bbo303

Kitab Neraka

Zulhas Sebut Pemerintah Saat Ini Tak Boikot Produk Pro Israel******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut Pemerintah Indonesia tak akan melakukan aksi boikotapapun terhadap produk yang dianggap pro Israel sebagai buntut atas agresi yang dilakukan negara itu terhadap Palestina.

Pernyataan tersebut ia lontarkan sebagai respons dari Komisi VI DPR RI yang meminta Zulhas menjabarkan produk-produk apa saja yang diboikot oleh masyarakat di Tanah Air.

Zulhas menjelaskan hingga saat ini pemerintah tak ikut melakukan boikot. Adapun soal gerakan boikot dari masyarakat, Zulhas menilai itu adalah hak warga.

Zulhas menilai siapa saja yang sudah mengikuti aturan, maka mereka boleh berjualan di Indonesia.

"Saya kira jelas, terang, tidak abu-abu, kami tak larang produk mana pun, selama sesuai ketentuan yang ada, silahkan saja," katanya.

Gerakan boikot pada produk-produk yang diduga pro Israel tengah menggema di dunia maya buntut agresi yang dilakukan negara tersebut terhadap Palestina selama sebulan belakangan ini. Masyarakat ramai-ramai mengajak untuk tidak membeli produk yang disinyalir mendukung atau memberikan pendanaan pada Israel.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi Israel penting untuk mendapatkan perhatian politik secara luas, namun upaya tersebut belum cukup.

"Gerakan boikot cukup penting untuk dapatkan perhatian politik dan saya kira sekarang juga sudah, tapi ini tak cukup," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11) lalu.

Gus Yahya mengatakan saat ini tak cuma muncul gerakan boikot produk terafiliasi Israel saja, tetapi juga gerakan memboikot produk yang pro terhadap Palestina.

Ia mencontohkan media sosial X kini telah diboikot oleh perusahaan yang pro terhadap Israel lantaran kerap menayangkan video dari jalur Gaza.

"Seperti Disney, Sony Pictures boikot X. Karena X tayangkan posting-posting dari Gaza. Dan mereka boikot X dan cabut iklan dari X, mereka melakukan boikot," katanya.

[Gambas:Video CNN]

"Nah, ini artinya resiprokal, saling boikot," tambah Gus Yahya.

Melihat persoalan itu, Gus Yahya mengimbau harus memikirkan jalan keluar yang masuk akal dan memungkinkan untuk membantu Palestina.

"Bukan cuma sekadar harapan, tapi betul-betul yang work-able yang bisa dilakukan jalan keluarnya. Sebelum semua itu. Ini harus dihentikan segera. Serangan harus dihentikan segera," katanya.

Rencana Promosi Pakan Meriam

Zulhas Heran Biden, Xi Jinping Cs Bisa Hormat ke Jokowi: Ilmunya Apa?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan(Zulhas) bercerita soal pengalamannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke berbagai negara beberapa waktu lalu.

Hal tersebut Zulhas sampaikan saat Rapat Kerja Bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Mulanya, Zulhas menceritakan saat dirinya mendampingi Jokowi bertemu Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih. Zulhas mengatakan Biden sangat menghormati Jokowi.

Ia lantas menuturkan dalam pertemuan itu Biden meminta Jokowi untuk mengungkapkan apa saja yang bisa AS bantu untuk Indonesia. Jokowi pun menjawab dengan meminta Biden untuk menyerukan gencatan senjata pada Israel terhadap Palestina.

Selain itu, kata Zulhas, Jokowi juga meminta Biden untuk membantu RI menjadi bagian rantai pasok kendaraan listrik global.

Sementara, dalam kunjungan ke China, XI Jinping meminta Jokowi untuk mengucapkan apa saja yang bisa Negeri Tirai Bambu bantu.

"Presiden bilang tidak minta macam-macam, yang lain sudah semua, kereta cepat sudah, 'Tolong kami dibantu beras'. Dijawab lagi apa saja yang diminta diberi termasuk beras," imbuh Zulhas.

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memang berkunjung ke China dan Amerika Serikat. Kunjungan ke China ia lakukan dengan beberapa tujuan salah satunya menghadiri KTT Belt and Road Initiative dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping.

Sementara itu ke AS, kunjungan dilakukan dalam rangka menghadiri KTT APEC dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joe Biden guna mendesaknya untuk menyerukan gencatan senjata antara Israel dengan Palestina.

[Gambas:Video CNN]

Berani, 2017

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Tawarikh Tirus

Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar******

Eks Direktur Utama PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti melepas kepemilikan 870 ribu saham di emiten berkode UNVR itu. Jumlah ini setara dengan 0,002 persen dari modal yang ditempatkan dan disetorkan perseroan.

Dilansir dari surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (29/11), penjualan saham ini dilakukan untuk "keperluan pendidikan anak".

Harga rata-rata penjualan saham sebesar Rp3.650 per saham.

Ia menjual saham itu pada 2 November 2023. Dari penjualan tersebut, Ira mengantongi dana sebesar Rp3,17 miliar.

Ira mulai memimpin perusahaan multinasional itu dan menjadi presiden direktur sejak 25 November 2020. Sepanjang kepemimpinan Ira, saham UNVR terkoreksi 53,7 persen pada rentang periode 25 November 2020 hingga 1 November 2023.

Harga saham UNVR di posisi Rp10 ribu per lembar saham pada 1 Februari 2019. Sementara, per 1 November 2023, saham UNVR jeblok di harga Rp3.580 per lembar saham. Sepanjang periode ini, berarti saham UNVR telah anjlok 64,2 persen.

Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus pun melaporkan perubahan kepemilikan saham ini kepada OJK dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Ira Noviarti hengkang dari Unilever Indonesia pada 24 Oktober 2023 lalu. Ira menyebut alasan pribadi menjadi dalih ia keluar dari perusahaan tersebut.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga kena imbas aksi boikot itu. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Bahlil soal Anies******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilayangkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) baru-baru ini tidak berdampak pada keberlanjutan IKN.

Bahlil memastikan isu kritik AMIN tidak berdampak pada investor. Ia justru menilai keberlanjutan IKN mungkin mengganggu pasangan tersebut.

"Enggak (berefek, mungkin mengganggu pasangan AMIN kali, investor enggak," kata Bahlil usai menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).

Ia pun meminta agar PKB konsisten dalam segala perkataan dan tindakannya.

"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju," kata Bahlil.

Bahlil mengklaim pembangunan IKN bakal terus berlanjut. Apalagi ketentuan tersebut sudah tertuang dalam UU, sehingga semua pihak menurutnya wajib mengikuti amanat hukum tersebut.

"Itu adalah undang-undang, dan sekarang IKN jalan terus. Ya itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" pungkasnya.

Kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.

Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Anies misalnya menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.

Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.

Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.

Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB menyinggung potensi ketimpangan baru dari mega proyek itu.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Saran Korea Selatan Agar Nanti IKN Nusantara Tak Sepi dan Bikin Betah******

Delegasi Korea International Cooperation Agency (KOICA) dari Korea Selatanmemberikan saran agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak sepi sesudah jadi nanti.

Masukan itu disampaikan oleh delegasi KOICA melalui Head of team of Urban Policy Jeogho Moon saat bertemu dengan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwidjaya, Jumat (24/11).

Secara spesifik Moon memberikan saran agar IKN Nusantara ramai dihuni dan betah ditinggali oleh masyarakat.

Ia menjelaskan ketika Kota Sejong baru dibangun, baik community centermaupun ruang-ruang publik sangatlah terbatas. Ini menyebabkan tidak banyak masyarakat yang tinggal di Sejong merasa betah.

"Beberapa survei yang kami lakukan juga menunjukkan tidak banyak masyarakat yang ingin tinggal lama di Sejong. Wawasan ini yang ingin kami bawa ke Nusantara," ucap Moon melalui keterangan resmi.

Ia juga mengingatkan Otorita IKN akan pentingnya ruang publik yang inklusif, dapat diakses siapapun, dan bermanfaat. Sebab, kunci dari pertumbuhan komunitas yang ada di suatu kota juga berasal dari ruang publik.

Moon berpendapat ruang publik yang yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan warganya akan meningkatkan keberlangsungan sebuah komunitas. Dari situ, kata dia, juga akan paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang menyokong wilayah tersebut.

Pertemuan Moon dengan Otorita IKN sendiri dalam rangka rapat diskusi dan jajak kerja sama pembangunan Nusantara.

Pertemuan ini merupakan diskusi pertama antara kedua pihak. Keduanya menyampaikan gagasan-gagasan akan perkembangan Nusantara dan rancangan tata ruang kota kedepannya

Achmad mengatakan rancangan pembangunan Nusantara memiliki masterplan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga aspek non-fisik seperti pendidikan, peningkatan keterampilan bagi warga lokal, dan pengawasan tingkat keberlanjutan kota.

"Visi utama kita tidak membangun dan memindahkan orang-orang untuk berada di Nusantara, visi utama kita adalah menciptakan budaya baru yang cerdas, berkelanjutan, dan kreatif," ujarnya.

Achmad mengatakan jajak kerja sama yang dilakukan bersama KOICA merupakan hal yang sangat diantisipasi oleh Otorita IKN. Hal ini dikarenakan KOICA juga merupakan Badan Pemerintahan Korea Selatan yang pernah berpartisipasi dalam proyek pengembangan Ibu Kota 'kedua' di Korea Selatan yaitu Kota Sejong.

"Miripnya Sejong dan Nusantara dalam hal bagaimana keduanya dibangun menjadi harapan kami untuk bisa meningkatkan eskalasi kerja sama kedepannya," tutur Achmad.

Ia menuturkan KOICA juga berencana mengunjungi Nusantara untuk mematangkan strategi kerja sama yang nantinya akan dibawakan oleh lembaga tersebut.

KOICA memiliki peran dalam ODA (Official Development Assistance/Bantuan Pembangunan Resmi) Korea Selatan untuk negara-negara berkembang. Bantuan itu diwujudkan dengan melaksanakan program hibah dan kerja sama teknis pemerintah.

KOICA juga bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang. Lembaga tersebut juga memberikan kontribusi pada isu-isu global melalui kerjasama pembangunan internasional untuk bersinergi dengan komunitas internasional.

[Gambas:Video CNN]