rtp dunia slot77

bintang ajaib

Agung Podomoro Jual Neo Soho Mall Rp1,44 T, Sebagian Buat Bayar Utang******

PT Agung Podomoro Land Tbk, melalui anak usaha PT Tiara Metropolitan Indah (TMI), menjualNeo Soho Mall kepada PT NSM Assets Indonesia (NSMAI) seharga Rp1,44 triliun (termasuk PPN) pada Selasa (26/9).

Perusahaan menilai harga jual tersebut sesuai dengan nilai pasar yang wajar.

Corporate Secretary APLN Justini Omas mengungkapkan transaksi penjualan Neo Soho Mall ini merupakan bagian strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat bisnis.

Dengan demikian, NSMAI akan dimiliki oleh NSM Asset Japan LLC (NSMAJ) dan TMI dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 71,42 persen dan 28,58 persen.

NSMAJ dimiliki secara langsung oleh Hankyu Hanshin Properties Corporation (HHP) Jepang, yang sebelumnya telah membangun kemitraan strategis dengan APLN melalui transaksi penjualan Central Park Mall pada tahun 2022.

Selain meningkatkan kemitraan strategis dengan HHP, yang merupakan perusahaan serta investor properti kelas dunia, penjualan Neo Soho Mall memungkinkan APLN untuk membayar sebagian utang bank.

"Selain sebagian dana hasil penjualan Neo Soho Mall dipakai untuk investasi kepemilikan 28,58 persen saham di NSMAI, sisanya, sekitar Rp850 miliar, seluruhnya digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman APLN kepada Bank Danamon," jelas Justini melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (27/9).

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

Kemenhub Usul Jokowi Tarif LRT Jabodebek Cuma Rp5.000 hingga September******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan dua skema tarif promo LRT Jabodebek, salah satunya diskon 78 persen sehingga menjadi Rp5.000.

Berdasarkan pedoman hitungan di Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2023, tarif normal LRT Jabodebek rute Dukuh Atas-Jati Mulya Rp23.900, Dukuh Atas-Harjamukti Rp21.800, dan Harjamukti-Jati Mulya Rp27.400. Rencananya, semua rute moda transportasi ini akan dihargai Rp5.000 saja.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut usul pertama berupa diskon 78 persen ini untuk merayakan HUT Indonesia ke-78. Promo ini bakal berlaku selama sebulan pada 30 Agustus 2023-30 September 2023.

"(Tarif) promo sudah ada surat keputusan (SK)-nya, sudah kita bahas, tinggal tanggal keluarnya saja... Sebelum 30 (Agustus 2023) itu pasti keluar peraturan yang mengatur tarif promosi. Pokoknya sebelum comercial on date (COD) 30 Agustus pasti sudah keluar, bisa seminggu atau tiga hari sebelumnya karena kita butuh sosialisasi ke masyarakat," sambungnya.

Lalu, rencana promo kedua adalah tarif maksimum Rp20 ribu untuk jarak terjauh. Risal menegaskan promo ini akan diberlakukan di bulan kedua operasional LRT Jabodebek, tepatnya setelah diskon 78 persen usai.

Berdasarkan Kepmenhub Nomor 67 Tahun 2023, tarif awal LRT Jabodebek adalah Rp5.000 untuk kilometer pertama, di mana selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. Tarif normal ini bakal berlaku setelah serangkaian promo berakhir.

Sementara itu, Risal menyebut rencana peresmian LRT Jabodebek dilakukan pada 30 Agustus 2023 mendatang. Ia menegaskan rencana peresmian ini bergantung pada kesiapan waktu Presiden Jokowi.

Meski begitu, ia tidak merinci peresmian LRT Jabodebek bakal dihelat di stasiun mana. Risal meminta masyarakat sabar menunggu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menetapkan tarif LRT JabodebekRp5.000 untuk kilometer (km) pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya.

Namun, tarif itu masih dianggap sebagian orang kemahalan. Jokowi pun mengarahkan untuk memberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) pada moda transportasi itu.

"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas usai menjajal LRT Jabodebek, Kamis (10/8) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Saham Indika Tersenyum Usai Arsjad Jadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar******

Saham PT Indika Energy Tbk naik di level Rp2.060 pada Selasa (5/9) pukul 11.26 WIB dari sebelumnya Rp2.040 pada Senin (4/9) sore.

Kenaikan nilai saham itu terjadi usai Arsjad Rasyid selaku presiden direktur perusahaan tersebut ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Nilai saham itu sempat menyentuh level tertinggi yaitu Rp2.080 per lembar pada pukul 09.10 WIB hari ini.

Penunjukan dilakukan dalam pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo selaku partai koalisi pendukung Ganjar pada hari ini, Senin (4/9).

"Dan telah diputuskan tadi, telah diketok oleh Bu Mega sebagai pimpinan rapat, ditunjuk Ketua TPN adalah Pak Arsjad Rasjid," ucap Hary Tanoe.

Hary Tanoe menyebut Arsjad adalah sosok yang bisa diterima semua kelompok. Dia dianggap memiliki kapasitas dan jaringan yang luar sebagai ketua Kadin.

Lihat Juga : Bos Kadin Ajak Vietnam Kerja Sama Investasi di Sektor Perikanan

"Pak Arsjad Rasjid kita tahu figur yang bisa diterima semua pihak, pintar, muda, network-nya luas dan ketua umum Kadin juga. Itu yang saya rasa yg paling utama," kata Hary Tanoe.

Dengan penunjukan Arsjad, para ketua umum koalisi sekaligus juga telah meresmikan Tim Pemenangan Nasional Ganjar di Pilpres. Kantor TPN kata Hary Tanoe beralamat di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kantor tersebut juga pernah digunakan sebagai kantor pemenangan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Pilpres 2024.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

Kronologi Lengkap Kisruh Pontjo******

Polemik antara Direktur Utama PT IndobuildcoPontjo Sutowo dan pemerintah terkait pengelolaan Hotel Sultanmasih terus bergulir.

Pontjo yang kalah di pengadilan terus tak mau menyerah. Ia terus berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu.

Lalu bagaimana sebenarnya konflik pengelolaan Hotel Sultan itu bisa terjadi?

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pemerintah Melawan hingga Ambil Alih Hotel Sultan

Ular yang melahap dunia

Tarif Tol Cibitung******

Tarif Tol Cibitung-Cilincing akan didiskon 15 persen hingga 52 persen pada periode 19 Agustus-19 September 2023 dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.

Diskon diberikan seiring pemberlakuan tarif di Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 4 (Tarumajaya sampai Cilincing).

Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP) Ari Sunaryono mengatakan sebagai bagian dari Jakarta Outer Ring Road II (JORR II), jalan Tol Cibitung-Cilincing diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan pengguna jalan, khususnya kendaraan logistik untuk pilihan rute dari area Timur Jakarta yang akan menuju area Pelabuhan Tanjung Priok, dan Kawasan industri di area Cakung dan Cilincing.

Berikut tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing setelah diskon:

Cibitung-Cilincing
Gol I Rp 46 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Telaga Asih-Cilincing
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Gabus-Cilincing
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 65 ribu

Tarumajaya-Cilincing
Gol I Rp 14.500
Gol II & III Rp 21.500
Gol IV & V Rp 29 ribu

Cibitung-Telaga Asih
Gol I Rp 5.500
Gol II & III Rp 8.000
Gol IV & V Rp 10.500

Cibitung-Gabus
Gol I Rp 25.000
Gol II & III Rp 38 ribu
Gol IV & V Rp 50.500

Cibitung-Tarumajaya
Gol I Rp 46 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 60 ribu

Telaga Asih-Gabus
Gol I Rp 20 ribu
Gol II & III Rp 30 ribu
Gol IV & V Rp 40 ribu

Telaga Asih-Tarumajaya
Gol I Rp 43 ribu
Gol II & III Rp 54 ribu
Gol IV & V Rp 60 ribu

Gabus-Tarumajaya
Gol I Rp 28 ribu
Gol II & III Rp 43 ribu
Gol IV & V Rp 57 ribu

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Pekerja Desak UMP Naik Minimal 15 Persen pada 2024******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Besaran itu mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujar Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Selama berkuasa, menurut Mirah, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengupahan yang semakin rendah dan merugikan pekerja.

Jika berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kenaikan upah minimum harus dihitung berdasarkan survei KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Namun pada 2015, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang menghilangkan mekanisme survey KHL, sehingga formula kenaikan upah minimum hanya berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi.

Kemudian pada 2021, Jokowi menerbitkan PP 23/ 2021 yang kembali mengurangi dasar perhitungan kenaikan upah minimum hanya berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi (bukan akumulasi).

Menurut Mirah, perubahan formula perhitungan upah minimum yang terus berkurang ini membuktikan pemerintah hanya berpihak pada kepentingan pengusaha dan tunduk pada intervensi kelompok pengusaha.

Oleh karena itu, ASPEK Indonesia meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2024 dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Kenaikan Upah Minimum harus berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," pungkas Mirah.

[Gambas:Video CNN]