jk slot 88

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Luhut Bongkar Praktik Culas Kementerian Lembaga Akali Produk Impor******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.

Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.

Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka. 

Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.

Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.

Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.

Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.

Darah kerajaan

Satgas UUCK Sosialisasikan Kemudahan Perizinan bagi UMKM Bandung******

Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.

Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.

"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.

"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.

Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.

Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.

"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.

Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.

Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.

Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.

Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.

Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.

"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.

Super ajaib serba bisa

Daftar Direksi dan Komisaris Baru BNI, Ada Orang Istana******

Menteri BUMNErick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Ada 'orang istana' hingga BUMN Jasa Raharja di susunan kepengurusan yang baru.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini (4/3), Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana ditunjuk sebagai komisaris.

Ia menggantikan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, yang diberhentikan dengan hormat.

Selain ada 'orang istana' jadi komisaris baru, RUPS juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebagai komisaris BNI.

Di jajaran direksi, Erick merombak banyak posisi. RUPS menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Ia digantikan oleh Putrama Wahju Setyawan, yang sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, Corina Leyla Karnalies diangkat menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Erick juga menunjuk Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Lihat Juga : Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

Lalu, Silvano Winston Rumantir diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Pengganti Silvano adalah Agung Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

Kemudian, Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal juga diberhentikan dengan hormat. Posisinya diisi Munadi Herlambang, yang sebelumnya menjabat Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

RUPS Tahunan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Ia digantikan I Made Sukajaya, yang sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

Daftar Komisaris BNI terbaru:

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pradjoto
Wakil Komisaris Utama Pahala Nugraha Mansury
Komisaris Independen Sigit Widyawan
Komisaris Askolani
Komisaris Independen Asmawi Syam
Komisaris Mohamad Yusuf Permana
Komisaris Independen Iman Sugema
Komisaris Independen Septian Hario Seto
Komisaris Independen Erwin Rijanto Slamet
Komisaris Fadlansyah Lubis
Komisaris Robertus Billitea

Daftar Direksi BNI terbaru:

Direktur Utama Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan
Direktur Digital & Integrated Transaction Banking Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur Enterprise & Commercial Banking I Made Sukajaya
Direktur Finance Novita Widya Anggraini
Direktur Risk Management David Pirzada
Direktur Institutional Banking Munadi Herlambang
Direktur Network & Services Ronny Venir
Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies
Direktur Human Capital & Compliance Mucharom
Direktur Technology & Operations Toto Prasetio
Direktur Wholesale & International Banking Agung Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Super Raja segala Raja

DKI tegaskan larangan pasang alat peraga kampanye di transportasi umum******

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023

Paman terkuat dalam sejarah

Sekjen Kemendagri Ungkap Banyak PNS Muda Nego******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

Erick Thohir Akan Pangkas BUMN Jadi Tinggal 30******

MenteriBUMN Erick Thohir akan memangkas jumlah BUMN menjadi tinggal 30 saja.

Ia menyatakan kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024-2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk memangkas BUMN menjadi 30 tersebut.

"Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang kan 41. Nah,ke depan 30-an," ucap Erick kepada wartawan di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta, Selasa (5/3).

Pada Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengurangi jumlah entitasnya dari 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN.

Erick menegaskan bahwa BUMN harus memiliki tiga pilar. Pertama, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pajak dan dividen.

Pilarkedua, BUMN harus memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ia mencontohkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali oleh pemerintah bekerja sama dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney merupakan salah satu upaya BUMN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan, dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.

Pilar ketiga BUMN, lanjut Erick, adalah BUMN harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, apalagi saat ini sebanyak 92 persen dari total kredit ultra mikro dan mikro di Indonesia disalurkan oleh BUMN.

[Gambas:Video CNN]