erek erek 2d 26

Penjahat menjadi dewa

Bupati Bekasi Usul Upah Buruh Naik 13 Persen Jadi Rp5,8 Juta******

Penanggung Jawab Bupati Bekasi Dani Ramdan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Baratuntuk menaikkan upah buruhdi daerahnya sebesar 13,99 persen dari Rp5.137.575,44  menjadi Rp5.856.324 pada tahun depan.

Rekomendasi diketahui dari Surat Nomor TK.04.03/10398/Disnaker yang didapat CNNIndonesia.

Rekomendasi itu disampaikan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Maka Pj. Bupati Bekasi menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Tahun 2024 naik sebesar 13,99 persen dari 2023 sebesar Rp5.137.575,44 menjadi Rp5.856.324," katanya seperti dikutip dari surat tersebut.

Sementara itu Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemkab Bekasi tersebut menunjukkan bahwa buruh sudah memenangkan perjuangan. Pasalnya, kenaikan upah yang diusulkan Pemkab Bekasi sudah mendekati tuntutan buruh sebesar 15 persen.

"Bupati Bekasi sudah memutuskan UMK Bekasi 2024 naik 13,99 persen. Maka gubernur Jabar tidak boleh mengubah rekomendasi itu,"katanya.

Selain itu, ia meminta Pemporv DKI untuk merevisi naik UMP 2024 mendekati 15 persen seperti langkah yang dilakukan Pemkab Bekasi. 

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Belanja Online Warga RI Tembus Rp42 T Sebulan, Lapak Fesyen Berjaya******

Transaksi belanja online yang dilakukan warga Indonesia selama Oktober 2023 tembus Rp42,2 triliun. Lapak fesyen paling laris.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan nominal transaksi itu naik 10,69 persen secara bulanan (month to month/mtm) alias 4,99 persen year on year (yoy).

Jumlah tersebut mencakup 361,54 juta transaksi, di mana melesat 8,13 persen mtm atau 32,04 persen secara tahunan.

Menurutnya, ada dua faktor utama tren belanja di e-commerceterus meningkat.

Pertama,penerimaan masyarakat Indonesia terhadap budaya belanja di toko online yang semakin luas. Kedua,ada beragam promo di tanggal-tanggal kembar yang turut meningkatkan penjualan di toko online.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut mereka memang menganalisis tren belanja warga Indonesia di e-commerce. Setidaknya ada dua temuan yang didapatkan Perry Cs.

Pertama,ia menyebut transaksi di toko onlinemeningkatkan percepatan perputaran uang. Dengan kata lain, efisiensi dan produktivitas masyarakat juga meningkat.

"Kalau dulu kan orang belanja perlu keluar, ke toko dan sebagainya, itu volume transaksinya perlu waktu. Ini bisa lebih cepat sehingga perputaran uang dan transaksinya lebih cepat, apalagi dengan QRIS dan BI Fast," jelas Perry.

"Kedua, dari sisi harga itu juga menurun (lebih murah) dengan transaksi di e-commercesehingga ini juga mendukung pengendalian inflasi, khususnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Jadi, komponen barang yang diperdagangkan di e-commerceitu juga mendukung pengendalian inflasi karena harganya bisa lebih murah," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Dua Direktur Unilever Indonesia 'Resign' Susul Dirut******

Dua direktur PT Unilever Indonesia Tbk kompak mengundurkan diri (resign) menyusul direktur utama Ira Noviarti yang sudah mundur lebih dahulu.

Ira angkat kaki dari Unilever Indonesia karena alasan pribadi pada 24 Oktober 2023. Kini, Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli juga kompak mundur dari posisi direktur di perusahaan berkode UNVR tersebut pada Kamis (23/11).

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi, yang akan berlaku efektif sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Meski sudah ada tiga petinggi UNVR yang resign, Nurdiana mengatakan ini sama sekali tidak mengganggu aktivitas perusahaan. Ia menegaskan tidak ada dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Unilever Indonesia.

Memang tidak dijelaskan apa alasan pribadi yang dimaksud dari mundurnya dua bos Unilever tersebut. Kendati, perusahaan ini menjadi salah satu yang terdampak gerakan boikot produk pro-Israel.

Salah satu pemantiknya adalah ketika perusahaan Unilever bernama Ben & Jerry's memutuskan berhenti menjual es krim di West Bank, Palestina saat pendudukan Israel di 2021 lalu. Sayang, niat Ben & Jerry's menghormati Palestina dimentahkan oleh bos Unilever.

CEO Unilever Alan Jope kala itu malah mengatakan Ben & Jerry's tengah menjajaki peluang kerja sama baru dengan Israel. Sontak, ucapan Jope menimbulkan perdebatan.

"Kami pikir yang terbaik adalah mereka tidak terlibat dalam perdebatan," petikan komentar Jope kala itu, dikutip dari Reuters.

Itulah pemicu kelompok gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) meradang. Unilever dianggap berupaya untuk menindas dewan independen Ben & Jerry's agar mempertahankan bisnis seperti biasa dengan Israel yang tengah menginvasi Gaza.

Eksistensi Unilever Indonesia pun terdampak. Terlihat dari harga saham emiten berkode UNVR ini yang terus mengalami tren penurunan.

Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menyebut tren penurunan saham Unilever Indonesia terjadi sejak awal 2023. Ia menilai laba yang dihasilkan perusahaan selalu negatif hingga bulan ke-9 2023 dan menjadi salah satu biang keroknya.

"Alhasil, dengan penurunan yang terjadi maka menggerus potensi nilai dividen yang dibagikan sehingga investor cenderung melepas saham UNVR. Karena UNVR termasuk yang hampir membagikan seluruh laba bersihnya sebagai dividen," kata Audi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/11).

"Betul (aksi boikot juga berdampak ke performa UNVR). Saya melihat investor langsung bereaksi atas respon boikot tersebut," tambahnya.

Ia meramal aksi boikot akan berdampak negatif terhadap penjualan produk-produk Unilever Indonesia. Pada akhirnya, investor yang lari berbondong-bondong meninggalkan UNVR tak terelakkan.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

Cak Imin Janji Khitanan Ditanggung BPJS Jika AMIN Terpilih******

Calon wakil presiden nomor urut 2 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji sunat atau khitan akan ditanggung BPJS Kesehatan jika ia dan Anies Baswedan menang Pilpres 2024.

Imin berpendapat khitan menjadi salah satu langkah mempersiapkan generasi muda yang sehat sehingga negara harus ikut berperan dalam hal ini.

"Kalau hari ini BPJS tidak termasuk khitan, nanti Insyaallah kalau AMIN menang, BPJS-nya termasuk khitanan," kata Imin seusai menghadiri khitanan massal di Pasar Senen, Purwakarta, Sabtu (25/11), dikutip dari detik.

"Nanti khitanan itu bagian dari prosesi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. "Kemudahan khitanan ini menjadikan kita bisa menyiapkan generasi yang taat beragama, sekaligus generasi yang sehat sedini mungkin."

Sementara itu, pada Juli lalu BPJS sendiri melaporkan defisit bisa mencapai Rp11 Triliun pada 2025 nanti.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan keuangan BPJS Kesehatan masih aman hingga 2024. Namun, defisit baru akan terjadi pada Agustus-September 2025.

"Agustus atau September itu kira-kira mulai ada defisit dari BPJS Kesehatan dana DJS Kesehatan ini. Kami hitung sekitar Rp11 triliun. Tapi di Agustus atau September 2025," kata Muttaqien pada 18 Juli lalu.

Defisit ini membuat BPJS mengkaji kenaikan biaya iuran. 

Anies-Cak Imin terdaftar sebagai pasangan calon nomor urut 1 di Pilpres 2024. Mereka akan berhadapan dengan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

Sebelum menjanjikan khitanan ditanggung BPJS, Cak Imin juga pernah mengumbar janji menaikkan dana desa jika ia dan Anies terpilih, tepatnya hingga Rp5 miliar per desa per tahun.

Menikah dengan iblis

Duduk Perkara Dugaan Korupsi Tol MBZ hingga Menteri Basuki Bersuara******

Duduk perkara kasus dugaankorupsi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II aliasTol MBZ tahun 2016-2017 mulai terungkap.

September lalu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Kuntadi menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Sedangkan, YM selaku Ketua Panitia Lelang proyek JCC turut serta melakukan pemufakatan jahat dengan mengkondisikan pengadaan barang yang sudah ditentukan siapa pemenangnya.

"Saudara TBS selaku tenaga ahli, diduga turut serta menyusun gambar rencana teknik akhir atau Detail Engineering Design (DED) yang di dalamnya terdapat pengkondisian pengurangan spesifikasi Kuntadi, September 2023 lalu.

Atas perbuatannya, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain tiga tersangka tadi, Kejagung juga menjerat Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas (SB) sebagai tersangka korupsi.

Satu tersangka lainnya adalah Ibnu Noval (IBN), mantan Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya karena dinilai menghalangi penyidikan.

Lihat Juga : Daftar 5 Daerah dengan UMP Terendah di Indonesia

Baru-baru ini, Kejagung mengungkap secara spesifik modus kecurangan dalam proyek tol MBZ itu.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung juga menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Menteri PUPR buka suara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun turut bersuara soal penggantian material rangka beton menjadi baja.

Menurutnya, penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.

"Menurut kami dari Kementerian PUPR, enggak ada risiko. Itu sudah diuji oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sudah ada sertifikasinya," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan Biasa Kematian

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]