website main slot

Satu pukulan kawan

Mentan Prediksi El Nino Ancam 870 Ribu Ha Lahan Kekeringan******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan el nino berpotensi menyebabkan 870 ribu hektar lahan pertanian kekeringan, di mana puncaknya akan terjadi pada Agustus 2023.

"Kejadian el nino ekstrem berpotensi menyebabkan kekeringan 560-870 ribu hektar, sedangkan pada tahun normal hanya 200 ribu hektar," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (16/6).

Selain kekeringan, el nino juga berpotensi menyebabkan kebakaran pada lahan pertanian, gagal panen, hingga peningkatan intensitas serangan hama serta penyakit tanaman.

Pertama, mengidentifikasi dan mapping lokasi yang terdampak kekeringan serta mengelompokkan menjadi daerah merah, kuning, dan hijau.

Kedua, mempercepat tanam untuk mengejar sisa hujan.

Ketiga, meningkatkan ketersediaan alat dan mesin pertanian untuk mempercepat tanam.

Keempat, meningkatkan ketersediaan air dengan membangun atau memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi, jaringan irigasi tersier, serta pompanisasi.

Kelima, menyediakan benih tanah kekeringan.

"Keenam pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri. Ketujuh dukungan pembiayaan KUR dan asuransi pertanian," kata Syahrul.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ancaman el nino berkorelasi terhadap penurunan produksi pertanian RI. Padahal, inflasi pangan berkontribusi besar terhadap inflasi keseluruhan.

"Belum lagi dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41 persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrem di tahun tersebut," kata Luhut di akun Instagram resminya, Rabu (26/4) lalu.

Ia pun berjanji pemerintah bakal bersiap menghadapi ancaman paling ekstrem. Luhut meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memulai persiapan 'perang' melawan el nino sejak dini.

Ia tak mau kecolongan seperti 2015 lalu, di mana Indonesia diterjang el nino dan dilanda kekeringan luas hingga kebakaran hutan di beberapa daerah Indonesia.

Terlebih, ia sudah mengantongi prediksi waktu terjadinya el nino yakni pada Agustus 2023 mendatang.

"Setidaknya sejak saat ini kami menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai senjata menghadapi el nino," imbuh Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Alasan WSBK Bisa Membuat Sirkuit Mandalika Rugi Rp100 M******

Holding BUMNpariwisata InJourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika dari ajang yang mereka selenggarakan. 

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan hal itu dilakukan karena ajang WSBK tidak menarik bagi investor sehingga mereka tak mau jadi sponsor.

Akibat masalah itu Sirkuit Mandalika harus menanggung kerugian sampai dengan Rp100 miliar.

Ia pede jika nantinya penyelenggaraan WSBK dihilangkan, beban InJourney bisa berkurang banyak sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bilaeventtersebut dipertahankan.

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secarasponsorship," jelasnya.

Selain eventWSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorshipuntuk menutupi gapini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang Sirkuit Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Untuk pembayaran jangka pendek, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah. Di mana, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang Sirkuit Mandalika.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short termini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Karena itu penyelesaiannya harus dengan equity," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

ahli olahraga super

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Dunia Kartu Mantra

Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Bodong Tembus Rp126 T 2018******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi ilegalsudah tembus Rp126 triliun. Kerugian tercatat sejak 2018 hingga 2022.

"Bahkan kemungkinan angkanya lebih besar lagi, karena masih ada juga korban yang tidak melaporkan atau merupakansilent victim," kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Ia memerinci kerugian tersebut terdiri dari senilai Rp1,4 triliun pada 2018, Rp4 triliun pada 2019, sebanyak Rp5,9 triliun pada 2020,  Rp2,54 triliun pada 2021, serta senilai Rp112,2 triliun pada 2022.

Celakanya, di tengah masalah itu, pemahaman masyarakat masih rendah. 

Oleh karena itu, agar korban investasi ilegal bisa ditekan, Sarjito membeberkan lima ciri investasi ilegal. Pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat.

Kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru (member get member). Ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau figur publik untuk menarik minat berinvestasi.

Ciri keempatyakni klaim tanpa risiko. Kelima, legalitas yang tidak jelas seperti tidak memiliki izin usaha, memiliki izin kelembagaan seperti PT, koperasi, CV, yayasan, dan lainnya tetapi tidak punya izin usaha, serta memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya.

"Maka dari itu, masyarakat juga harus cerdas karena ini bukan hanya masalah literasi. Jika pinjol maupun investasi tersebut tidak memiliki izin OJK, sudah tinggalkan saja," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

InJourney Minta PMN Buat Bangun Pusat Konvensi di KEK Sanur Bali******

Holding BUMNpariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney meminta suntikan modal negara sebesar Rp143 miliar untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Sanurdi Denpasar, Bali.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan penyertaan modal negara (PMN) itu salah satunya digunakan untuk membangun pusat konvensi (convention center).

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," ujar Doni saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) kemarin.

Pengajuan PMN untuk KEK Sanur sendiri merupakan bagian dari permintaan suntikan dana InJourney senilai Rp1,19 triliun.

Selain pengembangan KEK Sanur, sekitar Rp1,05 triliun dari suntikan dana itu akan digunakan untuk membayar utang pengembangan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Proyek pengembangan KEK Mandalika tercatat masih memiliki utang sebesar Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Lebih lanjut, Komisi VI DPR telah menyetujui pengajuan PMN InJourney itu pada rapat yang digelar hari ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Luhut Respons Kritik IKN Diawasi Mandor Asing: Kita Ini Kadang Munafik******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespons kritikan yang datang terkait pernyataannya bahwa pembangunan IKN akan diawasi oleh mandor asing. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan pemikiran yang egois.

Sebab, ia menekankan tujuannya memilih mandor asing dalam pengawasan proyek IKN agar Indonesia bisa belajar ilmu dari mereka. Apalagi, Indonesia memang belum sepenuhnya bisa menangani proyek pembangunan hijau seperti konsep yang diatur di IKN.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire(pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa," kata Luhut dikutip daridetikfinance, Selasa (13/6).

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormatpakebule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).

[Gambas:Video CNN]