pengluaran

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Peternak Babi di China Terjerat Utang Berjemaah Imbas Ekonomi Lesu******

Peternak babi diChina terjerat utang berjemaah buntut ekonomi yang lesu. Pelemahan ekonomi Negeri Tirai Bambu membuat permintaan daging turun, pedagang pun rugi.

Dilansir dari Reuters, Senin (4/12), harga daging babi di Negeri Tirai Bambu rata-rata jauh di bawah biaya produksi. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade.

Lihat saja, dalam tiga bulan terakhir harga daging babi turun 15 persen menjadi 14,5 yuan atau sekitar Rp31.523 per kilogram (kg).

Kerugian yang lebih besar diperkirakan terjadi pada tahun depan. Hal ini pun membuat perusahaan peternakan tertekan dan menjual peternakan mereka.

Direktur Penjualan China di Genesus Inc Lyle Jones mengatakan peternak babi masih berharap pasar kembali bergeliat. Dengan begitu kondisi keuangan mereka bisa pulih.

"Semuanya tergantung pada seberapa besar kantong yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini," kata Jones.

Penurunan harga daging babi bertentangan dengan upaya pemerintah yang berupaya mengerek harga seiring puncak musim dingin yang meningkatkan konsumsi daging babi.

Hal ini malah membuat produsen besar terlilit utang. Tercatat 10 produsen teratas saja mencatat peningkatan utang bersih sebesar 13 persen pada akhir September 2023 lalu.

New Hope Liuhe, produsen daging babi terbesar ketiga di China menjual peternakannya tahun lalu demi membayar utang. Perusahaan mengatakan kepada investor bahwa mereka ingin menjual lebih banyak lagi.

Produsen besar Tech-Bank dan Fujian Aonong juga telah menjual saham ataupun anak perusahaan untuk mendapatkan uang tunai.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Melihat Konsorsium Bentukan Gibran yang Diklaim Perbaiki SMK di Solo******

Calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengatakan telah membentuk konsorsium untuk mengawal perbaikan fasilitas SMK di daerah yang ia pimpin tersebut.

Konsorsium tersebut, katanya, dibentuk dengan menggandeng beberapa perusahaan besar dengan harapan SMK di Solo nantinya bisa sejalan dengan perkembangan dunia industri.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pondok Pesantren Assshiddiqiyah, Tangerang, Senin (4/12). Saat itu, salah satu santriwati mengeluhkan teknologi yang tersedia di pondok pesantren tidak sesuai dengan perkembangan di dunia kerja.

"Mohon maaf komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak ter-update. Ini kita update semuanya," imbuhnya.

Dalam kesempatan lain, Ganjar menanggapi sentilan putra sulung Jokowi tersebut. Menurutnya, sarana dan prasarana yang dianggap jadul di SMK di Jawa Tengah itu terbukti bisa menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

"Jadul aja bisa menghasilkan tenaga kerja siap pakai ya, apalagi modern," kata Ganjar usai mengunjungi Pasar Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12).

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya dan Gibran sebenarnya telah membentuk konsorsium perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan sarana prasarana di SMK.

Lantas seperti apa konsorsium yang diklaim dibentuk Gibran untuk memperbaiki kualitas SMK di Solo?

Mengutip situs resmi Pemkot Surakarta, Gibran sempat menghadiri audiensi Konsorsium Dunia Usaha, Industri dan Dunia Kerja (Dudika) pada 2021 lalu. Saat itu, ia mengapresiasi berdirinya ruang laboratorium multimedia, yang merupakan bantuan bakti sosial dari perusahaan Sinarmas dan Astra.

"Bapak, Ibu, saya berterima kasih atas bantuannya, ini sudah jadi yang di SMK 2, SMK 5, SMK 6. Ini butuh uluran tangan, kerja sama dan sentuhan dari industri, terima kasih atas bantuannya untuk pendidikan di Kota Solo" ujarnya.

Gibran berharap perbaikan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan skill sumber daya manusia (SDM). Ia ingin lebih banyak lagi SMK yang terbantu dengan adanya konsorsium itu.

"Harapannya SMK-SMK lain disentuh juga. Kami tidak ingin SMK jadi pabrik pencetak pengangguran. Selesai sekolah bisa langsung bekerja, tidak perlu di training lagi, selesai sekolah bisa langsung jadi wirausahawan" katanya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo juga sempat meresmikan program revitalisasi SMK hasil komitmen Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI (Konsorsium Pengusaha RI) pada Maret 2023 lalu.

Konsorsium Pengusaha RI itu terdiri atas 10 perusahaan yaitu Indofood, Sinar Mas, Yayasan Bakti Barito, iForte, Wings, Agung Sedayu, Triputra, Garudafood, Ciliandra, dan Astra. Konsorsium didirikan sejak 2021.

Hingga awal 2023, Konsorsium Pengusaha RI telah merevitalisasi 10 SMK di Jawa Tengah yaitu SMKN 2, 4, 5, 6, 8 Surakarta, SMK Mandala Bhakti Surakarta, SMKN 2 Sukoharjo, SMKN 3 Semarang, SMKN 2 Kendal, dan SMK Tunas Harapan Pati.

Kemudian enam SMK baru yang akan direvitalisasi di antaranya SMKN 1 Warungasem, SMKN Jateng Purbalingga dan SMK Theresiana Semarang, dan tiga SMK lain sedang dalam proses seleksi.

Sehingga pada akhir 2023 akan ada 16 SMK yang direvitalisasi dengan total biaya Rp58 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Sistem pelatihan super

Kampanye di Jakut, Gibran Janjikan Sertifikasi Profesi untuk Nelayan******

Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka berjanji mendorong sertifikasi profesi untuk nelayan.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara deklarasi buruh pelabuhan mendukung Prabowo-Gibran di Dusun Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (9/12). Menurut Gibran, sertifikasi profesi penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Tadi saya bilang masalah sertifikasi. Akan kami dorong, beri atensi khusus, kalau sudah kami dorong otomatis kesejahteraan terjamin," ucapnya.

"Gak usah nunggu Pemilu soalnya sudah urgent," kata dia.

Tak hanya itu, Gibran juga menanyakan kepada warga apakah ada anak yang stunting. Ia berjanji jika ada anak yang stunting pihaknya akan memberikan perhatian khusus.

"Ada berapa KK (kartu keluarga di Dusun Cilincing)? Empat ribu-an, OK setelah saya pulang ada yang membantu, ucap Gibran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ada tiga pasangan calon yang bakal berlaga dalam Pilpres 2024. Mereka yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Makam Peri

Israel Klaim Tak Ada Praktik Aneh Investor Jelang Serangan Hamas******

Otoritas Sekuritas Israel(ISA) mengklaim bahwa mereka tidak mendeteksi adanya aktivitas perdaganganyang mencurigakan di pasar modal Israel pada hari-hari menjelang serangan Hamas 7 Oktober.

Pernyataan itu sekaligus membantah beberapa temuan dalam sebuah makalah penelitian yang dirilis pada Senin (4/12). Makalah itu menduga ada lonjakan yang tidak biasa pada transaksi perdagangan sekuritas Israel sesaat sebelum serangan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh para profesor di New York University dan Columbia University itu tak secara eksklusif berfokus pada perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv. Sebaliknya, penelitian tersebut sangat bergantung pada aktivitas short sellingpada dana yang terdaftar di New York, yang tidak ditinjau oleh ISA.

Mereka menyebut diperlukan investigasi lebih lanjut pada periode sebelum serangan terjadi.

ISA juga mengatakan pemeriksaan proaktif yang dilakukan sesaat setelah 7 Oktober juga tidak menghasilkan temuan apa pun yang menunjukkan adanya aktivitas perdagangan yang mencurigakan.

ISA menambahkan mereka telah memeriksa ulang perdagangan beberapa pekan lalu usai mengetahui adanya penelitian yang akan datang. ISA mengatakan bahwa pemeriksaan ulang tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran mengenai aktivitas mencurigakan di bursa saham di Israel selama masa-masa tersebut.

Faktanya, ISA mengklaim mereka menemukan bahwa rata-rata saldo pendek untuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Tel Aviv menurun selama periode sebelum 7 Oktober. Padahal, penelitian dari NYU dan Columbia itu menemukan bahwa transaksi perdagangan sekuritas Israel di Tel Aviv meningkat secara dramatis.

Penelitian baru itu sebenarnya belum ditinjau oleh rekan peneliti lainnya dan sangat bergantung pada short sellingdi dana populer yang terkait dengan perusahaan-perusahaan Israel. Dana tersebut, yakni MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), diperdagangkan di Bursa Efek New York, bukan di Tel Aviv.

Melalui pernyataannya, ISA menyebut mereka mengawasi perdagangan di Israel. Temuan-temuannya mengenai perdagangan yang mencurigakan hanya mencerminkan aktivitas perdagangan saham di Israel.

Sebuah penelitian yang belum ditinjau ulang menemukan bahwa pada masa-masa sebelum serangan 7 Oktober, transaksi perdagangan terhadap nilai MSCI ETF jauh melebihi aktivitas short sellingyang terjadi selama pandemi covid, perang Israel-Gaza pada 2014, bahkan krisis keuangan pada 2008.

"Temuan kami menunjukkan bahwa para pedagang yang mengetahui tentang serangan yang akan datang mengambil untung dari peristiwa-peristiwa tragis ini," tulis para penulis.

Yaniv Pagot, kepala perdagangan di Bursa Efek Tel Aviv, mengatakan dalam pernyataan bahwa penelitian tersebut mengungkapkan ketidaktahuan tentang pasar lokal karena para peneliti salah menghitung estimasi keuntungan dari penjualan pendek satu perusahaan Israel tertentu.

Para profesor sebelumnya memperkirakan bahwa taruhan terhadap Bank Leumi pada masa-masa sebelum serangan 7 Oktober akan menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Sebuah versi koreksi dari penelitian tersebut memperbaiki kesalahan itu dan memperkirakan keuntungan dari perdagangan tersebut mencapai jutaan dolar.

Para ahli pun kemudian mendesak ISA untuk menyelidiki masalah ini, termasuk dengan melihat data pasar non-publik yang tidak dapat diakses oleh para peneliti.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Bos PII Tunggu Mandat Sri Mulyani Jamin Proyek Kereta Cepat Whoosh******

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.

Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.

"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.

"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.

"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.

Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.

Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.

Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

[Gambas:Video CNN]