buku mimpi3d

Pemecahan

Pulau Widi Akan Dilelang Situs Asing, Jubir Luhut Ancam Pengelola******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, MalukuUtara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estatasing.

Melansir CNN, lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di PT Leadership Islands Indonesia (LII), sebuah perusahaan induk.

Charlie Smith, wakil presiden eksekutif untuk EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) di Lelang Pramutamu Sotheby mengharapkan tawaran untuk kepulauan ini menjadi signifikan.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

Bagaimana menghadapi transformasi

Buruh Sebut Pengusaha DKI Jakarta Pecah Suara Soal Kenaikan UMP 2023******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para pengusaha di wilayah DKI Jakarta pecah suara terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, ada dua kubu pengusaha terkait dengan besaran kenaikan UMP 2023 bagi pekerja di DKI Jakarta. Pertama usulan dari Apindo naik sebesar 2,62 persen menjadi Rp4.763.293 per bulan.

Versi Apindo dikatakan masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Padahal, pemerintah sudah mengganti perhitungan UMP 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Kedua, usulan dari Kadin Indonesia UMP 2023 DKI Jakarta bisa naik sebesar 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan. Hal tersebut pun diapresiasi oleh buruh karena dinilai lebih baik dibandingkan Apindo dalam pengupahan.

"Di sini terlihat, Kadin lebih memahami dunia usaha, yakni usaha akan berkembang kalau daya beli naik. Dari sini kelihatan, siapa yang selama ini mengeksploitasi upah buruh. Di mana Apindo maunya upah murah," jelasnya.

Meski demikian, buruh DKI Jakarta tetap tidak mau kenaikan upah berdasarkan usulan kedua pengusaha tersebut. Buruh menuntut kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 10,55 persen.

"Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP 2023 naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, CNNIndonesia.comtelah menghubungi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui pesan singkat untuk meminta penjelasan soal perpecahan suara tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan Sarman belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

kaisar kuno

Menteri PUPR Blak******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022.

"Kegiatan yang telah terkontrak sampai dengan minggu keempat November 2022 sebanyak 22 kegiatan senilai Rp15,01 triliun," jelas Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Rincian proyek tersebut, antara lain 4 proyek sumber daya air (SDA) senilai Rp1,08 triliun, 12 bina marga sebesar Rp8,71 triliun, 5 kegiatan cipta karya Rp4,66 triliun, dan 1 kegiatan perumahan senilai Rp570 miliar.

"Cipta karya ada 12 kegiatan senilai Rp7,08 triliun, yaitu pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I, serta Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. Ada 4 Kantor Kemenko yang dibangun pada 2020-2024," jelas Basuki.

Sementara itu, pada pelaksanaan lelang tahun anggaran (TA) 2022 untuk pembangunan infrastruktur di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ada 15 kegiatan senilai Rp10,91 triliun.

Rinciannya adalah 3 kegiatan senilai Rp1,07 triliun di sektor SDA, 9 kegiatan senilai Rp8,75 triliun untuk bina marga, dan 3 kegiatan sisanya tersebar di sektor cipta karya sebesar Rp1,07 triliun.

Lalu, pelaksanaan lelang TA 2022 untuk pembangunan infrastruktur di KIPP khususnya zona 1A ada 25 kegiatan senilai Rp15,08 triliun. Terdiri dari 2 kegiatan SDA senilai Rp690 miliar, 7 kegiatan bina marga senilai Rp1,97 triliun, 14 kegiatan cipta karya Rp11,32 triliun, dan 2 kegiatan perumahan sebesar Rp1,09 triliun.

Berikut progres pembangunan IKN sejauh ini:

A. Sumber Daya Air (SDA)

1. Bendungan Sepaku Semoi (Progres 78,7 persen, Masa Pelaksanaan Juli 2020-Desember 2023)
2. Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku (Progres 47,2 persen, Masa Pelaksanaan Oktober 2021-April 2023)
3. Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir (Progres 46 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-Desember 2022)
4. Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A (KIPP) (Progres 1,8 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Desember 2023)

B. Bina Marga

1. Jalan Lingkar Sepaku Segmen I (Progres 85,5 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-November 2022)
2. Jalan Lingkar Sepaku Segmen II (Pogres selesai, Masa Pelaksanaan November 2021-Oktober 2022)
3. Jalan Lingkar Sepaku Segmen III (Progres 95,7 persen, Masa Pelaksanaan November 2021-Desember 2022)
4. Jalan Lingkar Sepaku Segmen IV (Progres 4,1 persen, Masa Pelaksanaan Agustus 2022-April 2024)
5. Jalan Tol IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau (Progres 0,3 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juli 2024)
6. Jalan Tol IKN Segmen 3B KKT Kariangau-SP Tempadung (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
7. Jalan tol IKN Segmen 5A SP Tempadung-Jembatan Pulau Balang (Progres 2 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-Juni 2024)
8. Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat (Progres 1 persen, Masa Pelaksanaan September 2022-April 2024)
9. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 1 (Progres 60,3 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
10. Preservasi Jalan SP ITCI-SP 3 Riko Segmen 2 (Progres 72,9 persen, Masa Pelaksanaan April 2022-Desember 2022)
11. Preservasi Jalan SP 3 RIKO-JBT Pulau Balang Bentang Pendek (Progres 58,8 persen, Masa pelaksanaan April 2022-Desember 2022)

C. Cipta Karya

"Ada 5 kegiatan senilai Rp4,66 triliun, yaitu untuk penyiapan land development KIPP tahap 1 dan 2. Ini membuat kavling-kavling, tidak dengan pagar, tapi menggunakan pohon-pohon ini untuk jadi kavling. Sehingga dengan ini tahu mana lokasi perkantoran masing-masing kementerian, presiden, dan wapreswapres," jelas Basuki.

D. Perumahan

Sementara itu, pembangunan perumahan ada 22 tower untuk pekerja konstruksi. Sejauh ini, ada 7 tower yang dikerjakan dengan progres 36,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia pertama

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Ahli IPB Kritik Food Estate Era Soeharto sampai Jokowi******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menegaskan program food estate atau lumbung pangan nasional adalah pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.

"Sering kali saya sebut, food estateini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi," katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn, Rabu (23/11).

Andreas lantas menceritakan sejarah membuktikan food estate selalu gagal di Indonesia. Kegagalan bisa dilihat dari dari pengembangan lahan gambut (PLG) satu juta hektare yang terjadi pada masa Orde Baru (Orba) hingga Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kemudian akibat pernyataan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia mencanangkan lagi program food estate, dan tidak ada ceritanya. Pemborosan dana yang luar biasa besar, berapa puluh triliun dana yang sudah kita gelontorkan untuk food estatedan tidak menghasilkan apapun," tegasnya.

Menurutnya, lebih baik pemerintah fokus kepada satu hal, misalnya memperbaiki lahan gambut 1 juta hektare yang sekarang sudah rusak berat. Andreas mengatakan perlu Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk membangun food estate.

Andreas menegaskan setiap presiden jangan berganti-ganti program. Itu yang membuat food estatebelum menjadi solusi pangan Indonesia sampai saat ini karena tidak fokus membangun dan mengurusnya.

Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estatepada 2021-2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.

"Ada sinyalemen presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo di Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.

[Gambas:Video CNN]

Di sisi lain, Presiden Jokowi pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasanfood estatedi Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Jokowi menuturkan pembukaan food estate merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Menurutnya, diperlukan keberanian mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT.

Dewa Gila Xingtian

Sandiaga Dorong Pulau Tawale Jadi Pengungkit Kebangkitkan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, menilai anugerah kekayaan alam Maluku Utara dapat menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Di samping pemandangan permukaan laut yang indah, dihiasi dengan gugusan kepulauan dan gunung, wilayah ini juga memiliki keindahan bawah laut yang mempesona.

Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Sandiaga menilai Kawasan Indonesia Timur tidak hanya memiliki Raja Ampat di Papua Barat yang sudah dikenal dunia sebagai ikon wisata bawah laut. Dalam pandangannya, masih banyak daerah-daerah lain di Indonesia Timur yang punya potensi wisata bawah laut yang indah dan kaya yang belum tereksplorasi.

"Pulau Tawale di Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, bisa jadi pengungkit kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (27/11).

"Ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan. (Gugusan Pulau Tawale) luar biasa indahnya, itu betul-betul 'gate of heaven'. Apalagi, Halmahera Selatan ini merupakan salah satu spotdivingterbaik di dunia," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, Halmahera Selatan tidak hanya memiliki Gugusan Pulau Tawale sebagai destinasi wisata bawah lautnya. Masih banyak lagi destinasi wisata bawah laut di Halmahera Selatan yang perlu dieksplorasi dan dikembangkan.

Apabila sektor ini dapat dikembangkan, dia optimis bisa membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Selatan.

"Saya melihat selain ekonomi berbasis sumber daya alam yang menjadi tulang punggung sekarang, kita juga harus kembangkan ekonomi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Agar pergerakan ekonomi di Halmahera Selatan semakin meningkat dan membuka peluang usaha serta lapangan kerja," pungkasnya.