kilat138

Dewa Super Raja segala Raja

apk untuk kredit hp

Longsor tinggi 25 meter tutup akses lintas Sulawesi di Gorontalo Utara******

Jalan tertutup total sebab tidak hanya tanah, namun terdapat batu besar yang menutup badan jalan, sehingga sangat sulit dibersihkan dalam waktu cepat

Gorontalo (ANTARA) - Longsor menutup akses jalan di lintas Sulawesi bagian barat Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, tepatnya di antara Desa Kasia dan Desa Mebongo, Kecamatan Sumalata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Suleman Lakoro di Gorontalo, Jumat, mengatakan longsor menutup seluruh badan jalan di lintas Sulawesi tersebut dengan ketinggian mencapai 25 meter.

"Jalan tertutup total sebab tidak hanya tanah, namun terdapat batu besar yang menutup badan jalan, sehingga sangat sulit dibersihkan dalam waktu cepat," kata Suleman Lakoro.

Pihaknya mencatat sebanyak delapan titik longsor terjadi di wilayah barat itu.
 

Baca juga: Lintas Sulawesi bagian barat rawan longsor, pelintas diminta waspada

Pemkab. kata dia, telah berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan untuk mengerahkan alat berat agar pembersihan material longsor segera dilakukan. Mengingat alat berat yang ada di Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, tidak dapat menembus lokasi. Selain itu jaringan telekomunikasi pun terputus.

"Sudah sekitar satu jam alat berat dari Kota Gorontalo dan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, bergerak menuju titik longsor. Kemungkinan tiga hingga empat jam lagi segera tiba di lokasi," katanya.

Pemkab Gorontalo Utara langsung berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan mengingat akses lintas Sulawesi tersebut tertutup total, bahkan kendaraan sejenis motor tidak dapat melintas.

Baca juga: BMKG imbau warga waspada potensi bencana hidrometeorologi di Goronto

 

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

tuan perak

garuda4d

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

bo slot gacor dan terpercaya

Belanja Bertabur Diskon di Transmart Full Day Sale Bikin Untung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja hemat dan banyak untungnya? Belanjanya di Transmart Full Day Sale aja. Soalnya Transmart kasih diskon gede-gedean sampai 50 persen buat beragam produk terpilih.

Enggak cuma itu, masih ada diskon tambahan 20 persen! Ekstra diskon 20 persen tersebut bisa didapat khusus bagi pengguna Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Kali ini Transmart Full Day Sale digelar selama dua hari, pada Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12). Pesta diskon seharian ini berlaku dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat. Jadi jangan sampai kelewatan, ya!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Cus nikmati belanja di Transmart bertabur diskon sekarang juga!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

slot gacor 2023 maxwin

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

cara main slot gacor

Mendag Dapati Harga Cabai di Ambon Rp35 Ribu: Murah di Mana******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menemukan harga cabai di Ambon, Maluku, turun menjadi Rp35 ribu per kilogram. Hal itu menandakan bahwa harga cabai sudah mulai stabil di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Pasar Batu Merah, Sirimau, Ambon, ia juga menemukan stok cabai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Jadi masyarakat tenang, Natal dan Tahun Baru, suplai (cabai) cukup, stok cukup, harga stabil. Cabai sudah mulai murah di mana-mulai, dari Aceh, Palembang, Jambi, Palu, Padang, Maluku, Jayapura, semua sudah harga murah," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/12).

Stok dan harga bahan pokok tersebut, kata Zulhas, sama seperti di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebelum ke Ambon, dirinya sudah melakukan peninjauan ke Jayapura, dan stok juga berlimpah. Terlebih untuk cabai yang menurutnya harganya sudah sangat murah.

"Jadi ini aman untuk daerah Ambon, habis ini saya mau ke Ternate," tandasnya.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok untuk mencukupi kebutuhan masyarakat saat Nataru.

(rir/rir)

Kembali ke dunia roh

mahjong ways dragon

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)