jos777

Terlahir kembali pada tahun 1993

BKN: 2.505 PNS dari 25 Instansi Siap Pindah ke IKN******

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan sebanyak 25 instansi telah melaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan total ASN yang siap pindah sebanyak 2.505 orang.

Sebanyak 25 instansi tersebut adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Pangan Nasional.

Selanjutnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamananan.

Lalu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal MPR, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.

Haryomo mengatakan BKN telah melakukan uji kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

"Yang kita prioritaskan utama yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian. Yang pasti kompetisi yang dibutuhkan berkaitan dengan literasi digital dan core value ber-AKHLAK," katanya dalam konferensi pers, Selasa (19/3).

Kendati demikian, ia enggan membeberkan kapan ASN akan mulai pindah ke IKN. Menurutnya, itu merupakan ranah Kemenpan-RB.

Menpan RB Azwar Anas sebelumnya mengatakan ASN akan pindah ke IKN mulai September 2024. Rencana itu mundur dari awalnya Juli.

Anas mengungkapkan apartemen di IKN akan digunakan untuk persiapan upacara 17 Agustus. Dengan demikian, tempat tinggal itu belum bisa digunakan untuk para abdi negara.

Tempat tinggal yang tersedia pun belum seperti yang direncanakan. Awalnya, pemerintah berencana memindahkan 9 ribu orang ASN pada gelombang pertama pemindahan IKN.

"Kurang lebih enam ribu. Ini kita sesuaikan nanti terkait dengan penyelesaian tower-tower yang sudah selesai, tentu akan berkembang lagi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Google Pecat Pegawai Pro Palestina yang Protes Proyek Genosida Israel******

Google memecat seorang karyawan yang melakukan protes pro-Palestinasaat forum pimpinan perusahaan digelar di Kota New York, AS pekan lalu.

"Saya menolak untuk membangun teknologi yang mendukung genosida, apartheid atau pengawasan," teriak mantan karyawan Google Cloud pada Senin (4/3) lalu dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial seperti dilansir Anadolu.

Karyawan tersebut melancarkan protes saat Pimpinan Google Israel Barak Regev berpidato.

Seorang juru bicara Google mengatakan kepada CNBC bahwa karyawan tersebut dipecat karena "mengganggu acara resmi yang disponsori perusahaan."

"Perilaku ini tidak baik, apa pun masalahnya, dan karyawan tersebut dipecat karena melanggar kebijakan kami," ujar juru bicara tersebut tanpa merinci kebijakan mana yang dilanggar oleh mantan karyawan tersebut.

Proyek Nimbus dikecam oleh para pendukung pro Palestina. Proyek tersebut mencakup kontrak lebih dari US miliar antara Google dan Amazon, serta pemerintah dan militer Israel, untuk menyediakan layanan komputasi awan kepada Tel Aviv.

Kecaman karyawan Google dan Amazon tertuang dalam surat terbuka pada 2021 lalu diterbitkan Guardian. Dalam surat itu, mereka menilai proyek tersebut akan membuat diskriminasi dan pengusiran sistematis yang dilakukan oleh militer dan pemerintah Israel menjadi lebih kejam dan mematikan bagi warga Palestina.

"Teknologi ini memungkinkan pengawasan lebih lanjut dan pengumpulan data yang melanggar hukum mengenai warga Palestina, dan memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina," ujar surat tersebut, yang ditandatangani oleh 90 pekerja di Google dan lebih dari 300 pekerja di Amazon pada saat itu.

Pekan lalu, lebih dari 600 karyawan Google menulis surat internal kepada pimpinan pemasaran perusahaan yang menuntut perusahaan teknologi tersebut membatalkan sponsornya pada Forum Mind the Tech tempat Regev berbicara. Pertemuan tersebut merupakan acara yang dimaksudkan untuk menyoroti kemajuan dalam industri teknologi Israel.

"Mohon menarik diri dari Mind the Tech, menyampaikan permintaan maaf, dan mendukung Google serta pelanggan yang putus asa atas banyaknya korban jiwa di Gaza; kami membutuhkan Google untuk berbuat lebih baik," kata surat itu.

Israel melancarkan serangan di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Hingga kini, serangan yang dinilai sebagai aksi Genosida oeh Mahkamah Internasional itu sudah menewaskan lebih dari 30.800 orang dan melukai hampir 73 ribu lainnya.

Israel juga menerapkan blokade yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

PBB mencatat sekitar 85 persen warga Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan Israel di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan. Serangan itu juga menyebabkan 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

Google Pecat Pegawai Pro Palestina yang Protes Proyek Genosida Israel******

Google memecat seorang karyawan yang melakukan protes pro-Palestinasaat forum pimpinan perusahaan digelar di Kota New York, AS pekan lalu.

"Saya menolak untuk membangun teknologi yang mendukung genosida, apartheid atau pengawasan," teriak mantan karyawan Google Cloud pada Senin (4/3) lalu dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial seperti dilansir Anadolu.

Karyawan tersebut melancarkan protes saat Pimpinan Google Israel Barak Regev berpidato.

Seorang juru bicara Google mengatakan kepada CNBC bahwa karyawan tersebut dipecat karena "mengganggu acara resmi yang disponsori perusahaan."

"Perilaku ini tidak baik, apa pun masalahnya, dan karyawan tersebut dipecat karena melanggar kebijakan kami," ujar juru bicara tersebut tanpa merinci kebijakan mana yang dilanggar oleh mantan karyawan tersebut.

Proyek Nimbus dikecam oleh para pendukung pro Palestina. Proyek tersebut mencakup kontrak lebih dari US miliar antara Google dan Amazon, serta pemerintah dan militer Israel, untuk menyediakan layanan komputasi awan kepada Tel Aviv.

Kecaman karyawan Google dan Amazon tertuang dalam surat terbuka pada 2021 lalu diterbitkan Guardian. Dalam surat itu, mereka menilai proyek tersebut akan membuat diskriminasi dan pengusiran sistematis yang dilakukan oleh militer dan pemerintah Israel menjadi lebih kejam dan mematikan bagi warga Palestina.

"Teknologi ini memungkinkan pengawasan lebih lanjut dan pengumpulan data yang melanggar hukum mengenai warga Palestina, dan memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina," ujar surat tersebut, yang ditandatangani oleh 90 pekerja di Google dan lebih dari 300 pekerja di Amazon pada saat itu.

Pekan lalu, lebih dari 600 karyawan Google menulis surat internal kepada pimpinan pemasaran perusahaan yang menuntut perusahaan teknologi tersebut membatalkan sponsornya pada Forum Mind the Tech tempat Regev berbicara. Pertemuan tersebut merupakan acara yang dimaksudkan untuk menyoroti kemajuan dalam industri teknologi Israel.

"Mohon menarik diri dari Mind the Tech, menyampaikan permintaan maaf, dan mendukung Google serta pelanggan yang putus asa atas banyaknya korban jiwa di Gaza; kami membutuhkan Google untuk berbuat lebih baik," kata surat itu.

Israel melancarkan serangan di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Hingga kini, serangan yang dinilai sebagai aksi Genosida oeh Mahkamah Internasional itu sudah menewaskan lebih dari 30.800 orang dan melukai hampir 73 ribu lainnya.

Israel juga menerapkan blokade yang melumpuhkan wilayah kantong Palestina, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

PBB mencatat sekitar 85 persen warga Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan Israel di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan. Serangan itu juga menyebabkan 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Teten soal Tindak Lanjut Pelanggaran TikTok: Tunggu Mendag******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menteri PerdaganganZulkifli Hasan untuk menindak TikTok.

Maklum, TikTok masih kembali melakukan transaksi online melalui platform mereka sendiri. Padahal, hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah.

"Ya kami nanti tunggu Pak Mendag," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten pun menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan TikTok saat ini sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Namun, ia menyayangkan TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi, di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.

"Kami gak permasalahkan TikTok investasi di Tokopedia-nya, yang kami permasalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial," ujar Teten.

Di sisi lain, Tokopedia memberikan pandangan tersendiri soal praktik TikTok Shop tersebut.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun lalu.

Namun, Aditia memastikan setelah proses transisi ini rampung, Tokopedia bakal terlibat dalam semua pembayaran transaksi di TikTok Shop secara seamless atau di belakang layar, serta tidak akan disadari oleh pembeli.

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Forum hiburan super

Erick Thohir Ganti Komisaris PLN, Eks Bankir Nawal Nely Masuk******

Menteri BUMN Erick Thohirmengganti jajaran komisaris PT PLN (Persero), di mana masuk nama mantan bankir Nawal Nely.

Erick mengangkat Nawal sebagai komisaris perusahaan listrik pelat merah itu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam momen yang sama, ia memberhentikan dengan hormat Eko Sulistyo dan Tedi Bharata dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo lantas mengucapkan terima kasih atas pengabdian Eko dan Tedi selama ini di perusahaan. Ia menegaskan perseroan berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi.

"Dengan hadirnya komisaris baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja PLN, khususnya dalam memberikan layanan ke masyarakat dan menjalankan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060," tandasnya.

Nawal Nely bukan sosok baru di BUMN. Ia pernah menjabat sebagai deputi bidang keuangan dan manajemen risiko Kementerian BUMN pada Februari 2020 hingga Maret 2024.

Sejak Maret 2020, Nawal juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero).

Kiprahnya di dunia perbankan cukup mentereng. Berdasarkan keterangan di situs Kementerian BUMN, ia pernah menjadi Financial Analyst di Ernst & Young Kuwait (2002-2005); Manager National Bank of Kuwait (2005-2006); Manager Ernst & Young Doha (2007-2008); Senior Manager Ernst & Young Egypt, Cairo (2009-2010); dan Partner Ernst & Young Indonesia (2010-2020).

Berikut susunan Dewan Komisaris PLN terbaru:

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
7. Komisaris Independen: Charles Sitorus
8. Komisaris Independen: Arcandra Tahar
9. Komisaris: Nawal Nely

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Pemerintah Akan Berikan Hak Cuti Melahirkan Bagi PNS Pria******

Pemerintah akan memberikan hak cuti melahirkanbagi para PNSlaki-laki. Hal akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, aturan yang dibuat sebagai pelaksana dari UU No. 20/2023 tentang ASN itu rancangannya tengah digodok pemerintah.

Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024.

"Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut," imbuh Anas.

Anas mengatakan cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan belum diatur secara khusus. Artinya, ini akan jadi aturan baru.

Selama ini yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Anas mengatakan hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut "cuti ayah", sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

"Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN," ujarnya.

"Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan," kata Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini," ujar Anas.

[Gambas:Video CNN]