cara mendapatkan uang dari woilo

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan

Pedang mendominasi gunung dan sungai

Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs******

Wishnutama Kusubandio menghadiri rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju terkait larangan perdagangan melalui media sosial (sosial commerce) di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (25/9) kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut terungkap dari foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden dan diunggah pada situs presidenri.go.id.

Kehadiran mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ikut menghadiri rapat tersebut.

Saat dihubungi, Wishnutama mengakui ia hadir di rapat tersebut. Menurutnya ia hadir untuk dimintai masukan terkait transformasi digital secara umum.

"Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital dan industri kreatif yang juga erat dengan digital," kata Wishnutama melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk menandatangani Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah diputuskan hari ini, nanti sore sudah saya tanda tangani revisi Permendag 50/2020," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan kepada awak media usai mengikuti rapat tersebut.

Beleid baru akan mengatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik. Salah satunya, pemerintah hanya memperbolehkan media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi, tidak untuk transaksi.

Selain itu, pemerintah juga akan melarang media sosial merangkap e-commerce. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data masyarakat.

"Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis," ujarnya.

Revisi Permendag juga mengatur bahwa platform digital tersebut tidak boleh bertindak sebagai produsen. Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan minimal transaksi impor sebesar US0.

Aturan itu sendiri merupakan respons pemerintah atas keluhan UMKM lokal yang merasa digempur habis-habisan oleh produk impor murah, salah satunya dipasarkan melalui aplikasi TikTok.

Jeritan itu salah satunya disuarakan oleh pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang yang menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah.

Para pedagang menuding penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs******

Wishnutama Kusubandio menghadiri rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju terkait larangan perdagangan melalui media sosial (sosial commerce) di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (25/9) kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut terungkap dari foto yang dirilis Biro Pers Sekretariat Presiden dan diunggah pada situs presidenri.go.id.

Kehadiran mantan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu juga dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ikut menghadiri rapat tersebut.

Saat dihubungi, Wishnutama mengakui ia hadir di rapat tersebut. Menurutnya ia hadir untuk dimintai masukan terkait transformasi digital secara umum.

"Mungkin karena latar belakang pekerjaan saya yang datang dari industri media digital, infrastruktur digital, ekonomi digital dan industri kreatif yang juga erat dengan digital," kata Wishnutama melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memutuskan untuk menandatangani Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah diputuskan hari ini, nanti sore sudah saya tanda tangani revisi Permendag 50/2020," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan kepada awak media usai mengikuti rapat tersebut.

Beleid baru akan mengatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik. Salah satunya, pemerintah hanya memperbolehkan media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi, tidak untuk transaksi.

Selain itu, pemerintah juga akan melarang media sosial merangkap e-commerce. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data masyarakat.

"Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis," ujarnya.

Revisi Permendag juga mengatur bahwa platform digital tersebut tidak boleh bertindak sebagai produsen. Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan minimal transaksi impor sebesar US0.

Aturan itu sendiri merupakan respons pemerintah atas keluhan UMKM lokal yang merasa digempur habis-habisan oleh produk impor murah, salah satunya dipasarkan melalui aplikasi TikTok.

Jeritan itu salah satunya disuarakan oleh pedagang dan pelaku UMKM di Pasar Tanah Abang yang menjerit belakangan ini akibat omzet penjualan mereka anjlok parah.

Para pedagang menuding penurunan omzet terjadi setelah aplikasi TikTok Shop merajalela belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

tukang sampah pesawat

Gurita Bisnis Milik Kaesang yang Baru Diangkat Jadi Ketum PSI******

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep resmi diangkat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggantikan posisi Giring Ganesha yang didapuk menjadi Ketua Umum PSI sejak November 2021 lalu.

"Saya Kaesang, saya PSI," kata Kaesang di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9).

Kaesang sebelumnya telah resmi menjadi kader PSI pada Sabtu (23/9) lalu. Ia mendapatkan kartu tanda anggota secara simbolis di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah yang dihadiri oleh para petinggi PSI.

Sebelum terjun ke dunia politik, Kaesang dikenal sebagai sosok pengusaha muda. Kiprahnya di dunia bisnis pun tak main-main. Hal ini terlihat dari sejumlah usaha yang ia miliki.

Berikut daftar bisnis yang dijalankan Kaesang yang dihimpun dari berbagai sumber:

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Pangan Kompak Naik, Beras Melambung ke Atas Eceran Tertinggi

1. Chili Pari

Chili Pari merupakan bisnis katering yang didirikan Gibran pada 2010, namun kemudian diserahkan kepada Kaesang. 

Chili Pari mengusung konsep one stop wedding solution bagi kliennya. Selain jasa katering, Chili Pari juga menyediakan gedung, souvenir, undangan, riasan pengantin, pembawa acara, hingga konsultasi rencana pernikahan.

2. Markobar

Pada 2015, Kaesang dan Gibran masuk ke bisnis martabak manis lewat Markobar atau Martabak Kota Barat. Bisnis ini sebenarnya didirikan oleh Arif Setyo Budi sejak 1996.

Dalam perjalanannya, bergabung untuk mengembangkan bisnis tersebut. Saat ini, Markobar memiliki 33 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Mangkok Ku

Kaesang beserta kakanya, Gibran juga tak ingin ketinggalan maraknya tren rice bowl. Pada pertengahan 2019, Mangkok Ku diluncurkan dengan menggandeng Chef Arnold Purnomo, dan Randy Julius.

Beberapa menu yang ditawarkan antara lain brisket spicy sauce, ox-tounge dabu, dan egg sausage mayo.

4. Sang Pisang

Kaesang merintis Sang Pisang pada November 2017. Produk unggulannya adalah pisang nugget. Tak hanya di dalam negeri, Kaesang juga membuka gerai Sang Pisang di luar negeri tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober 2019 lalu.

5. Yang Ayam

Kaesang merintis bisnis ayam kalasan Yang Ayam. Usaha ini diluncurkannya di Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Desember 2019.

6. Saham Rakyat

Menurut laman resmi Saham Rakyat, Kaesang dan Kevin Hendrawan mendirikan bisnis saham ini pada Agustus 2022 lalu.

Mulanya bisnis ini merupakan komunitas saham. Namun, pada awal 2022, Saham Rakyat by Samuel Sekuritas berubah menjadi platform 'Belanja Saham' yang diklaim sebagai pertama di Indonesia.

7. Hompimpa Games

Kaesang industri board game dengan bergabung bersama Hompimpa Games, sebuah publisher asal Solo yang menerbitkan Math Cat, The Art of Batik dan board game asli Indonesia lainnya.

Bergerak sebagai publisher and store, Hompimpa Games mencoba merealisasikan ide-ide kreatif para game designer dan game developer agar dapat dinikmati oleh para seluruh lapisan masyarakat.

8. Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP)

Kaesang diketahui menguasai 8 persen saham PMMP yang bergerak di industri pengolahan makanan beku berbasis udang.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Alasan Zulhas Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan. Alasannya, jika social commerce dan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan.

Hal ini karena platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia pun menuturkan dalam revisi perpres tersebutsocial commercehanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulkifli.

Ia juga menyebut dalam revisi permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Selain itu, dalam revisi beleid tersebut, pemerintah juga akan mengatur jenis barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Negara juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," imbuh Zulkifli.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]