slot online maxwin

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Era seni bela diri super

Pemerintah Akan Larang E******

Pemerintah akan melarang platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Hal itu dilakukan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan barang impor banyak yang dijual sangat murah di Indonesia, misalnya berbagai produk dari China. Hal itu memukul UMKM dalam negeri.

"Karenanya nanti juga kita akan atur di platform digital tidak boleh dijual di bawah harga pokok penjualan (hpp) dalam negeri. Selain itu mereka juga harus ngurus standardisasi dalam negeri," ujar Teten di Gedung Sabuga Bandung, Rabu (11/10), seperti dikutip Antara.

"Itu tidak tepat, tapi kita bisa merasakan, itu kan ekspresi kemarahan mereka karena produk-produk UMKM dalam negeri yang dijual, tidak bisa bersaing dengan masuknya barang dari luar jadi bukan soal offlinedan online," ujarnya.

Karenanya, selain larangan platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melakukan tiga hal lain. Pertama,mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commercedan sosial commerce.

"Kita melihat di banyak negara, pengaturan sudah masuk kepada teknologinya. Jangan sampai ada monopoli ini akan dilanjutkan. Saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan itu dalam rapat kabinet yang lalu pada beberapa kementerian," ucapnya.

Kedua,pemerintah akan mengatur arus barang impor, terutama consumer goods, agar jangan sampai memukul produk dalam negeri.

Ketiga,pengaturan perdagangan secara daring, dengan tujuan mencegah adanya aksi bakar uang (burning money) yang dilakukan oleh platform untuk memperbesar valuasi bisnis mereka yang disebut Teten merupakan bisnis model yang tidak berkelanjutan (sustain).

"Karena nanti hanya akan ada platform yang dengan kekuatan kapital yang besar, raksasa, dan global yang akan menguasai platform di dunia ini. Enggak boleh juga bakar uang untuk menaikkan market share," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Tarif Tol di Makassar Naik Mulai 29 September******

PT Makassar Metro Network (MMN) sebagai satu dari dua Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Makassar memastikantarif tol di kota tersebut akan naik mulai Jumat (29/9).

Lima gerbang yang akan menerapkan penyesuaian tarif yaitu Gerbang Tol Cambaya, Gerbang Tol Kaluku Bodoa, Gerbang Tol Parangloe,Gerbang Tol Tallo Timur dan Gerbang Tol Tallo Barat untuk seluruh golongan kendaraan, dengan kenaikan tarif tol berkisar dari Rp500 hingga Rp1.500.

Direktur Utama PT Makassar Metro Network Ismail Malliungan mengatakan bahwa penyesuaian tarif di lima gerbang Tol Ujung Pandang Seksi 1, 2, dan 3 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR, setelah dilakukan berbagai tahapan kegiatan sosialisasi dan edukasi.

"Penyesuaian ini dihitung berdasarkan angka inflasi Kota Makassar dalam dua tahun terakhir sebesar 8,27 persen dari BPS yang dibulatkan ke Rp500 terdekat dan ditetapkan oleh Kementerian PUPR setelah pemenuhan seluruh standar pelayanan minimal (SPM) di Jalan Tol Makassar," ujarnya.

Penyesuaian tarif ini dilakukan sebagai bentuk pengembalian dan kesinambungan investasi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, serta peningkatan pelayanan jalan tol.

[Gambas:Video CNN]

Sistem tentara bayaran di akhir Dinasti Ming

Menko Airlangga Tekankan Peran Penting Swasta Perkuat Ekonomi ASEAN******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan peran penting sektor swasta untuk bisa berkontribusi dalam memperkuat perekonomian ASEAN, terutama dalam menghadapi agenda-agenda global.

Indonesia sendiri telah mengambil beberapa inisiatif dalam memperkuat perekonomian ASEAN. Inisiatif Indonesia itu antara lain memperkuat integrasi pasar regional melalui peningkatan Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru, memperkenalkan Transaksi Mata Uang Lokal dan interoperabilitas pembayaran digital, serta mempromosikan ASEAN Industry Project Based Initiative.

Hal itu diungkapkan Airlangga dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023 Plenary Session yang mengangkat tema 'Aligning ASEAN's Private Sector Priorities to the Global Agenda', Minggu (3/9).

Perekonomian ASEAN kemudian mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,7% pada 2022 yang didorong oleh tingkat konsumsi domestik, perdagangan, dan investasi yang tinggi. Industri seperti elektronik, kendaraan listrik, dan ekonomi digital mengalami peningkatan investasi pada tahun lalu, dengan total arus masuk FDI tumbuh sebesar 5,5 persen.

"Saat ini, kami adalah salah satu dari sedikit titik terang untuk pertumbuhan ekonomi, meskipun perjalanan ke depan masih diselimuti ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat di tahun-tahun mendatang," ucap Airlangga.

"Sudah ada tanda-tanda melambatnya kinerja ekonomi negara-negara utama ASEAN, meningkatnya inflasi pangan, dan berlanjutnya ketidakpastian pasar akibat fragmentasi geopolitik," tambahnya.

Lebih lanjut Airlangga menyebut, upaya inklusif dan kolaboraitf dari sektor swasta ASEAN menjadi kunci dalam menghadapi agenda global. Sebab, proyek kerja sama ASEAN turut dipengaruhi dinamika global sehingga memerlukan peran aktif dari sektor publik maupun sektor swasta.

Untuk itu, lanjut Airlangga, ada tiga bidang prioritas yang dapat dikontribusikan oleh sektor swasta untuk memperkuat perekonomian ASEAN dalam menghadapi agenda global. Pertama, ASEAN memerlukan peran sektor swasta yang lebih besar untuk mengurangi risiko serta biaya fragmentasi rantai pasokan global dan regional yang didorong oleh situasi geopolitik.

"Sektor publik dan swasta perlu bekerja sama, termasuk dengan mitra dan platform lain, untuk menegakkan arsitektur perdagangan dan ekonomi multilateral yang terbuka, inklusif, tidak diskriminatif, dan berbasis aturan," ujar Airlangga.

Kedua, sektor swasta secara aktif dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan baru. Menurutnya, sektor swasta ASEAN harus bekerja sama dengan dewan bisnis lainnya untuk menjajaki potensi kolaborasi. Sektor swasta ASEAN juga harus menerapkan model bisnis inklusif, memaksimalkan hubungan pembangunan ekonomi lokal termasuk dengan UMKM.

Terakhir, sektor swasta ASEAN perlu memanfaatkan sumber daya, jaringan, teknologi, dan keahlian untuk menemukan solusi terhadap tantangan sosio-ekonomi dan perubahan iklim di kawasan. Inovasi, difusi dan adopsi teknologi juga perlu didukung dan dipercepat untuk meningkatkan ketahanan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

ASEAN juga perlu mengoptimalkan kontribusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan perekonomian kawasan dan mengatasi tantangan sosio-ekonomi yang sudah maupun akan terjadi.

"Saya ingin mengimbau kepada sektor swasta ASEAN dan komunitas bisnis secara lebih luas untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Terutama untuk ABAC harus bisa membuat ASEAN lebih kuat dengan menguatkan juga perdagangan dan kolaborasi antar negara anggota ASEAN," pungkas Airlangga.

Kota super terapung

Zulhas Ungkap Rahasia India Surplus Beras: Sistem Seperti Era Soeharto******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung rahasia India yang bisa memiliki surplus produksiberas hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.

Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.

Di sisi lain, imbuh Zulhas, India juga menerapkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia masih dijajah konglomerasi yang menguasai seluruh lini.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.

Selain memuji India, Zulhas heran dengan capaian Thailand. Ia mengatakan negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara itu juga punya hasil ciamik soal produksi beras.

Ia mengatakan penduduk Thailand lebih sedikit ketimbang Indonesia. Namun, Zulhas menyebut produk pertanian Negeri Gajah Putih itu bisa lebih maju dari tanah air.

Indonesia memang pernah swasembada beras di era Soeharto. Begitu pula dengan komoditas gula yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara eksportir.

Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas bergambar Soeharto.

Kendati, apa yang ditorehkan Soeharto tak mudah. Selama memimpin Indonesia 32 tahun lamanya, Indonesia baru bisa swasembada pangan usai 16 tahun Soeharto memimpin, yakni pada 1984.

Ketika swasembada di era Soeharto, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia surplus 2 juta ton beras.

Kendati, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton, yakni beras premium dan khusus demi memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat. Swasembada pun hanya bertahan selama lima tahun.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan pasokan lagi 400 ribu ton beras.

Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengimpor beras lagi demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi menyebut sudah mencolek India yang sekarang sedang melarang ekspor beras.

"Iya (impor lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun imbas El Nino," jelasnya saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah bicara dengan banyak (negara). Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Tidak sekarang, tapi plantahun depan juga," imbuh Jokowi.

Beberapa pihak yang sudah diajak Jokowi bicara soal impor beras adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

Defend ID soal Israel******

PT LenIndustri (Persero) selaku induk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan Defend ID ikut menanggapi konflik antara Israeldan Palestina.

"Alhamdulillah dari buahnya konflik, konflik, konflik ini tidak ada yang mampir di industri pertahanan kita, jadi ekspor kita tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada yang minta. Dari sisi baiknya, senjata kita tidak digunakan untuk bunuh manusia. Itu yang paling penting, positifnya," kata Direktur Utama PT Len Bobby Rasyidin dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Sedangkan dampak negatifnya adalah Indonesia tidak terlibat dalam rantai pasok alat utama sistem senjata (alutsista) dunia. Terlepas dari konflik, Bobby menyebut Defend ID harus mengejar ketertinggalan ini.

"Konflik ini tidak terjadi kemarin saja (Israel-Palestina). Ketika Rusia invasi ke Ukraina, itu hampir semua saham industri pertahanan terbang karena backlog-nya jadi panjang. Misal Lockhead Martin yang bikin pesawat di sana 2 tahun, sekarang kalau tak salah jadi 7 tahun-8 tahun. Jadi order hari ini, baru 8 tahun lagi pesawatnya ada," bebernya.

"Kemudian, banyak juga negara-negara tidak mau ekspor lagi. Seperti 1 bulan-2 bulan lalu, China sudah tidak mau ekspor drone karena bagi Pemerintah China, drone ini classifiedteknologi, teknologi krusial, dan kritikal buat Pemerintah China," sambung Bobby.

Khusus dengan Israel, Defend ID juga menegaskan sama sekali tidak ada kerja sama dengan Israel. Bobby menekankan bahwa Pemerintah Indonesia memang melarang BUMN pertahanan menyuplai senjata ke negara yang sedang berkonflik.

"Belum ada, belum ada. Dengan Israel kita tak ada. Tidak ada, dengan Israel kita tidak ada (kerja sama)," jelas Bobby.

Genderang perang Israel-Palestina resmi ditabuh usai Israel dihujani roket serangan Hamas pada Sabtu (7/10). Pernyataan perang Israel disepakati kabinet hanya beberapa jam usai serangan Hamas. Ini adalah yang pertama kali dideklarasikan dalam 50 tahun terakhir sejak 1973, di mana kala itu terjadi Perang Yom Kippur.

Mengutip CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah negaranya akan melakukan "balas dendam besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas. Ia juga bersiap untuk "perang yang panjang dan sulit".

Hingga Minggu (8/10), setidaknya 700 orang di Israel tewas dan lebih dari 2.000 jiwa terluka akibat serangan Hamas. Sementara itu, 400 warga Palestina di Gaza tewas terkena serangan balasan Israel via udara yang menyasar wilayah padat penduduk.

[Gambas:Video CNN]