gacor 368 slot

slot maxwin 2022 213Jutaan kata 990201Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor 368 slot》

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kemenko Marves sebut harga tiket pesawat di tiga DPSP turun******

Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu.

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan terjadi penurunan harga tiket pesawat, setelah pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat di tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Odo menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP, yaitu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit (Danau Toba), Bandara Internasional Lombok (Mandalika), dan Bandara Komodo Labuan Bajo (Labuan Bajo). "Jadi itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," kata Odo, di sela kegiatan F1 Powerboat Danau Toba 2024, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu. Ia membeberkan, kebijakan itu sudah disepakati dengan maskapai yang mengoperasikan pesawatnya di tiga bandara yang ada di DPSP tersebut, sehingga sejak beberapa hari lalu harga sudah menurun dibandingkan sebelumnya. "Harga tiket itu 'kan dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu harga avtur dan suku cadang, jadi itu semua sudah dibicarakan dengan maskapai. Sementara di tiga DPSP itu dulu, nanti kami lihat lagi selanjutnya," ujar dia pula. Lebih lanjut, dia menjelaskan, kebijakan itu diambil guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga perputaran ekonomi di tiga destinasi itu bisa lebih banyak. Odo mengatakan, kebijakan itu tidak hanya dalam momen pelaksanaan ajang internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang berlangsung pada 2-3 Maret, tetapi untuk seterusnya guna menggenjot geliat industri pariwisata. Dengan kebijakan itu, kata Odo lagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah di kawasan destinasi wisata tersebut bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk membuat agenda eventyang banyak. Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu. Pemerintah menetapkan lima DPSP di Indonesia, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Pada Sabtu (2/3) dan Minggu ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.
Baca juga: BPS sebut harga tiket pesawat jadi pemicu deflasi Jakarta pada Januari
Baca juga: Avtur dinilai bukan penyebab harga tiket pesawat menjadi mahal

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Label：prediksi totomacau、slot raja slot、mutubet88

Terkait：situs gacor slot online、jam gacor sweet bonanza candyland、tafsir mimpi menangkap ikan mas togel、sgp 138 slot、sydney kamis forum angka jitu、slot banyak jp、link slot terpercaya、erek erek belut、royalbola、erek erek 4 angka bergambar

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：zeus88（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

dewagold slot

joker123 airbet88

pinjaman duit tanpa jaminan

kingplay77 website

pintar bola slot

dewa poker 88

super dana legal atau ilegal

pinjol yg dilindungi ojk

trik gacor mahjong

kampusBacaan TerkaitMore+

Pelancong Tanpa Batas

cewekslot88 rtp

SAR Semarang evakuasi warga AS penumpang kapal pesiar yang kena stroke******

Saat kapal sudah berlayar sekitar 64 km dari Pelabuhan Semarang, ada laporan tentang penumpang yang membutuhkan evakuasi

Semarang (ANTARA) - Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang warganegara Amerika Serikat (AS), penumpang kapal pesiar Viking Cruise yang mengalami serangan stroke saat berada di perairan Laut Jawa, di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono dalam siaran pers di Semarang, Minggu, mengatakan Viking Cruise sempat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

Menurut dia, Viking Cruise kemudian kembali berlayar dari Pelabuhan Semarang menuju Ho Chi Minh, Vietnam, pada Sabtu (2/3) malam.

"Saat kapal sudah berlayar sekitar 64 km dari Pelabuhan Semarang, ada laporan tentang penumpang yang membutuhkan evakuasi," katanya.

Baca juga: Tim SAR evakuasi jenazah korban bunuh diri di dalam sumur di Jepara

Kantor SAR Semarang, lanjut dia, mengirimkan tim dengan menggunakan KN Sadewa untuk melakukan evakuasi di tengah laut

"Viking Cruise sempat belayar kembali ke Semarang, kemudian dijemput oleh KN Sadewa untuk evakuasi," tambahnya.

Penumpang bernama Caldwell Besair Pearl kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Emas untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

Petugas kemudian membawa penumpang berusia 70 tahun tersebut ke rumah sakit di Kota Semarang setelah dievakuasi melalui pelabuhan pada Minggu dini hari.

Baca juga: Tim SAR evakuasi remaja tewas hanyut di sungai di Semarang
Baca juga: Anggota SAR di lima daerah peroleh pelatihan pertolongan air

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuang Fentian

asiabet118

Pemprov Jabar salurkan bantuan ke korban pergerakan tanah di Bandung******

Bandung (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan bantuan logistik senilai Rp186.632.750 telah disalurkan untuk warga korban terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Jabar Enok Komariah menyampaikan bantuan yang disalurkan langsung oleh Plt Kepala Dinsos Jabar Andrie Kustria Wardhana pada hari Sabtu (2/3) itu bersumber dari APBD Provinsi Jabar dan APBN.

"Bantuan ini ada yang bersumber dari APBD Jabar senilai Rp42.644.000 dan dari APBN senilai Rp101.735.000," kata Enok dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat

Enok merinci bantuan logistik dari APBD yang disalurkan berupa bahan makanan, seperti mi instan, air mineral, sarden, kornet, liwet instan, abon, dan lainnya.

"Sedangkan bantuan dari APBN yang disalurkan berupa bahan makanan, sandang, kasur, perlengkapan anak/bayi, peralatan keluarga, alat dapur, tenda gulung, serta 500 kg beras," ujarnya.

Terhitung, kata dia, sebanyak 47 Kelapa Keluarga (KK) dari 160 jiwa mengungsi ke Islamic Center pasca-pergerakan tanah di Desa Cibedug yang terjadi pada 18 dan 29 Februari 2024.

Baca juga: Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB

Bencana ini menyebabkan tanah amblas lima meter dan beberapa bangunan rusak. Tercatat ada tiga rumah rusak berat, delapan rumah rusak ringan, 36 rumah terancam, dan satu sekolah dasar rusak berat.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos abupaten Bandung Barat Rizal Carda Wir mengharapkan bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat terdampak.

Baca juga: Pemkab Bekasi minta bantuan PVMBG kaji pergerakan tanah Bojongmangu

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dokter ajaib pengemis

happybet

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

rajajp88

Pemprov Jabar salurkan bantuan ke korban pergerakan tanah di Bandung******

Pedang melawan langit

gatot kaca gacor jam berapa

Indonesia mengincar turis dari Portugal******

Dampaknya terjadi setelah pameran pada akhirnya meningkatkan kembali kunjungan turis Portugal ke Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengincar turis dari Portugal dengan mengikuti pameran pariwisata terbesar di negara tersebut Bolsa de Turismo de Lisboa Travel Marketyang berlangsung di Lisabon, 28 Februari-3 Maret 2024.

"Setelah tiga hari pertama pembukaan Bolsa de Turismo de Lisboa Travel Marketdikhususkan untuk profesional dan B2B (pertemuan antarpengusaha), mulai Sabtu (2/3) pameran dibuka untuk masyarakat umum yang tinggal di Lisabon dan sekitarnya," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Iwantono mengatakan stan Indonesia mendapat sambutan yang baik dari pengunjung. "Pantauan langsung di stan Indonesia di Hall 4, Booth 11 di Feira Internacional de Lisboa mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat," kata Iwantono yang turut menghadiri pameran tersebut.

Stan Indonesia, kata Iwantono, diisi oleh perwakilan KBRI Lisabon, PHRI DKI Jakarta, perwakilan hotel dari Bali, dan peluang investasi yang ada di Banyuwangi.

Stan Indonesia juga dimeriahkan oleh tari gajak-gijik yang dipersembahkan oleh KBRI Lisabon. Turut hadir Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Portugal Rudy Alfonso. Pertunjukan seni ini menjadi atraksi menarik bagi pengunjung.

Sebelum pandemi, berdasar data dari KBRI, pada 2018 ajang promosi pariwisata ini diikuti 1.000 peserta, 400 praktisi, dan dihadiri sekitar 77.000 pengunjung. Sementara pada tahun 2022, total jumlah pengunjung mencapai 45.369 orang.

KBRI di Portugal mencatat, sebelum pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan Portugis ke Indonesia cukup tinggi, khususnya periode 2017-2019, dengan rata-rata 35.154 wisatawan per tahun. Berdasarkan data BPS, puncak jumlah wisatawan Portugis yang berkunjung ke Indonesia tercatat pada tahun 2018 mencapai 36.804 pengunjung.

Namun, pada tahun 2020, jumlah turis Portugis ke Indonesia hanya 6.245 orang akibat pandemi COVID-19. Pada 2022, jumlah turis mulai kembali meningkat setelah pandemi mulai berakhir.

Iwantono tidak menyebutkan target transaksi di pameran tersebut, namun diharapkan dampaknya juga terjadi setelah pameran yang pada akhirnya meningkatkan kembali kunjungan turis Portugal ke Indonesia.

Iwantono mengatakan, secara khusus PHRI DKI mengenalkan 300 anggota-anggota lainnya. PHRI DKI Jakarta berharap melalui partisipasi langsung seperti ini, organisasi dapat berperan aktif dalam menghubungkan para anggota dengan masyarakat internasional maupun agen perjalanan internasional sehingga pangsa pasar terus berkembang dan tidak hanya menunggu tamu datang.

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan diikuti oleh berbagai negara, seperti Brasil, Italia, Taiwan, Kuba, Venezuela, Jepang, Yordania, Gambia, Guatemala, Tunisia, Mozambik, Guine-Bissau, Czechia, Albania, Peru, Angola, Uruguay, Maroko, Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan tuan rumah Portugal.
Baca juga: Indonesia jaring turis Portugal
Baca juga: Portugal cabut larangan perjalanan COVID-19 pada turis dari Brazil

Kiamat Pembunuh

trik slot biar menang

Legislator dukung DKI bangun rumah pompa Kali Sunter guna atasi banjir******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah pompa di Kali Sunter untuk mengatasi banjir di Jakarta.

“Pembangunan rumah pompa bilamana diperlukan dan diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBDP), tidak akan dan tidak pernah dipersulit dalam pembahasannya di DPRD,” kata Justin kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Justin mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengajukan anggaran pembangunan rumah pompa di Kali Sunter selama kebijakan itu berpihak pada kepentingan rakyat.

Baca juga: Periset BRIN sebut drainase Jakarta tak sanggup tampung hujan ekstrem

Kendati demikian, Justin mengingatkan bahwa penanggulangan banjir di Jakarta solusinya tidak hanya satu, lantaran banyak hal yang harus dilaksanakan bersama.

“Penambahan rumah pompa harus diikuti dengan penertiban tata ruang, pengembangan dan revitalisasi jaringan mikro (jaringan tampung-alir air) sehingga pengaliran air ke sungai-sungai besar utama dapat berjalan dengan lancar,” katanya.

Selain itu, Justin juga mendorong untuk membangun terowongan bawah tanah (underground tunnel) sebagai penunjang pengaliran air di DKI Jakarta.

Dengan alasan bahwa banjir DKI Jakarta tidak hanya dapat terjadi karena hujan lokal semata, tapi juga kiriman kawasan hulu, yakni dari Bogor dan Depok yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: BMKG: DKI Jakarta berpotensi terdampak hujan ekstrem sepekan ke depan

Terlebih, dengan anggaran triliunan rupiah yang tersimpan dalam APBD, pemerintah daerah harus mampu mengurangi titik genangan dan banjir setiap tahunnya.

"Para pemilik kendaraan telah ‘dinikmati’ pajaknya oleh pemprov dan sebagai imbal balik yang berkeadilan maka pemprov sepatutnya terus-menerus mengurangi titik genangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berencana membangun pompa air di Kali Sunter pada 2025 mengingat beban Kali Ancol sudah cukup tinggi untuk menahan hujan deras yang mengguyur Jakarta.

“Nanti 2025 akan dibikin program untuk pompa di Kali Sunter untuk mengurangi beban (rumah pompa) di Ancol yang nanti dianggarkan di 2025, hasil evaluasi kira-kira itu,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat meninjau rumah pompa Ancol di Jakarta Utara.
Baca juga: Peneliti BRIN bilang Jakarta bisa jadi kota tangguh

《gacor 368 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cari situs slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gacor 368 slot》bab terbaru。