voucher vidio com gratis

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

Daftar 4 Perusahaan Diseret Sri Mulyani ke Kejagung Usai Tilep Rp2,5 T******

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan korupsipembiayaan ekspor.

Ia menyebut terdapat empat perusahaan yang dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor senilai Rp2,5 triliun.

Burhanuddin menjelaskan dugaan korupsi itu berawal dari temuan kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan selaku debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2,504 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3).

Diketahui, empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.

Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh ihwal modus dugaan korupsi yang dilakukan keempat perusahaan tersebut.

Burhanuddin menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak 2019.

"Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," ujar dia dalam konferensi pers.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kasus dugaan korupsi itu akan langsung ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dia menuturkan status kasus tersebut akan segera ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya," ucap Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Kepala OIKN Curhat ke DPR Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp21,7 Miliar******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.

"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.

Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.

Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.

Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.

Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.

Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.

"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.

Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.

Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.

Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.

Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Pedang Cerah

Arsjad Rasjid Kembali Pimpin Kadin Lepas Jadi Ketua TPN Ganjar******

Arsjad Rasjid memutuskan kembali bertugas di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia setelah sempat cuti lantaran menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Berdasarkan keterangan resmi Kadin, jabatan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum periode 2021-2026 kembali aktif mulai 21 Maret 2024.

Selepas kandas membawa calon pasangan urut 3 Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024, Arsjad bertekad fokus terhadap pengukuhan dan capaian program kerja Kadin sesuai dengan undang-undang berlaku.

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2023, Kadin Indonesia telah menyusun 147 program kerja 2024.

Nantinya, program kerja Arsjad akan bertumpu pada Tulang Punggung Kesehatan Nasional, Penguatan Ekonomi Nasional dan Daerah, Kewirausahaan dan Kompetensi, serta Penguatan Organisasi dan Regulasi Internal.

Keempat fondasi tersebut dibuat untuk mendukung target Indonesia Emas 2045.

"Sesuai amanat UU No. 1 tahun 1987 dan Keppres No. 18 Tahun 2022, Kadin berfokus untuk memberikan manfaat bagi para anggotanya. Saya juga mengapresiasi para Pengurus Harian, Ketua Umum Kadin Daerah se-Indonesia, serta anggota perusahaan dan asosiasi dunia usaha yang terus memberikan kepercayaan bagi saya untuk memimpin Kadin. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai landasan masa depan Indonesia, menjadikan Indonesia yang tangguh, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan," kata Arsjad dalam pernyataan tertulisnya.

Pulangnya Arsjad ke Kadin menjadi kabar bahagia bagi Sang Pelaksana Tugas Harian Ketum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki secara resmi kembali menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia.

"Saya secara resmi mengembalikan tongkat kepemimpinan kepada bapak Arsjad Rasjid. Dengan dedikasi dan visi yang telah terbukti, beliau siap membawa Kadin Indonesia dalam menghadirkan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Yukki.

[Gambas:Video CNN]

api bintang

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Orang-orang menghormati

Menhub Ancam Sanksi Maskapai Nakal Naikkan Harga Tiket Mudik Lebaran******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mewanti-wanti ancaman sanksi untuk para maskapainakal yang menaikkan harga tiket pesawat saat mudiklebaran 2024.

Budi mengingatkan kepada para operator untuk tidak melewati tarif batas atas (TBA). Ia menegaskan tak segan memberi sanksi kepada maskapai yang melanggar aturan tarif tersebut.

"Komitmen dari para operator (tentang harga tiket pesawat) harus kita pegang, itu sebagai suatu bagian pelayanan kita kepada masyarakat," tegas Budi dalam keterangan resmi, Jumat (29/3).

Budi lantas mengutip data PT Angkasa Pura Indonesia, di mana rata-rata jumlah penumpang pada masa angkutan lebaran 2024 naik 9 persen. Penumpang pada periode 3 April 2024 hingga 18 April 2024 ini naik pesat jika dibandingkan rerata penumpang di hari biasa.

"Dengan data itu kami selaku regulator sudah membahas dengan teman-teman operator, mengimbau masyarakat untuk menggunakan penerbangan lebih awal, yakni di H-10 sampai H-5 (lebaran). Di situ nanti bisa dapat diskon dan sebagainya," sarannya.

"Kami memberikan kesempatan kepada operator untuk menambah ekstra flight disertai dengan peningkatan dari sisi pelayanan di bandara. Termasuk di wilayah Indonesia Timur, kami minta operator bisa menjangkau bandara-bandara kecil," tandas Budi.

Warganet ramai-ramai mengeluh terkait lonjakan harga tiket pesawat. Para netizen, termasuk para pemudik, bahkan membandingkan harga tiket pesawat domestik yang lebih mahal dengan sejumlah penerbangan ke luar negeri.

Meski begitu, Kemenhub mengklaim terus memonitor lonjakan harga tiket pesawat ini.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mencatat tren kenaikan harga tiket sudah di ujung TBA yang dipatok pemerintah. Ia menegaskan umumnya rute-rute 'gemuk' alias padat penumpang yang menawarkan tarif selangit.

"Yang memang kelihatan jadi drastis (kenaikan harga tiket pesawat) itu karena memang kita habis low season. Januari (2024) itu kan semua ngasih harganya murah banget ya, terus begitu masuk high season demand (permintaan) naik. Otomatis ini kan mekanismenya maskapai menaikkan harga sampai batas atas," tutur Adita usai diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sudah ada (tren kenaikan), tapi yang saya juga sampaikan itu kita belum mengidentifikasi adanya pelanggaran. Tapi kalau menaruh (harga) di paling atas, ada, sudah ada," tegasnya.