voucher goride mei 2022

Kegilaan Evolusi Liar

Profil Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Nomor Wahid di Indonesia******

Hartono bersaudara kembali menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia versi Forbespada 2022. Total kekayaan Robert dan Michael Hartono tercatat tembus US,7 miliar atau setara Rp745,7 triliun (asumsi kurs Rp15.625 per dolar AS).

Dalam beberapa tahun terakhir, Hartono bersaudara juga menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Pada 2021, kekayaannya mencapai US,6 miliar atau Rp609,18 triliun (asumsi kurs Rp14.300 per dolar AS).

Sedangkan pada 2020 saat ekonomi tertekan akibat covid-19, Forbes mencatat kekayaan mereka masih bisa mencapai US,8 miliar atau Rp566,005 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS).

Mengutip berbagai sumber, pundi-pundi kekayaan Hartono diperoleh tak semudah membalikkan telapak tangan. Semua berawal pada 1951, ketika ayah mereka, Oei Wie Gwan membeli perusahaan rokok sekarat bernama NV Murup.

Olehnya, perusahaan rokok pemilik merek Djarum Gramofon itu 'diobati'. Merek produk yang awalnya bernama Djarum Gramofon dipangkas menjadi tinggal Djarum saja.

Upaya itu membuahkan hasil. Produk yang dihasilkan perusahaan dan pabrik terus berkembang.

Namun sayang, di tengah kegemilangan kinerja itu, musibah datang. Pada 1963, pabrik rokok Djarum terbakar. Yang tersisa hanya pabrik di kawasan Kliwon, Kudus, Jawa Tengah. Oei Wie Gwan meninggal tak lama setelah pabriknya kebakaran.

Tak ingin larut dan meratapi keterpurukan, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono bangkit. Mereka membangkitkan Djarum dengan melakukan berbagai pembenahan manajemen dan peralatan produksi.

Upaya itu memberikan hasil gemilang di mana pada 1965 hingga 1968, produksi rokok yang terjual berhasil tembus 3 miliar batang.

Kesuksesan itu tak lantas membuat mereka berpuas diri. Pada 1973, mereka mulai melebarkan pangsa pasar Djarum hingga ke mancanegara, Amerika Serikat, Arab Saudi, Jepang dan lain sebagainya.

Tak hanya berhenti di rokok, pada 1975, mereka juga melebarkan sayap bisnis ke beberapa industri. Salah satunya, industri elektronik dengan mendirikan PT Indonesian Electronic & Engineering yang kemudian pada 18 September 1976 berubah nama menjadi PT Hartono Istana Electronic lalu merger dan menjadi PT Hartono Istana Teknologi.

Hartono bersaudara juga memutuskan untuk mengambil BCA, dari keluarga Salim yang sudah kehilangan kontrol atas bank itu akibat krisis ekonomi pada 1998-1998.

Lewat proses panjang, Hartono bersaudara melalui konsorsium FarIndo Investments (Mauritius) Ltd dan Farallon Capital Management LLC berhasil menjadi pemegang suara mayoritas perusahaan dengan mengempit 51,15 persen saham BCA.

Hartono bersaudara juga terjun ke bisnis properti dan perhotelan dengan mengelola sejumlah kawasan perkantoran dan hotel mewah yang tersebar di beberapa tempat, antara lain, Grand Indonesia, Hotel Kempinski, Menara BCA dan lainnya.

Grup Djarum juga melebarkan sayap mereka ke sektor e-commerce. Mereka memiliki PT Global Digital Prima Venture yang menaungi Blibli.com, kaskus.co.id, Mindtalk, LintasME, Crazymarket, DailySocial.net.

Terlepas dari kekayaannya, Hartono bersaudara juga memiliki minat besar di bidang olahraga. Misalnya Michael yang menggemari permainan bridge. Ia bahkan pernah menyabet medali perunggu dalam kejuaraan bridge di Asian Games 2018.

Sementara Robert menggemari bulutangkis. Bermula dari sekadar hobi, ia kemudian mendirikan PB Djarum pada tahun 1969.

PB Djarum ini kemudian menelurkan sejumlah pemain bulu tangkis besar seperti Liem Swie King, Alan Budikusuma, dan Haryanto Arbi.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Jokowi Atur Pembangunan 24 Ruas Tol Trans Sumatera Dibagi 4 Tahap******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur pembangunan 24 ruas tol Trans Sumatera akan dibagi empat tahap. Hal ini dilakukan demi mempercepat pembangunan tol yang akan menghubungkan Pulau Sumatera tersebut.

Arahan Jokowi itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

"Pengusahaan 24 ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan," tulis Pasal 2 ayat (3) beleid tersebut seperti dikutip pada Rabu (7/12).

Pembangunan tol ini juga meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Pengoperasian ruas jalan tol tahap I dan sebagian tahap II ditargetkan dapat dilaksanakan paling lambat akhir 2024.

Sedangkan, pengusahaan ruas jalan tol tahap III dan tahap IV dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Menteri PUPR setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Berikut daftar tahapan pengusahaan jalan tol trans Sumatera:

Ruas Tol Tahap I meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Medan - Binjai
2. Ruas Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya
3. Ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
4. Ruas Jalan To1 Bakauheni - Terbanggi Besar
5. Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang
6. Ruas Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung
7. Ruas Jalan Tol Kisaran - Indrapura
8. Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura - Tebing Tinggi - Pematang Siantar (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura -Tebing Tinggi - Parapat)
9. Jalan Tol Binjai - Pangkalan Brandan (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai - Langsa); ruas Jalan Tol Sigli - Banda Aceh
10. Jalan Tol Simpang Indralaya - Prabumulih (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim)
11. Jalan Tol Taba Penanjung - Bengkulu (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)
12. Jalan Tol Sicincin - Padang (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
13. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Koto Kampar (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang).

Ruas Tol Tahap II meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi
2. Ruas Jalan Tol Jambi - Rengat; ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru
3. Ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang.

Ruas Tol Tahap III meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat
2. Ruas Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran; Jalan Tol Pangkalan Brandan - Langsa (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai - Langsa)
3. ruas Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe; dan ruas Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli

Ruas Tol Tahap IV meliputi:

1. Jalan Tol Prabumulih - Muara Enim (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim)
2. Ruas Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau; Jalan Tol Lubuk Linggau - Taba Penanjung (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)
3. Jalan Tol Payakumbuh - Sicincin (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
4. Jalan Tol Pangkalan - Payakumbuh (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
5. Jalan Tol Koto Kampar - Pangkalan (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
6. Jalan Tol Pematang Siantar - Parapat (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura - Tebing Tinggi - Parapat)
7. Ruas Jalan Tol Parapat - Tarutung - Sibolga; dan ruas Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Asimilasi Tertinggi

Waskita Karya Raup Rp200 M dari Jual Ruas Tol Semarang******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk meraup keuntungan Rp200 miliar lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) dari aksinya menjual 39,77 persen saham PT Jasamarga Semarang Batang (JSB).

"Ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atau SPA atas pelepasan 39,77 persen saham JSB kepada Kings Bless Limited (KBL), anak usaha Road King Expressway (RKE) pada 5 Desember 2022," ungkap Direktur Utama WTR Rudi Purnomo mengutipAntara, Kamis (8/12).

Rangkaian skema transaksi diawali dengan pelaksanaan buy backatas 39,77 persen kepemilikan saham PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol (RDPT SAM-JT) yang telah selesai pada 30 November 2022 lalu.

"Total proceestransaksi sebesar Rp3,8 triliun, sedangkan nilai transaksi WTR melakukan buy back saham JSB milik SMI dan RDPT SAM-JT sebelumnya senilai Rp3,6 triliun, sehingga mencatatkan keuntungan sekitar Rp200 miliar," jelasnya.

Transaksi pada ruas tol Semarang-Batang tersebut bukanlah transaksi pertama yang dilakukan dengan anak usaha RKE, di mana pada 2019 WTR telah melepas kepemilikan saham ruas tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono kepada Kings Key Limited dengan total proceedsenilai kurang lebih Rp1,9 triliun.

Selain itu juga, ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi kepada King Rings Limited dengan proceed senilai Rp824 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya Wiwi Suprihatno mengatakan pihaknya fokus dalam perbaikan kinerja keuangan pada kuartal IV tahun 2022.

Salah satunya dengan transaksi pelepasan kepemilikan saham sebagai salah satu bentuk asset recyclingyang merupakan bagian dari proses bisnis Waskita Group.

"Pada 2022, kami berhasil menyelesaikan tiga aksi korporasi pelepasan saham, yaitu ruas tol Cimanggis-Cibitung secara parsial kepada SMI dengan nilai transaksi Rp339 miliar pada Juni, serta ruas tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi Rp5,8 triliun pada September 2022," terang dia.

"Dengan empat aksi korporasi pada tahun ini, perseroan berhasil mencatatkan keuntungan senilai kurang lebih Rp1,7 triliun," lanjut Wiwi.

WTR sebagai investor jalan tol memiliki saham di setiap ruas tol melalui pendirian anak perusahaan atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pemegang konsesi pengelolaan ruas-ruas tol tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pada setiap transaksi pelepasan saham di BUJT, WTR sepakat melepaskan hak pengelolaan konsesi ruas tol kepada para investor strategis. Sedangkan aset ataupun lahan dari ruas tol tersebut tetap dimiliki oleh negara.

Dalam setiap aksi korporasinya, Waskita Group senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

secara bersaing

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]