slot sedang gacor hari ini

game slot gampang jp 368Jutaan kata 570297Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot sedang gacor hari ini》

Hujan abu tipis dampak Gunung Merapi terjadi di Boyolali******

Boyolali (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali menyebut hujan abu vulkanik tipis terjadi di sejumlah kecamatan di wilayahnya pada Minggu siang akibat dampak awan panas guguran Gunung Merapi yang terletak perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Boyolali Suratno, Minggu, mengatakan, hujan abu vulkanik tipis sebagai dampak awan panas guguran Gunung Merapi terjadi di tujuh wilayah kecamatan yakni di Cepogo, Musuk, Tamansari, Boyolali Kota, Teras, Mojosongo dan Sambi sekitar pukul 14.30 WIB.

Menurut Suratno, dampak hujan abu vulkanik terjadi di tujuh kecamatan tersebut hanya tipis kemudian hilang setelah diguyur hujan deras di wilayah tersebut.

Bahkan, wilayah di Kecamatan Selo yang terdekat dengan puncak Gunung Merapi justru tidak terkena hujan abu. Karena, di wilayah Selo terjadi hujan air sejak pagi hingga sore hari belum reda.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik. Semua tetap aman terkendali di wilayahnya.

BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan Gunung Merapi melalui informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta.

Baca juga: Sejumlah wilayah di Klaten dilanda hujan abu akibat erupsi Merapi

Baca juga: Sepekan, Gunung Merapi luncurkan empat kali awan panas

Baca juga: Erupsi Gunung Merapi belum memperlihatkan tanda berakhir

Sementara itu, Camat Cepogo, Dwi Sundarto, membenarkan ada dua kali hujan abu tipis terjadi di beberapa titik di wilayahnya. Salah satunya di Desa Jelok dan sekitarnya pada pukul 08.45 WIB. Namun, hujan abu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit saja.

Hujan abu kedua terjadi juga tipis sekitar pukul 14.30 WIB, sehingga tidak mempengaruhi aktivitas warga setempat. Namun, kemudian terjadi hujan air di wilayah itu.

Sementara itu, Kepala Desa Jrakah Kecamatan Selo Boyolali, Tumar, mengatakan, hujan abu tidak terjadi di desanya yang dekat dengan Gunung Merapi.

Bahkan, kata Tumar, Desa Jrakah yang terjadi hujan air sejak Minggu pagi hingga sore hari belum renda, sehingga tidak mengetahui jika ada hujan abu dari Merapi.

"Hujan turun di desa kami sejak pagi hingga pukul 16.00 WIB belum reda, sehingga tidak ada dampak hujan abu vulkanik dari Merapi di daerah ini. Jadi Desa Jrakah Kecamatan Selo aman tidak terjadi hujan abu," katanya.

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ships 168 slot、pinjaman jumbo kredivo、gacor 777 slot

Terkait：akun gampang wd、prediksi new york eve togel、sultanjudi88、pedia303、rtp agen138、slot hari ini、paluqq、obs188、event slot gacor、maxwin 66 slot

---

---

bab terbaru：buku mimpi berkelahi（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05