China berada di posisi ketiga (11,10 persen) setelah Malaysia dan Australia.

Sandi menambahkan bahwa saat ini, volume penerbangan internasional semakin tinggi. Pada tahun 2023, ditargetkan sebanyak 7,4 juta perlintasan masuk-keluar Indonesia.

Mencermati potensi yang ada, Sandi berharap dunia kepariwisataan Indonesia akan bangkit kembali.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menerapkan metode e-VOA di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Silmy menekankan, imigrasi harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mempublikasikan e-VOA di berbagai tempat yang berpotensi mendorong keterpaparan khalayak terhadap produk keimigrasian.

Menurut Silmy, masih cukup banyak warga negara asing (WNA) yang masih belum memahami mekanisme e-VOA. Padahal menurutnya, mekanisme ini terbilang praktis dan memudahkan.

"Kita harus bersama-sama mempublikasikan e-VOA di semua tempat, bahkan mungkin di pesawat. Jangan hanya di terminal kedatangan dan keberangkatan," ucap Silmy.