satriabet

Pembalasan Tentara Bayaran

Shiv Nadar, dari Penjual Kalkulator Jadi Orang Terkaya ke******

Shiv Nadar merupakan konglomerat yang sukses merintis bisnis IT di India. Pundi-pundi hartanya berasal dari perusahaan teknologi dan piranti lunak HCL Technologies.

Forbes mencatat, per Sabtu (10/2), total kekayaan Nadar mencapai US,4 miliar atau sekitar Rp568,25 triliun (asumsi kurs Rp15.611 per dolar AS).

Tumpukan harta itu membuat Forbes menempatkan Nadar pada posisi ke-3 orang terkaya di India dan ke-40 di dunia.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Nadar melanjutkan sekolah di The American College, Madurai dan meraih gelar sarjana Teknik Elektronika dan Kelistrikan PSG College of Technology.

Karir Nadal berawal saat menjadi karyawan Cooper Engineering Ltd, lini usaha Walchand Group, di Pune pada 1967. Namun, ia tak lama bekerja di sana karena ingin membangun bisnis sendiri.

Kemudian, Nadar mendirikan perusahaan pertamanya, Microcomp, yang fokus pada penjualan kalkulator teledigital 'Televista'. Ia bangun perusahaan tersebut bersama lima orang rekannya Ajai Chowdhry, Arjun Malhotra, Subhash Arora, Yogesh Vaidya, S. Raman, Mahendra Pratap dan DS Puri.

Pada 1976, Nadar dan rekan-rekannya mendirikan Hindustan Computer Limited (HCL) Technologies dengan bermodalkan 187 ribu rupee. Awalnya, perusahaan fokus pada bisnis kalkulator dan mikroprosesor.

Bisnis mikrokomputer HCL berkembang pesat saat IBM meninggalkan pasar India. Tak berhenti di situ, Nadar terus mengembangkan bisnisnya dengan merambah pasar luar negeri.

Pada 1980, Nadar mendirikan Far East Computer yang menyediakan perangkat keras teknologi dan informasi di Singapura.

Nadar menyadari untuk mengembangkan bisnis teknologi yang mumpuni di India membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Karenanya, pada 1981, Nadar dan sejumlah rekannya mendirikan NIIT, lembaga yang menyediakan program pelatihan dan pengembangan keahlian di bidang IT. Saat ini, NIIT sudah tersebar di lebih dari 40 negara.

Nadar membawa HCL ke papan bursa saham pada 1999. Setelah itu, HCL terus melaju kencang hingga menjadi salah satu perusahaan pengembang piranti lunak terbesar India dan pionir revolusi bisnis teknologi India.

Tahun lalu, perusahaan meraup pendapatan hingga US,6 miliar atau sekitar Rp196,7 triliun dengan mempekerjakan lebih ari 225 ribu orang.

Berkat kontribusi dalam mengembangkan industri teknologi, Nadar mendapatkan penghargaan Padma Bushan dari pemerintah India pada 2008.

Nadar memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai orang nomor satu HCL pada Juli 2020. Ia meneruskan tonggak kepemimpinan perusahaan pada putrinya, Roshni Nadar Malhotra. Kendati demikian, ia tetap mengawasi jalannya perusahaan sebagai penasihat strategis.

Di usia senjanya, Nadar banyak menghabiskan waktu dengan berderma bersama sang istri, Kiran Nadar. Setidaknya ia telah menyumbangkan US,1 miliar dari hartanya.

Sumbangan Nadar diberikan melalui Yayasan Shiv Nadar yang banyak memberikan donasi untuk sektor pendidikan.

[Gambas:Video CNN]

uap baja dan api

Mengintip Produksi Singkong RI yang Kata Prabowo Bisa Disulap Jadi BBM******

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) dari singkong. Dengan begitu, Indonesia bisa swasembada energi.

"Kita nanti green energydan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata dia dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Lantas berapa produksi singkong Indonesia?

Berdasarkan data Kementerian Kementan terbaru, produksi singkong pada 2019 mencapai 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton di 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton (2016), 21,80 juta ton (2015), 23,43 juta ton (2014), 23,93 juta ton (2013), dan 24,17 juta ton (2012).

Adapun provinsi sentra produksi singkong terbesar di antaranya, Lampung dengan persentase 31,82 persen dari total produksi nasional. Kemudian Jawa Tengah (16.75 persen), Jawa Timur (14,02 persen), dan Jawa Barat (9,48 persen).

Kemudian Sumatera Utara (6,31 persen), Yogyakarta (5 persen), dan Nusa Tenggara Timur (3,46 persen).

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

IHSG Diprediksi Menguat Awal Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (4/3) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham masih dalam tren penguatan.

"IHSG membentuk candle hammerdalam dua hari berturut-turut dan masih bergerak di atas 7.265 untuk mempertahankan peluang melanjutkan penguatan menuju 7.403," ucap Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG bergerak terkonsolidasi. Menurutnya, indeks saham masih minim sentimen.

Namun, fluktuasi harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola gerak IHSG dalam jangka pendek.

"Selain itu masih tercatatnya capital inflowsecara ytd hingga saat ini turut memberikan sentimen bagi pergerakan IHSG," ucap William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.256 dan resistance7.737 hari ini. William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, BMRI, AALI, JSMR, ITMG, SMGR, BSDE, dan AKRA.

IHSG ditutup melemah 4,2 poin atau minus 0,06 persen ke level 7.311 pada perdagangan Jumat (1/3) lalu.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,70 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,49 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Menyibak Misteri 1 Ton Beras Ludes 30 Menit di Ritel, Apa Masalahnya?******

Stok berasmendadak langka di toko ritelmodern. Di sejumlah ritel modern di Jakarta, stok beras terpantau habis dalam beberapa terakhir.

Sementara ritel lainnya masih memiliki stok tetapi tipis dan karena itu pembelian dibatasi maksimal 1 pack isi 5 kilogram (kg).

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan ada tiga jenis beras yang selama ini tersedia di ritel modern. Pertama,beras komersial swasta yang sekarang stoknya menipis.

Roy mengatakan peritel saat ini kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kg. Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras SPHP yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Roy.

Kelangkaan beras juga diakui oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi. Namun, kelangkaan itu penuh misteri.

Ia mengatakan Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Namun hanya dalam 30 menit, beras sebanyak 1 ton menghilang.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia mengatakan kalau misteri itu tak segera diungkap, Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan beras 1 ton bisa habis dalam 30 menit bisa saja terjadi karena terbatasnya stok dan tingginya permintaan.

"Jadi ketika pasokan dalam jumlah terbatas memasuki pasaran, tentu akan terserap dengan sangat cepat," katanya.

Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bahwa beras dibeli banyak oleh ritel tetapi tidak disalurkan. Jika hal itu memang terjadi, sambungnya, maka diperlukan penelusuran lebih lanjut oleh otoritas terkait karena berpotensi mengarah ke penimbunan pasokan untuk tujuan buruk.

Tujuan buruk itu bisa ada dua. Pertama, sengaja mengerek harga demi mendapatkan selisih keuntungan yang besar. Kedua,demi aktivis politik seperti bagi-bagi sembako.

Apapun tujuannya, kata Rhonny, tindakan tersebut berisiko mengeringkan pasokan di pasaran yang ujungnya akan mengerek harga secara signifikan.

Untuk mengatasi masalah ini Ronny mengatakan ada sejumlah cara yang bisa dilakukan. Di antaranya; Bulog harus melakukan monitoring ketat atas distribusi beras yang digelontorkannya ke pasar.

Beras harus dipastikan terdistribusi ke pelaku pasar yang akan menjualnya ke konsumen, bukan kepada pelaku penimbunan.

Kemudian, sebaiknya ada early warning systemjika ada sinyal pembelian yang mencurigakan.

"Jika sinyal tersebut menyala seperti yang dikatakan Dirut Bulog, maka pihak berwenang semestinya langsung turun tangan menelusurinya," katanya.

Rhonny mengatakan saat ini harga beras memang semakin tinggi. Bahkan, tingginya sudah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sehingga secara ekonomis peritel berpeluang rugi jika memaksa menjual di bawah harga HET.

Wewenang HET, katanya, memang ada pada pemerintah. Namun penetapannya tetap berpatokan kepada perkembangan yang terjadi di pasaran.

Misalnya jika pasokan semakin langka, maka harga di pasaran semakin naik melebihi HET. Sedangkan HET tak naik-naik. Maka, berkemungkinan besar HET sudah tak efektif lagi.

Karenanya, penentuan HET bukan hanya soal penentuan harga secara sepihak oleh pemerintah. Namun juga soal kemampuan pemerintah dalam mengelola pasokan dan permintaan agar HET bisa berjalan efektif.

Rhonny mengatakan pemerintah bisa saja menambah pasokan, agar harga segera turun dan penjual ritel tidak merugi.

Namun, jika pemerintah gagal menyeimbangkan pasokan dan permintaan, maka HET mau tidak mau harus naik agar peritel tidak rugi.

"Sayangnya keputusan tersebut sama dengan memindahkan risiko kerugian ke konsumen, di mana inflasi harga beras pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat," katanya.

Harus Segera Diinvestigasi

Dewa Binatang Misterius

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Satu pedang untuk dimuliakan

Tito Ngeri Surplus Beras Jadi 'Mainan', Minta Satgas Panggil Pengusaha******

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian khawatir surplus berasIndonesia akan jadi 'permainan' pengusaha alias pedagang besar yang akan memengaruhi stok dan harga di pasaran.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, ada 3,45 juta ton produksi beras pada Maret 2024 dan 4,92 juta ton pada April 2024. Dengan asumsi konsumsi rata-rata 2,5 juta ton per bulan, Kementan mencatat akan ada surplus total 3,32 juta ton pada dua bulan tersebut.

"Ini harga, kalau angka jumlah produksi disebutkan, akan mempengaruhi sentimen pasar. Para pedagang sudah mulai mikir mereka menahan akan percuma. Tapi yang perlu dijaga, Kementerian Perdagangan, Bulog, serta Satgas Pangan Polri supaya penyerapan terutama Bulog bagaimana menyerap produksi dalam negeri ini," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).

Tito paham memang tidak mungkin semua produksi petani dalam negeri diserap Bulog. Akan tetapi, ia berpesan jangan sampai banyak yang dikuasai para pedagang besar atau swasta.

Ia juga meminta Kemendag mengatur dari sisi harga. Mendagri Tito ingin ada keseimbangan yang didapat sehingga petani tetap untung, tetapi konsumen tidak keberatan.

"Dari Satgas Pangan Polri menjaga betul mungkin bersama-bersama Kemendag dan Kementerian Pertanian, pedagang besar perlu diimbau dan dikumpulkan supaya mereka tidak menahan (stok beras). Segera begitu mereka menyerap dari petani kemudian disalurkan dan diperjualbelikan di pasar dengan harga lebih rendah," pinta Tito.

"Prinsipnya jangan terjadi moral hazard yang didominasi atau dimonopoli pihak-pihak tertentu dan mendikte harga, sehingga produksi surplus (beras) tidak menurunkan (harga). Ini perlu juga pengawasan penegak hukum, Polri dan Kejaksaan (Agung)," tambahnya.

Tito lantas bertanya kepada Bulog bagaimana skema penyerapan gabah dari para petani tersebut.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan pihaknya punya dua mekanisme dalam menjalankan perintah pemerintah untuk menyerap beras petani lokal.

Pertama,penyerapan untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Epi mengatakan Bulog bakal mengikuti tata aturan yang ditetapkan penyelenggaraan CBP, mulai dari harga, bagaimana beras masuk ke gudang, standar kualitas, pengemasan, hingga penyebaran ke masyarakat.

Kedua,mekanisme untuk beras komersial. Bulog akan menyerap hasil panen para petani tersebut sesuai harga pasar.

"Dan nanti akan kita simpan dan sebarkan juga antarwilayah kalau diperlukan perdagangan antara Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog," jelas Epi.

[Gambas:Video CNN]