mpo868

belas kasihan Tuhan

TikTok Shop Dilarang, Zulhas Imbau Penjual 'Live' Pindah ke E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengimbau pedagang di media sosial sepertiTikTok Shop berpindah ke e-commerce. Pasalnya social commerce tidak lagi diperbolehkan berjualan dan bertransaksi.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

"Silahkan kan ada yang lain bisa ke e-commerce.Tinggal pindah aja, online ada, e-commerceada. Kenapa susah?" kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

"Enggak usah dibantu, udah jago-jago, pintar semua kok," imbuhnya.

Selain larangan jualan dan transaksi bagi social commerce, Permendag 31/ 2023 juga mengatur agar social commerceyang ingin berjualan harus memiliki aplikasie-commerceterpisah. Pasalnya,social commercehanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

WHOOSH, Bersusah******

Setelah sempat menimbulkan polemik pada masa awal dan proses pembangunannya, proyek Kereta CepatJakarta-Bandung akhirnya selesai juga.

Kereta yang kini diberi nama WHOOSH itu, pada bulan ini sudah mulai diuji coba. Uji coba melibatkan masyarakat. 

Mereka diperkenankan untuk 'melesat' dari Jakarta ke Bandung secara cuma-cuma. Presiden Jokowi mengatakan uji coba gratis dilakukan demi mengenalkan moda transportasi bernilai investasi US,27 miliar atau Rp110,5 triliun tersebut ke masyarakat. 

Kesempatan itu pun tak disia-siakan masyarakat. Salah satunya Kemal, masyarakat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. 

Bersama dengan rombonganya, pada Jumat (15/9) lalu ia berangkat dari Stasiun Halim Jakarta pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat pukul 14.26 WIB.

Artinya, perjalanan Jakarta-Bandung ditempuh dalam waktu 46 menit. Maklum, dalam beberapa kesempatan kereta melaju dengan kecepatan 351 kilometer (km) per jam.

Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) untuk masyarakat dimulai Jumat (15/9). (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).

Kemal mengaku puas bisa menjajal kereta kilat itu. Menurutnya, walaupun kereta dipacu dengan kecepatan tinggi, tidak ada guncangan dalam gerbong yang ia rasakan.

"Senyap, tanpa guncangan. Fasilitasnya ini sama saja dengan pesawat, setara dengan pesawat. Mewah," kata Kamal kepada CNNIndonesia.com.

Namun tahukah Anda semua, senyap dan tanpa guncangan yang terjadi dalam uji coba WHOOSH itu tak terjadi pada pembangunannya?

Pasalnya, dari awal pembangunannya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang banyak memicu kontroversi.

1. Dana pembangunan

Kontroversi muncul terkait tudingan ingkar janji Presiden Jokowi terkait penggunaan dana APBN dalam proyek ini. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat.

Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Tapi dalam perjalanannya, ternyata, pada 2022 pemerintah menggunakan dana APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. 

2. Pembangunan yang molor

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

3. Pembengkakan biaya proyek

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

4. Pembangunan yang serampangan

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.

Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.

Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.

Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.

Kontroversi itu pun diakui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Saat Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang dilakukan Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM beberapa waktu lalu ia mengatakan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan sejumlah transportasi massal lainnya di era Presiden Jokowi memang membuat banyak orang ngomel.

"Kita mau bangun Kereta Cepat banyak yang ngomel, ngapain buang-buang uang," katanya.

Namun, omelan tersebut kata Budi, 180 derajat berubah. Begitu selesai dan banyak orang yang mengendarainya, semua senang. Bahkan ada yang berebut ingin mencoba.

"LRT dan MRT dulu juga begitu," katanya.

Soal coba mencoba Kereta Cepat ini, Komisi VI DPR RI memang pernah berkelakar kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal Presiden Jokowi yang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama para artis ibu kota pada Rabu (13/9).

"Kemarin Presiden (Joko Widodo) dan para artis sudah jalan-jalan ke sana (kereta cepat). Pertanyaannya adalah kapan giliran Komisi VI?" kelakar Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kamis (14/9).

"Dan yang paling penting adalah kapan giliran rakyat menikmati kereta cepat ini?" imbuhnya.

Budi menambahkan kehadiran Kereta Cepat dan juga sejumlah transportasi massal sebenarnya tak lepas dari kengototan Jokowi. Meskipun banyak mendapat kritik, Jokowi tak kendur mewujudkan keinginannya. 

"Dan saya salut sama bos saya, Presiden," katanya. 

Peralatan dari dunia lain

IHSG Diproyeksi Menguat Hari Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Selasa (3/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG diwarnai oleh pasca rilis data perekonomian berupa data inflasi yang masih mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia stabil.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentangsupport6.889 dan resistance7.054.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BBRI, INDF, SMGR, JSMR, ASII, KLBF, dan BSDE.

Senada, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga memproyeksikan IHSG menguat dengansupport6.939 dan resistance6.994.

"Untuk sentimen diperkirakan masih dipengaruhi global, di mana setelah ada rilis data inflasi Indonesia, nampaknya nanti akan ada rilis data ISM Manufaktur AS dan data pekerjaan AS. Dari dalam negeri diperkirakan masih dipengaruhi nilai tukar rupiah," ujarnya.

IHSG ditutup di level 6.961 pada Senin (2/10) sore. Indeks saham menguat 21,56 poin atau 0,31 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,82 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,74 miliar.

Pada penutupan kemarin, 259 saham menguat, 266 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bakal membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencari solusi rencana merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

"Jadi gini, kalau Kementerian Perhubungan prinsipnya kalau bisa dipermudah mengapa dipersulit? Kita carikan jalan keluar, karena sebenarnya kalau orang berusaha, sejauh ada win-winmestinya bisa dilaksanakan," kata Budi usai menghadiri ulang tahun ke-76 Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan maskapai Garuda akan tetap ada usai merger. Sedangkan Citilink dan Pelita Air bakal digabung menjadi satu.

Erick menargetkan proses merger rampung tahun ini atau awal 2024. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Lihat Juga : Bahlil Bantah Ombudsman Anak Rempang Dipaksa Tanda Tangan Relokasi

Lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Pelita Air yang merupakan anak usaha PT Pertamina akan menjadi lisensi kedua Citilink serta menjadi bagian grup Garuda Indonesia.

Ada dua alasan rencana merger maskapai milik BUMN ini.

Pertama, menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua, memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

berbaris menuju kekaisaran

Bahlil Bocorkan Pakuwon Bakal Groundbreaking di IKN November 2023******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membocorkan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) akan groundbreaking di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada November 2023.

Perusahaan tersebut menjadi salah satu investor dalam negeri akan melakukan groundbreaking lanjutan pada November. Ia menyebut perlu melapor terlebih dahulu kepada Jokowi.

"Nanti November, saya lapor dulu sama Presiden," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/10), dikutip dari detik.com. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin peletakan batu pertama (groundbreaking) Rumah Sakit Abdi Waluyo di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan begitu, rumah sakit tersebut akan menjadi yang pertama berdiri di ibu kota baru tersebut. Adapun proses groundbreaking Rumah Sakit Abdi Waluyo telah dimulai pada Jumat (22/9) ini.

Jokowi menyebut investasi dalam pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo mencapai Rp2 triliun.

Mantan wali kota Solo itu menuturkan Rumah Sakit Abdi Waluyo akan dibangun menjadi rumah sakit sub spesialis.

Ia pun berharap kelak rumah sakit tersebut bisa menjadi daya tarik masyarakat di luar IKN hingga luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.