daftar situs judi slot online terpercaya

Kaisar Pedang Hunyuan

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Biaya Layanan Merchant di Tokopedia Naik Nyaris Dobel Mulai 2 Januari******

Tokopedia akan menaikkan biaya untuk layanan bagi penjual (merchant) e-commerceper kategori produk mulai 2 Januari 2023 mendatang.

Mengutip lamanseller.tokopedia.com, Selasa (13/12), biaya layanan naik mulai dari menjadi 1 persen untuk regular merchant dan mulai dari menjadi 1,8 persen untuk power merchant.

Adapun untuk layanan admin bebas ongkir naik menjadi 4 persen dan berlaku pada semua kategori.

Berikut daftar kenaikan biaya layanan Tokopedia yang berlaku mulai 2 Januari 2022:

Kategori grup 1

Untuk kategori grup 1 biaya layanan per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 4,5 persen. Sedangkan, untuk Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 3,8 persen.

Kategori grup 1 ini mencakup buku, dapur, elektronik, fashion anak & bayi, fashion muslim, fashion pria, fashion wanita, handphone & tablet, ibu & bayi, kamera, kecantikan, mainan & hobi, makanan & minuman, office & stationery, olahraga, otomotif, perawatan tubuh, perlengkapan pesta & craft, pertukangan, produk lainnya, rumah tangga, tour & travel, dan wedding.

Kategori grup 2

Untuk kategori grup 2, biaya layanan per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 3,8 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 3 persen.

Kategori Grup 2 meliputi dapur, elektronik, film & musik, gaming, ibu & bayi, kamera, kesehatan, komputer & laptop, mainan & hobi, makanan & minuman, office & stationery, otomotif, perawatan hewan, perlengkapan pesta & craft, dan pertukangan.

Kategori grup 3

Biaya layanan kategori grup 3 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 3,1 persen. Sementara, Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 2,6 persen.

Kategori Grup 3 meliputi dapur, elektronik, fashion anak & bayi, fashion wanita, gaming, handphone & tablet, ibu & bayi, kamera, kecantikan, komputer & laptop, logam mulia, makanan & minuman, olahraga, otomotif, pertukangan, dan properti.

Kategori grup 4

Biaya layanan kategori grup 4 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 1,8 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 1,6 persen. Adapun kategori grup 4 meliputi handphone dan tablet.

Kategori grup 5

Biaya layanan kategori grup 5 per produk terjual untuk jenis Power Merchant PRO & Power Merchant naik menjadi 2 persen dan Regular Merchant (setelah transaksi ke-100) naik menjadi 1 persen. Kategori Grup 5 meliputi otomotif.

Kenaikan biaya layanan ini pun diprotes oleh sejumlah pedagang. Hal tersebut terlihat dari keriuhan di jagat Twitter.

Warganet dengan nama akun @him_brin misalnya. Ia mengaku sedih dengan kenaikan biaya layanan ini. Padahal, pembeli kebanyakan sudah tidak bisa menggunakan kupon bebas ongkir dan cashback bersamaan.

[Gambas:Twitter]

"Sedih biaya yang dibebankan ke admin, baik biaya layanan dan bebas ongkir Tokopedia naik hampir dua kali lipat lagi. Padahal, sebelumnya sudah naik dua kali lipat juga. Padahal customer juga mostly sudah gak bisa pakai kupon bebas ongkir dan cashback bersamaan," tulisnya.

Sementara itu, warganet dengan nama akun @obebyoo menyebut kenaikan biaya layanan itu merugikan penjual dan pembeli.

"Parah ya Tokopedia sekarang, sudah gak bisa doublepromo, Januari nanti juga biaya layanan gratis ongkir dinaikkan (menjadi) 4 persen. Selain merugikan pembeli, juga merugikan penjual," tulisnya.

[Gambas:Video CNN]

Dua dunia dihubungkan oleh W

Induk Jeep dan Chrysler Akan Tutup Pabrik di AS dan PHK 1.350 Karyawan******

Stellantis, perusahaan manufaktur otomotif multinasional induk Jeepdan Chrysler, akan menutup pabriknya yang berada di Illinois, Amerika Serikat (AS). Penutupan pabrik diperkirakan bisa mem-PHK1.350 pekerjanya.

Mengutip CNN Business, Senin (12/12), perusahaan asal Eropa itu menyebut penutupan pabrik akan dilakukan pada Februari 2023 mendatang.

Adapun penutupan pabrik dilakukan karena perusahaan tidak mampu menyeimbangkan pemasukan dengan biaya produksi kendaraan listrik (EV) yang mulai meningkat.

Perusahaan juga mengatakan PHK diperkirakan melebihi enam bulan. Perusahaan induk Chrysler, Dodge, dan Jeep, itu berjanji akan melakukan segala upaya untuk menempatkan kembali karyawan yang diberhentikan pada posisi terbuka dan sedang mencari peluang lain untuk membuka kembali pabrik di Illinois.

Meski demikian, pabrik di Illinois akan tetap memproduksi Jeep Cherokee dan kendaraan sampai pabrik tutup. Namun, perusahaan tidak berkomentar tentang masa depan merek dan model itu.

"Ini adalah kendaraan penting dalam barisan, dan kami tetap berkomitmen secara jangka panjang untuk segmen SUV menengah ini," kata Juru Bicara Stellantis Jodi Tinson.

Rencana penutupan pabrik di Illinois ini menambah daftar melemahnya kinerja perusahaan. Pada Oktober lalu, Stellantis mengatakan usaha patungannya yang memproduksi kendaraan Jeep di China sedang mengajukan kebangkrutan

Di sisi lain, Stellantis membuat komitmen US,5 miliar untuk kendaraan listrik pada akhir 2025 untuk memperluas portofolionya pada Juli lalu.

Perusahaan juga merencanakan 70 persen dari penjualannya di Eropa dan 40 persen dari penjualannya di AS akan diubah menjadi penjualan kendaraan listrik atau hibrida plug-in dalam waktu empat tahun.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Bahlil Soal RI kalah di WTO: Sampai Lubang Jarum Pun Kami Hadapi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Menurutnya, Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Sebab itu,  hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun. Padahal Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan UE mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di UE, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

JD.ID PHK 200 Karyawan******

Layanan belanja daring atau e-commerce JD.IDmengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/12).

"JD.ID juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada 200-an (30 persen) karyawan yang terdampak dengan tetap memberikan manfaat asuransi serta memberikan dukungan berupa talent promoting, serta hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," katanya.

Langkah PHK ini bukan lah yang pertama di ambil oleh JD.ID pada tahun ini. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

Director of General Management JD.ID Jenie Simon menyebut perusahaan saat itu tengah fokus pada pengoptimalan struktur ketenagakerjaan.

"Perusahaan juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi, yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Diprotes Buruh, Khofifah Sebut UMK 2023 Pakai Rasa Keadilan******

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan penetapan Upah Minimum 38 Kabupaten/Kota (UMK) 2023 yang tertuang dalam Surat Nomor 188/889/KPTS/013/2022, telah memperhatikan prinsip keadilan dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Serikat buruh dan pekerja sebelumnya mengaku kecewa dengan keputusan Khofifah karena tak menaikkan UMK 2023 sebanyak 13 persen, seperti tuntutan mereka.

"Keputusan dalam hal kenaikan besaran UMK 2023 ini diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian Jatim, mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, serta menjaga keberlangsungan investasi dan produktifitas serta kondusivitas ketenagakerjaan di Jatim," kata Khofifah, Jumat (9/12).

Selain itu, juga berdasarkan perhitungan formula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Kemudian, UMK juga mengacu Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Tidak sampai di situ, Khofifah mengatakan penetapan UMK 38 kabupaten/kota ini juga menjadi sebuah penyeimbang kondusivitas usaha Jatim.

"Untuk menjaga kondusivitas usaha dan menjamin keberlangsungan investasi di daerah serta peningkatan kesejahteraan pekerja," ucapnya.

Dengan telah ditetapkannya UMK 2023 Jatim, Khofifah meminta semua pihak menjaga suasana yang kondusif dan produktif terutama bagi seluruh stakeholder di Jatim.

"Dengan demikian diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama, harapnya.

Mantan Menteri Sosial RI meminta perusahaan atau industri, untuk segera menyesuaikan penetapan gaji pada karyawannya per tanggal 1 Januari 2023.

"Jangan sampai ada yang tidak menyesuaikan gaji karyawan dengan UMK ini. Utamanya untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun," ucapnya.

Pengawasan skema pembayaran upah karyawan akan diperhatikan secara ketat. Dengan harapan semua pekerja mendapat gaji sesuai penetapan UMK.

"Kami harap perusahaan bisa mematuhi penetapan UMK. Dan jika ada yang tidak memenuhi akan ada mekanisme sanksi sesuai dengan perundang-undangan," ucapnya.

Sebelumnya, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2023 menuai protes dari serikat buruh dan pekerja. Mereka mempersiapkan aksi massal, mogok kerja hingga gugatan hukum.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim Jazuli menyebut, pasalnya ada sembilan daerah di Ring 1 dan 2 yang kenaikannya justru di bawah rekomendasi dari wali kota dan bupatinya.

"Karena itu kami menolak kebijakan upah murah Gubernur Khofifah, mendesak untuk segera merevisi keputusan UMK 2023 dan menetapkan ulang sebesar 10 - 13 persen," kata Jazuli.

Jazuli juga mengajak kaum buruh agar segera merapatkan barisan untuk mempersiapkan perlawanan besar-besaran, dengan mengorganisir seluruh buruh khususnya di Ring 1 untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mogok kerja massal.

"Selain itu kami juga akan mempersiapkan gugatan hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]