bocoran jam gacor olympus

Bumi ini agak jahat

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial

Tenglong Melahap Langit

Norma 100: Inovasi Kemnaker untuk Tingkatkan Kepatuhan Ketenagakerjaan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berinovasi untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peluncuran fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website, Norma 100, oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa, (27/6).

Dalam sambutannya, Ida menekankan pentingnya reformasi pengawasan ketenagakerjaan serta perencanaan strategis yang tepat dalam bidang ini. Menurutnya, diperlukan inovasi dan pengembangan metode layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah, murah dan menjangkau lebih banyak perusahaan.

"Pada prinsipnya metode Norma 100 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).

Hasil pengisian Norma 100 ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV), sehingga dapat menunjukkan skor tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan yang mudah dipahami. Jika perusahaan memperoleh skor antara 91 hingga 100, maka perusahaan tersebut akan diklasifikasikan sebagai Tingkat Kepatuhan Tinggi (Hijau).

Di sisi lain, perusahaan yang memperoleh skor antara 71 hingga 90 akan masuk dalam kategori Tingkat Kepatuhan Sedang (Kuning). Sementara, jika perusahaan memperoleh skor kurang dari 70, maka perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai Tingkat Kepatuhan Rendah (Merah).

Ida menekankan pentingnya memberikan reward atau insentif kepada perusahaan yang mematuhi norma-norma ketenagakerjaan, terutama yang berada dalam kategori Hijau.

"Sementara perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan dengan kategori Merah nantinya dapat dijadikan prioritas utama dalam pembinaan melalui sosialisasi, pendampingan maupun konsultasi sampai pada penyusunan program kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 secara mandiri," jelas Ida.

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, memaparkan pengembangan Norma 100 sejak 2022 merupakan upaya konkret untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kemnaker Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Norma 100 sendiri telah diujicobakan di 6 perusahaan smelterterkemuka di Indonesia, dalam beberapa kali FGD tahun 2022 dengan diikuti lebih dari 50.000 perusahaan dan terakhir ujicoba Kerjasama dengan KADIN Indonesia," tutup Haiyani.

Obat besar

Harga Cabai Naik 23 Persen Jelang Iduladha, Tembus Rp50 Ribu per Kg******

Harga cabaiterpantau naik gila-gilaan jelang Hari Raya Iduladha pada Kamis (29/6) mendatang. Harga cabai rawit merah bahkan melonjak 23 persen menjadi Rp50 ribu per kg.

Berdasarkan Panel Harga milik Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga cabai rawit merah di pedagang eceran per Senin (26/6) ini naik drastis 23,25 persen alias Rp9.440. Jika kemarin cabai masih dibanderol Rp40.600 per kg, kini sudah tembus Rp50.040 per kg.

Tak jauh beda, harga cabai merah keriting juga naik 18,65 persen menjadi Rp42.750 per kg dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp36.030 per kg. Dengan kata lain, harga cabai merah keriting naik Rp6.720.

Kenaikan harga cabai ini sudah terlihat sejak sepekan lalu. Mulanya, harga cabai rawit merah pada Senin (19/6) hanya sebesar Rp40.820 per kg, sebelum bengkak ke Rp50.040 per kg.

Sementara itu, cabai merah keriting pada awal pekan lalu masih dijual Rp34.340 per kg. Kemudian, perlahan naik ke Rp35 ribu per kg, Rp36 ribu per kg, hingga hari ini harganya menyentuh Rp42.750 per kg.

Senada, harga cabai di pasar Jakarta juga tercatat naik. Berdasarkan data Harga Pangan Jakarta, cabai merah besar terpantau naik Rp53 dari Rp46.825 per kg menjadi Rp46.878 per kg.

Cabai merah keriting juga naik Rp912 hari ini. Kemarin, cabai jenis ini masih dibanderol Rp37.683 per kg sebelum harganya melesat menjadi Rp38.595 per kg.

Sedangkan cabai rawit merah tercatat naik Rp289 dari Rp44.830 per kg menjadi Rp45.119 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Bajak Laut Dewa Super Druid

Adrianto Djokosoetono Jadi Dirut Baru Blue Bird******

PT Blue Bird Tbk (BIRD) baru saja melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, Selasa (27/6), hasil RUPST memutuskan untuk mengangkat Adrianto Djokosoetono sebagai Direktur Utama emiten taksi tersebut.

Adrianto menjadi direktur utama menggantikan Sigit Priawan Djokosoetono yang diberhentikan secara terhormat.

Adrianto merupakan suami dari artis Titi Radjo Padmaja yang sebelumnya dikenal dengan Titi Radjo Bintang setelah menikah pada 2016 silam.

Dengan perubahan tersebut, maka daftar Direksi dan Komisaris Blue Bird terbaru menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama: Adrianto Djokosoetono
Wakil Direktur Utama: Sigit Priawan Djokosoetono
Direktur: Irawaty Salim

Komisaris

Komisaris Utama: Bayu Priawan Djokosoetono
Wakil Komisaris Utama: Sri Adriyani Lestari
Komisaris: Kresna Priawan Djokosoetono
Komisaris: Gunawan Surjo Wibowo
Komisaris Independen: Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen: Budi Setiyadi
Komisaris Independen: Setyo Wasi

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

Pelindo Gandeng Perusahaan Dubai Operasikan Kontainer di Belawan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) Dubai Port (DP) World dalam mengoperasikan Belawan New Container Terminal (BNCT).

Direktur Utama Pelindo Arief Suhartono mengatakan kerja sama akan dilakukan selama 50 tahun dengan nilai investasi US0 juta atau sekitar Rp5,96 triliun (asumsi kurs Rp14.900).

"Kerja sama untuk operasikan kontainer terminal di belawan itu yg dikerjasamakan selama 30+20 tahun. Kapasitasnya saat ini akan dikembangkan sampai dengan 1,4 juta TEUs," katanya di kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/6).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasan pemerintah mengalokasikan dana besar untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan agar terciptanya interkoneksi logistik.

"Karena untuk mencapai target 2045, salah satu isu yang menghambat adalah logistik, ketika ongkos logistik atau transportasi barang maupun manusia tidak bisa menjadi satu kesatuan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jumat (23/5).

"Ini yang kadang-kadang dipersepsikan kenapa pemerintah membangun infrastruktur dengan modal pembiayaan yg besar. Apakah benar arahnya? Benar," lanjutnya.

Lihat Juga : KAI soal Luhut Tolak Impor KRL Bekas: Ada Konsekuensinya

Erick mengatakan percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan negara yang ekonominya maju karena pembangunan infrastruktur.

Salah satunya Korea Selatan. Pada 1950-an, kata Erick, negara tersebut menghabiskan 50 persen untuk pembangunan infrastruktur sehingga negara tersebut menjadi negara maju. Kemudian juga China serta Uni Emirat Arab.

Ke depan, Erick berharap dengan terciptanya ekosistem logistik yang baik, ekonomi Indonesia bisa tumbuh.

"Mimpi besar ini yang diimplementasikan dalam keseharian yg menjadi kunci karena percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja untuk mencapai cita-cita kita menjadi negara besar," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Saat keajaiban jatuh

Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama******

KAI Commuter akan melakukan peremajaan sarana (retrofit) terhadap 19 rangkaian KRL lama untuk melayani penumpang selama lima tahun ke depan.

Skema retrofit diambil setelah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan Indonesia tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang. Impor dilarang karena dianggap melanggar aturan.

"Saat ini KAI Commuter terus melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan pengadaan sarana kereta baru guna mengakomodir pengguna yang saat ini sudah di angka 850 ribu per hari, dengan volume tertinggi pada tahun ini adalah 975 ribu dan akan terus bertambah," ujar Anne Purba VP Corporate Secretary KAI Commuter dalam keterangan resmi, Sabtu (24/6).

Rapat tersebut melibatkan Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, DJKA, PT KAI dan juga PT INKA dan dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Rapat membahas pemenuhan kebutuhan sarana KRL melalui skema retrofit untuk replacement sarana yang ada dalam lima tahun ke depan, juga pengadaan sarana KRL baru untuk replacement dan penambahan kapasitas.

Selain melakukan retrofit 19 sarana KRL lama, KAI Commuter sebelumnya telah berkontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 16trainsetsarana KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirimkan secara bertahap pada tahun 2025-2026.

Kemudian, untuk penggantian, perusahaan juga akan berupaya mendatangkan 3 rangkaian KRL baru pada 2024 dan 8 sarana KRL baru pada tahun 2027.

"Dengan demikian total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI Commuter untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus," ujar Anne.

Selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, dalam pengadaan sarana KRL itu juga ada opsi dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Tentunya ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna ke depannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri. Hal ini terus dikaji dan dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk dampak terhadap PSO yang sedang kami hitung dan kaji," ujarnya.

Lebih lanjut, KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) sebagai Induk Perusahaan secara rutin terus berkoordinasi dengan PT INKA mengenai proses pengadaan sarana melalui skema retrofit ataupun skema pengadaan sarana baru produksi PT INKA untuk memastikan seluruh proses pengadaan tersebut tidak mengganggu operasional dan pelayanan Commuter Line Jabodetabek.

[Gambas:Video CNN]