koboislot

Kiamat memupuk kegilaan

zokerbet

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

kredit tanpa aplikasi

Respons PUPR soal Basuki Siap Mundur dari Kabinet: Kami Fokus Tugas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR menekankan saat ini sang menteri, Basuki Hadimuljono, tengah fokus bekerja di tengah isu paling siang mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan tidak tahu menahu mengenai isu mundur tersebut. Tapi ia menduga itu adalah bagian dari politik.

"Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Meski begitu, Zainal menuturkan Kementerian PUPR saat ini tetap fokus menjalankan tugas.

"Biasa saja ini tahun politik, yang penting PU kerja, dikasih tugas, kami laksanakan. Seperti harapan teman-teman semua," jelasnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan ada dua menteri yang sudah sangat siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

"Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah munculah, katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Sistem negara adidaya dua dimensi

tabel cicilan kredivo

Respons KCIC soal Isu Kereta Cepat Sepi Penumpang******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) mengatakan saat ini volume penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whooshmasih stabil. Pernyataan mereka keluarkan untuk menepis isu bahwa Whoosh belakangan ini sepi penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan rata-rata okupansi di atas 50 persen.

Untuk hari biasa, sambungnya, rata-rata volume penumpang mencapai 60 persen hingga 70 persen.

Eva mengatakan volume penumpang saat hari biasa dengan akhir pekan memang berbeda. Saat selesai libur panjang seperti tahun baru kemarin katanya memang tren volume memang cenderung menurun.

"Setelah long weekend selesai pasti mengalami sedikit penurunan dan bertahap akan normal kembali," katanya.

Saat ini, katanya, secara total Whoosh sudah mengangkut sekitar 1,3 juta penumpang sejak beroperasi berbayar pada 17 Oktober lalu. Adapun jumlah KA terus ditingkatkan agar dapat mengakomodir peningkatan jumlah penumpang.

Di awal beroperasi, hanya terdapat 14 perjalan KA per hari. Jumlah KA terus meningkat hingga sekarang mencapai 40 per perjalanan per hari.

"Adapun jumlah KA yang beroperasi tentunya sangat fleksibel dengan melihat demand. Sebagai contoh pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru kemarin jumlah perjalanan Whoosh mencapai 48 KA per hari," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Tauren tercela

bola168

Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah terus menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan seiring dengan persiapan momen Ramadan dan Idul Fitri 2024.

Hal itu untuk menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat yang terkendali.

“Pemerintah terus melakukan langkah mitigasi risiko atas potensi terjadinya gejolak harga pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri,” kata Febrio di Jakarta, Jumat.

Inflasi pada Februari 2024 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan Januari, yakni pada level 2,75 persen dari sebelumnya 2,57 persen.

Kenaikan tersebut utamanya dipengaruhi oleh harga pangan, khususnya beras.

Berdasarkan komponennya, inflasi pangan bergejolak (volatile food) mencapai 8,47 persen (year-on-year/yoy). Beras sebagai komoditas dengan bobot inflasi terbesar dalam kelompok makanan, mengalami kenaikan harga secara gradual sejak 2023.

Kenaikan harga tersebut salah satunya dipengaruhi oleh produksi yang rendah sebagai dampak iklim/cuaca yang berpengaruh pada siklus tanam dan panen. Puncak panen diperkirakan baru akan terjadi pada April mendatang.

Selain beras, beberapa pangan yang juga mengalami kenaikan harga, antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan kentang.

Menimbang hal itu, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan. Beberapa kebijakan yang ditempuh sebagai langkah stabilisasi harga beras, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah, dukungan subsidi pupuk, percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), percepatan impor, dan pembatasan pembelian retail untuk mengantisipasi panic buying.

“Inflasi volatile fooddiharapkan dapat kembali menurun hingga di bawah 5 persen untuk mendukung pencapaian sasaran Pemerintah tahun 2024,” ujar Febrio.

Di sisi lain, inflasi inti yang menjadi komponen terbesar inflasi masih stabil di angka 1,68 persen (yoy) sementara inflasi harga diatur pemerintah (administered price) menurun tipis menjadi 1,67 persen (yoy), dari 1,74 persen (yoy) pada Januari 2024.

Meskipun perlahan menurun, Febrio mengatakan pergerakan inflasi harga diatur pemerintah perlu diwaspadai seiring risiko kenaikan tarif transportasi pada bulan depan di masa mudik lebaran.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan
Baca juga: Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
Baca juga: Perum Bulog perkuat CBP stabilkan pasokan dan harga pangan
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Seratus ribu cerita pendek

slot gacor kemarin

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga : Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

urat suci emas

buku mimpi 2d 41

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga : Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)