selot6000

Menantu setingkat dewa

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.

Jiang Pingchuan Su Yan

SMAN 9 Solo Masih Gunakan Kurikulum 2013, Begini Alasannya******

SOLO—-Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Solo masih menggunakan Kurikulum 2013 (K-13) dan belum menggunakan Kurikulum Merdeka lantaran statusnya masih sebagai sekolah baru.

“Ini masih menggunakan Kurikulum 2013 karena ini sekolah baru, memang secara aturan belum boleh kurikulum merdeka, jadi harus Kurikulum 2013,” kata Plt. Kepala SMAN 9 Solo, Harmani kepada Solopos.com, belum lama ini.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Dia mengatakan di Kurikulum Mereka sudah tidak ada penjurusan, sedangkan pada Kurikulum 2013 masih membuka penjurusan. Dia mengatakan saat ini sekolah menengah yang berdiri di wilayah Pasar Kliwon, Solo itu membuka dua jurusan yakni IPA dan IPS.

Dia menjelaskan saat ini terdapat dua kelas dengan jurusan IPA dan tiga kelas dengan jurusan IPS. Sedangkan di masing-masing rombongan belajar (Rombel) rata-rata berjumlah 36 siswa. 

Dia mengatakan sejak awal memang sekolah yang berada di wilayah Semanggi, Pasar Kliwon, Solo itu menerima lima rombel. Harmani mengatakan antusias masyarakat menyambut sekolah baru itu sangat tinggi.

“Kita buka lima [Rombel] hari ketiga pendaftaran itu sudah penuh kok, dan rata-rata nilai prestasi juga tinggi. Kalau zonasi itu kalau tidak salah 830 meter,” kata dia.

Kasi SMA Cabdin Pendidikan Wilayah VII, Edi Purwanto mengatakan memang sekolah baru harus terlebih dahulu menggunakan Kurikulum 2013. Dia mengatakan secara regulasi memang seperti itu.

“Kalau sekolah baru begitu, nggak bisa langsung kurikulum merdeka. Karena tidak pernah punya siswa, kan baru berdiri,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Kamis (4/1/2024).

SMAN 9 Solo merupakan sekolah yang baru saja berdiri dan baru membuka Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Juli 2023 lalu. Sekolah tersebut menjadi kebutuhan lantaran sebelumnya di wilayah Pasar Kliwon Solo belum ada SMAN padahal menggunakan sistem zonasi.

Memasuki jalan iblis

Puluhan Siswa SD Bromantakan Pajang Lukisan Peringati Hari Antikorupsi******

SOLO–Puluhan poster larangan antikorupsi buatan para siswa SD Bromantakan terpajang di jalur pedestrian Ngarsopuro pada Jumat (8/12/2023). Aksi ini merupakan bentuk kerja sama antara Komunikotavisual dengan SD Bromantakan Solo.

Pembimbing Guru Lukis di SDN Bromontaman, Marzuki Widodo, mengatakan kegiatan hari itu diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini pada para siswa.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kita tanamkan kepada anak-anak sedini mungkin ya bahwa setop [korupsi] atau anti korupsi kepada anak-anak,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi itu diikuti siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN Bromantakan Solo. Para siswa menggambar dan mewarnai poster larangan korupsi dengan tulisan yang beragam. Lukisan dari 90 siswa tersebut kemudian dipajang di Jalan Ngarsopuro, depan Pasar Triwindu, sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa.

Tampak lukisan tersebut juga menarik perhatian para pengunjung yang tengah melintas di Jalan Diponegoro, Keprabon, Kecamatan Banjarsari.

Marzuki menambahkan karya para murid tersebut dipajang untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang pendidikan antikorupsi.

Menurut dia, pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan kepada anak-anak agar memupuk integritas dan kejujuran mereka sejak dini. Dia miris melihat berita sehari-hari kasus korupsi dari para pejabat di Indonesia.

Marzuki ingin menanamkan pengetahuan jika korupsi adalah perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dan dilarang dilakukan oleh siapapun.

Pantauan Solopos.comhasil lukisan para murid-murid sudah menunjukkan sikap antikorupsi. Beberapa murid sudah mengenal penggunaan simbol tikus berdasi sebagai lambang pejabat negara yang korup.

Anak-anak tersebut juga menyinggung kasus-kasus korupsi yang masih banyak ditemukan di Indonesia.

Salah satunya Wuning, 11, siswa kelas 6 SDN Bromantakan yang tengah menggambar tikus sebagai lambang korupsi, dengan tulisan ‘Stop korupsi sejak dini, jujur itu hebat’.

“Menggambar tentang ajakan untuk tidak korupsi, harapannya bisa memberi tahu pejabat supaya tidak korupsi,” tutur Wuning.

Wuning juga berharap para petinggi di Kota Solo tidak korupsi. Salah satu perwakilan Komunikotavisual dari Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Candra Putra, mengatakan kegiatan dengan SD Bromantakan tersebut menjadi ajang mengedukasi para siswa sejak dini guna menanamkan karakter antikorupsi.

Candra berharap para siswa yang sudah dapat menggambar poster larangan korupsi tersebut dapat menerapkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Tuan Perang Penciptaan

Pertemuan Forum Dekan AIPKI 2023 Sukses Terselenggara di Solo******

SOLO —Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) sukses terselenggara di The Sunan Hotel Solo, Sabtu-Minggu (28-29/1/2023). Dalam kegiatan ini, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah.

Pembukaan forum ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) yang didampingi Dekan FK UNS, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) selaku ketua penyelenggara. Forum Dekan AIPKI yang diikuti oleh 92 FK di Indonesia ini berlangsung hingga Minggu (29/1/2023).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Dalam laporannya, Prof. Dr. Reviono menyampaikan bahwa tema yang diusung dalam acara ini adalah Peran AIPKI dalam Menjaga Kualitas Lulusan Pendidikan Kedokteran melalui Academic Health System (AHS). “Dari 92 FK, terdapat 86 FK yang hadir, sementara yang tidak hadir juga memberi informasi bahwa ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di kampus. Jumlah delegasi yang mengikuti acara ini sebanyak 184 dari 86 FK dan beberapa pengurus AIPKI pusat. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara,” tutur Prof. Reviono pada kesempatan itu.

Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan digunakan oleh pemerintah dalam pertimbangan pengambilan keputusan. “Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan pemerintah sehingga benar-benar dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Harapannya, kita semua juga bisa kompak bersama dalam menjaga mutu dan kualitas pendidikan di FK, baik untuk Sp1 hingga Sp2,” jelasnya.

Prof. Budi juga berharap agar produksi, distribusi, dan kualitas para lulusan dapat seimbang. “Tidak bisa kita hanya menyelesaikan produksi tanpa memikirkan produksi, bisa saja nanti para lulusan hanya akan berkumpul di kota-kota besar. Pada 2023, ada 2.500 beasiswa yang ditujukan bagi Sp1 dan Sp2, ini harus dikaitkan dengan distribusi. Seharusnya mereka nanti akan ditentukan didistribusikan ke mana sehingga kesehatan masyarakat di Indonesia merata,” tukasnya.

Sementara itu, Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, turut menyampaikan pendidikan kedokteran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan nasional. “Penguasaan keilmuan, keterampilan dan perilaku lulusan dokter, khususnya dokter spesialis menjadi salah satu penentu utama kualitas pelayanan asuhan medis kepada masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis harus disadari oleh segenap pemangku kepentingan terkait upaya untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat di Indonesia yang paripurna,” tutur Prof. Jamal.

Melalui AHS, Prof. Jamal yakin bahwa hal tersebut dapat melengkapi proses pendidikan dokter spesialis yang saat ini sedang berjalan. AHS merupakan konsep yang mengintegrasikan pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui kerja sama peningkatan layanan kesehatan.

“Konsep ini didorong untuk mengembangkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di layanan primer, sekunder, dan tersier. Melalui sistem AHS, diharapkan dapat menyatukan prinsip university based dan hospital based. Upaya pemanfaatan RS yang ideal sebagai RS pendidikan atau RS jejaring dapat mulai dilakukan melalui sistem ini,” pungkasnya.

Kisah reboot Fahai

Puluhan Siswa SD Bromantakan Pajang Lukisan Peringati Hari Antikorupsi******

SOLO–Puluhan poster larangan antikorupsi buatan para siswa SD Bromantakan terpajang di jalur pedestrian Ngarsopuro pada Jumat (8/12/2023). Aksi ini merupakan bentuk kerja sama antara Komunikotavisual dengan SD Bromantakan Solo.

Pembimbing Guru Lukis di SDN Bromontaman, Marzuki Widodo, mengatakan kegiatan hari itu diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini pada para siswa.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kita tanamkan kepada anak-anak sedini mungkin ya bahwa setop [korupsi] atau anti korupsi kepada anak-anak,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi itu diikuti siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN Bromantakan Solo. Para siswa menggambar dan mewarnai poster larangan korupsi dengan tulisan yang beragam. Lukisan dari 90 siswa tersebut kemudian dipajang di Jalan Ngarsopuro, depan Pasar Triwindu, sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa.

Tampak lukisan tersebut juga menarik perhatian para pengunjung yang tengah melintas di Jalan Diponegoro, Keprabon, Kecamatan Banjarsari.

Marzuki menambahkan karya para murid tersebut dipajang untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang pendidikan antikorupsi.

Menurut dia, pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan kepada anak-anak agar memupuk integritas dan kejujuran mereka sejak dini. Dia miris melihat berita sehari-hari kasus korupsi dari para pejabat di Indonesia.

Marzuki ingin menanamkan pengetahuan jika korupsi adalah perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dan dilarang dilakukan oleh siapapun.

Pantauan Solopos.comhasil lukisan para murid-murid sudah menunjukkan sikap antikorupsi. Beberapa murid sudah mengenal penggunaan simbol tikus berdasi sebagai lambang pejabat negara yang korup.

Anak-anak tersebut juga menyinggung kasus-kasus korupsi yang masih banyak ditemukan di Indonesia.

Salah satunya Wuning, 11, siswa kelas 6 SDN Bromantakan yang tengah menggambar tikus sebagai lambang korupsi, dengan tulisan ‘Stop korupsi sejak dini, jujur itu hebat’.

“Menggambar tentang ajakan untuk tidak korupsi, harapannya bisa memberi tahu pejabat supaya tidak korupsi,” tutur Wuning.

Wuning juga berharap para petinggi di Kota Solo tidak korupsi. Salah satu perwakilan Komunikotavisual dari Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Candra Putra, mengatakan kegiatan dengan SD Bromantakan tersebut menjadi ajang mengedukasi para siswa sejak dini guna menanamkan karakter antikorupsi.

Candra berharap para siswa yang sudah dapat menggambar poster larangan korupsi tersebut dapat menerapkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Jadi Tuan Rumah, UIN Walisongo Semarang Sambut Kembali AICIS 2024******

SEMARANG —Annual International Conference on Islamic Studies Tahun 2024resmi dimulai, Senin (11/12/2023). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan ke-23 AICIS.

Pelaksanaan konferensi internasional kajian keislaman terbesar di Asia Tenggara akan dilaksanakan pada 1-4 Februari 2024.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Tema yang diusung dalam konferensi adalah Redefining the Roles of Religion in Addresing Human Crisis: Encouting Peace, Justice and Human Right Issues.

“Mulai hari ini, kami undang para peneliti dan akademisi untuk ikut berpartisipasi dalam call for paper & panels AICIS 2024,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.Tp, M.T., memulai kick off AICIS 2024, Senin ini.

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag menerangkan AICIS merupakan salah satu ajang perhelatan konferensi terbesar tentang studi keislaman di perguruan tinggi.

Aicis menjadi forum yang paling representatif, paling megah dan paling melibatkan banyak peserta. “Aicis ini jangan hanya menjadi forum akademik yang bermakna, tapi harus ikut menyelesaikan problem di luar kampus. Jangan menjadi negara gading,” ujar pria yang akrab disapa Prof Inung.

Aicis diharapkan melahirkan karya-karya yang monumental. Hasil karya dari konferensi harus dapat dibukukan secara ilmiah, serta dinikmati secara luas oleh masyarakat.

“Tema AICIS selalu munasabah dengan tema sebelumnya. Tema tahun ini kita ingin memperdalam bahwa kajian keagamaan umum pada akhirnya harus berani mendefiniskan diri ketika dihadapkan pada krisis kemanusiaan,” tandasnya.

Kampanye AICIS diminta untuk lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional.

Selain itu, bersamaan denganAicisjuga akan digelar leader forumdari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk berbicara masalah kemanusiaan, perdamaian dalam skema hak asasi manusia.

“Aicis 2024 akan diselenggarakan leader forum dari berbagai negara di kawasan asia tenggara. Kami undang mereka untuk bicara masalah kemanusiaan global, perdamaian, juga skema HAM dikaitkan dengan narasi keagamaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Aicis 2024, Prof. Dr. Mukhsin Jamil, M.Ag mengatakan bahwa penyelenggaranAicis 2024tidak hanya mengekspose hasil penelitian dosen, tapi juga akan dipresentasikan dan dinikmati oleh masyarakat.

TemaAicis 2024yakni Redefining the Roles of Religion in Addresing Human Crisis: Encouting Peace, Justice and Human Right Issues.Tema utama akan dibagi menjadi 7 panel session yaitu:
1. Religion, Nationalisme,and Citizenship in Southeast Asia
2. Impact of International Religious Issues and Tension on Nationalism Citizenship, and Human Rights
3. Equality, Justice, and Humanitarian Crisis

4. Religious Tensons and Global Humanity
5. Gender, Spirituality, and Minority Issues
6. Fiqh Siyasah or War and Peace: Post Colonial Era
7. Maslahah Mursalah based Policy, Equaity and Empowerment

Pada tahun ini  Aicis 2024memasuki tahun ke-23. Aicis pertama diselenggarakan pertama kali pada tahun 2000 di Kota Semarang, lalu tahun ini dibawa kembali ke Semarang.

Pada edisi 2022, Aicis dilaksanakan di UIN Mataram di Bali. Pada 2023, Aicis dilaksanakan di UIN Sunan Ampel Surabaya.