voucher sushi tei

indodana terdaftar ojk 25Jutaan kata 585560Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher sushi tei》

Eks Dirut Pertamina didakwa rugikan negara Rp1,77 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina pada 2011-2014.

Dakwaan tersebut dilontarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cqPT Pertamina sebesar 113,84 juta dolar AS," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Wawan Yunarwanto dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin.

Dengan demikian, ia menyebutkan dugaan kasus korupsi terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31/199 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wawan mengungkapkan, Karen didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yakni memperkaya diri sebesar Rp1,09 miliar dan sebanyak 104.016 dolar AS atau setara dengan Rp1,62 miliar.

Tak hanya memperkaya diri, Karen turut didakwa memperkaya suatu korporasi, yaitu CCL senilai 113,84 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,77 triliun, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President(SVP) Gas and Power Pertamina 2013-2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012-2014.

Keduanya diberi kuasa untuk masing-masing menandatangani LNG SPA (Sales and Purchase Agreement) CCL Train 1 dan Train 2, meski belum seluruh Direksi Pertamina menandatangani Risalah Rapat Direksi (RRD) untuk LNG SPA CCL Train 1 dan tanpa didukung persetujuan direksi untuk LNG SPA CCL Train 2.

"Kuasa juga diberikan dengan tidak meminta tanggapan tertulis Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan RUPS serta tanpa adanya pembeli LNG CCL yang telah diikat dengan perjanjian," ucap JPU KPK menambahkan.

Wawan melanjutkan, Karen turut didakwa melakukan komunikasi dengan pihak Blackstone, yang merupakan salah satu pemegang saham pada Cheniere Energy, Inc., dengan tujuan untuk mendapatkan jabatan dan memperoleh jabatan sebagai Senior Advisorpada Grup Ekuitas Swasta Blackstone karena Pertamina telah mengambil proyek CCL.

Perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 92 dan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina tahun 2011-2021 pada 19 September 2023.

Karen ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Selatan oleh Penyidik sejak 19 September 2023 hingga 16 Januari 2024 serta Penuntut Umum sejak 16 Januari 2024 hingga 5 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ketua KPU: Semua tuduhan akan terbantahkan dengan kerja******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari merespons tuduhan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan meminta pihak terkait untuk melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan komisinya.

“Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apapun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas,” ujar Hasyim kepada ANTARA usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu.

Dia mengatakan pekerjaan yang dilakukan KPU tersebut masih terus berlangsung.

“Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya,” tegas Hasyim.

Menurut dia, pada akhirnya sejumlah tuduhan itu akan terbantahkan oleh fakta.

“KPU tidak ada niat berbuat yang aneh-aneh,” kata Hasyim.

Hasyim meninjau proses penyaluran suara Warga Negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di WTC Kuala Lumpur bersama Komisioner KPU Idham Holik dan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Umar Faruk.

Sebanyak 223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menerima penyaluran suara WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DTPLN) Kuala Lumpur, Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Baca juga: Ketua KPU tegaskan video viral hitung suara di luar negeri tidak benar

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoring di hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat. Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras. "Satgas Pangan Polri menyatakan terus melakukan monitoring dan pengawasan terkait ketersediaan dan pendistribusian beras," kata Whisnu. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya. "Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya. Selain itu, lanjut Whisnu, kegiatan pencegahan (preventif) lainnya berupa pengecekan rutin oleh Satgas Pangan bersama kementerian/lembaga terkait serta dinas provinsi di masing-masing wilayah terhadap beberapa tempat penyimpanan atau gudang beras. "Hal ini untuk memastikan tidak terjadinya penimbunan beras atau tindakan lain yang dilakukan oleh oknum spekulan," katanya. Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras. Namun, lanjut dia, terkait hal tersebut sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi oleh kementerian/lembaga terkait. Whisnu menekankan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya menstabilkan harga serta ketersediaan beras di pasaran, dan memastikan pasokan mencukupi sampai saat ini. "Dalam hal ini, Satgas Pangan memastikan bahwa stok/ketersediaan beras masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat," kata Whisnu. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Arprindo) mengeluh kesulitan mendapat pasokan beras tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Menurut Ketua Umum Arprindo Roy Nicholas Mandey, kelangkaan beras premium di ritel-ritel modern disebabkan tingginya harga beras di produsen, sehingga banyak peritel memilih tidak memasok beras premium ke ritelnya. Dia menyebut peningkatan harga beras premium cukup signifikan, dari sekitar Rp13.000 per kilogram menjadi Rp16.000-Rp17.000 per kilogram. Sementara itu berdasarkan panel harga Bapanas (12/2), harga beras melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET). Harga beras jenis premium saat ini mencapai Rp15.860 per kilogram, sementara HET beras tersebut berkisar Rp12.900-Rp14.800 per kilogram.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Label：rajahoki168、link judi slot terpercaya、angka jitu buat hk malam ini

Terkait：cara pinjam uang di akulaku tanpa atm、situs slot play、ligatoto、poin 123 slot、dongslot88、cara pinjam uang di bank bri kur、slot paling aman、link slot resmi terpercaya、situs slot terpercaya rtp tertinggi、cara pinjam di kta kilat

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs judi slot gacor hari ini（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10

Daftar bab terbaru

max win wild north

slot aman gacor

silverbola slot

cara biar cepat dapat uang

seribu mimpi 2d bergambar lengkap

bahasatoto

togel washington

judi388

situs slot gacor gampang jp

gadisBacaan TerkaitMore+

Raja Makanan

impian88

KPU: Wilayah 3T jadi fokus distribusi logistik Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat mengatakan pemenuhan logistik di wilayah terpencil, terdalam, dan terluar (3T) menjadi fokus utama pendistribusian logistik Pemilu 2024.

"Mengenai distribusi logistik, bahwa mulai tanggal 10, 11, sampai dengan 12 (Februari) hari ini, distribusi logistik bergerak secara simultan, secara signifikan, hampir 99 persen distribusi sudah bergerak," ujar Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

"Dari mulai KPU kabupaten/kota ke kecamatan, bahkan sebagian sudah sampai ke tingkat desa," tambah dia.

Yulianto menjelaskan bahwa KPU sejak awal telah memetakan jalur distribusi logistik untuk daerah 3T yang berjumlah 262 wilayah, mengingat kondisi topografi hingga geografis di Indonesia yang beragam.

"Karena situasi daerahnya yang terluar, tentu kami menginstruksikan jajaran KPU kabupaten/kota agar didahulukan distribusinya," kata Yulianto.

Baca juga: KIP Aceh Selatan distribusikan logistik pemilu ke wilayah 3T

Yulianto mengeklaim per tanggal 11 Februari 2024, distribusi logistik di beberapa daerah sudah bergerak sampai tingkat kecamatan, seperti Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Miangas.

Begitu juga untuk daerah di Papua, seperti di Distrik Moskona Utara dan Moskona Timur, distribusi logistik pemilu telah sampai.

Yulianto mengakui KPU kekurangan personel dalam mendistribusikan logistik ke wilayah 3T. Oleh karena itu, KPU dibantu aparat TNI, kepolisian, Kementerian Perhubungan, hingga pemerintah daerah dalam melakukan distribusi logistik.

"Maka sejak awal itu pun sudah kami mitigasi dan kami petakan agar KPU kabupaten/kota bersama KPU provinsi sejak awal menjalin kerja sama agar pas distribusinya pada saat ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Polri dan TNI kawal ketat distribusi logistik pemilu ke daerah 3T

Yulianto memastikan distribusi logistik untuk Pemilu 2024 ini bakal terpenuhi pada satu hari sebelum hari pencoblosan, yakni Selasa (13/2).

"Tentu targetnya H-1 besok itu distribusi seluruh logistik harus sudah sampai di TPS," imbuhnya.

KPU RI menetapkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: KPU Halut tunggu kondisi cuaca baik distribusi logistik ke wilayah 3T
Baca juga: Pemkab Wondama sewa helikopter distribusi logistik pemilu ke daerah 3T
Baca juga: KPU Sumut gandeng TNI-Polri distribusi logistik ke wilayah 3T

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Master Pedang Samsara

dago togel

Pelanggan Google One melampaui 100 juta******

Jakarta (ANTARA) - Google One, layanan berlangganan penyimpanan cloudGoogle, telah mencapai tonggak sejarah dengan jumlah pelanggan layanan berbayar melampaui 100 juta.

Google One menawarkan cara bagi pengguna untuk meningkatkan kapasitas penyimpanannya di luar 15GB gratis yang disediakan dalam layanan seperti Gmail, Drive, dan Photos.

Tarifnya, untuk paket dasar (100 GB) sebesar 1,99 dolar AS (Rp31 ribu) per bulan atau 19,99 dolar AS (Rp312 ribu) per tahun. Paket tersebut meliputi berbagi hingga lima pengguna, fitur pengeditan foto tambahan seperti Magic Eraser, akses VPN, dan pemantauan web gelap.

Paket standar (200 GB) tarifnya 2,99 dolar AS (Rp47 ribu) per bulan atau 29,99 dolar AS (Rp469 ribu) per tahun. Perbedaan utamanya dengan paket dasar adalah hadiah 3 persen untuk pembelian di Google Store.

Sedangkan harga paket premium (2 TB dan lebih tinggi) mulai dari 9,99 dolar AS (Rp156 ribu) per bulan atau 99,99 dolar AS (Rp1,6 juta) per tahun.

Paket tersebut menawarkan penyimpanan lebih besar, fitur premium Google Workspace (untuk alat seperti Meet dan Kalender), dan hadiah 10 persen untuk pembelian di Google Store.

Ada tingkatan yang lebih tinggi dari 2TB bagi mereka yang membutuhkan penyimpanan lebih besar.

Baca juga: Google luncurkan Gemini, chatbot AI pengganti Bard
Baca juga: Google Maps perkenalkan fitur AI generatif

CEO Google Sundar Pichai menggarisbawahi rencana perusahaan untuk meningkatkan ekspansi masa depan dengan peluncuran AI Premium Plan.

Perusahaan baru-baru ini meluncurkan paket AI Premium Plan seharga 19,99 dolar AS (Rp312 ribu) per bulan yang memperkenalkan alat canggih yang dibangun pada model AI Gemini Google.

Fitur-fitur tersebut menawarkan kemampuan tingkat lanjut seperti membuat draf di Gmail, mengatur konten di Slide, dan menyediakan visualisasi data dalam Spreadsheet.

Pelanggan paket dengan penyimpanan 5 TB atau lebih saat ini mendapat kesempatan uji coba gratis fitur AI Premium dalam waktu terbatas hingga 31 Juli 2024.

Google bermaksud membuat AI Premium tersedia untuk grup pelanggan lain, termasuk pengguna Google Fi Unlimited dan mereka yang membayar Google One melalui penyedia penagihan pihak ketiga.

Pichai menekankan bahwa penambahan fitur AI sangat penting untuk kelanjutan pertumbuhan layanan.

Tonggak pencapaian Google One terjadi bersamaan dengan YouTube Music + Premium, yang juga telah menjangkau 100 juta pengguna, demikian menurut siaran Gizmochina pada Minggu (11/2).

Baca juga: Google luncurkan platform komputasi awan Google One
Baca juga: Google rilis aplikasi Digtal Wellbeing untuk Android One

Penerjemah: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Gadis cantik dan menawan

angkaraja

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Cang Lei Zhi Yu

situs terbaik gacor

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Nenek moyang Jindan di zaman modern

semua situs slot mpo

PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus******

Tokyo (ANTARA) - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Tokyo, Jepang, menyediakan sekitar 3.500 surat suara untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk mengantisipasi pemilih yang membeludak pada saat pencoblosan 11 Februari.

DPK adalah daftar warga yang memiliki hak pilih, tetapi belum terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kalau ditambah surat suara yang RTS (return to sender) itu mencukupi karena kita memiliki sekitar 3.000 dan surat suara cadangan 500,” kata anggota PPLN Tokyo Makmur Lubis di lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Tokyo, Minggu.

Dia menjelaskan surat suara RTS merupakan surat suara yang telah dikirimkan kepada calon pemilih melalui pos kemudian kembali lagi ke PPLN Tokyo karena penerima tidak lagi tinggal di alamat tersebut, pindah negara, atau sudah kembali ke Indonesia.

“Sudah ada ketentuan dari PKPU, kami (bisa) menggunakan surat suara return to sender. Ada surat pos yang kami kirim tapi tidak ada orangnya. Jadi untuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPK itu akan kami tangani dengan surat suara itu,” katanya.“DPK ini mereka yang belum mendaftar di pos mana pun,” katanya.

Pemilih dalam DPK bisa memilih pada waktu tertentu. Di TPS Tokyo, pemilih DPK baru diperbolehkan menggunakan hak suaranya mulai pukul 16.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Makmur menyebutkan bahwa sudah 200 DPK yang mendaftar hingga pukul 13.00 waktu setempat.

“Yang kami tangani (pemilih) DPK yang sudah lama tinggal di Jepang. Dari mana? Dari kartu izin tinggalnya di Jepang. Itu salah satu cara kami mengklarifikasi,” katanya.

Pemungutan suara di Jepang dilakukan dalam dua metode: TPS dan melalui pos.

Makmur mengatakan hanya ada satu atau dua orang yang meminta ganti surat suara karena dinilai rusak dan khawatir suaranya tidak terhitung.

“Belum rusak, tapi takut dianggap rusak karena kemungkinan kita terima dari Indonesia dalam keadaan terlipat,” katanya.

WNI di Jepang memberikan suaranya untuk Pemilu 2024 pada Minggu (11/2) di TPS yang berlokasi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Penghitungan suara akan dilakukan pada 14 Februari mendatang.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, di Jepang ada 29.434 pemilih warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan. Pemilih yang mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, dan lewat pos 26.587 orang.

Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024
Baca juga: WNI di Jepang hari ini mencoblos di TPS

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

demo mahjong ways 2

MUI Sulsel keluarkan fatwa kesesatan aliran Taklim Makrifat******

Informasi yang dirilis sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya keluar fatwa sesat tersebut

Makassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan merilis terkait fatwa sesat dan menyesatkan dari aliran Taklim Makrifat yang sudah membuat sebagian warga Makassar resah.

Sekertaris Umum MUI Sulsel Prof. Dr. KH Muammar Bakry di Makassar, Ahad, mengatakan, informasi yang dirilis sudah melalui proses yang sangat panjang hingga akhirnya keluar fatwa sesat tersebut.

"Informasi yang kami keluarkan sudah melalui proses panjang, termasuk membentuk tim, melakukan kajian dan turun langsung melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi," ujarnya.

Baca juga: Kejari OKU Sumsel antisipasi ajaran aliran sesat

KH Muammar Bakry yang juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar mengatakan, bahwa ajaran Taklim Makrifat pimpinan MR.TM itu sesat dan menyesatkan.

Adapun poin-poin ajaran yang dinyatakan sesat dari aliran Taklim Makrifat yakni; pertama, keyakinan tentang adanya rasul yang datang setelah Nabi Muhammad SAW, keyakinan tentang wujud Allah SWT adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata, pandangan tentang mengaji dan membaca Al-quran bukan ajaran Islam.

Kemudian keempat, adanya keyakinan akan meninggalkan syariat untuk menuju makrifat, menafsirkan Al-quran tidak sesuai dengan kaidah yang benar, berzakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru MR.TM, orang yang melaksanakan shalat dengan syariat masuk neraka dan kedelapan menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah.

Baca juga: Kemenag bekukan izin Al Zaytun jika terbukti lakukan pelanggaran berat

Hasil kajian yang dilakukan terhadap ajaran aliran Taklim Makrifat itu, MUI Sulsel kemudian mengeluarkan fatwa jika ajaran yang beredar luas melalui media sosial dan kanal YouTube itu sesat dan menyesatkan masyarakat.

Adapun hasil keputusan dan poin-poin dari fatwa MUI Sulsel yang dikeluarkan yakni; pertama aliran TM adalah sesat karena dapat merusak ajaran Islam, menyalahi rukun Islam, rukun iman, dan konsep Islam.

Kedua mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir; ketiga menyerupakan Allah SWT dengan manusia; keempat mengingkari perintah membaca Al-quran; kelima mengingkari perintah salat; keenam menafsirkan Al-quran tidak sesuai dengan kaidah yang benar; ketujuh menyalahi fiqih dan UU Zakat serta terakhir menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: Korban tewas aliran sesat di Kenya bertambah jadi lebih dari 200 jiwa

《voucher sushi tei》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cara meningkatkan limit kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher sushi tei》bab terbaru。