saham 777 slot

Tuan Elang Salju

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Ular yang melahap dunia

Zulhas Bongkar Biang Kerok Minyakita Bisa Langka di Pasaran******

Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan (Zulhas) membongkar alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini.

Ia mengungkapkan kelangkaan terjadi akibat penurunan penyaluran minyak goreng, terutama kemasan Minyakita dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan datanya, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

Untuk merespons masalah itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan. Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.

"Kami akan memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian migor, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun ritel modern di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Zulhas tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan HET.

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadhan.

[Gambas:Video CNN]

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Sementara itu Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk waspada masalah tersebut. Pasalnya, kelangkaan dan kenaikan harga barang, termasuk minyak goreng dan beras bisa berimbas pada lonjakan inflasi.

Maklum, kedua komoditas tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sangat berperan menjadi penyebab kenaikan kemiskinan di Indonesia.

"Berkaitan dengan ekonomi utamanya yang terkait dengan inflasi, kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul," ujarnya dalam arahan pembukaan Rapat Terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM, Senin (30/1).

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Phillips Bakal PHK 6.000 Karyawan Imbas Rugi Rp26,1 T******

Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 karyawannya di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu.

Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025. CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.

"Apa yang kami hadirkan hari ini saya pikir adalah rencana terbaik untuk mengamankan masa depan Philips. Tantangan yang kami hadapi sangat berat dan kami mencoba mengatasinya secara serius," kata Jakobs, dikutip dari Reuters, Selasa (31/1).

Meski begitu, di kuartal keempat 2022 Philips tercatat kehilangan 105 juta euro. Dengan begitu, secara keseluruhan perusahaan mencatat rugi 1.605 miliar euro alias Rp26,1 triliun sepanjang tahun lalu.

Ini juga menjadi tantangan berat bagi Jakobs yang baru menjabat Oktober lalu. Terlebih, kepimpinan awal Jakobs dimulai dengan melakukan PHK terhadap 4.000 karyawannya.

Keputusan PHK tahun lalu terhadap 5 persen tenaga kerja Philips disebabkan karena penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran. Perusahaan pun mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) Philips dalam tiga bulan terakhir pada 2022 mencapai 651 juta euro, hampir stabil dibandingkan 647 juta euro setahun sebelumnya.

Namun, rata-rata analis dalam jajak pendapat yang disusun oleh perusahaan memperkirakan akan turun menjadi 428 juta euro.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]

Raja Naga datang ke dunia

Luhut Ingin Mobil Listrik Hanya Kena PPN 1 Persen******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ingin memberikan pemotongan pajakpertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen.

"Untuk mencapai market share10 persen (kendaraan listrik), target kami adalah untuk (subsidi) motor itu Rp7 juta, sekitar segitu dan untuk mobil mungkin kami kurangi pajaknya 10 persen," jelas Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

Selesai pemaparan, Luhut menjelaskan kepada wartawan soal isi rapat terbatas di Kemenko Marves pada Senin (30/1). Dalam rapat tersebut hadir Menteri ESDM Arifin Tasrif hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Nanti yang mobil itu insentif itu dari 11 persen (pajak), kami bikin mungkin 1 persen, pajaknya. Subsidi, kan sama saja. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya minggu depan, iya (dari Kementerian Keuangan)," jelas Luhut.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana sudah lebih dulu membocorkan hasil rapat tersebut. Dadan juga hadir dalam rapat, mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Ia menyebut Kementerian ESDM resmi ditunjuk sebagai penanggung jawab (PIC) program subsidi motor listrik konversi. Nilai subsidinya untuk konversi motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik sebesar Rp7 juta per motor.

"Insentif kendaraan listrik yang kemarin dibahas dengan Pak Menko (Luhut) adalah khusus untuk konversi motor, kendaraan roda dua," kata Dadan Kusdiana di kantornya, Selasa (31/1) kemarin.

Sebagai penanggung jawab, Dadan mengatakan Kementerian ESDM yang akan mengusulkan pendanaan ke Kementerian Keuangan.

"Kami nanti akan mengelola. Targetnya kan kalau per sekarang ini 50 ribu di (kajian) 2022, angkanya (subsidi) Rp7 juta untuk setiap motor," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini biaya untuk konversi motor listrik ada di kisaran Rp15 juta. Ia menyebut biaya mahal itu membuat sebagian pihak ragu, sehingga diberikan insentif alias subsidi sebesar Rp7 juta dari pemerintah.

"Nanti Kementerian ESDM akan mengusulkan usulan anggaran. Kemudian siapa yang bisa dapat? Usulan Kementerian ESDM, siapapun, kalau untuk motor konversi. Karena tujuan kami adalah substitusi BBM," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Pengusaha Ingin Dapat Keamanan Berbisnis di Tahun Politik******

Direktur Finance & IT PT. Mattel Indonesia Nyoman Widiastuti yang mewakili pengusaha di wilayah Cikarang, Jawa Barat, mengatakan para pengusaha berharap mendapat keamanan untuk berbisnis ketika memasuki tahun politik.

Hal tersebut ia sampaikan di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama sejumlah anak buahnya di Kementerian Keuangan yang mengunjungi pabrik PT Samsung Electronic Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1).

Adapun keamanan berbisnis yang Nyoman maksud adalah kepastian agar situasi politik saat pemilu tidak berimbas pada perekonomian nasional.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani tak menampik bahwa menjelang pemilu suhu politik bakal memanas. Meski demikian, ia mengklaim pemerintah sudah berpengalaman dalam beberapa kali pemilu dan terbukti bisa menjaga situasi tetap kondusif.

Dengan begitu, ia mengimbau para pengusaha, termasuk investor tidak perlu khawatir.

"Sehingga ini tidak menjadi alasan apakah untuk investor atau masyarakat semuanya khawatir," ujarnya.

Bendahara negara menambahkan pemerintah terus berkomitmen membuat pemilu tetap aman, damai, bebas, jujur, dan adil. Apalagi, Presiden Jokowi pun sudah menjadi hal tersebut.

"Bapak presiden mengatakan Indonesia akan terus dijaga dan tidak perlu dikhawatirkan," kata Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]