slot new member 100 to rendah

Dominasi generasi muda

KADIN Desak Amerika Serikat Adil soal Subsidi Nikel Kendaraan Listrik******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menyampaikan keprihatinan atas sikap Amerika Serikat (AS) yang dinilai 'mengucilkan' mineral kritis Indonesia terkait paket subsidi AS untuk teknologi hijau.

Ketua KADIN Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid pun mendesak AS agar bersikap adil memberi subsidi hijau bagi mineral untuk kendaraan listrik, menyusul penerbitan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi oleh pemerintah AS dalam beberapa waktu ke depan.

Dalam UU, dicantumkan disediakan subsidi sebesar US0 miliar untuk teknologi energi bersih. Karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel, muncul kekhawatiran bahwa komponen yang bersumber dari Indonesia akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh.

Dalam upaya memperdalam potensi nikel, saat ini Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional, membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.

"Indonesia adalah teman bagi China dan negara Barat. Kami menyediakan mineral penting bagi China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan," lanjut Arsjad.

Potensi nikel juga terlihat melalui investasi yang ditanamkan berbagai negara pada sektor pertambangan, khususnya pengembangan kendaraan listrik dan baterai, seperti yang dilakukan oleh LG, SK Group, hingga Samsung dan Hyundai.

Arsjad menyatakan, para investor tersebut penting dalam hilirisasi industri nikel, termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Selain itu, LG Energy Solution juga sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai.

Untuk itu, Arsjad mendorong agar Indonesia dan ASEAN dapat dilihat sebagai alternatif untuk China. AS diharapkan memberi status setara kepada anggota Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF), sama seperti negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan AS.

"Kami sedang berdiskusi tentang IPEF, dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan ASEAN, rasanya sangat tidak adil," ujar Arsjad.

Terkait industri pengembangan kendaraan listrik, Arsjad pun mengajak AS dan Uni Eropa untuk menaruh kepercayaan pada Indonesia dan negara ASEAN lain. Arsjad optimis, peran Indonesia dan ASEAN dalam ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi mitra strategis yang baik bagi Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun China pada sektor energi bersih.

Ke depannya, langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik bagi ASEAN dengan dunia, serta memberikan manfaat bagi industri dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Bajak Laut Dewa Super Druid

Besaran Pesangon******

Sejumlah 1.163 buruhkaryawan PT Tuntex Garment Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal pendapat pesangon dan sejumlah kompensasi.

Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang Desyanti menuturkan 1.163 karyawan pabrik pemasok Puma itu bakal mendapat pesangon sesuai yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Selain mendapatkan hak sesuai peraturan perundang-undangan, ia mengatakan manajemen PT Tuntex juga berjanji memberikan tambahan kompensasi ke buruh dengan rincian sebagai berikut:

"Untuk tunjangan hari raya (THR) pekerja diberikan sesuai ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, ada penambahan THR yang diberikan kepada pekerja dengan rincian tambahan sebagai berikut," kata Desyanti kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

- Pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun diberikan tambahan THR 20 persen dari upah pokok
- Pekerja dengan masa kerja 5 tahun ke atas mendapatkan tambahan THR sebesar 40 persen dari upah pokok.

PT Tuntex Garment Indonesia melakukan PHK setelah bangkrut. Pabrik itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023.

Desyanti mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak covid-19 dan tak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih.

"Dikarenakan market penjualan produk tekstil Tuntex berupa baju olahraga, merek Puma dan brand-brand besar dunia lainnya. Sebagian besar market 80 persen untuk Eropa dan Amerika," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Menteri PUPR Dorong Pengusaha Tol Diskon Tarif Selama Musim Mudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong Asosiasi Jalan TolIndonesia (ATI) memberikan diskon tarif tol selama masa mudik Lebaran.

"Saya sudah ngojok-ngojoki (mendorong) itu ATI, Asosiasi Tol, supaya mereka (memberi diskon), sekarang mereka sedang hitung," kata Basuki seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/4).

Basuki mengatakan sampai saat ini pemerintah belum mengetahui ada tidaknya diskon tarif tol. Menurut Basuki, kementerian tidak bisa berinisiatif menurunkan tarif tol karena akan mendistorsi investasi.

Kementerian PUPR sendiri sejauh ini sudah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung mudik lebaran salah satunya Tol Cisamdawu yang menurut Basuki, akan difungsikan sebagai jalur mudik.

"Ya kalau dari PU, tambahannya yang mungkin akan sangat membantu pertama adalah Cisumdawu, itu mudah-mudahan bisa tembus dari Cileunyi sampai ke Dawuan 90 kilometer lebih," kata Basuki.

Tol Cisumdawu diproyeksikan untuk dapat digunakan sebagai jalur mudik pada tanggal 15 April 2023 secara gratis karena belum diresmikan.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Hasil Audit Dana Pensiun BUMN Bermasalah Diumumkan Setelah Lebaran******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengumumkan hasil audit tata keloladana pensiun(dapen) BUMN yang bermasalah setelah Lebaran 2023.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menuturkan pihaknya masih akan mengukur berapa kekurangan dari dana pensiun itu, serta menganalisa penyebab aset yang menurun.

"Mau kami umumkan setelah Lebaran, agak tertunda sedikit. Tadinya mau (diumumkan) akhir April," ujar  di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/4).

Ia tengah menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.

"Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprisejuga akibatnya," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pada awal Februari lalu.

Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN. Selama ini, direksi BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.

"Ini kita melibatkan direktur keuangan dan direktur HC, yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah ok, nggak ok terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," imbuh Arya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan, yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol