pagcor situs slot

Pedang Tanpa Jiwa

IHSG Makin Merosot ke 6.829 Imbas Lesunya Sektor Energi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.829 pada Rabu (25/1). Indeks saham melemah 30,09 poin atau minus 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.049 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.169 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 250 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

Indeks sektoral pun mayoritas merah, tujuh dari 11 sektor melemah dipimpin energi sebesar 0,87 persen. Sementara sektor transportasi jauh menguat sebesar 3,14 persen.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB ikut merosot 0,10 persen di level Rp14.832 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak ambruk. Indeks S&P 500 melemah di 0,07 persen disusul indeks NYSE Composite 0,07 persen. Indeks NASDAQ Composite pun ikut melemah 0,27 persen.

Serupa, bursa saham Eropa terpantau mayoritas melemah. Indeks DAX di Jerman minus 0,07 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,35 persen. Sementara, indeks CAC 40 di Prancis justru menguat dengan persentase 0,26 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas bangkit. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang tercatat menguat 0,35 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong yang perkasa di 1,86 persen. Sementara indeks Kospi di Korea Selatan ikut menguat 1,78 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Anak Usaha Uber PHK Ratusan Karyawan******

Uber Freight, bisnis logistikmilik Uber, mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 150 orang atau 3 persen dari total pekerjanya pada Selasa (24/1) kemarin.

Uber Freight merupakan lini bisnis Uber di sektor layanan kargo untuk pengiriman barang dengan truk, yang diluncurkan pada 2017.

Dikutip dari Reuters,manajemen berdalih PHK dilakukan lantaran ketidakpastian ekonomi yang mengakibatkan penurunan permintaan untuk layanan pengiriman.

Ia mengatakan ini merupakan PHK yang pertama kali dilakukan sejak 2020, di awal-awal pembatasan aktivitas karena covid-19.

"Seperti yang Anda ketahui, pasar logistik saat ini menghadapi sejumlah hambatan yang berdampak pada basis pelanggan, serta industri secara keseluruhan, tulis Ron, dikutip dari CNBC.com, Rabu (25/1).

Sebelum Uber Freight, perusahaan logistik serupa, C.H. Robinson Worldwide, sudah lebih dulu melakukan pemangkasan karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji******

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.

Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.

"Kami luruskan ⁦@PKSejahtera⁩ agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).

Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.

Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.

"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.

[Gambas:Twitter]

Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.

"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.

Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.

Lihat Juga : Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.

Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).

Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.

Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.

Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka Juni, Lowongan Ditawarkan Lebih Banyak******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkap seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) alis CPNS 2023 dibuka pada Juni mendatang.

Berita itu disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni. Ia menyebut kalender seleksi telah selesai digodok dan seleksi akan dimulai lebih cepat dibanding tahun lalu.

"Sudah ada kalender. Target kita April sudah ada mulai penetapan formasi. Jadi target kita lebih awal dari tahun lalu. Tahun lalu kan baru Oktober Q3, sekarang Q2 masuk formasi sudah ditetapkan, dan Q3 baru kita sudah mulai eksekusi," katanya dikutip dari Detik Finance, Jumat (26/01).

Namun, Alex tak menjawab berapa formasi yang akan dibuka. Ia hanya menegaskan jumlah formasinya akan lebih banyak dibandingkan lowongan formasi pada seleksi tahun lalu.

"InsyaAllahApril kita bungkus (jumlah formasi). Clue-nya lebih banyak dari tahun ini. Karena tahun ini kan kita target menyelesaikan THK (tenaga kerja honorer) 2, non-ASN dan lain-lain," imbuhnya.

Sebelumnya, ia pernah menjelaskan pada seleksi CPNS 2023 Kementerian PANRB akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru dan kesehatan. Setelah itu, baru berlanjut ke tenaga digital seiring dengan tengah didorongnya transformasi digital.

"Kita prinsipnya memenuhi kebutuhan guru terlebih dahulu, tenaga kesehatan, lalu tenaga yang berkaitan dengan digital karena kita mau transformasi digital. Itu prioritas," ungkapnya pada 25 Januari silam.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Menaker Sebut Pengesahan RUU PPRT Dikebut Demi Lindungi PRT******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bertujuan untuk melindungi para pekerja rumah tangga(PRT).

Ida menjelaskan UU ini nantinya menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (24/1).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan. Maka dari itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

Lihat Juga : FOTO: Konsumen Meikarta Digugat Rp56 M Buntut Protes atas Haknya

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Jika melihat sejarah RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Roh Kudus kelas satu

Dirut Garuda Protes DPR Minta Harga Tiket Turun: Nanti Kita PKPU Lagi******

Direktur Utama PT GarudaIndonesia Tbk Irfan Setiaputra berkelakar pihaknya berpotensi mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jika DPR terus meminta harga pesawat untuk jemaahhajitahun ini diturunkan.

Candaan itu berlangsung di tengah rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR hari ini, Kamis (25/1) membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Mulanya, anggota DPR Fraksi PKB Marwan Dasopang meminta Garuda segera memastikan perkiraan harga pesawat yang akan digunakan jemaah haji tahun ini. Marwan pun berharap harga yang diajukan oleh Garuda bisa ditekan hingga lebih murah.

Irfan mengaku pihaknya transparan dalam melaksanakan pemberangkatan jemaah haji setiap tahun. Menurutnya, secara rutin perusahaannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan keuntungan yang didapat dalam taraf wajar.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa komponen bahan bakar memakan 40 persen penentu biaya penerbangan haji.

Menurutnya, pada musim haji tahun lalu saat membuat kontrak kerja dengan Kementerian Agama, kedua pihak sepakat harga bahan bakar pesawat berada di 84,9 sen per liter. Tetapi, ketika keberangkatan harga bahan bakar ternyata mencapai 112 sen per liter.

"Ini adalah konsekuensi yang ditanggung garuda dan waktu itu memang Kementerian Agama minta harga realistis, tapi saat terbang itu 112 sen," katanya.

Irfan mengaku terbuka untuk menyesuaikan harga dengan berbagai perhitungan. Meskipun ia mengakui sejumlah elemen biaya penerbangan ikut meningkat di Arab Saudi.

Elemen itu antara lain ground handling yang naik 40 persen, pelayanan petugas visa naik 35 persen, dan kenaikan 25 persen untuk komponen lain semacam landing charge.

[Gambas:Video CNN]