rtp mpo1221 53Jutaan kata 93017Orang-orang telah membaca serialisasi
《jitu99》
Pertamina Patra Niaga dukung F1 Power Boat lewat BBM berkualitas******
Ini menjadi bukti produk segmen RON 98 Pertamina memenuhi spesifikasi untuk balap yang tetap ramah lingkunganJakarta (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga mendukung penuh kebutuhan energi untuk pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) yang diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara pada 2-3 Maret 2024.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******
Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.
Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.
Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.
Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.
Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.
"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).
Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.
Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.
"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.
Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
[Gambas:Video CNN]
Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".
Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.
"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.
(Reuters/agt)Label:p200m slot、cara pinjaman tunai kredivo、erek erek73
Terkait:qq slots、pinjol resmi ojk tenor panjang、777luckyslot、bunga indodana tinggi、cendanabet、togel sgp togel sgp、untung308、qq808、judi slot online、slot gacor toto
bab terbaru:akun slot gampang menang(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Para pemain industri harus bekerja sama untuk merealisasikan target ekspor produk furnitur kitaJakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengharapkan produsen furnitur meningkatkan nilai ekspor produknya sehingga bisa ikut menikmati pertumbuhan industri mebel dan kerajinan dunia.
Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
tidak ada kendala yang perlu dikhawatirkan dalam bidang transportasiMedan (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyediakan sebanyak 35 shuttlebus gratis dalam kejuaraan F1Powerboat Danau Toba 2024 yang digelar 2 sampai 3 Maret 2024.
Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.
Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.
Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.
Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.
Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.
"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).
Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.
Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.
"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.
Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
[Gambas:Video CNN]
Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".
Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".
Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.
"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.
(Reuters/agt)tidak ada kendala yang perlu dikhawatirkan dalam bidang transportasiMedan (ANTARA) - Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyediakan sebanyak 35 shuttlebus gratis dalam kejuaraan F1Powerboat Danau Toba 2024 yang digelar 2 sampai 3 Maret 2024.
Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
《jitu99》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs goltogelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jitu99》bab terbaru。