rtp live ajaib88

tahun semenanjung

Pelindo Tegaskan Tak Ada Kapal Israel yang Berlabuh di RI******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) aliasPelindo menegaskan tak adakapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Pernyataan itu untuk merespons kabar yang beredar di media sosial yang menyatakan adanya kapal dagang ZIM Trade dari Israel yang akan berlabuh di empat pelabuhan Indonesia dalam waktu dekat ini. Empat pelabuhan itu termasuk Jakarta, Belawan, Semarang dan Surabaya.

Ia juga memastikan bahwa kapal ZIM berbendera Israel tidak akan mendapatkan izin masuk ke Indonesia.

"Pelindo sebagai operator pelabuhan melakukan pelayanan bongkar muat peti kemas kepada kapal yang telah mendapatkan izin sandar dari pemerintah," kata Ali lebih lanjut.

"Pelindo juga mendeteksi last port dari sebuah kapal sebelum sandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola," sambungnya.

Lebih lanjut, Ali menyatakan Pelindo memahami sikap nasionalisme setiap warga negara Indonesia yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Israel, termasuk kekhawatiran atas layanan Pelindo kepada kapal-kapal asing yang sandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelolanya.

Lihat Juga : Tarif Kargo ke Israel Akan Naik 100 Persen Imbas Serangan Laut Merah

Kemenhub sebelumnya juga menyatakan tidak akan pernah memberikan izin kapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, sejak terjadinya konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel maupun bukan yang melayari Indonesia-Israel. Ke depannya, Kemenhub akan terus memastikan agar tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Tanah Air.

"Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini," jelasnya.

Sementara, terkait dengan surat terbuka yang disampaikan oleh Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel di Instagram, Adita menekankan terus melakukan pengecekan dan dipastikan tidak memberikan izin kapal Israel masuk Indonesia.

Sebuah surat terbuka dari Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel Erlangga Greschinov beredar di media sosial.

Surat tersebut berisi permintaan kepada Menhub Budi Karya Sumadi untuk melarang kapal-kapal ZIM dari Israel berlabuh pelabuhan Indonesia. Larangan perlu dilakukan demi mendukung perjuangan rakyat Palestina.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Jasa Marga: 376 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Tahun Baru******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat kenaikan jumlah kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek sebesar 13,24 persen menjelang perayaan Tahun Baru 2024pada Minggu (31/12).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan total terdapat 376.949 kendaraan meninggalkan Jakarta pada periode Jumat (29/12) dan Sabtu (30/12).

Lisye mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama yang meliputi GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Berikut rincian distribusi lalu lintas meninggalkan Jabodetabek.

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

Total lalu meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung sebanyak 186.797 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 93.933 kendaraan.

- Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 92.864 kendaraan.

2. Arah Barat (Merak)

Lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak mencapai 97.989 kendaraan.

3. Arah Selatan (Puncak)

Lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 92.163 kendaraan

Lisye menambahkan pihaknya memprediksi puncak arus balik libur Natal dan tahun baru akan terjadi pada Senin (1/1) besok. Jasa Marga memprediksi mayoritas arus balik akan berasal dari arah Timur atau dari arah Trans Jawa dan Bandung yang mencapai 140 ribu kendaraan.

"Kami mengimbau pengguna jalan yang masih diberikan kelonggaran untuk melanjutkan periode mudiknya agar menghindari pulang bersamaan di hari Senin dan Selasa, 1 dan 2 Januari 2024 dengan menggeser waktu perjalanan dengan pilihan hari ini, 31 Desember 2023 maupun di hari Rabu, 3 Januari 2024," pungkasnya.

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Erick Thohir Copot Muchtar Luthfi Mutty dari Kursi Komisaris Pelindo******

Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Muchtar Luthfi Mutty dari jajaran dari jajaran komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo.

Pencopotan Luthfi tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-2/MBU/01/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Keputusan itu diteken Erick pada 3 Januari 2024.

"Memberhentikan saudara Muchtar Luthfi Mutty sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia," tulis pernyataan resmi Pelindo, Rabu (3/1).

"Dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut," bunyi penggalan keputusan tersebut.

Namun, Erick tak mengangkat orang anyar. Ia menunjuk Sudung Situmorang yang semula menjabat komisaris Pelindo untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Luthfi.

Ada juga nama baru, yakni Andus Winarno yang diangkat menjadi komisaris Pelindo.

Sementara itu, Komisaris Utama Pelindo Agus Suhartono yang ditunjuk sejak 19 Mei 2023 mendapatkan tugas baru dari Erick. Agus juga diperintahkan untuk rangkap jabatan sebagai komisaris independen.

Berikut jajaran Dewan Komisaris Pelindo terbaru:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Agus Suhartono
Komisaris Independen: Sudung Situmorang
Komisaris Independen: Heru Sukanto
Komisaris: Didi Sumedi
Komisaris: Andus Winarno
Komisaris: Arif Toha Tjahjagama
Komisaris: Jodi Mahardi

Terlepas dari perombakan dewan komisaris Pelindo, Muchtar Luthfi Mutty sebelumnya tergabung dalam Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) di Pilpres 2024. Namanya diumumkan sebagai wakil deputi penggalangan eks kepala daerah pada November 2023 lalu.

Akan tetapi, ada kabar yang menyebutkan bahwa Luthfi mengundurkan diri dari jajaran Timnas AMIN.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Luthfi Mutty soal posisinya saat ini, apakah masih tergabung dalam Timnas AMIN atau tidak. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Rencana perjalanan cepat

Akademisi: Rumah Transit Yau Ma'o jadi tempat belajar anak******

ke depannya kami berharap juga dapat memberi ruang bagi anak-anak dari suku lainnya

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kutipan Pemberontak

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Catatan Budidaya Keabadian

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus