suku bunga kredivo

abutoto 91Jutaan kata 334372Orang-orang telah membaca serialisasi

《suku bunga kredivo》

Memetik makna dari nestapa bencana******

Jakarta (ANTARA) - Bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung menerjang berbagai daerah, merenggut nyawa, harta benda, dan mengantarkan duka di wajah anak negeri.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lebih dari 350 kejadian bencana alam hidro-meteorologi yang melanda Indonesia sejak akhir Januari hingga pekan pertama Maret 2024.

Selama periode itu total ada satu juta lebih jiwa terpaksa mengungsi dan 42 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana alam itu.

Kerusakan menerpa lebih dari 13.232 unit rumah, 243 unit fasilitas, terdiri dari satuan pendidikan, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor pemerintahan, 30 unit jembatan, hingga 28 ribu hektare sawah petani gagal panen.

Sungguh sebuah peristiwa yang memerihkan, tapi ini lah kenyataannya. Bangsa ini masih perlu banyak belajar peka menghadapi fenomena alam, sehingga dampak kerusakan itu bisa diminimalisir melalui serangkaian strategi dan kesadaran yang penuh.

Saatnya berbenah

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan rentetan bencana ini sejati nya adalah muara dari cuaca ekstrem akibat aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di Selatan Pulau Jawa bagian Barat, – adanya aktivitas Madden Jullian Oscilliation (MJO).

Fenomena itu memicu hujan sekaligus meningkatkan potensi bencana sebagian besar wilayah Indonesia dari bagian timur – barat, sebagaimana yang dilaporkan hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Tapi bukan berarti tidak ada peringatan dini sebelumnya. Abdul menyerukan, BNPB telah secara masif menginformasikan kondisi cuaca dan iklim per harinya yang diterbitkan BMKG itu supaya masyarakat bisa terhindar dari bahaya dampak yang ditimbulkan.

Hanya saja, diakui kalau sikap keteledoran masyarakat dan lambannya respons pengambil keputusan menjadi kendala yang justru kerap memperparah dampak kejadian bencana di daerah.

Indikasi itu dimulai dari banjir yang melanda Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah, pada 5 Februari 2024.

Banjir merusak 26.998 hektare sawah hingga petani di Demak dan Kudus mengalami gagal panen, 4 ribu rumah terendam dan memaksa sebanyak 71 ribu orang dievakuasi ke tempat pengungsian, hingga lebih tiga pekan lamanya.

Sebagai bahan evaluasi, dampak bencana itu semestinya bisa dicegah jika saja rehabilitasi - perawatan tanggul-tanggul pembatas di Sungai Wulan diselesaikan tepat waktu.

Jebolnya tanggul dan sumbatan aliran air akibat tata kota yang tumpang tindih menyasar kawasan bantaran turut berkontribusi mengapa banjir meluas ketika diterpa hujan intensitas lebat kala itu.

Apa yang terjadi di "Kota Santri" itu lain halnya dengan bencana tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo-Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang menjadi contoh paling kentara mengenai abainya manusia.

Tanah longsor tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga meruntuhkan segmen tebing dengan struktur tanah yang labil pada 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIT.

Beberapa hari sebelum terjadi tanah longsor telah diinformasikan akan ada peningkatan hujan deras, masyarakat diimbau untuk waspada dan menghindari kawasan perbukitan.

Namun informasi yang didapatkan BNPB, saat kejadian tanah longsor justru banyak warga yang berkerumun di lokasi kejadian.

Nahas bagi warga itu, beberapa di antara mereka tidak menyadari bahwa eskalasi longsoran meluas, sehingga dengan cepat datang langsung menggulung.

Alhasil, material longsor dari sisi bukit menghantam 15 unit motor dan 2 unit mobil. Sebanyak 24 orang terdampak atas peristiwa itu, 19 orang di antaranya berhasil menyelamatkan diri meski mengalami luka-luka.

Tapi tidak untuk lima orang lainnya, mereka dinyatakan meninggal dunia. Bahkan dari lima orang yang meninggal dunia baru satu jasad yang berhasil ditemukan, selebihnya masih tertimbun di bawah material tanah sedalam 100 meter itu hingga saat ini.

Demikian pula terjadi saat bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, 21 Februari 2024.

Dalam waktu kurang dari 10 menit angin berkecepatan 63 kilometer per jam itu merusak 503 unit rumah, 13 pabrik dan fasilitas umum di “Bumi Parahyangan”.

Kala itu, warga tidak segera menyelamatkan diri, sebagian justru merekam kejadian itu. Sehingga menambah catatan jadi sebanyak 1.466 orang terdampak, dan 33 orang di antaranya menjadi korban luka-luka, setelah terkena serpihan material yang digulung oleh pusaran angin setinggi lebih dari 10 meter itu.


​​​​Penguatan peran pemda

Pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang paling memahami karakteristik sosial-ekologis wilayahnya, memiliki peran penting dalam merumuskan strategi mitigasi dan penanggulangan bencana yang tepat.

Strategi itu, termasuk bagaimana menangani sikap masyarakat yang acapkali tak mengindahkan peringatan, seperti apa yang terjadi dalam peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.

Peran vital pemda itu makin diperkuat dengan data historis yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan adalah daerah yang langganan mengalami bencana itu.

Jika di telisik 10 tahun ke belakang, bahkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, menjadi empat provinsi terbanyak yang mengalami dampak cuaca ekstrem berujung bencana serupa.

Terhitung sejak periode 2014-2023 tercacat 2.361 peristiwa kebencanaan melanda Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat 2.245 peristiwa, Jawa Timur 1.320 peristiwa, Sulawesi Selatan 651 peristiwa. Jumlah korban jiwa terdampak terbesar mencapai 15.141 orang, sebanyak 9.052 rumah warga rusak.

"Ketika sudah mengetahui kejadian bencana masa lalu, mestinya pemda tahu bagaimana mitigasi bencana yang lebih tepat di masa depan, dan pusat memastikan dukungan," kata Abdul.

Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang semestinya dilakukan demi keselamatan masyarakat dari dampak bencana alam di daerah.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan mengatakan bahwa semua bisa di mulai dari hal sederhana yakni menggiatkan pemberian literasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan bencana.

Belajar dari pengalaman ini agaknya pemberian literasi seputar kebencanaan bukan hanya melalui kecanggihan teknologi digital, tapi perlu kembali ada interaksi sosialisasi tatap muka.

Walaupun sederhana, tapi upaya ini porsinya penting untuk dilakukan, sehingga masyarakat bisa benar-benar memahami potensi atau ancaman yang ada.

Pemerintah pusat melalui BNPB siap memfasilitasi dukungan manakala pemda kesulitan finansial untuk melakukan simulasi, edukasi di sekolah, dan kampanye publik yang dapat menjadi langkah awal membangun budaya siaga bencana itu.

Dana bantuan siap pakai, masing-masing senilai Rp150 juta, Rp200 juta, hingga Rp300 juta akan digelontorkan untuk mempercepat penanggulangan dampak bencana, seperti yang sudah dilaksanakan dua bulan terakhir ini.

Kemudian naik pada level yang serius; upaya mitigasi meliputi pembangunan sistem drainase memadai di daerah perkotaan, penerapan tata ruang, hingga mempertahankan ruang terbuka hijau dan pepohonan di daerah perbukitan terjal untuk mencegah erosi tanah dan longsor.

Bahkan penyediaan hunian layak dan aman dari terpaan banjir, tanah longsor, gempa, puting beliung sudah sepatutnya diseriuskan, demi keselamatan publik.

Berat memang, tapi seberapa pun besar uang yang siap dikeluarkan untuk penanganan tidak akan pernah cukup menggantikan kenestapaan keluarga yang kehilangan anak, sanak saudara, harta benda, dan mata pencaharian.

Dari itu mari bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih siaga bencana, karena pada intinya bencana alam adalah kenyataan yang mesti dihadapi bersama.

Mencegah kerusakan akan selalu lebih baik dari pada memperbaiki, caranya dengan menjaga alam tetap lestari maka alam akan menjaga kita.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-FounderInstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.

"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.

Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari

Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara pasang togel pasti menang、satelittogel、prediksi togel china hari ini

Terkait：erek 34、1121slot、saranghoki、cara main domino fafafa、aseantogel、cara pinjam uang ke bank bca tanpa jaminan、duit slot88、slotomania olympus demo、slot yang bisa daftar pakai dana、no kredivo

---

---

bab terbaru：slot tergacor 2021（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09