cara menghindar dari pinjol

kemabukan

KompasTV Soal Digugat Video Kereta Cepat: Ancaman Pers Gaya Baru******

Redaksi KompasTV dan Kompas.com digugat seorang YouTuberkarena mengunggah di akun YouTube masing-masing berita tentang utang Kereta CepatIndonesia China (KCIC) yang membengkak Rp8,5 triliun.

Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi mengatakan youtuber tersebut meminta Kompas membayar Rp1,3 miliar.

"Pihak YouTuber melalui pengacaranya meminta kami membayar uang senilai Rp200 juta per video yang jika ditotal sekitar Rp1,3 miliar dan itu diketahui pihak PT KCIC. Menurut PT KCIC, youtuber yang menggugat kami adalah salah satu dari 25 content creator binaan PT KCIC, " ujar Rosi dalam keterangannya, Kamis (11/5).

Rosi menambahkan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah dilakukan sejak April lalu, termasuk dengan berkomunikasi dengan PT KCIC dan YouTube. KompasTV juga berdiskusi dengan dengan Forum Pemred, AJI, dan Dewan Pers.

"Sebetulnya urusan kami sudah selesai. Akun Youtube KompasTV juga sudah tidak dalam ancaman hangus. Tapi kami melihat ada potensi ancaman terhadap kebebasan pers gaya baru dengan menggunakan global platform dalam hal ini YouTube," katanya.

Rosi mengatakan kejadian ini harus menjadi perhatian bersama demi menjaga kemerdekaan pers di era digital. Kejadian ini dikhawatirkan bisa menimpa redaksi media lainnya di waktu mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Sesal Dewan Pers

Dua dunia dihubungkan oleh W

Jokowi Sebut 345 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan, RI Masuk?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan 345 juta orang di dunia terancam kelaparan akibat krisis pangan.

"Hati-hati di sektor ini (pertanian) juga sekarang ini sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim karena perang," kata Jokowi di Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).

Menanggapi hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang terancam kelaparan karena adanya ancaman el nino. Tak hanya soal el nino, kelaparan di Indonesia juga bisa terjadi karena tingginya inflasi pangan.

"Jadi tanpa bantuan pemerintah mereka akan terancam kelaparan juga. Jadi (ancaman kelaparan) juga termasuk di Indonesia," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/5).

Bhima mengatakan kondisi ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang merupakan produsen pangan, tetapi justru mengimpor pangan termasuk beras, gandum, dan bawang putih.

Ia menyebut jika sebuah negara masih menjadi importir pangan dan jumlah penduduk miskinnya cukup besar maka negara tersebut rentan mengalami kelaparan.

Karenanya, Bhima menganjurkan pemerintah segera melakukan antisipasi ancaman kelaparan dan el nino yang berpotensi menurunkan produktivitas pangan. Langkah yang bisa dilakukan dengan irigasi. Selain itu, pemerintah harus menggelontorkan anggaran khusus untuk mengatasi krisis pangan.

"Perlu paket kebijakan khusus yang di dalamnya berkaitan dengan alokasi subsidi pupuk, subsidi bibit unggul, atau bantuan permodalan bagi petani. Kemudian memberikan subsidi BBM yang lebih besar. Menurunkan harga BBM subsidi saja itu sudah membantu dari sisi pengendalian biaya produksi dan transportasi," kata Bhima.

Sementara itu, mengutip rilis Indeks ketahanan Pangan Global yang diterbitkan Economist Impact, 10 negara yang ketahanan pangannya terancam yaitu Suriah, Haiti, Yamen, Sierra Leone, Madagascar, Burundi, Nigeria, Venezuela, Sudan, dan Congo.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ancaman kelaparan seperti yang disebut sudah terjadi di beberapa lokasi terutama di Afrika karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen.

Kelaparan disebut bisa terjadi lantaran gagal panen terjadi bersamaan dengan kondisi pemerintahan di negara tersebut tidak dalam kondisi stabil karena perang sipil, perang antar faksi politik, pemberontakan, yang mengakibatkan sistem ekonominya.

"Risikonya, saat terjadi gagal panen atau kekurangan pasokan bahan makanan domestik, mereka tak memiliki devisa untuk melakukan impor bahan makanan serupa untuk menambal kekurangan tersebut," kata Ronny.

Ronny mengatakan Indonesia masih cukup beruntung karena memiliki cukup devisa. Dengan begitu, saat terjadi el nino atau gagal panen yang mengakibatkan kekurangan cadangan pangan, pemerintah bisa langsung membuka keran impor.

"Tugas lanjutan bagi pemerintah hanya masalah stabilisasi harga pangan agar tetap terjaga dan terjangkau, sehingga tak menggores daya beli masyarakat," kata Ronny.

[Gambas:Video CNN]

Masuk ke filmnya

Savitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T******

Tak banyak wanita yang sukses menembus daftar orang terkayadi dunia. Satu yang berhasil adalah Savitri Jindal, pimpinan produsen besi baja raksasa di India, Jindal Group.

Savitri adalah wanita terkaya di India dan Asia. Per Sabtu (13/5), Forbes mencatat harta Savitri dan keluarga mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp259,87 triliun (asumsi kurs Rp14.850 per dolar AS). Kekayaannya itu membuat Savitri menduduki peringkat 94 pada daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

Dilansir dari berbagai sumber, Savitri lahir di Tinsukia, Assam, India, pada 20 Maret 1950. Ia dibesarkan menjadi perempuan India tradisional dengan pekerjaan utama nantinya mengurus rumah tangga.

OP Jindal adalah sosok pengusaha inovatif. Ia sukses membangun Jindal Group dari sebuah pabrik manufaktur menjadi perusahaan besi baja, tambang, pembangkit listrik dan migas ternama di India.

Ia juga aktif sebagai politisi dengan menjadi wakil Partai Kongres Nasional Indonesia (INC) dari wilayah Hisar pada Dewan Legislatif Haryana.

Sementara itu, Savitri menjadi ibu rumah tangga yang mendampingi suaminya. Ia melahirkan sembilan orang anak dan jauh dari sorotan media.

"Di keluarga kami, perempuan tidak berani keluar. Kami bertanggung jawab atas rumah sementara para pria mengurus semuanya di luar," ujar Savitri dalam salah satu wawancaranya dengan Forbes India.

Semuanya berubah saat OP Jindal meninggal pada 2005 karena kecelakaan helikopter. Kematian sang suami membuat Savitri menjadi pewaris kerajaan bisnis yang meraup pendapatan miliaran dolar AS per tahun.

Sebagai pemimpin, ia mendelegasikan operasional empat lini usaha utama perusahaan kepada keempat putranya.

Bisnis terbesar perusahaan, JSW Steel, dijalankan oleh Sajjan Jindal yang tinggal di Mumbai. JSW Steel adalah perusahaan besi baja ketiga terbesar di India.

Savitri Jindal adalah wanita terkaya di Asia dengan total kekayaan mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp259,87 triliun dari kerajaan bisnis Jindal Group. (Photo by Rajkumar/Mint via Getty Images)

Sementara, lini Jindal Steel & Power dijalankan oleh Naveen Jindal yang basisnya di New Delhi. Sisa usaha lainnya dijalankan oleh Prithviraj dan Ratan Jindal.

Savitri menjadi pemegang saham terbesar perusahaan dan lem perekat yang membuat anak-anaknya saling mendukung bisnis satu sama lain.

"Mereka (anak-anak Savitri) mandiri dan tidak ikut campur dalam pekerjaan satu sama lain. Namun, jika salah satu dari mereka memulai proyek baru atau memiliki masalah, saudara-saudara duduk bersama dan membicarakannya,'' ujarnya.

Di bidang politik, Savitri sempat meneruskan karir politik OP Jindal. Ia menjadi wakil INC untuk wilayah Hisar pada Dewan Legislatif Haryana, posisi yang sebelumnya dijabat oleh mendiang suaminya. Ia meninggalkan jabatan itu pada 2014 lalu setelah kalah dalam pemilu.

Selama pandemi, kekayaan Savitri melesat karena lonjakan harga komoditas. Tercatat pada 2020, harta Savitri tercatat hanya US,8 miliar. Namun, pada 2022, jumlahnya melonjak menjadi US,7 miliar.

Kendati bergelimang harta, Savitri dikenal sebagai sosok yang sederhana. Saat tampil di depan publik, ia biasa mengenakan sari dengan rambut digulung. Wajahnya minim polesan make-up.

Ia juga memiliki yayasan untuk berderma kepada orang miskin. Di setiap lokasi proyek, ia memastikan Jindal Group membangun sekolah dan rumah sakit bagi warga sekitar.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Melati Sarnita Mundur dari Direktur Komersial Krakatau Steel******

Direktur Komersial PTKrakatau Steel (Persero) Tbk Melati Sarnita resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menegaskan langkah ini sudah direncanakan dengan matang.

"Pengunduran diri ini telah direncanakan dengan matang dalam beberapa waktu terakhir, karena ini adalah tahun terakhir dari periode pertama saya di KRAS, terhitung sejak 2019, dan bagian dari personal planning," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Melati mengatakan langkah berani ini diambil atas keinginan pribadi. Kendati, ia enggan berbicara gamblang ke mana ia melangkah selanjutnya.

"Kami telah menerima surat pengunduran diri Melati Sarnita sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel," ungkap Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Pria menegaskan permohonan pengunduran diri Melati itu bakal berlaku efektif setelah didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33 Tahun 2014. Rencananya, RUPST bakal dihelat 21 Juni mendatang.

Ia menegaskan pengunduran diri sang direktur komersial tak bakal berdampak pada kinerja perusahaan.

"Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Krakatau Steel," tandasnya.

Melati Sarnita menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di Krakatau Steel pada 2019. Lalu, lulusan Master of Business Administration dan Sarjana Teknik Metalurgi itu dialihtugaskan menjadi Direktur Komersial Krakatau Steel pada 2020 dan bertanggung jawab atas urusan komersial bisnis Krakatau Steel.

Sebelum di Krakatau Steel, Melati juga pernah berkarier di bidang energi dan gas bumi, antara lain di Kodeco Energy Co. Ltd., Chevron, dan Perusahaan Gas Negara.

[Gambas:Video CNN]

Munculnya rumput

Ekspor Minyak Sawit RI ke China Turun, 'Disedot' AS******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat penurunan ekspor minyak sawit RI ke Chinasebesar 242,8 ribu ton per Maret 2023.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan ekspor sawit RI secara keseluruhan turun dari 2,91 juta ton ke 2,64 juta ton pada bulan ini. Penurunan terbesar terjadi pada olahan minyak sawit dari 2,25 juta ton ke 1,88 juta ton.

China menjadi negara dengan tujuan ekspor minyak sawit RI yang mengalami penurunan terdalam. Disusul Mesir dan Timur Tengah yang turun 129,4 ribu ton, Bangladesh minus 50,5 ribu ton, India berkurang 68,3 ribu ton, Belanda anjlok 54,9 ribu ton, serta Malaysia.

Padahal, produksi minyak sawit Indonesia naik 12 persen ketimbang bulan lalu. Rinciannya, crude palm oil(CPO) naik dari 3,88 juta ton ke 4,34 juta ton dan palm kernel oil (PKO) tumbuh dari 369 ribu ton ke 413 ribu ton.

Imbas penurunan ekspor tersebut membuat nilai ekspor turun dari US.687 juta atau Rp39 triliun (asumsi kurs Rp14.808 per dolar AS) pada bulan lalu ke US.259 juta atau setara Rp33 triliun di bulan ini.

"Konsumsi dalam negeri mengalami kenaikan menjadi 1,81 juta ton dari 1,80 juta ton pada Februari. Konsumsi untuk industri pangan naik menjadi 911 ribu ton dari 802 ribu ton, industri oleokimia naik menjadi 187 ribu ton dari 185 ribu ton, sedangkan industri biodiesel turun menjadi 714 ribu ton dari 816 ribu ton di bulan sebelumnya," tutupnya.

Dengan data tersebut, GAPKI mencatat stok akhir sawit RI Maret ini naik dari 2,76 juta ton menjadi 3,13 juta ton. Namun, melihat harga minyak nabati utama lain yang turun, GAPKI menilai sangat mungkin harga minyak sawit akan menyusul.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.