lux slot 138 23Jutaan kata 762768Orang-orang telah membaca serialisasi
《voucher88》
KPU Kalbar targetkan rekapitulasi Pemilu selesai pada 8 Maret******
"Sampai saat ini, proses rekapitulasi di kabupaten/kota telah hampir selesai. Saat ini, proses tersebut masih berlangsung di Kabupaten Sintang dan Landak, yang dijadwalkan akan selesai pada hari ini," kata Budi di Pontianak, Senin.
Terkait hal tersebut, Budi menyatakan optimisme bahwa proses rekapitulasi di kabupaten/kota tidak akan bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.
Menurutnya, beberapa daerah, seperti Mempawah, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara, telah menyelesaikan rekapitulasi dan mengirimkan hasilnya ke tingkat provinsi.
Sementara itu, Kapuas Hulu dan Sambas dijadwalkan akan menyampaikan hasil rekap pada tanggal 4 Maret 2024.
Budi menyatakan bahwa sebelum tanggal 5 Maret 2024, seluruh hasil rekapitulasi di kabupaten/kota diharapkan sudah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.
"Proses rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2024, dimulai pada Rabu malam dan berlanjut ke Kamis pagi. Kami berharap agar proses ini dapat selesai tepat waktu pada tanggal 8 Maret 2024, sehingga dapat masuk dalam jadwal rekapitulasi di tingkat nasional pada tanggal 10 Maret 2024 untuk pembacaan hasil pemilu," tuturnya.
Budi menegaskan bahwa proses rekapitulasi pemilu di Kalimantan Barat telah berjalan dengan baik, mulai dari proses pungut hitung, rekapitulasi di tingkat PPK hingga kabupaten/kota.
Selain itu, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) juga telah dilaksanakan sebagai respons terhadap berbagai kekeliruan administrasi dan potensi kecurangan.
Dia mengatakan, sebelum H-10, PSU dan PSL sudah dilaksanakan di 17 titik, termasuk di enam kabupaten/kota seperti Singkawang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara.
Pihaknya juga meminta saksi dari peserta pemilu untuk menyampaikan temuan di lapangan ke KPU.
"Perlu saya sampaikan, masih ada ruang untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu, baik administratif, pidana, maupun kode etik. Harapannya adalah agar masalah serius dapat diatasi sebelum proses rekapitulasi provinsi selesai, sehingga evaluasi pemilu Kalimantan Barat ke depan hanya mencatat catatan kecil," kata Budi.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******
"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila
Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.
Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila
Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.
"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.
Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana
Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.
Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.
Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila
“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.
Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.
Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Label:akulaku diawasi ojk、jam gacor pragmatic、indobet88
Terkait:tafsirmimpi2d、situs judi slot、situs slot paling gacor 2022、pinjol tanpa ojk 2022、judi slot online terpercaya、slot indonesia online、situs ug terbaru、abangda88 slot、simulasi bunga kredivo、jayagaming
bab terbaru:high4d(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Gerakkan BGtS menjadi ajang promosi dan sosialisasi secara luas yang kami gencarkan seluruh generasi muda IndonesiaJakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapnas) secara aktif mengkampanyekan pentingnya konsumsi sayur dan buah-buahan di lingkungan pendidikan termasuk pesantren dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
《voucher88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot paling gacor bulan iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher88》bab terbaru。