pinjam duit di bank

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

Luhut Singgung Manfaat Besar Dana Desa: Banyak Ekonom Tak Paham******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menuding pengamat ekonomitidak paham pentingnya kehadiran dana desa.

Luhut memaparkan Dana Desa sudah memberikan dampak besar untuk ekonomi di desa. Dampak antara lain berbentuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, irigasi, hingga fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

"Saya sudah singgung tadi, dana desa itu apa dampaknya. Lihat ini, semua jadi ini jalan. Dana desa itu berpengaruh luar biasa. Banyak yang tidak tahu, pengamat-pengamat ekonomi (ekonom) itu tidak paham ini, tidak paham bahwa dampaknya itu begitu besar," kata Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022, Kamis (10/11).

Dalam data yang dipaparkan Luhut, Dana Desa yang terhimpun sejak 2015 mencapai lebih dari Rp460 triliun. Hasil dari penyaluran dana itu meningkatkan desa atau daerah mandiri dari 173 pada 2015 menjadi 3.269 pada 2021.

Selanjutnya, daerah terbelakang dan sangat terbelakang berkurang dari 41.315 pada 2015 menjadi 23.028 pada 2021. Lalu, jumlah orang miskin di desa tercatat menurun dari 17,89 juta pada Maret 2015 menjadi 15,37 juta orang pada 2021.

"Saya juga waktu selesai (pandemi) Covid-19, saya pikir kenapa sih ekonomi kita ini hebat. Saya pikir hanya karena industrialisasi kita makin maju, karena harga komoditas, ternyata karena dana desa yang kita bikin hampir Rp500 triliun selama 7 tahun itu berdampak kepada 74 ribu desa seluruh Indonesia yang setiap tahun menerima kurang lebih Rp1 miliar. Itu membuat ekonomi bertahan di desa," kata Luhut

Luhut menjelaskan di setiap desa ada kegiatan ekonomi berkat penyaluran dana desa ke 74 ribu desa lebih sebesar Rp1 miliar per tahun. "Jadi uang itu berputar di dalam, tanpa melalui kementerian, dia langsung dari Kementerian Keuangan turun ke pedesaan tadi," ujar Luhut.

Rincian manfaat dari adanya dana desa antara lain sebagai berikut, pembangunan jalan sepanjang 308 km, jembatan sepanjang 1,58 ribu meter, 12.244 unit pasar desa, 29.210 fasilitas olahraga, 1,30 juta unit air bersih, 80 ribu unit irigasi, 42 ribu kegiatan BUMD, dan 42 ribu unit fasilitas kesehatan yang terintegrasi.

[Gambas:Video CNN]

gelandang jenius

Menaker Sebut PHK di Indonesia Tembus 10.765 Kasus Sepanjang 2022******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHKper September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

Ida juga menjelaskan penurunan jumlah penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19. Pada Agustus 2020 tercatat ada 29,12 juta pekerja terdampak Covid-19, lalu turun ke angka 21,32 juta pekerja pada Agustus 2021.

"Alhamdulillah di Agustus 2022 ini kita lihat bahwa penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19 turun sangat signifikan menjadi 4,15 juta," paparnya.

Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Ida, terjadi peningkatan penciptaan lapangan kerja pada Agustus 2022 dibanding tahun lalu.

"Jadi total penduduk yang bekerja ada 130,35 juta (per Agustus 2022). Selisihnya ada 4,25 juta. Jadi secara umum penciptaan lapangan kerja pasca covid meningkat 4,25 juta orang," ujarnya.

Lapangan pekerjaan terbanyak disumbang oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, penggalian). Disusul sekunder (industri, konstruksi, listrik, gas, air, sampah, limbah) dan terakhir sektor tersier (perdagangan dan jasa).

[Gambas:Video CNN]

Keturunan langsung dari masa sulit

Biaya Proyek Kereta Cepat Makin Bengkak, Tembus Rp112,5 T******

Biaya proyekKereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) ditaksir kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Menurutnya, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka KCJB kembali membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun untuk bisa memenuhi pembengkakan biaya tersebut. Tambahan ini diharapkan bisa cair paling lambat akhir tahun ini agar penyelesaian proyek bisa sesuai dengan target.

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

NPC di kota

Studi: Orang Kaya Sumbang 1 Juta Kali Lebih Banyak Emisi******

Laporan Oxfam menyatakan seorang miliardermengeluarkan satu juta kali lebih banyak emisi gas rumah kacadibandingkan dengan rata-rata kebanyakan orang.

Hal tersebut berdasarkan temuannya pada analisis terperinci tentang investasi 125 miliarder terkaya di dunia.

MengutipCNN, Selasa (8/11), investasi individu terkaya menyumbang 70 persen dari emisi. Mereka menghasilkan rata-rata tahunan 3 juta metrik ton karbon dioksida (CO2) per orang atau satu juta kali lebih tinggi dari rata-rata 2,76 ton CO2 bagi mereka yang hidup di 90 persen terbawah.

"Beberapa miliarder ini bersama-sama memiliki 'emisi investasi' yang setara dengan jejak karbon seluruh negara seperti Prancis, Mesir, atau Argentina. Tanggung jawab utama dan berkembang dari orang kaya untuk emisi keseluruhan jarang dibahas atau dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan iklim. Ini harus berubah," katanya.

"Investor miliarder di puncak piramida perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong kerusakan iklim. Mereka sudah terlalu lama lolos dari pertanggungjawaban," imbuhnya.

Studi ini juga menemukan miliarder memiliki rata-rata 14 persen dari investasi mereka di industri yang mencemari seperti energi dan bahan seperti semen. Hanya satu miliarder dalam sampel yang memiliki investasi di perusahaan energi terbarukan.

"Kami membutuhkan COP27 untuk mengekspos dan mengubah peran yang dimainkan oleh perusahaan besar dan investor kaya mereka dalam mengambil untung dari polusi yang mendorong krisis iklim global," kata Dabi.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Ekspor China Turun pada Oktober, Pertama Kali Sejak 2020******

Ekspor China merosot 0,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020 dan berbanding terbalik dengan kinerja September yang masih tumbuh 5,7 persen.

Dilansir dari AFP, Senin (7/11), Administrasi Umum Kepabeanan China mengungkapkan penurunan ekspor terjadi lantaran perlambatan ekonomi domestik dan ancaman resesi global.

Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,7 persen (yoy). Kinerja minus itu merupakan yang pertama sejak Maret tahun ini dan turun dari pertumbuhan 0,3 persen pada September lalu.

"Penurunan volume ekspor baru-baru ini tampaknya mencerminkan pembalikan lonjakan permintaan global untuk barang-barang China di era pandemi," ujar analis Capital Economics Zichun Huang dalam sebuah catatan yang dikutip AFP.

Huang memperkirakan volume impor terus merosot lantaran prospek ekonomi domestik masih menantang.

Tercatat, aktivitas pabrik China menyusut pada Oktober. Sejauh ini, aktivitas pabrik berada di wilayah kontraksi selama enam bulan dalam setahun terakhir. Pembatasan Covid melumpuhkan kota-kota industri besar seperti Shanghai, Shenzhen dan Chengdu.

Para pemimpin China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,5 persen. Kendati demikian, banyak pengamat memperkirakan negara itu perlu berjuang keras untuk bisa mencapai target tersebut, meskipun mengumumkan ekspansi 3,9 persen yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal ketiga.

Analis Nomura memperkirakan total kawasan di China yang menerapkan pengetatan pembatasan covid-19 menyumbang lebih dari 10 persen dari keseluruhan PDB China.

[Gambas:Video CNN]

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung