slot gacor link

pondok777 424Jutaan kata 461315Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor link》

239 Ribu Orang RI Bekerja di Luar Negeri Sepanjang 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 237.992 tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sepanjang Januari-Oktober 2023.

"Penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) sebanyak 237.992 orang dengan karakteristik persentase sektor formal ini Alhamdulillah jumlahnya lebih besar 54,67 persen dan informal sebanyak informal dan 45,3 persen," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/11).

Ida merinci penempatan PMI itu terbagi dalam beberapa skema. Tercatat dari skema government to governmentmencapai 9.645 orang. Lalu, skema penempatan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mencapai 189.101 orang.

Sementara berdasarkan wilayah penempatannya, di kawasan Asia dan Afrika mencapai 222.230 orang. Kemudian, di Eropa dan Timur Tengah mencapai 14.300 orang.

Adapun di Amerika dan Pasifik mencapai 1.462 orang.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengungkapkan pasar tenaga kerja saat ini menampung banyak lulusan SMA, SMK, atau MA yang tak terserap perguruan tinggi.

Ida memaparkan saat ini sebanyak 1,8 juta lulusan SMA terpaksa masuk pasar tenaga kerja. Namun, lulusan SMA itu menghadapi tantangan besar lantaran pasar tenaga kerja membutuhkan pegawai yang menguasai skill digital.

Sementara, para lulusan SMA ini belum memiliki kemampuan tersebut.

"Keterampilan digital yang dimiliki tenaga kerja Indonesia masih bersifat teoritis dan umum, sehingga terjadi kesenjangan sisi supply dan demand," kata Ida.

Ia lantas mengatakan di masa mendatang pola permintaan tenaga kerja akan lebih banyak pekerjaan yang bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, sisi soft skillseperti kemampuan analitis, orientasi penyelesaian masalah, kreativitas, dan komunikasi juga akan sangat dibutuhkan.

Ida pun merinci sejumlah keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. Berikut daftarnya:

- Creative thinkingkebutuhannya 73,2 persen

- Analytical thinkingkebutuhannya 71,6 persen

-Technological literacykebutuhannya 67,7 persen

- Curiosity and lifelong learningkebutuhannya 66,8 persen

- Resilience, flexibility and agilitykebutuhannya 65,8 persen

- Systems thinkingkebutuhannya 59,9 persen

-AI and big datakebutuhannya 59,5 persen

- Motivation and self awarenesskebutuhannya 58,9 persen

- Talent managementkebutuhannya 56,4 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sudah Idealkah Rumus Kenaikan Upah Buruh yang Baru Diteken Pemerintah?******

Kebijakan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Saban akhir tahun, pemerintah mengumumkan rumus hitungan UMP untuk tahun berikutnya.

Wabil khusus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin UM naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

PP Pengupahan ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November.

Para pengusaha pun menyambut baik dan menghormati keluarnya PP Nomor 51 tahun 2023 itu. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," katanya.

Sarman menjelaskan dalam penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya pp tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 15 persen pada 2024.

Lantas, bagaiman sebenarnya idealnya rumus perhitungan kenaikan UMP?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai rumus kenaikan upah minimum yang ideal adalah penambahan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan angka inflasi itu dipakai untuk mempertahankan nilai riil dari upah. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemakmuran yang mesti harus menetes juga untuk buruh.

"Jadi angka pertumbuhan ekonomi tidak usah dikalikan dengan indeks alfa yang maksimal 0,3," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Artinya, jika misalnya angka inflasi pada Oktober lalu 2,56 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 sebesar 4,94 persen, maka kenaikan upah ideal adalah 7,5 persen.

Hadi mengatakan kenaikan upah sudah selayaknya dilakukan meski kondisi ekonomi global masih tak menentu. Sebab, yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dalam negeri.

Belakangan, pemerintah sendiri mengamini kondisi ekonomi Indonesia terbilang kokoh dibanding negara lain.

"Jika kondisi ekonomi dunia tidak mempengaruhi dalam negeri, ya untuk apa dijadikan faktor penentu," kata Hadi.

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, Hadi menilai itu tak realistis. Menurutnya, angka itu terlalu tinggi.

"Kurang realistis karena jika perusahaan bangkrut karena keberatan upah yang terlalu tinggi, maka yang akan terdampak juga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rumus perhitungan kenaikan upah dari pemerintah masih belum terlalu jelas.

Ia menyebut masyarakat khususnya buruh tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks tertentu yang dipakai dalam menghitung kenaikan upah. Buruh juga pasti tidak tahu apa saja indeks-indeks tersebut.

Selain itu, alasan dibalik penetapan rumusan tersebut pun belum terlalu jelas.

"Mengapa pemerintah menggunakan rumus tersebut? Apa penjelasan matematisnya di satu sisi dan penjelasannya ekonomi ketenagakerjaannya di sisi lain? Lalu bagaimana kaitanya dengan tingkat kelayakan kenaikan upah buruh?" kata Ronny.

Ia berpandangan kenaikan ideal upah pekerja harus sesuai dengan kenaikan biaya hidup layak di suatu daerah. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sensitif dalam menangkap berbagai hal yang memberikan tekanan kepada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, inflasi yang dihitung seharusnya tidak saja berdasarkan inflasi inti (core inflation) dan inflasi harga konsumen (CPI) saja. Pasalnya, biasanya angka itu tidak terlalu mewakili kenaikan beban hidup pekerja.

Apalagi, angkanya juga bersifat harga rata-rata dari sekian banyak barang dan jasa.

Seharusnya, kata dia, dilihat juga dari sisi inflasi harga barang berjenis volatile foodsseperti besar, cabe, telur, secara terpisah satu persatu, terhadap total pendapatan pekerja.

Selain itu, dilihat juga pengaruh penurunan purchasing powerrupiah dari pendapatan setiap pekerja atas barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi (Personal Consumer Expenditures Price Index/PCEPI).

"Untuk serikat pekerja yang kurang bisa menerima rumusan tersebut, sebaiknya segera ajukan rumusan alternatif dan model perhitungan hidup layak yang lebih representatif atas kehidupan pekerja," imbuh Ronny.

Meski begitu, Ronny mengatakan tuntutan buruh terkait kenaikan upah di angka 15 persen terlalu tinggi. Ia menilai angka yang pas antara 8 persen hingga 9 persen.

Ia menyebut kenaikan upah sebaiknya di atas aset finansial perusahaan yang bisa dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ronny menjelaskan pendapatan pengusaha juga bisa dilihat dari kenaikan IHSG per tahun. Pada 2021, IHSG naik sekitar 10 persen. Sementara 2022 naik 4 persen. Adapun angka 2023 belum dirilis.

Jika ditotal, kenaikan aset pengusaha sekitar 7 persen.

"Jadi jika total kenaikan IHSG misalnya 7 persen selama dua tahun, maka sebaiknya kenaikan upah pekerja sekitar 8 persen hingga 9 persen. Agar gap ketimpangan tidak semakin melebar alias yang kaya makin kaya," tutur Ronny.

Ronny pun menyinggung soal relasi kenaikan upah pekerja tahun depan dengan kondisi ekonomi yang kurang progresif. Menurutnya, hal itu tak menjadi alasan untuk perusahaan tak menaikkan upah. Terutama untuk investor asing dan pengusaha yang berorientasi ekspor.

Ia mengatakan selain ada tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih terbilang moderat, depresiasi rupiah bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha eksportir dan investor asing. Sebab, depresiasi rupiah membuat daya beli dolar yang mereka punya menjadi menguat jika dibelanjakan di Indonesia.

"Dengan kata lain, selama angka kenaikannya wajar, saya kira tak ada masalah. Toh pendapatan pekerja memang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi," katanya.

Rancu dan Bau Amis Kepentingan Politik

PUPR Pastikan Rusun IKN Rampung 2024: ASN Tinggal Bawa Pakaian******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung seluruhnya pada akhir 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto ingin ASN serta personel pertahanan dan keamanan (hankam) yang bertugas di IKN Nusantara nanti bisa menempati hunian layak.

"Kami membangun rusun dengan desain bangunan hijau dan tentunya unit hunian yang nyaman karena dilengkapi dengan meubelair (perabot atau furnitur) di dalamnya. Jadi, ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (9/11).

Ia merinci ada 47 tower rusun ASN-Hankam di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang dibangun di atas tanah seluas 45,91 hektare. Kementerian PUPR menargetkan keseluruhan unit rusun tersebut bisa rampung pada Desember 2024 mendatang.

Anak buah Menteri PUPR Basuki itu menyebut setiap tower terdiri dari 12 lantai. Ia mengatakan lantai 1 dan 2 digunakan untuk fasilitas umum dan 10 lantai lainnya untuk hunian ASN.

"Pembangunan IKN mengadopsi konsep kota terpadu. Karena mayoritas ASN yang pindah ke sana merupakan ASN generasi milenial, kami mendesain unit hunian tersebut dengan desain minimalis," jelas Iwan.

Dari 47 tower rusun ada 2.820 unit dengan tipe 98 m2 per unit. Pembangunan ini terdiri dari 31 rusun untuk ASN sejumlah 1.860 unit yang sanggup menampung 5.580 orang.

Lalu, ada tujuh rusun Hankam untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan sembilan rusun lainnya diperuntukkan bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit dengan kapasitas 2.880 personel.

[Gambas:Video CNN]

Label：togel 58、buku shio mimpi 2022、grup telegram prediksi togel

Terkait：17 di erek erek、slot terpercaya、rtp dragon99、link slot alternatif、indogacor88、pinjaman rupiah cepat、link slot winrate tertinggi、malam88、pinjaman resmi ojk limit besar tenor panjang、ajaib4d slot

bab terbaru：pragmatic 138（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05