cuanjp

Bai Yeyi

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Setan cinta tidak terkalahkan

Pemerintah Bakal Kirim 'Surat Cinta' ke Bank yang Akali Aturan KUR******

Pemerintah bakal mengirimkan surat teguran kepada bank-banknakal yang mengakali aturan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat masih ada bank penyalur KUR yang melanggar ketentuan. Salah satunya, tetap meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta, padahal seharusnya bebas jaminan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut perbankan menggunakan modus plafon kriting agar bisa menarik agunan dari debitur. Perbankan akan melebihkan pinjaman menjadi Rp101 juta hingga Rp110 juta demi bisa mendapatkan jaminan.

"Pertama, kita sudah laporkan ke Kemenko Perekonomian, tapi tampaknya masih dalam diskusi. Kedua, kemungkinan besar kita akan tegur kepada perbankan dengan resmi," jelasnya dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," tegas Yulius.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

Ia menjelaskan responden laki-laki dominan di KUR kecil sebesar 55 persen dan KUR mikro 52 persen. Sedangkan debitur perempuan sebanyak 56 persen paling banyak meminjam di KUR super mikro.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan.

Menurutnya, modus plafon kriting merugikan debitur. Selain melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023, agunan yang dibebankan banyak yang melebihi nominal pinjaman.

"Aturannya yang tidak pakai agunan itu (KUR) mencapai Rp100 juta, tapi dipinjamkannya Rp101 juta-Rp110 juta. Jadi ini kan seperti main-main," tegasnya.

"KUR untuk plafon Rp100 juta-Rp500 juta dimintakan agunan melewati kewajaran. Jumlah akad (agunan) dengan yang diterima melebihi. Misalnya, katakanlah pinjamannya Rp102 juta, agunannya misalnya tanah yang lebih mahal atau harga mobil lebih mahal. Jadi, pinjaman dengan agunan lebih tinggi (agunan)," tambah Yulius.

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

Kadin Tegaskan Netral di Pilpres 2024 Meski Arsjad******

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan bahwa Kadin sebagai organisasi usaha berada pada posisinetralpada Pilpres 2024 meski sejumlah pentolannya menjadi tim sukses (timses) capres.

"Saya sebetulnya sudah pernah sampaikan mengenai hal ini. Posisi Kadin Indonesia netral," kata Yukki dalam konferensi pers Rapimnas Kadin 2023 di Swissotel PIK, Jakarta Utara, Kamis (7/12).

Penegasan itu untuk menanggapi keterlibatan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Lalu, Ketum Kadin periode 2015-2020 Rosan Roeslani, yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pemilihan presiden merupakan pesta demokrasi yang seharusnya bersifat pribadi untuk masing-masing orang. Yukki menekankan, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kadin tidak boleh dibawa masuk ke dalam konteks politik praktis.

"Jadi jelas ya, tidak membawa Kadin dalam politik praktis. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik kesejahteraan. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik ekonomi. Itu yang kita akan usung," tegas dia.

"Kita ingin tetap damai, kita ingin tetap ekonomi itu tumbuh, karena kita punya pekerjaan besar mencapai apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas 2045. Intinya di situ," lanjut Yukki.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Erick Kejar Kesepakatan Harga Saham Divestasi Vale Kelar 2 Bulan******

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap belum ada kesepakatan harga divestasi14 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

Erick menyebut head of agreement(HoA) terkait divestasi sudah diteken saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke San Francisco, AS, yakni di sela-sela KTT APEC 2023.

Kendati, belum ada kesepakatan soal harga sahamnya.

Jika urusan harga tersebut sudah selesai, kepemilikan saham holding BUMN tambang MIND ID di Vale akan naik menjadi 34 persen.

Erick menyebut perusahaan pelat merah itu bakal menjadi pemegang saham terbesar di Vale.

Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif belum mau membocorkan porsi 14 persen diambil dari kepemilikan siapa. Apakah Vale Canada Limited (VCL) atau Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM), ia hanya menegaskan porsinya 14 persen.

Arifin mengatakan porsi divestasi saham lebih banyak tergantung pihak mana yang rela.

"Kan sudah dikasih komisaris utama dan direktur utama, mau apalagi terus?" jelas Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/11) soal MIND ID yang bakal bisa memilih komut dan dirut Vale Indonesia.

"Nanti kan ini management board, keputusan utama tentu nanti dewan komisaris, itu dari MIND ID. Kan segala sesuatunya dalam kerja sama harus sepakat, fairness, kalau enggak jadi gak stabil kalau korporasi manajemennya gak solid. Bisa jatuh sahamnya kalau berantem mulu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Peternak Babi di China Terjerat Utang Berjemaah Imbas Ekonomi Lesu******

Peternak babi diChina terjerat utang berjemaah buntut ekonomi yang lesu. Pelemahan ekonomi Negeri Tirai Bambu membuat permintaan daging turun, pedagang pun rugi.

Dilansir dari Reuters, Senin (4/12), harga daging babi di Negeri Tirai Bambu rata-rata jauh di bawah biaya produksi. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade.

Lihat saja, dalam tiga bulan terakhir harga daging babi turun 15 persen menjadi 14,5 yuan atau sekitar Rp31.523 per kilogram (kg).

Kerugian yang lebih besar diperkirakan terjadi pada tahun depan. Hal ini pun membuat perusahaan peternakan tertekan dan menjual peternakan mereka.

Direktur Penjualan China di Genesus Inc Lyle Jones mengatakan peternak babi masih berharap pasar kembali bergeliat. Dengan begitu kondisi keuangan mereka bisa pulih.

"Semuanya tergantung pada seberapa besar kantong yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini," kata Jones.

Penurunan harga daging babi bertentangan dengan upaya pemerintah yang berupaya mengerek harga seiring puncak musim dingin yang meningkatkan konsumsi daging babi.

Hal ini malah membuat produsen besar terlilit utang. Tercatat 10 produsen teratas saja mencatat peningkatan utang bersih sebesar 13 persen pada akhir September 2023 lalu.

New Hope Liuhe, produsen daging babi terbesar ketiga di China menjual peternakannya tahun lalu demi membayar utang. Perusahaan mengatakan kepada investor bahwa mereka ingin menjual lebih banyak lagi.

Produsen besar Tech-Bank dan Fujian Aonong juga telah menjual saham ataupun anak perusahaan untuk mendapatkan uang tunai.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Tahun Ini Jadi Periode 'Kepunahan dan Kiamat' Startup******

Tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagistartup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startupmengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Pitchbook melaporkan pendanaan modal ventura untukstartupturun lebih dari setengahnya sejak tahun lalu di seluruh dunia. Lalu, angka penggalangan dana tahunan untuk 2023 sedang menuju level terendah sejak 2015.

Buruknya kondisi ini membuat beberapa orang menyebut tren ini sebagai momentum kepunahan startup. Padahal, dulunya perusahaan-perusahaan rintisan ini mudah menggalang uang. AdacWeWork, yang mengumpulkan dana US miliar, Convoy yang menghasilkan SU0 juta. Kini, keduanya mengajukan pailit.

"Sejumlah besar modal masih terperangkap di startuptahap akhir dan tahap pertumbuhan ventura yang ragu-ragu untuk bertaruh apakah kinerja keuangan mereka dapat bertahan dari pengawasan ketat publik," demikian temuan laporan PitchBook, dikutip CNN Business, Jumat (8/12).

Para investor yang dulu mengucurkan miliaran dolar AS untuk mendanai perusahaan-perusahaan rintisan tampak tidak senang dengan fenomena ini.

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Selama bertahun-tahun sebelumnya para pemodal ventura, angel investor hingga miliarder menggelontorkan uangnya ke perusahaan startupteknologi. Valuasi atau nilai perusahan pun melonjak sehingga bermunculam unicorn, sebutan bagi startup bernilai US miliar atau lebih.

Namun, kini dengan tingkat suku bunga tinggi, kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan krisis perbankan, ada kekurangan dana bagi startup baru. Mereka sulit mendapat dana segar.

Bagi investor, ada opsi lain untuk menginvestasikan uangnya. Mereka menaruh uang di instrumen investasi berisiko lebih kecil, tetapi memberikan imbal hasil lebih baik dibanding startup.

Meskipun pendanaan startupdan exit strategykemungkinan masih terbatas pada 2024, para analis mengatakan masih ada beberapa tanda menjanjikan di masa depan.

Manajer investasi Allve Allan Park menilai pendanaan AI dan bioteknologi masih relatif kuat. Lalu, penawaran saham perdana (IPO) perlahan-lahan meningkat kembali.

Meski begitu, ia memberikan catatan. Katanya, bagi manajer modal ventura dan investor, 2023 adalah tahun yang penuh tantangan.

"Dan belum tentu merupakan tahun yang baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]