situs lelang terpercaya

nabi yang tak terbatas

slot langsung jp

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Kebijaksanaan

slot161

Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran di Bulungan******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kebakaran melanda lima rumah warga di Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan menyebabkan satu korban jiwa. "Selain lima unit rumah, kebakaran juga menghanguskan satu kios warga dan satu bangunan sarang burung," kata Kapolresta Bulungan, Kombes Pol. Agus Nugraha di Tanjung Selor, Jumat. Kebakaran yang berlokasi di RT 2, Jalan Kasimuddin Kecamatan Tanjung Palas itu terjadi pada Jumat (1/3/2024) sekitar pukul 03.00 dinihari. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 04.30 pagi oleh petugas kebakaran Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan BPBD Bulungan. Hingga Jumat siang, aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan penyebab pasti musibah kebakaran tersebut. Adapun warga terdampak kebakaran, sementara masih mengungsi ke tempat keluarga dan dalam penanganan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Polisi juga masih melakukan pendataan korban kebakaran dan kerugian materil. Selain itu, melakukan penyelidikan seperti meminta keterangan saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi, sumber api berasal dari kamar FT, korban meninggal dunia. Korban diduga kehabisan oksigen serta dalam kondisi sakit hingga diduga tidak dapat menyelamatkan diri. "Untuk penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan," tutur Kapolresta.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran Galaksi

bonaza88

Verstappen tak khawatir dengan performa Red Bull jelang kualifikasi******

Jakarta (ANTARA) - Pembalap Red Bull Max Verstappen mengaku tidak khawatir dengan performa kurang maksimal saat mengendarai mobil RB20 menjelang bergulirnya balap kualifikasi Grand Prix Bahrain, Jumat.

Hal tersebut menyusul penampilannya bersama RB20 saat melakoni dua sesi latihan bebas di Sirkuit Internasional Bahrain di Sakhir, dengan konsisten finis di urutan keenam pada kedua latihan bebas.

“Saya pikir itu tidak terlalu buruk, hanya saja menurut saya (performanya) sudah sangat dekat (dengan para pembalap tercepat di sesi latihan bebas),” ungkap Verstappen, dikutip dari laman resmi Formula 1.

Juara bertahan tersebut sempat melaporkan bahwa mobil baru Red Bull terasa jauh dari apa yang ia harapkan. Di sesi latihan pertama, ia mengatakan pada tim bahwa ia merasa kesulitan saat melakukan downshiftdan upshift.

Namun, pada sesi kedua, Verstappen menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dengan hanya terpaut setengah detik dari Lewis Hamilton (Mercedes), terlepas ia kembali finis di posisi keenam.

“Mungkin beberapa orang (tim lain) di sekitar kami sudah sedikit menaikkan (performa) mesin dalam hal kecepatan tertinggi, tapi kami hanya fokus pada diri sendiri, dan menurut saya ada sedikit masalah keseimbangan dari depan hingga belakang, tapi tidak ada yang besar,” ungkap Verstappen.

“Ini hanya tentang mencoba menemukan titik yang tepat, terutama di sini, trek dengan aspal yang kasar. Ketika sudah menemukan titik yang tepat, Anda hanya perlu meluangkan waktu dan itulah yang akan kami coba fokuskan lebih banyak,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Hamilton tunjukkan performa kuat pada latihan bebas kedua GP Bahrain

Pembalap asal Belanda itu menilai, sesi kualifikasi akan berlangsung ketat karena semua tim berlomba untuk memperkecil kesenjangan mereka dari kuatnya dominasi Red Bull pada musim lalu.

“Menurut saya, kualifikasi akan sangat ketat dan itu akan sangat menyenangkan. Saya merasa senang, tapi tentu saja ada beberapa hal kecil yang dapat kami lakukan dengan lebih baik,” kata dia.

Sependapat, rekan satu timnya Sergio Perez mengatakan Mercedes berpotensi untuk bersaing ketat dengan Red Bull di sesi kualifikasi perdana musim ini.

“Saya tahu segalanya menjadi lebih dekat dan terlihat sangat kompetitif, dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat (di kualifikasi) nanti,” kata Perez.

Sebelum menjalani sesi kualifikasi, para pembalap akan melakukan latihan bebas ketiga yang digelar hari ini pukul 19.30 WIB, sementara sesi balap kualifikasi dimulai pada pukul 23.00 WIB.

Baca juga: Leclerc sebut Ferrari berpeluang untuk saingi Red Bull di GP Bahrain
Baca juga: Electronic Arts umumkan "F1 24" akan dirilis pada 31 Mei 2024

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Permainan online Raja Fajar

cara dapat uang dana dari internet

AMPI berikan piagam Kesatria Aswattha Jaya kepada Airlangga Hartarto******

Jakarta (ANTARA) - DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menyerahkan piagam penghargaan Kesatria Aswattha Jaya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Piagam ini adalah bentuk dari rasa bangga dan apresiasi kami atas konsistensi, loyalitas dan dedikasi yang tak terbatas Bapak Airlangga Hartarto selama memimpin Partai Golkar, sehingga membuahkan hasil yang positif dari segi suara di Pemilu 2024," kata Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penyerahan piagam itu dilaksanakan bersama Sekretaris Jenderal DPP AMPI Ahmad Andi Bahri, dan kader-kader AMPI di Jakarta.

Mereka mengapresiasi kepemimpinan Airlangga yang telah membawa dampak signifikan terhadap meningkat tajamnya suara Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Jerry mengungkapkan naiknya suara Partai Golkar, adalah hasil dari konsistensi, loyalitas dan dedikasi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

“Secara khusus saya berterima kasih dan mengapresiasi Pak Ketum Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, khususnya dari AMPI, untuk bisa berpartisipasi dalam Pemilu," katanya.

Dia mengungkapkan, banyak kader AMPI yang telah berhasil dan sukses sebagai calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Ini semua berkat dukungan Ketua Umum Airlangga yang telah memberikan perhatian kepada kami semua di AMPI," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen DPP AMPI Ahmad Andi Bahri, menyampaikan bahwa karakter kepemimpinan Airlangga telah membawa keberhasilan Partai Golkar dan seluruh kadernya untuk Rebound to Win dengan hasil yang memuaskan pada Pemilu 2024.

"Kami bangga dengan bukti nyata dari karakter seorang pemimpin yang luar biasa dari Bapak Airlangga Hartarto," katanya menegaskan.

Andi menjelaskan penghargaan Kesatria Aswattha Jaya memiliki arti Kesatria, seseorang yang teguh akan pendirian dan memiliki keberanian tinggi. Sementara, Aswattha memiliki arti Pohon Beringin dan Jaya tentu saja kejayaan yang didapat Airlangga dalam mengembalikan kejayaan Beringin dengan jiwa ksatrianya.

Baca juga: AMPI: Kemenangan Prabowo-Gibran, kemenangan anak muda
Baca juga: Golkar siapkan dua kader maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta

Pewarta: Fauzi
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

9horses slot

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024******

Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki pohon dunia

hiu4d slot

Kemarin, masih soal ambang batas sampai sidang Andhi Pramono******

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/3) menjadi sorotan, diantaranya penjelasan berbagai pihak termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai keputusan menghapus ambang batas parlemen empat persen sampai sidang tindak pidana korupsi dengan terdakwa eks pejabat Bea Cukai Kementerian Keuangan Andhi Pramono.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik kembali dibaca:

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Selengkapnya baca di sini.

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Selengkapnya baca di sini.

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024