game tergacor hari ini

Penguasa Perang Surga

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Infinity dimulai dengan horor

Peternak Babi di China Terjerat Utang Berjemaah Imbas Ekonomi Lesu******

Peternak babi diChina terjerat utang berjemaah buntut ekonomi yang lesu. Pelemahan ekonomi Negeri Tirai Bambu membuat permintaan daging turun, pedagang pun rugi.

Dilansir dari Reuters, Senin (4/12), harga daging babi di Negeri Tirai Bambu rata-rata jauh di bawah biaya produksi. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade.

Lihat saja, dalam tiga bulan terakhir harga daging babi turun 15 persen menjadi 14,5 yuan atau sekitar Rp31.523 per kilogram (kg).

Kerugian yang lebih besar diperkirakan terjadi pada tahun depan. Hal ini pun membuat perusahaan peternakan tertekan dan menjual peternakan mereka.

Direktur Penjualan China di Genesus Inc Lyle Jones mengatakan peternak babi masih berharap pasar kembali bergeliat. Dengan begitu kondisi keuangan mereka bisa pulih.

"Semuanya tergantung pada seberapa besar kantong yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini," kata Jones.

Penurunan harga daging babi bertentangan dengan upaya pemerintah yang berupaya mengerek harga seiring puncak musim dingin yang meningkatkan konsumsi daging babi.

Hal ini malah membuat produsen besar terlilit utang. Tercatat 10 produsen teratas saja mencatat peningkatan utang bersih sebesar 13 persen pada akhir September 2023 lalu.

New Hope Liuhe, produsen daging babi terbesar ketiga di China menjual peternakannya tahun lalu demi membayar utang. Perusahaan mengatakan kepada investor bahwa mereka ingin menjual lebih banyak lagi.

Produsen besar Tech-Bank dan Fujian Aonong juga telah menjual saham ataupun anak perusahaan untuk mendapatkan uang tunai.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Kepala OIKN Respons Pj Gubernur DKI soal ASN Malas Pindah ke IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono merespons pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bakal memindahkan aparatur sipil negara (ASN) malas ke IKN.

Bambang menganggap pernyataan Heru itu hanya sebagai guyonan. Ia pun membantah bahwa IKN Nusantara seolah buangan bagi para ASN yang tak berkualitas.

"Becanda kali. Enggak lah (bukan tempat pembuangan) kami ingin yang pindah bilang 'Eh pindah itu asyik'" kata Bambang di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Tak hanya itu, ia menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk ASN yang pindah ke IKN.

"Kami sendiri bertekad yang pindah itu fasilitasnya bagus. Jangan sampai fasilitasnya gak ada," kata Bambang.

Ia menargetkan saat ASN pindah, di IKN sudah terbangun rumah sakit, sekolah, hingga rekreasi.

"Jadi kebutuhan sehari-hari kami coba sediakan," ucapnya.

Heru secara guyon mengatakan kepada pegawai Eselon III Pemprov DKI bahwa akan memindahkan sebagian mereka ke IKN Nusantara jika tak bekerja dengan baik.

Hal itu disampaikan Heru dalam seminar bertajuk 'Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selasa (28/11). Seminar ini dihadiri ratusan pegawai eselon III Pemprov DKI.

Awalnya, Heru meminta para ASN untuk bekerja dengan baik. Ia berkata mereka adalah penerus dalam pembangunan Jakarta.

"Harus semangat, kenapa? Bapak tidak mikir ke IKN," kata Heru yang disambut gelak tawa ASN.

"Jadi bapak kalau nggak bekerja dengan baik, sesuai dengan UU ASN yang terbaru, bapak saya pekerjakan ke IKN," imbuh Heru.

Para ASN kembali tertawa mendengar pernyataan Heru.

Dia juga meneruskan guyonan itu, "Kementerian siap-siap pindah ke IKN, tapi ASN Pemprov mau ke mana?".

Heru--yang juga Kepala Sekretariat Presiden--lalu mempersilakan apabila ada ASN DKI yang mau ditugaskan ke IKN.

Ia mengatakan langkah itu bisa mempercepat kenaikan pangkat sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Di UU ASN sekarang, bisa diperbantukan ke daerah terpencil atau daerah tertentu yang memang ASN-nya kurang dan bapak menjadi manajer atau supervisi, atau menjadi promotor. 2 tahun bapak balik bisa dinaikkan pangkat, tapi bapak pindahnya jangan ke kota besar, tadi saya kasih contoh ke IKN," kata eks Wali Kota Jakarta Utara itu.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Melihat Ekspor Italia Usai Ikut 'Jalur Sutra Modern' China******

Italia hengkang dari program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) yang dijalankan China. Keputusan itu mereka ambil karena kesepakatan BRI hanya memberikan sedikit manfaat bagi Italia.

Untuk mewujudkan niat hengkang itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengirimkan surat berisi pemberitahuan ke Beijing beberapa waktu lalu.

Italia menjadi negara G7 pertama yang menandatangani inisiatif itu pada 2019. Kala itu, pemerintahan Italia mempromosikan inisiatif tersebut sebagai cara untuk meningkatkan perdagangan dengan China, sekaligus mendapatkan investasi dalam proyek infrastruktur besar.

Meloni, yang menjadi oposisi pada saat itu, menentang kesepakatan tersebut sejak awal. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengungkap pada musim panas ini Italia belum mendapatkan hasil yang baik dari perjanjian tersebut.

Senada, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto juga sempat menilai keputusan untuk bergabung dengan program BRI adalah kesalahan dan kejahatan. Pasalnya, Crosetto program BRI yang ditandatangani Italia di bawah pemerintahan sebelumnya tidak bisa membantu negaranya menggenjot ekspor.

Yang terjadi dari keikutsertaan Italia dalam program tersebut malah sebaliknya; Italia terjajah produk China.

"Kami telah mengekspor banyak jeruk ke China. Tapi ekspor mereka ke Italia malah tiga kali lipat dalam tiga tahun. Ini yang paling konyol," katanya, melansir CNN Business.

Lantas bagaimana kenyataan data ekspor Italia sejak bergabung BRI?

Sejak Meloni mulai menjabat tahun lalu, ia telah menyatakan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian yang diinisiasi oleh Presiden China Xi Jinping. Menurut dia, kesepakatan tersebut tak membawa manfaat yang signifikan bagi negaranya.

Data Italia melaporkan bahwa pada tahun lalu, ekspor Italia ke China berjumlah 16,4 miliar euro atau setara Rp274 triliun, naik dari 13 miliar euro atau setara Rp217 triliun pada 2019. Sebaliknya, ekspor China ke Italia meningkat menjadi 57,5 miliar euro atau setara Rp961 triliun dari 31,7 miliar euro atau Rp529,8 triliun pada periode yang sama.

Sementara itu, meski tidak menjadi bagian dari Belt and Road Initiative, mitra dagang Italia di Uni Eropa, seperti Prancis dan Jerman, mengekspor lebih banyak ke China pada tahun lalu.

Faktanya, pada 2021, Italia mengekspor total US7 miliar, menjadikannya pengekspor peringkat ke-7 di dunia. Selama lima tahun terakhir, ekspor Italia telah berubahsebesar US3 miliar, dari US4 miliar pada 2016 menjadi US7 miliar pada 2021.

Jika dirinci, berikut nilai data ekspor Italia periode 2019-2022.

- Ekspor Italia untuk 2022 adalah US6,87 miliar, meningkat 8,05 persen dari 2021.

- Ekspor Italia untuk 2021 adalah US1,25 miliar, meningkat 23,78 persen dari 2020.

- Ekspor Italia untuk 2020 adalah US8,47 miliar, turun 12,14 persen dari 2019.

- Ekspor Italia untuk 2019 adalah US5,62 miliar, turun 3,09 persen dari 2018.

[Gambas:Video CNN]

Total ekspor Italia tercatat US,7 miliar pada Agustus 2023, dibandingkan dengan US,2 miliar di bulan sebelumnya. Data mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar US,7 miliar pada Maret 2023.

Dalam laporan terakhir, total ekspor Italia tumbuh 2,5 persen dari tahun ke tahun (year on year) pada Agustus 2023.

Di sisi lain, pemerintah Italia juga telah menunjukkan keraguannya terhadap pakta tersebut, meski menjadi bagian dari BRI. Pihaknya telah berulang kali mengambil sejumlah langkah untuk memveto beberapa usulan pengambilalihan atau membatasi pengaruh perusahaan-perusahaan China, terhadap perusahaan-perusahaan Italia.

Pada Juni, kabinet Meloni membatasi pengaruh pemegang saham China, Sinochem, terhadap pembuat ban Italia Pirelli. Pihaknya menggunakan aturan 'golden power' yang dirancang untuk melindungi aset-aset strategis.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Erick Thohir Laporkan 2 Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung Bulan Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dua dana pensiun (Dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan ini.

"Di bulan ini ada dua yang akan kita laporkan ke Kejaksaan Agung," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Erick tidak menyebutkan Dapen mana yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung dalam waktu dekat.

"Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam 3 tahun sehingga ke depan akan sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fundatau dana gabungan di bawah IFG, yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick pada Oktober 2023 sebenarnya telah melaporkan empat Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung.

Adapun keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

Bahlil Klaim Proyek Investasi Asing di IKN Dimulai Usai Agustus 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreakingpembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk investasi asing akan dilakukan pada 2024.

Bahlil mengatakan groundbreakinginvestor asing akan berlangsung usai diselenggarakannya Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai.

"Setelah tahap pertama ini selesai, habis itu tahap kedua. Setelah kita upacara di 17 Agustus, tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia membantah bahwa investor asing enggan untuk berinvestasi di IKN. Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan klaster-klaster untuk para penanam modal.

"Bukan enggak ada yang masuk (investor asing), harus diingat, sudah ada yang masuk. Tapi, saya diperintahkan Presiden untuk di klaster A memprioritaskan kepada pengusaha dalam negeri, agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," katanya.

Meski belum bisa menyebut total investasi asing yang masuk ke IKN, Bahlil menyampaikan bahwa beberapa negara yang sudah menanamkan modalnya adalah Uni Emirat Arab, China, dan Korea Selatan.

Presiden Jokowi tiba-tiba mengerem investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Padahal, Jokowi mengungkap ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa.

Namun, ia Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi asing. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN.

"Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar," lanjut dia.

[Gambas:Video CNN]