angksa168

Kaisar Dewa Abadi

Otorita Sebut Stanford University Bakal Bangun Sekolah di IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Agung Wicaksono mengatakan Stanford University akan berinvestasi di ibu kota barudengan membangun sekolah keberlanjutan (school of sustainability). Kampus internasional itu disebut telah mengajukan letter of intent(LoI) ke Otorita IKN.

"Stanford University mau buat school of sustainabilitydi IKN. Mereka sudah sampaikan LoI karena mereka paham konsep IKN adalah smart sustainable forest city," kata Agung dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jakarta, Rabu (13/9).

Agung mengatakan LoI Stanford diajukan pada pekan lalu. Kerja sama dengan kampus tersebut didukung oleh para alumninya yang berasal dari Indonesia seperti Rachmat Kaimuddin, Pandu Sjahrir, dan Anindya Bakrie.

"Universitas cukup banyak. Dalam negeri juga ada yang berminat sudah mengajukan. Saya enggak ingat detailnya tapi dalam negeri sudah ada," kata Agung.

Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan sebanyak 17 sekolah asing dan unggulan antre untuk masuk ke IKN.

Namun, Dhony menilai hal tersebut tidak sejalan dengan pemikirannya.

"Untuk sekolah unggulan sudah 17 yang sudah antre tetapi bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah bagaimana sekolah lokal, yang sudah ada ditingkatkan jadi sekolah unggul. Setara dengan sekolah-sekolah unggul yang itu," kata Dhony seperti dikutip dariCNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

Bos Bappenas Prediksi 70 Persen Penduduk RI Menumpuk di Kota 2045******

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfamemprediksi lebih dari 70 persen pendudukIndonesia tinggal di perkotaan pada 2045.

"Penduduk Indonesia di perkotaan itu sudah menjadi 56,4 persen pada 2020, dan 61,7 persen diproyeksikan pada 2045 (berdasarkan data Badan Pusat Statistik/BPS). Tapi menurut saya, angka tersebut akan lebih dari 61,7 persen, mungkin sekitar 70-an persen pada 2045, 25 tahun yang akan datang," ujar dia dalam peluncuran Kampanye Green Economy & Green Environment bersama PT Mass Rapid Transit Jakarta di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (12/9) seperti dikutip dari Antara.

Suharso mengharapkan penduduk yang pindah ke kota dapat membawa energi baru dan ekonomi yang lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, bukan justru menambah jejak karbon (carbon footprint).

"Di bajunya itu ada tulisan ini kira-kira membawa karbon 20 kilo CO2 (karbon dioksida) ekuivalen, sepatu itu (sekitar) 16-30-an (CO2 ekuivalen), dan seterusnya. Jadi kalau kita jalan, kita sudah membawa sekitar 50-55 (CO2 ekuivalen)," ucapnya.

Karena itu, generasi saat ini dinilai memiliki kewajiban untuk menjaga supaya generasi berikutnya bisa hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Begitu pula dengan generasi berikutnya yang mempunyai kewajiban untuk menjaga bumi agar tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

"Saya ingin ajak semua untuk beralih (untuk menggunakan transportasi publik) yang menjadi menjadi satu pilihan dan keniscayaan. Tentu kita akan berbenah, pemerintah akan berbenah bagaimanapublic transportitu makin menyenangkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

zaman Ayutthaya

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.

Ambisi Berdarah Besi

Plaza Atrium Senen Dijual Imbas Pengelola Pailit******

PT Cowell Development Tbk atau COWL resmi menjual Plaza Atrium Segitiga Senen pada 16 Agustus 2023 lalu.

Informasi penjualan itu diumumkan melalui keterangan perusahaan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumuman itu menyebut eksekusi terhadap hak pengelolaan gedung Plaza Atrium Segitiga Senen oleh PT Euro Tanada selaku pemegang jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk dan Qatar National Bank (Q.S.C) Singapore Branch.

Akibat penjualan itu, revenue atau pendapatan Cowell berkurang signifikan.

Mengutip CNBC, COWL merupakan perusahaan pengembang properti yang melantai di bursa akhir 2007 lalu. Namun sekarang COWL berpotensi delisting dari pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah masa suspensi transaksi sahamnya sudah mencapai tiga tahun.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Suspensi sementara atas transaksi saham COWL ditetapkan pada 13 Juli 2020 berdasarkan pengumuman nomor Peng-SPT-00016/BEI.PP3/07-2020 dan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

Tak hanya itu, perdagangan saham COWL juga telah dihentikan oleh BEI atau di suspensi di seluruh pasar efek setelah perseroan tersebut mendapat permohonan pernyataan pailit keuangan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan diputus pailit.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Buruh Tuntut WFH Tanpa Potong Gaji Seperti PNS******

Buruhmenuntut pemerintah juga memberlakukan sistem work frome home (WFH) bagi buruh pabrik, sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) supaya polusiudara Jakarta bisa dikurangi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengakui pabrik memang tidak bisa diliburkan di tengah polusi udara. Akan tetapi, ia menegaskan para pekerja pabrik juga sama-sama manusia seperti PNS dan pekerja kantoran lainnya.

"Partai Buruh dan KSPI tidak setuju kalau WFH hanya berlaku untuk karyawan kantor, WFH juga harus berlaku bagi karyawan pabrik. Mereka harus dilindungi, puluhan juta loh dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) ke Jakarta," katanya dalam dalam konferensi pers virtual, Senin (21/8).

Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, lalu shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergiliran.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up (MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang tidak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tambahnya.

Ia juga menolak jika ada pengusaha yang memotong upah buruh atau pekerja kantoran imbas adanya kebijakan WFH. Bahkan, dirinya siap memenjarakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jika ditemukan pemotongan upah imbas WFH ini.

Menurutnya, UU Cipta Kerja melarang adanya pemotongan upah atau pembayaran upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Jika ada, pelanggar bisa dikenakan pidana 1 tahun penjara.

"Kami akan gugat pidana si pengusaha 1 tahun penjara dan Pj Gubernur (Heru Budi) kami gugat 1 tahun penjara bilamana ditemukan perusahaan akibat kebijakan pj gubernur tadi WFH dipotong upah, kami gugat pidana. Apalagi buruh kerja di pabrik, tidak boleh dipotong, karena tidak mungkin mereka WFH murni," tutupnya.

Pemerintah menerapkan WFH bagi ASN demi mengatasi polusi udara yang melanda langit Jakarta belakangan ini. Salah satu instansi yang sudah menerapkan WFH adalah Pemda DKI Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Mereka menerapkan WFH 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai WFH hari ini. Aturan ini berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023 mendatang.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyebut WFH berlaku hingga Oktober mendatang karena ada KTT ASEAN 2023 pada 4 September-7 September. Selain itu, WFH diharapkan bisa mengurangi kemacetan ibu kota.

"Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya," ujarnya beberapa waktu lalu.

Orang yang dipilih oleh bumi

Bappebti Blokir 1.327 Situs Web Ilegal******

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.327 domain situs web entitas illegal di bidang Perdagangan BerjangkaKomoditi (PBK) pada periode Januari-Agustus 2023. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan langkah tersebut merupakan upaya strategis pemerintah dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK.

"Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8).

Setelahnya pengajuan izin, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir. Sebab, Didit melihat meski sudah dilakukan pemblokiran masih banyak situs web ilegal yang ditemukan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti. Selain itu, mereka juga harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappebti, Bappebti dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Aldison.

Aldison pun mendorong masyarakat untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi keuntungan besar dalam waktu singkat.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, periksa terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Caranya, mengakses website resmi Bappebti di tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/," pungkas Aldison.

[Gambas:Video CNN]