pinjol legal tanpa bi checking

kerja internet yang menghasilkan uang 884Jutaan kata 917434Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol legal tanpa bi checking》

Sudah Sebulan Stok Beras di Ritel Modern Jaksel Kosong******

Stokberas di ritel moderndi wilayah Jakarta Selatan mulai langka. Di Alfamart Mampang Prapatan pun beras bahkan sudah kosong sejak sebulan lalu.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (20/2), di Alfamart tersebut beras sudah kosong. Dalam rak beras pun cuma tersisa dua kantong beras merah kemasan 5 kilogram (kg).

Sedangkan, untuk beras putih premium stoknya lenyap. Salah seorang karyawan Alfamart yang tak mau disebutkan namanya mengatakan kiriman beras sudah tidak datang sejak sebulan belakangan.

Menurutnya, dari gudang belum ada yang mengantar beras. Ia pun tak tahu kapan beras bisa datang lagi di Alfamart tersebut. Biasanya pihak gudang datang mengirim beras setiap tiga hari sekali sebanyak 5 kantong berukuran 5 kg.

Untuk harga, ia mencatat belum ada kenaikan, yakni masih Rp96.500 per 5 kg. Sedangkan harga beras merah naik dari Rp37 ribu menjadi Rp44.500 per 5 kg.

Melihat kelangkaan beras, sang karyawan pun menduga harga beras bisa saja naik jika kelak datang kembali.

"Kemungkinan nanti naik harganya," ucapnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Kondisi serupa juga terjadi di Indomaret bilangan Pancoran. Di ritel ini, stok beras sudah kosong sejak lima hari lalu.

"Terakhir datang barang sekitar tanggal 15 Februari, sekitar 5 hari sudah gak ada (beras masuk). Dari sana (gudang) gak ada," kata karyawan di Indomaret tersebut.

Ia pun mengatakan hari ini barang-barang kiriman dari gudang sudah datang. Namun, untuk beras masih tidak ada.

Karyawan itu juga tidak tahu kapan beras akan datang lagi. Kendati, untuk harga ia memastikan belum ada kenaikan. Namun, untuk beras tertentu ada yang naik.

"Yang naik 'Pandan Wangi' jadi harga dari Rp89 ribu jadi Rp97 ribu (per 5 kg)," ucapnya.

Sementara itu, di pasar tradisional di Jakarta Selatan, stok beras masih tersedia. Namun, harganya sudah melonjak.

Di Pasar Santa misalnya, harga beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) Bulog naik dari Rp10.600 menjadi Rp14 ribu per kg. Adapun harga beras premium naik dari Rp13 ribu menjadi Rp16 ribu per kg.

Harga beras premium itu sudah melambung dari harga eceran tertinggi (HET) yang cuma Rp13.900 per kg.

Asih (57), seorang penjual bahan pokok di pasar tersebut mengaku tak tahu secara jelas kenapa harga beras bisa naik. Namun, ia menduga hal itu tak lepas dari pembagian bantuan sosial (bansos) pangan pemerintah. Alhasil, kenaikan harga ini membuat omzet Asih berkurang 50 persen.

"Turun biasanya satu minggu satu mobil (habis), ini sudah dua minggu gak habis. Satu mobil isi 3 ton beras," tuturnya kepadaCNNIndonesia.com.

Setali tiga uang, di Pasar Kebayoran Lama harga beras juga naik. Tercatat, harga beras premium naik dari Rp15.800 menjadi Rp16.800 per kg. Sementara, harga beras medium naik dari Rp13.800 menjadi Rp14.800 per kg.

Percy (40), penjual beras di pasar tersebut mengatakan harga beras sudah naik dari agen. Belum lagi kenaikan harga juga terjadi seiring meningkatnya permintaan.

"Karena di pasar pada panic buying, beras kosong, beras mahal (di ritel) pada lari ke sini (pasar tradisional). Mereka (pembeli) biasanya beli beras di supermarket ada, sekarang gak ada, panik orang," ucapnya.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah beras langka. Hal itu disampaikan saat ia mengajak wartawan mengunjungi Pasar Induk Cipinang, Jakarta, untuk melihat stok beras, Kamis (15/2).

Jokowi mengklaim beras melimpah. Dia memastikan kabar beras hilang dari toko ritel tidak benar.

"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu mengatakan memang ada masalah distribusi beras ke sejumlah daerah. Hal itu disebabkan beras hasil produksi belum sampai ke pasaran. Ada pula alasan bencana seperti banjir Demak.

Merespons hal itu, Jokowi memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat distribusi beras. Dia menjamin harga beras akan turun dalam dua pekan.

"Ini hari ini kita cek melimpah, tinggal distribusi ke pasar ritel, pasar yang ada di daerah semuanya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kemendagri Sindir 97 Daerah 'Terlena' Pemilu sampai Lupa Urus Pangan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyindir 97 kabupaten/kota yang tampak 'terlena' euforia Pemilu 2024sehingga tak memperhatikan harga pangan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan pada minggu ketiga Februari 2024 ini terjadi sejumlah kenaikan harga bahan pokok. Ada kenaikan harga cabai merah di 230 daerah, minyak goreng di 203 kabupaten/kota, serta telur ayam ras di 182 daerah.

Data yang diungkap Tomsi didapat dari informasi para pejabat masing-masing daerah yang dilaporkan secara harian setiap pekan. Lalu, didiskusikan setiap Senin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

"Nanti akan kita evaluasi di minggu depan, apakah setelah diumumkan daftar kabupaten/kota ini, terjadi perubahan atau tetap (tidak menyampaikan laporan harian kepada Kemendagri). Kalau tetap, berarti kepala daerahnya tidak memiliki perhatian," tegasnya.

Tomsi paham mungkin perhatian para kepala daerah terpecah dengan proses Pemilu 2024, yang pencoblosannya berlangsung pada Rabu (14/2) lalu. Namun, ia menegaskan bahwa perkara harga bahan pokok dan inflasi tidak boleh ditinggalkan.

Ia mengimbau para pejabat 97 pemerintah daerah itu bisa segera berbenah dan kembali fokus mengurus masalah gejolak harga pangan di Indonesia.

"Oleh sebab itu, kepada seluruh teman-teman saya imbau untuk kembali lagi bekerja normal, mengecek lagi, memantau lagi harga dan stok, serta melaksanakan langkah-langkah sesuai yang sudah kita sepakati bersama. Diharapkan, pada minggu depan kegiatan pengendalian inflasi ini sudah bisa berjalan normal," tandas Tomsi.

Berikut daftar 97 daerah yang ditegur Kemendagri:

1. Kabupaten Lingga
2. Kabupaten Natuna
3. Kabupaten Jembrana
4. Kabupaten Bengkayang
5. Kabupaten Kayong Utara
6. Kabupaten Sekadau
7. Kota Bitung
8. Kabupaten Buru
9. Kabupaten Buru Selatan
10. Kabupaten Kepulauan Aru
11. Kabupaten Maluku Barat Daya
12. Kabupaten Maluku Tenggara
13. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
14. Kabupaten Seram Bagian Barat
15. Kabupaten Seram Bagian Timur
16. Kabupaten Biak Numfor
17. Kabupaten Boven Digoel
18. Kabupaten Deiyai
19. Kabupaten Dogiyai
20. Kabupaten Intan Jaya
21. Kabupaten Keerom
22. Kabupaten Lanny Jaya
23. Kabupaten Mamberamo Jaya
24. Kabupaten Mamberamo Tengah
25. Kabupaten Mappi
26. Kabupaten Merauke
27. Kabupaten Mimika
28. Kabupaten Nabire
29. Kabupaten Nduga
30. Kabupaten Paniai
31. Kabupaten Pegunungan Bintang
32. Kabupaten Puncak
33. Kabupaten Sarmi
34. Kabupaten Supiori
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Yahukimo
37. Kabupaten Yalimo
38. Kabupaten Kerinci
39. Kabupaten Brebes
40. Kabupaten Magelang
41. Kabupaten Pekalongan
42. Kabupaten Tegal
43. Kabupaten Alor
44. Kabupaten Belu
45. Kabupaten Flores Timur
46. Kabupaten Kupang
47. Kabupaten Malaka
48. Kabupaten Manggarai Timur
49. Kabupaten Ngada
50. Kabupaten Rote Ndao
51. Kabupaten Sabu Raijua
52. Kabupaten Sumba Barat
53. Kabupaten Sumba Tengah
54. Kabupaten Sumba Timur
55. Kabupaten Timor Tengah Selatan
56. Kabupaten Timor Tengah Utara
57. Kabupaten Berau
58. Kabupaten Paser
59. Kabupaten Banggai
60. Kabupaten Banggai Laut
61. Kabupaten Donggala
62. Kabupaten Morowali
63. Kabupaten Morowali Utara
64. Kabupaten Tojo Una-una
65. Kabupaten Toli-toli
66. Kabupaten Kepulauan Sula
67. Kabupaten Halmahera Timur
68. Kabupaten Pulau Taliabu
69. Kabupaten Fakfak
70. Kabupaten Kaimana
71. Kabupaten Manokwari
72. Kabupaten Manokwari Selatan
73. Kabupaten Maybrat
74. Kabupaten Pegunungan Arfak
75. Kabupaten Raja Ampat
76. Kabupaten Sorong Selatan
77. Kabupaten Tambrauw
78. Kabupaten Teluk Bintuni
79. Kota Sorong
80. Kabupaten Rokan Hilir
81. Kabupaten Bima
82. Kabupaten Lombok Barat
83. Kabupaten Lombok Utara
84. Kabupaten Bulungan
85. Kabupaten Malinau
86. Kabupaten Nunukan
87. Kabupaten Bulukumba
88. Kabupaten Enrekang
89. Kabupaten Kepulauan Selayar
90. Kabupaten Pinrang
91. Kabupaten Sidenreng Rappang
92. Kabupaten Tana Toraja
93. Kabupaten Kolaka Timur
94. Kabupaten Labuhanbatu Utara
95. Kabupaten Nias
96. Kabupaten Nias Barat
97. Kabupaten Padang Lawas Utara

[Gambas:Video CNN]

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Label：seribu mimpi 65、idcoin88、belanja di shopee pakai home credit

Terkait：cara pinjam uang di kredit plus、macaugg、online dapat duit、ibet899、republiktoto、qqmobil、bhslot、rajacua、winning228、pinjol bunga rendah ojk 2022

bab terbaru：joker88slot（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03