tenor rupiah cepat

Terlahir untuk menjadi raja

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Panggil Gadis Manka

Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting******

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang menghormati

Respons KCIC soal Isu Kereta Cepat Sepi Penumpang******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) mengatakan saat ini volume penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whooshmasih stabil. Pernyataan mereka keluarkan untuk menepis isu bahwa Whoosh belakangan ini sepi penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan rata-rata okupansi di atas 50 persen.

Untuk hari biasa, sambungnya, rata-rata volume penumpang mencapai 60 persen hingga 70 persen.

Eva mengatakan volume penumpang saat hari biasa dengan akhir pekan memang berbeda. Saat selesai libur panjang seperti tahun baru kemarin katanya memang tren volume memang cenderung menurun.

"Setelah long weekend selesai pasti mengalami sedikit penurunan dan bertahap akan normal kembali," katanya.

Saat ini, katanya, secara total Whoosh sudah mengangkut sekitar 1,3 juta penumpang sejak beroperasi berbayar pada 17 Oktober lalu. Adapun jumlah KA terus ditingkatkan agar dapat mengakomodir peningkatan jumlah penumpang.

Di awal beroperasi, hanya terdapat 14 perjalan KA per hari. Jumlah KA terus meningkat hingga sekarang mencapai 40 per perjalanan per hari.

"Adapun jumlah KA yang beroperasi tentunya sangat fleksibel dengan melihat demand. Sebagai contoh pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru kemarin jumlah perjalanan Whoosh mencapai 48 KA per hari," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Alasan Citilink******

Isu Koper AirWheelpenumpang dilarang masuk ke kabin pesawatviral di media sosial baik X maupun TikTok belakangan ini.

Penumpang yang membawa koper AirWheel mengaku terkejut dengan larangan itu.

Mereka juga mempertanyakan adanya larangan tersebut. Pasalnya, sebelumnya mereka bisa terbang dan membawa koper AirWheel ke kabin.

Smart luggage atau koper Airwheel merupakan jenis koper yang bisa dikendarai, karena dilengkapi dengan pegangan, roda, dan mesin yang memakai baterai litium.

Tujuannya, agar penumpang tidak lelah karena bisa duduk di atas koper sambil mengendarainya.

Lalu apa alasan mereka melarang koper AirWheel masuk ke kabin?

Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia dan Citilink melarang penumpang membawa koper AirWheel masuk ke kabin pesawat demi alasan keamanan bersama.

Pasalnya, koper Airwheel merupakan jenis koper smart bermesin yang memakai baterai lithium. Semua jenis baterai lithium tidak bisa dibongkar pasang tak diizinkan masuk kabin karena bisa mengganggu penerbangan.

Berdasarkan situs resmi Garuda Indonesia, terdapat beberapa benda yang dilarang dibawa ke dalam kabin pesawat, karena alasan keselamatan dan keamanan.

"Kendaraan kecil yang menggunakan baterai lithium seperti airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway,balance wheel, dan lain-lain tidak diperbolehkan dibawa dalam kabin pesawat semua penerbangan Garuda Indonesia, baik sebagai bagasi kabin maupun bagasi terdaftar," bunyi informasi di laman resmi Garuda Indonesia.

Begitu juga dengan Citilink, di situs resminya disebutkan dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam membawa smart luggage atau Airwheel ke kabin pesawat.

Pertama, smart luggageatau Airwheel dengan Non - baterai non-removablelithium, tidak diizinkan untuk masuk ke kabin ataupun bagasi tercatat.

Ketentuan kedua, alat-alat elektronik baterai removable lithiumdiizinkan, namun lewat ketentuan yang berlaku dari PED dan IATA.

Selain itu, sejak 2013 lalu Federal Aviation Administration (FAA) telah melarang baterai lithium cadangan di bagasi terdaftar untuk disimpan di unit kargo pesawat. Sebagian besarsmart luggageatau koper AirWheel menggunakan tenaga baterai lithium-ion, dinilai berbahaya karena berpotensi terjadi kebakaran, sehingga tidak diperbolehkan.

Aturan-aturan ini tentu saja telah melalui pertimbangan lebih dulu oleh maskapai penerbangan sehingga harus dipatuhi demi keamanan dan keselamatan seluruh penumpang di pesawat.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Staf Erick Thohir Buka 3 Alasan Prabowo Bisa Hadir di Acara Natal BUMN******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap tiga alasan Prabowo Subianto bisa hadir dan diundang dalam perayaan Natalkeluarga besar BUMN.

Alasan itu ia sampaikan terkait dugaan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud bahwa kehadiran tersebut merupakan konspirasi pemerintah untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 mendatang.

Arya membantah dugaan itu. Ia mengatakan kedatangan Prabowo dalam acara itu tak terkait dengan pilpres. Menurutnya, kehadiran dilatarbelakangi tiga alasan.

"Beliau adalah menteri teknis dari BUMN seperti Pindad, PAL, PTDI, LEN, Dahana," ujar Arya dalam keterangannya suara ke wartawan, Rabu (17/1).

Sedangkan alasan ketiga, Prabowo adalah keluarga besar BUMN. Arya mengatakan Prabowo memiliki kaitan erat dengan BUMN.

Kakek Prabowo yaitu Margono Djojohadikoesoemo adalah pendiri BNI.

"Sehingga wajar kami tidak mengundang Pak Anies, ataupun Pak Ganjar di acara Natal BUMN. Jadi nggak usah dipolemikkan," tutur Arya.

Prabowo terpantau menghadiri acara perayaan natal yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan-perusahaan BUMN pada Senin (15/) sore.

Acara tersebut dihadiri oleh sekiranya 7.000 pegawai dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pertamina, dan PT PLN.

Acara diselenggarakan di Hall B Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Prabowo terlihat memasuki area acara itu bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma.

TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dari kehadiran Prabowo di acara Natal tersebut.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Rabu (17/1) mengatakan kehadiran Prabowo di acara tersebut menunjukkan pelaksanaan kampanye Pilpres sudah penuh kecurangan.

Dan kecurangan itu katanya sudah melibatkan pemerintah. Pasalnya, Erick Thohir yang merupakan menteri BUMN hanya mengundang Prabowo di acara itu.

Menurutnya, hal itu jadi sinyal keberpihakan. Walaupun Prabowo adalah menteri pertahanan, status dia saat ini tidak bisa dilepaskan dari calon presiden.

"Di balik itu kan publik akan melihat bahwa ini satu sinyal keberpihakan. Kalau dia mau fair, dia harus undang semua paslon semua capres kalau ingin fair," katanya.

"Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2. Kalau kita biarkan ini, akan menjadi cacat ya buat pemilu, buat pilpres yang kita adakan kali ini," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Selir iblis yang tiada taranya

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]