demo slot bingo4d

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono mengirim pesan singkat alias SMS kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar segera mencairkan dana Rp14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak di Lampung Cs.

Basuki mengatakan sudah mengusulkan anggaran sebanyak itu ke Kemenkeu pada Senin (5/6) lalu, untuk perbaikan 573 ruas jalan di seluruh Indonesia, termasuk yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara.

Ia mengatakan dokumen pengajuan anggaran tersebut ditandatangani langsung olehnya dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Saat ini, dokumen tersebut ada di Kemenkeu dan ia meminta untuk segera dipercepat.

Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan jalan di 32 provinsi. Basuki merinci ada 573 ruas jalan dengan panjang 2.873 km dan jembatan 2.363 meter.

Ia berharap duit Rp14,6 triliun itu bisa segera cair dalam dua minggu ke depan. Dengan begitu, target Presiden Jokowi memulai perbaikan jalan pada awal Juli 2023 bisa dilaksanakan.

"Sambil diusulkan ini, kami kerja lagi buat sisanya, sisa prioritas yang lain. Masing-masing provinsi," ungkap Basuki.

Kini, ia bersama Suharso tengah menyusun prioritas jalan-jalan berikutnya untuk diperbaiki dengan sisa anggaran Rp18,1 triliun. Ini sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

[Gambas:Video CNN]

Setan Fana

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura******

Eksporpasir laut Indonesia punya sejarah kelam yang membuat pulau-pulau di Indonesia hilang. Sebagian pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu itu.

Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura.

MengutipReuters,Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (31/5).

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Pada 2007 lalu, Freddy Numberi yang saat itu menjabat sebagai Menteri KKP mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan dua pulau milik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan larangan ekspor tersebut.

"Pulau Nipah dan Sebatik sempat hilang, karena pasir yang ada dikeruk untuk dijual ke Singapura. Jadi, ekspor pasir laut itu merugikan, karena itu saya hentikan," tegasnya pada Mei 2007, dikutip dari Antara.

"Jadi, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu karena Indonesia juga dirugikan. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkan," sambung Freddy.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pulau Hilang Demi Perluas Singapura

Lagu Yin Liting Qiaoxia

KCIC Siapkan Uji Layak Kereta Cepat Demi Dapat Izin Operasi Kemenhub******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tengah mempersiapkan uji pertama kelayakan sarana dan prasarana kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) demi mendapatkan izin operasional dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

KCIC juga saat ini tengah melakukan focus group discussion dengan Kemenhub dan kontraktor KCJB selama tiga hari di Bandung untuk membahas persiapan pengujian dan mengumpulkan berbagai data, serta dokumen untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan Kemenhub.

"Kami dengan Kemenhub saat ini sedang menyiapkan uji pertama kelaikan sarana dan prasarana KCJB sebagai bagian dari tahapan untuk mendapatkan ijin operasi. KCIC akan mematuhi dan mengikuti sepenuhnya regulasi yang ditetapkan Kemenhub" kata Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti dalam keterangan resmi, Selasa (13/6).

Saat ini, kata Emir, laju kereta inspeksi di jalur KCJB telah menembus angka 220 km per jam.

Pengujian dilakukan secara berkala dengan rute Stasiun Tegalluar, Stasiun Padalarang, Stasiun Karawang, dan Stasiun Halim. Laju kereta inspeksi pada saat pengujian juga akan terus ditingkatkan kecepatannya secara bertahap hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya, yakni 385 km per jam.

Selain penyempurnaan prasarana untuk peningkatan laju KCJB, KCIC juga mempersiapkan proses sertifikasi bersama Kemenhub.

Sebelumnya, KCIC dikabarkan meminta Kemenhub menerbitkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk KCJB, meski stasiun kereta itu belum lengkap alias rampung semua.

Mengutip Reuters, Kamis (8/8), informasi itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Karena ketidaksiapan tersebut, Kementerian Perhubungan dan tiga konsultan proyek tersebut antara lain Mott Macdonald, PwC, dan Umbra, disebut menolak rencana KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Kemenhub dan konsultan malah menyarankan operasi penuh Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang direncanakan pada Agustus nanti dimulai pada Januari 2024. Pasalnya, semua konstruksi belum selesai.

[Gambas:Video CNN]

Labirin Orang Mati

Garuda Putus Kontrak dan Pensiunkan Dini Karyawan demi Hemat Biaya******

PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) memutuskan hubungan kerja (PHK) hingga menerapkan pensiun dini karyawan demi menghemat biaya perusahaan.

Langkah pemangkasan ini merupakan restrukturisasi perusahaan dari upaya right sizing. Dalam kurun empat tahun, ada penurunan rasio komposisi pegawai dengan rata-rata 17 persen.

Dari paparan kinerja perseroan, jumlah pegawai pada 2019 mencapai 7.878 orang, lalu menyusut 25 persen menjadi 5.946 pada 2020. Selanjutnya turun lagi 12 persen menjadi 5.203 orang pada 2021, kemudian kembali berkurang 14 persen menjadi 4.459 pada 2022.

Dalam penyesuaian tersebut, perusahaan mengklaim telah mengedepankan opsi sukarela dan pensiun dipercepat. Selain itu, ada juga opsi penyelesaian kontrak, kompensasi dan implementasi agar tetap kondusif baik internal maupun eksternal.

Dari data Garuda, pada 2022 jumlah pegawai yang pensiun dipercepat tercatat 752 orang. Kemudian pegawai yang penyelesaian kontrak dipercepat sebanyak 78 orang. Dengan begitu, total karyawan yang dirumahkan mencapai 830 orang pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura******

Eksporpasir laut Indonesia punya sejarah kelam yang membuat pulau-pulau di Indonesia hilang. Sebagian pasir tersebut digunakan untuk memperluas wilayah Singapura.

Munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu itu.

Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum dilarang ekspor, Indonesia pemasok utama pasir laut ke Singapura.

MengutipReuters,Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (31/5).

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Pada 2007 lalu, Freddy Numberi yang saat itu menjabat sebagai Menteri KKP mengakui bahwa ekspor pasir laut untuk reklamasi Singapura sempat menghilangkan dua pulau milik Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menegaskan larangan ekspor tersebut.

"Pulau Nipah dan Sebatik sempat hilang, karena pasir yang ada dikeruk untuk dijual ke Singapura. Jadi, ekspor pasir laut itu merugikan, karena itu saya hentikan," tegasnya pada Mei 2007, dikutip dari Antara.

"Jadi, Indonesia nggak mendapatkan apa-apa dari ekspor pasir laut itu karena Indonesia juga dirugikan. Ada pulau yang hilang, lingkungan rusak, dan Indonesia harus keluar uang banyak untuk memulihkan," sambung Freddy.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pulau Hilang Demi Perluas Singapura